cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Istiqlal
Contact Email
m.istiqlal@iainsalatiga.ac.id
Phone
+6285729356143
Journal Mail Official
m.istiqlal@iainsalatiga.ac.id
Editorial Address
Jalan Nakula Sadewa V No. 9, Kembangarum, Dukuh, Kota Salatiga, 50722, Jawa Tengah
Location
Kota salatiga,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Indonesian Law (JIL)
Published by Institut Agama Islam Negeri Salatiga
ISSN : 27748081     EISSN : 27744906     DOI : 10.18326/jil.v1i1.1-34
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Indonesian Law is an academic journal published twice a year (June and December) by the Faculty of Sharia State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga.Journal of Indonesian Law emphasizes specifications in the discourse of Indonesian Law . The journal focuses on Indonesian Law studies, such as Indonesian family law, Indonesian criminal law, Indonesian political law,Indonesian economic law and other dicipline of law that exist in Indonesia, with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes to any contributions from scholars of the related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2021)" : 5 Documents clear
PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER Moch Khoirul Anam; Jumni Nelli
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.1-24

Abstract

Tulisan ini berkisah tentang perceraian, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan jika tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka. Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normative. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi penelitian yaitu dengan membaca dan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Banyaknya masyarakat yang masih fanatik berpegang kepada madzhab fikih klasik sehingga menghambat semangat pembaharuan hukum Islam. Perceraian di depan pengadilan Agama mengandung asas egaliter yang sesuai dengan pasal 39 UUP. No 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian masyarakat agar tidak berfikir konservatif dan skeptis, akan tetapi harus egaliter dan berpegang kepada UUP dan KHI sebagai bukti kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pembaharuan hukum Islam.
ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE REQUIREMENTS OF A MAXIMUM OF 10% OF NON-HALAL INCOME IN THE ISSUANCE OF THE SHARIA SECURITIES LIST IN INDONESIA Frizka Oktaviani
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.25-47

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) as the authorized institution to supervise and make regulations on economic activities in Indonesia has issued OJK Regulation Number 35/POJK.04/2017 about the criteria and issuance of the Sharia Securities List. One of the criteria is that it is permissible for companies with a maximum of 10% of non-halal income to be included in sharia securities. This causes the mixing of halal and haram assets. This study is aimed at finding out how the criteria for the issuance of the Sharia Securities List are in the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2017 and why the Financial Services Authority determines the non-halal income requirement of a maximum of 10% in the criteria for the issuance of the Sharia Securities List and how the analysis of Islamic law on it in the criteria for the issuance of the Sharia Securities List. This is a qualitative research with the type of library research. The results of this study conclude that the criteria for the issuance of the Sharia Securities List in the Financial Services Authority Regulation Number 35 of 2017 are divided into qualitative and quantitative criteria. This rule is enforced because of Indonesia's economic conditions that it is impossible to get issuers who are not involved with interest in their business activities. The analysis of Islamic law on the rules of a maximum of 10% of non-halal income does not violate the provisions of fiqh muamalah.
SANKSI BAGI PENGUSAHA YANG TERLAMBAT MEMBAYAR TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Lelly Muridi Zham-Zham
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.49-80

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang sangat besar diberbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam segi perekonomian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian upah yaitu hak yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tambahan kepada pekerja/buruh seperti pengeluaran tambahan pada saat merayakan hari keagamaan. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, faktanya banyak perusahaan yang terlambat membayar tunjangan hari raya yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga membuat resah para pekerja karena merasa dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan sanksi yang tegas kepada pengusaha untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak pekerja/buruh, yakni berupa sanksi administratif sebesar 5% dihitung dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayarkan. Upaya yang ditempuh apabila permasalahan antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yakni melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA Monika Dita Puspa Dewi; Muhammad Iqbal Baiquni
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.81-105

Abstract

Anak merupakan bagian dari manusia, dan seperti diketahui bersama, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan anak, anak memiliki hak yang wajib untuk dilindungi. Namun, hingga saat ini, masih marak ditemukan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak, salah satunya adalah perdagangan anak (child trafficking), tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa pelanggaran hak anak masih kerap terjadi. Tentu muncul pertanyaan, mengapa kejahatan semacam itu dapat terjadi. Berangkat dari hal tersebut, munculah tulisan ini, yang mana paper bertujuan untuk membahas terkait bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai korban perdagangan anak (child trafficking) di Indonesia. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam paper ini yakni yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan sumber data berupa data sekunder, yang mana data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (bahan pustaka), yang kemudian hasilnya di analisis dengan metode kualitatif, hingga akhirnya disajikan dalam bentuk paper. Adapun dalam paper ini mendapatkan hasil, bahwa perdagangan anak (child trafficking) disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya kelalaian dan kesengajaan dari orang tua dalam memberikan persetujuan atas anak untuk dieksploitasi, orang tua dapat melakukan hal demikian karena orang tua merupakan pihak yang memegang kendali atas anak. Namun, orang tua yang melakukan tindakan tersebut, akan dikategorikan melanggar hukum, mengingat bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai ketentuan di Indonesia.
DISGORGEMENT (FUND): A NEW ERA OF INVESTOR PROTECTION IN THE CAPITAL MARKET Nikmah Mentari
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.106-124

Abstract

Violations in the capital market often harm investors. Despite administrative and criminal sanctions, the losses suffered by investors are not recoverable. If an investor wants to make a collection or claim for compensation, they must go through a civil suit that takes time, cost and energy. This causes a crisis of confidence in investment in the capital market due to the lack of legal protection. Therefore, the return of profits received illegally must be returned which is called disgorgement. Disgorgement is a legal protection for investors in the capital market that significantly impacts the return of compensation. This paper uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results obtained that the importance of legal protection for investors will affect the existence of the capital market itself. Through disgorgement, investors will feel protected by their interests, thus creating justice. The existence of justice for investors as victims is the goal of legal protection itself.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020)