Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Policy Studies Journal of Judicial Review Journal of Indonesian Law (JIL) Jurnal Bedah Hukum Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Dialektika Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Studies Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Muhammad Iqbal Baiquni
Universitas Negeri Semarang
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia Muhammad Iqbal Baiquni; Ahsana Nadiyya Nadiyya; Heni Rosida Rosida
Journal of Judicial Review Vol 22 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v22i1.794

Abstract

Indonesia is an archipelago with a waters area that is larger than the land area. The vast area of these waters certainly produces abundant marine wealth for Indonesia. Marine wealth is a strategic potential for national economic development. Besides that, Indonesia is often faced with various security problems and law violations in Indonesia's territorial sea. Nowadays there are many cases of foreign vessels carrying out illegal fishing in Indonesian waters. Illegal fishing is an irresponsible fishing activity that has resulted in a drastic decrease in fish stocks. This is a big challenge for Indonesia in maintaining its territorial waters. Indonesia as a subject of international law certainly has the highest authority within its territorial boundaries. Therefore, it is necessary to review illegal fishing cases both from the perspective of international law and Indonesian national law.
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA Monika Dita Puspa Dewi; Muhammad Iqbal Baiquni
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.81-105

Abstract

Anak merupakan bagian dari manusia, dan seperti diketahui bersama, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan anak, anak memiliki hak yang wajib untuk dilindungi. Namun, hingga saat ini, masih marak ditemukan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak, salah satunya adalah perdagangan anak (child trafficking), tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa pelanggaran hak anak masih kerap terjadi. Tentu muncul pertanyaan, mengapa kejahatan semacam itu dapat terjadi. Berangkat dari hal tersebut, munculah tulisan ini, yang mana paper bertujuan untuk membahas terkait bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai korban perdagangan anak (child trafficking) di Indonesia. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam paper ini yakni yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan sumber data berupa data sekunder, yang mana data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (bahan pustaka), yang kemudian hasilnya di analisis dengan metode kualitatif, hingga akhirnya disajikan dalam bentuk paper. Adapun dalam paper ini mendapatkan hasil, bahwa perdagangan anak (child trafficking) disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya kelalaian dan kesengajaan dari orang tua dalam memberikan persetujuan atas anak untuk dieksploitasi, orang tua dapat melakukan hal demikian karena orang tua merupakan pihak yang memegang kendali atas anak. Namun, orang tua yang melakukan tindakan tersebut, akan dikategorikan melanggar hukum, mengingat bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai ketentuan di Indonesia.
Repatriasi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS: Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia Muhammad Iqbal Baiquni; Heni Rosida; Ahsana Nadiyya
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.538

Abstract

Abstrak Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak hanya mengancam Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah bagi dunia. Ketika ISIS mengalami kekalahan, dunia mulai membicarakan bagaimana nasib para militan ISIS dan anggota keluarganya yang pernah bergabung di dalamnya. Mulai dari status kewarganegaraanya, hak-hak fundamental yang masih melekat, hingga bahaya dan ancaman apa yang ditimbulkan jika mereka dipulangkan ke negara asal. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui kebijakan apa yang seharusnya diambil pemerintah dengan mempertimbangkan aspek hukum dan situasi yang ditimbulkan khususnya jika Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS dipulangkan ke Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis-normatif, adapun data-data di dalamnya diperoleh dari berbagai sumber baik cetak maupun online. Penelitian ini menegaskan bahwa pemulangan WNI eks-ISIS dapat menimbulkan potensi ancaman masalah dalam segi keamanan negara. Sementara dalam konteks hak asasi manusia negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak setiap manusia. Tulisan ini mengajukan bagaimana solusi alternatif agar kepentingan kedaulatan dan hak asasi manusia dapat berjalan dengan beriringan. Kata kunci : Hak asasi manusia; ISIS; Keamanan Abstract The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) does not only threaten Indonesia, but has become a problem for the world. When ISIS suffered defeat, the world began to talk about the fate of ISIS militants and their family members who had joined it. Starting from their citizenship status, the inherent fundamental rights, to the dangers and threats caused if they are returned to their country of origin. The purpose of this research is to find out what policies the government should take by considering the legal aspects and the situation that arises, especially if ex-ISIS Indonesians are returned to Indonesia. The method used in this research is juridical-normative, while the data in it are obtained from various sources, both print and online. This research confirms that the repatriation of ex-ISIS Indonesians can pose a potential threat to problems in terms of state security. Meanwhile, in the context of human rights, the state also has the responsibility to respect, protect and fulfill the rights of every human being. This paper proposes alternative solutions so that the interests of sovereignty and human rights can go hand in hand. Keywords: Human rights; ISIS; Security
Arbitrators as a Legal Profession in The Alternative Role of Dispute Resolution in Indonesia Muhammad Iqbal Baiquni
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2022): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3057

Abstract

The profession of arbitrator in Indonesia is a profession that has bright prospects for the present and the future. Based on Article 1 point 7 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the arbitrator profession is one or more persons who are chosen by the parties to the dispute or appointed by the District Court or by the arbitration institution, to give a decision regarding a particular dispute. which has been resolved by arbitration. An absolute requirement for an arbitrator is a professional, this is closely related to the ethics of the legal profession in carrying out its duties and authorities. The professional position of the Arbitrator is as a private party who is given rights and obligations, authorities and responsibilities by the state (AAPS Law No. 30 of 1999). In this paper, the author uses the juridical-normative method with a statute approximation approach or a study of legislation. This paper reviews more deeply about the Arbitrator Profession within the scope of the Legal Profession. Profesi Arbiter di Indonesia menjadi profesi yang mempunyai prospek cerah untuk masa sekarang hingga masa mendatang. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, profesi arbiter merupakan seorang atau lebih yang lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Syarat mutlak dimiliki seorang arbiter adalah profesional, hal ini berkaitan erat dalam etika profesi hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedudukan profesi Arbiter adalah sebagai pihak swasta yang diberikan hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab oleh negara (UU AAPS). Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute approch atau studi perundang-undangan. Tulisan ini mengulas lebih dalam tentang Profesi Arbiter dalam ruang lingkup Profesi Hukum.
Optimizing the Role of Regional House of Representatives in the Supervision Function of Regional Development (Case Study in Semarang City of Regional House of Representatives) Ilma Maulana Fitra Islamy; Pulung Brahmantyo; Muhammad Iqbal Baiquni
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 3, No 2 (2022): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v3i2.6730

Abstract

Based on Law no. 23 of 2014 in Article 42 paragraph 1 C provides a mandate that the Regional House of Representatives (DPRD) supervises Regional Regulations, Regional Head Decrees, Regional Government policy packages, and the implementation of APBD in regional development plans, as well as international cooperation in the regions in the context of actualization. DPRD function. The function of the DPRD is very vital in evaluating the implementation of development in the region by supervising each stage starting from the planning stage, the ratification stage, the implementation stage, to the accountability stage by the Regional Government. In addition, the supervisory function of the DPRD can minimize fraudulent actions by the Regional Government to avoid being hampered or stalled by regional development. empirical juridical method, which is an approach that examines secondary data first and then continues by conducting primary data research in the field. The results of this study are the implementation of the supervisory function is very important, the DPRD must optimize its supervisory function by minimizing obstacles such as technical constraints, constraints on the interests of the parties, infrastructure constraints, and even the lack of community participation in order to create a good supervisory function for the sake of support regional development.
Juridical Review : Labor Wage Regulations In Indonesia Legislation (Case of Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Muhammad Iqbal Baiquni; Tri Sulistyono
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.256 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v3i2.735

Abstract

The right to get a job and a decent life is a basic right of every citizen that has been mandated by the constitution. However, in its application there are various problems in employment, one of which is related to the right to wages. Wage problems occur because existing regulations have not been able to provide protection for their rights. Therefore, the Government must act to make changes and harmony in realizing the rights of citizens to just and constitutionally decent wages. In this paper, the author uses juridical-normative research with a statue approach in finding and analyzing the Law on Employment and Job Creation. This article is the result of an analysis of wage protection arrangements in accordance with existing laws and legal principles
Dispute Settlement of Diplomatic Relation Reviewed In International Law (Case Study of Spionageburning Australia on The President of Indonesia) Muhammad Iqbal Baiquni
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v1i1.8655

Abstract

The case of espionage or spying by Australia against Indonesia is not the first time, but there have been several attempts of espionage against Indonesia. This espionage act is an act of secretly collecting intelligence data in international relations in a country. In this paper, we discuss the wiretapping case and its resolution. This paper uses normative legal research with a qualitative approach. This paper examines the chronology of cases of tapping by Australia against Indonesia, wiretapping in human rights and international law, as well as the final settlement of tensions between Indonesia and Australia through an agreement on the Code of Conduct to normalize bilateral relations between the two countries.
Legal Protection Against The Crime of Abortion Performed by Child Victims of Rape from Victimological Perspective Christ Sella; Della Rolansa BR Siboro; Muhammad Iqbal Baiquni
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 7 No. 2 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i2.36759

Abstract

Children are valuable assets that must always be guarded and protected; on the other hand, there is also inherent dignity, dignity, and rights as human beings, which must also uphold. However, he often gets rape treatment. As a result of being unable to accept the suffering experienced, the decision to have an abortion was chosen. In positive law, it does not legalize this abortion, but there are several considerations that judges can use to override the imposition of sanctions on abortions committed by children. Victimological studies can also be used as guidelines to determine the position of girls, whether they are perpetrators or victims of events. Of course, if you are a victim, you should obtain legal protection from the state. In this paper, they will discuss this problem through a case study. The type of writing used is normative juridical, secondary legal, and non-legal materials collected through library research techniques.
Criminalization Arrangements for Corporations (Comparative Study of Indonesia and Australia) Muhammad Iqbal Baiquni; Septhian Eka Adiyatma; Atha Difa Saputri; Riki Julianto; Ridwan Arifin; Nurul Fibrianti
Unnes Law Journal Vol. 9 No. 2 (2023): October, 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v9i2.37205

Abstract

This research was conducted on corporate criminal liability arrangements in Indonesian legislation, with the long-term goal of harmonization of corporate criminal liability arrangements, so as to realize certainty, expediency and legal justice in law enforcement in Indonesia. To support the realization of harmonization in corporate criminal liability arrangements in the legislation, it is necessary to review corporate criminal liability arrangements in other countries, both those with the same legal system as Indonesia and with countries with a common law system, namely Australia. The research method used to achieve the research goals and targets is normative legal research with a statutory, and comparative approach method. The projected results of this study are in the form of real data on the implementation of corporate penal regulations for the National Legal System. The output of this research is in the form of published articles in accredited national journals
Co-Authors Ahsana Nadiyya Ahsana Nadiyya Nadiyya Atha Difa Saputri Christ Sella Della Rolansa BR Siboro Heni Rosida Heni Rosida Rosida Ilma Maulana Fitra Islamy Monika Dita Puspa Dewi Nurul Fibrianti Pulung Brahmantyo Ridwan Arifin Riki Julianto Septhian Eka Adiyatma Tri Sulistyono