cover
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Articles 197 Documents
KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): BAGAIMANA PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI Widyastutik , Widyastutik; Andriyanty, Reny
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.66225

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dua tujuan utama. Salah satu tujuan utama adalah memberikan multiplier effect ekonomi yang tinggi sehingga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kesejahteraan masyarakat yang terdampak adalah petani. Artikel ini bertujuan menganalisis keterhubungan antara program MBG terhadap kesejahteraan petani Indonesia yang diproksi melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif yang dikombinasikan dengan metode studi literatur. Analisis kuantitatif menggunakan data sekunder yaitu data nilai tukar petani dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2025. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan kebijakan MBG memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan petani dan nilai hubungan kuat yaitu 58,7%. Kebijakan MBG akan meningkatkan permintaan bahan pangan sehingga mendorong permintaan tambahan terhadap produk pertanian yang menjadi bagian dari program, maka harga produk petani bisa naik, meningkatkan pendapatan mereka. Secara tidak langsung nutrisi yang lebih baik bagi petani dan keluarganya meningkatkan kesehatan dan energi kerja, yang berpotensi meningkatkan produktivitas kerja dan hasil pertanian. Jika produksi meningkat maka NTP bisa naik karena pendapatan petani meningkat. Rekomendasi penelitian ini adalah kebijakan MBG harus fokus pada pengembangan rantai pasok pertanian lokal yang melibatkan petani, peternak, nelayan dan usaha mikro dan kecil di setiap daerah.
PRODUCTION AND MARKETING RISK MANAGEMENT OF INDEPENDENT BROILER FARMS IN PASAR WAJO, BUTON ISLAND Anita Mustika Ibrahim; Haerunianti Haerunianti
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 13 No 1 (2026): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v13i1.70442

Abstract

Independent broiler farming in island regions faces higher levels of production and marketing risks compared to mainland areas due to logistical limitations, reliance on sea transportation, and imbalanced market structures. These conditions increase farmers’ vulnerability to production disruptions and marketing instability. This study analyzes production and marketing risks faced by independent broiler farmers in Pasar Wajo District, Buton Island, and evaluates the effectiveness of farm-level risk mitigation strategies. A mixed-methods approach was applied through in-depth interviews, field observations, and analysis of production and marketing data. The results indicate that production risks are primarily driven by high livestock morality, recurring respiratory diseases, feed price fluctuations, and delays in input distribution. On the marketing side, a concentrated market structure weakened farmers’ bargaining power, causing harvest-time price volatility that directly affect income stability. Production and marketing risks interact and reinforce each other, intensifying the vulnerability of independent broiler farming systems. Although existing mitigation strategies are effective in reducing technical risks, they remain insufficient to address structural constraints. These findings highlight the importance of institutional strengthening and improved logistics systems to enhance the resilience and sustainability of broiler farming in island regions.
ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR GANDUM DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA KRISIS PANGAN Hari Raharja; Arif Safari; Aulia Rizki Wicaksono; Benny Osta Nababan
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 13 No 1 (2026): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v13i1.70689

Abstract

The stability of Indonesia’s food security is heavily influenced by the sustainability of imports of certain food commodities. Wheat is one such food commodity that Indonesia cannot yet produce domestically, necessitating 100% imports to ensure its availability. This study provides an analysis of the potential implications arising from dependence on wheat consumption. Additionally, this study aims to provide input to the government regarding efforts in food oversight and diversification to ensure food security, sovereignty, and national self-reliance. The research methodology involved field visits with observations and interviews, as well as a literature review from various sources, including books, journal articles, reports from ministries and agencies, and other official news sources. The analysis revealed vulnerabilities in wheat supply linked to inadequate agricultural production, incomplete regulations by relevant ministries and agencies regarding procurement, oversight of usage, and the implementation of food diversification policies. The government needs to conduct simulations to manage shortages of imported foodstuffs as part of an evaluation to address strategic issues related to the global food crisis, which is caused by food imports, climate change, natural disasters, and geopolitical policies. Kata kunci: Bapanas, deversifikasi, impor gandum, ketahanan pangan, simulasi krisis pangan
STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT PADA LMDH PUNCAK LESTARI BOGOR DAN KTH HKm MANDIRI KULON PROGO Febiola Rumangkang; Didik Suharjito; Sofyan Sjaf
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 13 No 1 (2026): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v13i1.70781

Abstract

Ecotourism managed by Social Forestry Business Groups (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial or KUPS) under the Social Forestry scheme is the focus of this study. This study analyzes the condition of the five livelihood capitals within the Sustainable Livelihoods Framework and examines their implications for ecotourism business performance in two social forestry sites. The results show different capital compositions with weaknesses in social, human, and financial capital. Wonderful Citamiang is strong in natural and physical capital, yet its performance remains moderate due to limited institutional capacity and participation. The main recommended strategy is institutional strengthening to improve coordination, community involvement, and management effectiveness. Kalibiru Tourism Site demonstrates high performance supported by strong social capital and long-term experience. Its strongest recommended strategy is human resource capacity enhancement to sustain service quality and business continuity. All strategies are context-based to support long-term environmental, social, and economic sustainability.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LANSKAP WISATA RELIGI BANTEN LAMA BERBASIS ISLAMIC-FRIENDLY TOURISM Buruuj Ahwaludin; Hadi Susilo Arifin; Firmansyah Irman; Nurhayati
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 13 No 1 (2026): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v13i1.71197

Abstract

Kawasan wisata religi Banten Lama saat ini menghadapi ancaman degradasi kualitas lanskap yang signifikan. Hal ini terjadi akibat kegagalan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian ruang dan kuatnya intrusi aktivitas ekonomi informal pada area inti kawasan. Kondisi ini merupakan masalah sistemik, yang jika dibiarkan akan mengancam keberlanjutan kawasan sebagai cagar budaya dan wisata religi. Penelitian ini bertujuan merumuskan model kebijakan pengelolaan lanskap berbasis Islamic-Friendly Tourism (IFT) sebagai pendekatan strategis untuk mengakselerasi peningkatan kualitas lanskap wisata menuju standar performa yang optimal dan berkelanjutan. Menggunakan metode Interpretative Structural Modeling (ISM), penelitian ini memetakan hubungan struktural antara 15 elemen kebijakan strategis berdasarkan karakteristik daya dorong (driving power) dan ketergantungannya (dependence). Hasil analisis menunjukkan bahwa internalisasi nilai spiritual dan implementasi sistem sanitasi terstandar merupakan variabel penggerak kunci (driving factors). Kedua elemen ini menjadi fondasi mutlak bagi efektivitas penataan zonasi dan intervensi fisik di level kebijakan yang lebih tinggi. Model hierarki tujuh level yang dihasilkan kemudian ditransformasikan menjadi peta jalan kebijakan empat tahap untuk mengatasi stagnasi tata kelola yang selama ini terjadi. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai teologis ke dalam kerangka manajerial fisik merupakan jalur kebijakan paling viable dan berkelanjutan bagi pelestarian kawasan warisan peradaban Islam di Indonesia.
DEREGULASI KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR KAYU BULAT DI INDONESIA Drajad Kurniadi; Hariadi Kartodihardjo; Bramasto Nugroho; Rufi’ie
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 13 No 1 (2026): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v13i1.71850

Abstract

Policy formulation is not just a matter of technical issues and accurate information with clear targets, but also involves contradiction between the actors involved. The research aims to understand the process of proposing the deregulation of the log export ban policy, by: (1) analyzing the actors and their networks involved in the debate; (2) analyzing the discourse used by each actor; and (3) analyzing the interests/politics of each actor. The research uses a qualitative approach by determining the research object purposively. The data and information obtained are analyzed using content analysis and policy process analysis on three main factors, namely discourse/narrative, actors/networks, and politics/interests. The results of the research indicate that the proposed deregulation of the log export ban policy by the Ministry of Forestry has not been successfully accepted due to several factors, including: (a) the narratives carried by opposing parties in various discussion forums have not succeeded in changing the beliefs of those who are in favor of the log export ban policy; (b) actors who support the roundwood export ban policy have strong support in the coalition, including the central government (Ministry of Industry, Ministry of Trade), entrepreneurs in most downstream/continuing wood associations, academics, researchers, environmental NGOs; and (c) those who support the roundwood export ban policy have a strong network, namely business actors-associations-related ministries.
PENGUATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE SEKTOR KEHUTANAN: PEMBELAJARAN DARI BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI SUMATERA UTARA Khulfi M. Khalwani; Muhamad Alkaf; Bambang Hendroyono
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 13 No 1 (2026): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v13i1.72230

Abstract

Hydrometeorological disasters in the form of floods and landslides that occur repeatedly in North Sumatra Province show structural problems in forest and watershed governance. This article aims to analyze the role of the government in the forestry sector in supporting post-disaster rehabilitation and reconstruction through a collaborative governance approach. The research uses a qualitative method based on policy studies with data collection through in-depth interviews, focus group discussions, and the review of official documents, including the Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Plan (R3P), Disaster Risk Assessment (KRB), and the performance report of the Technical Implementation Unit (UPT) of the Ministry of Forestry in North Sumatra. The results of the study show that the Ministry of Forestry has strategic instruments in disaster risk reduction, such as forest and land rehabilitation, watershed management, social forestry, forestry law enforcement, and human resource capacity building. However, this role has not been optimally integrated in regional R3P due to institutional fragmentation and weak cross-sector coordination. These findings confirm the importance of repositioning the Ministry of Forestry and the Forestry Service in the regions as active actors in post-disaster collaborative governance, so that R3P is able to strengthen efforts to reduce the risk of recurrent disasters and not be trapped in short-term physical recovery.