cover
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Articles 191 Documents
KEBIJAKAN MENUJU KEMANDIRIAN BERAS, KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH Widiatmaka, Widiatmaka; Machfud, Machfud; Ambarwulan, Wiwin; Bondansari, Bondansari; Munibah, Khursatul
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 1 (2024): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i1.53470

Abstract

Upaya menuju kemandirian beras menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pangan pada negara lain, namun ini merupakan tantangan yang berat. Kebutuhan lahan untuk pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Kebijakan perlindungan lahan sawah yang ada dan peningkatan produksi padi menjadi sangat strategis dalam sistem pangan, karena mencetak lahan pangan baru dihadapkan pada berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati tentang RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031 tidak mampu sepenuhnya mencegah konversi lahan sawah. Konversi lahan sawah ini menyebabkan pasokan beras domestik semakin menurun dan kemandirian beras di Kabupaten Banyumas diperkirakan hanya sampai tahun 2029. Kesinambungan implementasi antar variabel penting, menjadi kunci tercapainya tujuan sistem, yaitu: 1) penetapan Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 2) penetapan skema insentif perlindungan lahan, 3) membangun database spasial lahan sawah secara detail, dan 4) pengembangan akses air irigasi menjadi variabel yang harus dijalankan pada tahap awal sebagai prioritas pertama, kemudian tahap berikutnya pemberdayaan kelompok tani prioritas kedua, dan peningkatan produktivitas tanaman padi sebagai tahan selanjutnya. Aktor yang menjadi kunci penggerak sistem, yaitu Bupati beserta dinas terkait (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda Litbang, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), DPRD, ATR/BPN.
ANALISIS PEMASARAN KOMODITAS CABAI MERAH DI DESA SIDODADI RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG Zai, Noverlianus; Simanullang, Endang Sari
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.54611

Abstract

Cabai merah merupakan tanaman hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Secara umum cabai merah dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat herbal, kosmetik, pewarna dan sebagai bahan industri. Cabai merah merupakan salah satu sentra yang berada di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dimana komoditas cabai merah ini banyak ditanam di daerah dataran rendah tersebut. Jika permintaan terhadap komoditas cabai merah meningkat maka akan menjadikan komoditas cabai merah sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Teknik budidaya yang baik dan tepat sangat diperlukan untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas. Produksi cabai merah akan meningkat apabila produsen cabai merah (petani) mempunyai keterampilan dalam membudidayakan cabai merah. Hal ini bertujuan untuk menganalisis saluran pemasaran, margin pemasaran dan efisiensi pemasaran cabai merah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif analitis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk sampel petani, sedangkan lembaga pemasaran menggunakan metode Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sidodadi Ramunia terdapat 2 saluran pemasaran cabai merah, maka total margin pemasaran pada saluran I di tingkat pengecer sebesar Rp. 9.000/Kg dan total margin pemasaran pada saluran II sebesar Rp 13.000/Kg di tingkat pengepul dan pengecer. Efisiensi pemasaran cabai merah tergolong saluran pemasaran efisien karena kedua saluran mempunyai nilai efisiensi <50%. Namun saluran pemasaran yang lebih efisien terdapat pada saluran pemasaran cabai merah kedua.
KOTA HUTAN IBU KOTA NUSANTARA DALAM MODEL DESAIN RAMAH LINGKUNGAN Paulus, Jeanne Martje; Wangke, Freddy
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.55559

Abstract

The Archipelago Capital (IKN) as the new capital is on the island of Kalimantan, replacing Jakarta. The IKN development carries the forest city concept which pays attention to environmentally friendly aspects. This writing aims to apply the International Environmental Organization Program in the model and form transmission mechanism and apply the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 in the model and form the transmission mechanism. The endogenous and exogenous variables required for simultaneous equations are by theory and empirical experience. The model built consists of 16 endogenous variables (G) and 29 predetermined variables. This means that in model (K) there are 45 variables. There are 14 exogenous and 16 endogenous variables, so (M) totals 30 variables. Thus, (K – M) = (G – 1). This means that the model is identified precisely and is suitable for analysis using the Two Stage Least Squares Method. Application of the International Environmental Organization Program, namely establishing the International Eco Green University to function in the field of research, development and preservation of flora, fauna and marine biota endemic to the island of Kalimantan. The application of the Environmental Law is realised starting from the process of providing residential or office infrastructure in the form of condominiums to the technology for processing liquid and solid waste materials into organic materials for agricultural fertiliser, biogas, animal feed and land fisheries. The transmission mechanism is from achieving added value in all business fields to the growth of IKN's Gross Regional Domestic Product.
RESTORASI LANSKAP PERMUKIMAN DUSUN PANCURAN KOTA SALATIGA DENGAN PENDEKATAN GREEN LANDSCAPE Sutrisno, Alfred Jansen; Muslichah, Dewi Ambar
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.55615

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan perkembangan kota menjadi pesat. Kota Salatiga sebagai salah satu kota di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan penduduk secara signifikan. Salah satu daerah yang mengalami dampak dari pertumbuhan penduduk adalah Pancuran. Wilayah ini merupakan daerah kumuh di Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kenyamanan termal dan kualitas visual wilayah Pancuran, serta untuk mengidentifikasi persepsi dan preferensi masyarakat Pancuran terkait restorasi lanskap menggunakan pendekatan Green Landscape. Hasil penelitian menunjukkan desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat RW IV. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wilayah Pancuran RW IV Kota Salatiga memiliki kondisi ekologi yang belum memadai yaitu kurangnya sumber daya alam seperti udara bersih dan lahan subur, tingginya populasi, serta gangguan pada siklus alamiah seperti perubahan iklim yang drastis, kenaikan suhu rata-rata, atau penurunan kualitas tanah. Hal ini disebabkan oleh padatnya penduduk di wilayah Pancuran serta kondisi visual yang rendah akibat banyaknya bangunan yang tidak seharusnya ada. Masyarakat di wilayah Pancuran merasa masih kekurangan RTH di RW IV. Rekomendasi yang diberikan untuk masyarakat wilayah Pancuran RW IV ini yaitu dengan membuat RTH dengan pendekatan Green Landscape di setiap RT-nya. Sehingga pada masing-masing lingkungan RT-nya memiliki kondisi ekologi dan sirkulasi udara yang baik.
DESAIN REGULASI SPASIAL LANSKAP LAHAN PERTANIAN UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN KABUPATEN MAJALENGKA HINGGA TAHUN 2045 Widiatmaka, Widiatmaka; Munibah, Khursatul; Firmansyah , Irman; Adrian, Adrian
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.56379

Abstract

Konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produksi padi di Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat. Sektor pertanian masih memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi lokal yang ditunjukkan dengan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di urutan kedua setelah industri pengolahan. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka 2011-2031 menetapkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 39.190 ha. Namun, jumlah tersebut berkurang menjadi 30.966 ha dengan adanya Keputusan Bupati Majalengka Nomor 520/KEP.1279-DKP3/2021 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk mengatasi dampak negatif dari pengurangan luasan lahan, perlu formulasi kebijakan yang mendukung pelestarian lahan pertanian dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan luas lahan pertanian pangan dalam kerangka mewujudkan kemandirian pangan Kabupaten Majalengka. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) hingga tahun 2045 sesuai arah Pembangunan RPJPN, diperlukan luasan lahan sawah dilindungi sebesar 48.235 ha dengan jumlah surplus beras sebesar 4.037 ton.
ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KARENA PENINGKATAN LAHAN TERBANGUN DI KOTA PEKANBARU Masnur, Bobby; Rusdiyanto, Edi; Munawir, Abdillah
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.56508

Abstract

Peningkatan lahan terbangun di Kota Pekanbaru merupakan fenomena kompleks yang berdampak luas pada lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rumusan strategi pengelolaan lingkungan yang sesuai sebagai respons terhadap tren ini. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), penelitian ini mengidentifikasi perubahan lahan antara tahun 2010 dan 2022. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan penurunan signifikan luas hutan atau belukar, sementara kawasan terbangun mengalami peningkatan, terutama di Kecamatan Tampan dan Tenayan Raya. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang efektif dalam mengelola lingkungan terkait lahan terbangun harus memperhatikan pemeliharaan lingkungan, kolaborasi ekonomi, gerakan kewarganegaraan ekologis, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi strategi kebijakan harus berfokus pada implementasi kebijakan yang efektif, memperkuat kolaborasi ekonomi, konservasi biodiversitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Diharapkan strategi-strategi ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan lahan terbangun dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.
KOMPLEKSITAS EKONOMI PERDAGANGAN SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN EMISI NITROGEN DIOKSIDA: EKC NEGARA G20 Widyastutik, Widyastutik; Rachbini, Eisha Maghfiruha; Al Qodri, Muhammad Iqbal
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.56511

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya meningkatkan ukuran ekonomi suatu negara. Namun juga meningkatkan kapabilitas dari sumber daya manusia dan pengembangan variasi teknologi yang digunakan dalam proses produksinya, di mana faktor tersebut dapat dijelaskan oleh Economic Complexity Index (ECI). Banyak negara mengakselerasi pertumbuhan ekonominya melalui optimalisasi sektor industri, akan tetapi sektor ini masih didominasi oleh energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara sehingga menyebabkan peningkatan emisi termasuk emisi nitrogen dioksida (N2O) dikontribusikan melalui pembakaran bahan bakar fosil dan limbah padat. Metode analisis menggunakan panel Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) and Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) pada 18 negara anggota G20 sejak 1995-2020, serta menggunakan konsep pendekatan Environmental Kuznets Curve (EKC) untuk melihat pengaruh jangka panjang ECI terhadap emisi N2O. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ECI dan energi terbarukan berpengaruh signifikan dalam menurunkan emisi, sedangkan Foreign Direct Investment (FDI) tidak signifikan. Implikasi kebijakan yaitu negara mendorong peningkatan produk ekspor kompleks menggunakan bahan ramah lingkungan dan terbarukan (eco-friendly and renewable).
TIPOLOGI KONFORMITAS SOSIAL KELOMPOK PETANI KECIL DALAM MERESPON KEBIJAKAN PERTANIAN ORGANIK DI TASIKMALAYA JAWA BARAT Akbar, Helmy; Indriana, Hana
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.56645

Abstract

Kelompok petani skala kecil dalam pertanian organik biasanya dibentuk melalui ikatan erat antar anggota yang terlibat dalam kelompok regional tertentu. Kelompok tani ini dibentuk untuk memudahkan anggotanya dalam menaati peraturan yang berlaku dan peraturan baku yang diterapkan dalam pertanian organik. Tingkat kepatuhan kelompok tani dalam melaksanakan aturan berbeda tergantung oleh faktor sosiologis. Kajian ini berupaya mengungkap argumentasi di balik fakta bagaimana sekelompok petani skala kecil mampu mematuhi peraturan yang berlaku, sementara kelompok lain tidak mampu beradaptasi. Penelitian bertujuan menganalisis tipologi pola kesesuaian kelompok tani padi organik perintis yang terdiri dari petani skala kecil dalam memenuhi standar tata kelola pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga jenis pola kesesuaian yang terjadi pada petani padi organik, yaitu: (1) kepatuhan penuh terhadap peraturan, (2) kepatuhan sebagian terhadap peraturan, (3) ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan. Studi ini juga mengungkapkan beragamnya motivasi, kepentingan, dan pilihan rasional masing-masing petani yang mempengaruhi konformitas. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa petani lokal memiliki kepatuhan yang berbeda terhadap aturan pertanian organik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang sesuai tipologi kelompok yang mengakomodasi keragaman dalam implementasi praktik pertanian organik. Salah satunya, kebijakan yang mampu mendukung penerapan pertanian organik yang berkelanjutan pada masyarakat lokal.
REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PENGEMBANGAN PEKARANGAN PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN Nurhayati, Nurhayati; Munandar, Aris; Fadila, Aisyah Nur; Arifin, Hadi Susilo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.56940

Abstract

The potential of Metro Municipality's pekarangan contributes to food security, environmental sustainability, and community welfare in the post-Covid-19 era. Metro Municipality's pekarangan have a variety of plants that provide many benefits, including a source of fresh and healthy food for households. This research aims to raise awareness about the flexibility of pekarangan in adapting to changes, enabling them to withstand, recover from, and prepare for future disturbances. The typical size of a pekarangan, generally between 417 and 899 m2, provides an excellent opportunity to develop a complex agroforestry system. To fully realize this potential, policy recommendations include: 1) launching environmentally conscious education campaigns, 2) providing incentives and technical, 3) assistance integrating pekarangan management into urban development plans, and 4) establishing monitoring and evaluation systems for pekarangan. Maintaining the variety of plants found in 50% of the pekarangan is crucial. These plants include ornamental species (such as Aglaonema commutatum Schott, Sansevieria trifasciata Prain, Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott, and Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult., fruit-bearing plants (like Carica papaya L., Musa paradisiaca L., and Persea americana Mill.), vegetables (including Capsicum frutescens L. and Allium fistulosum L.), and starch-producing plants (such as Manihot glaziovii Muell.Arg). The popularity of these plants is supported by the conducive growing environment in Metro Municipality.
EVALUASI INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) DAN STRATEGI EFEKTIF PENGELOLAAN SAMPAH KOTA DEPOK Ekayani, Meti; Abidin, Zaenal; Utomo, Emod Tri
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 11 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v11i2.57133

Abstract

Pengelolaan sampah kota di Indonesia, khususnya di Kota Depok, menghadapi tantangan besar akibat pertumbuhan populasi dan ekonomi yang pesat. Sistem pengelolaan sampah yang tidak efektif menyebabkan berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola persampahan di Kota Depok serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. Analisis dilakukan menggunakan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK. Metode penelitian mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti studi literatur, data lapangan dari wawancara dan survei, serta referensi pustaka dan jurnal. Data dikumpulkan dari September hingga Desember 2023 dengan melibatkan instansi terkait seperti Bappeda Kota Depok, DLHK Kota Depok, dan pengelola infrastruktur persampahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Depok masih memerlukan peningkatan dalam aspek kebijakan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta partisipasi masyarakat. Beberapa rekomendasi kebijakan diajukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk evaluasi dan revisi peraturan daerah untuk memperkuat implementasi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemeliharaan rutin sarana prasarana, pendirian lebih banyak bank sampah dan TPS 3R, peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD, dan kampanye pengelolaan sampah yang lebih intensif dengan partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Depok dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.