Khazanah Multidisiplin
Jurnal Multidisiplin e-ISSN 2746-2803 merupakan media ilmiah sebagai wadah publikasi hasil penelitian, kajian pustaka, dan / atau gagasan dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal Khazanah Multidisiplin merupakan wadah publikasi bersama Ilmuwan Humaniora dan Ilmu Sosial, serta IPTEK yang bertujuan untuk mengembangkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik, antara lain: Ilmu Sosial, Hukum dan Hukum Islam, Pendidikan, Politik, Sains dan Teknologi, dan Linguistik. Khazanah Multidisiplin adalah jurnal ilmiah berkala dua tahunan (satu tahun dua publikasi ) yang diterbitkan oleh Pusat Sistem Informasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Articles
137 Documents
<![CDATA[FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Freddy Poernomo]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17520
<![CDATA[Governance is impossible without legislation and bureaucracy. Legislation is a source of government authority, both binding authority and discretionary authority, while the bureaucracy moves the wheels of government. The implementation of the wheels of government by the bureaucracy must be based on the authority according to the laws and regulations and the irregularities have legal implications in the form of legal responsibility by the bureaucracy. Deviations in the implementation of government authority by the bureaucracy can be in the form of abuse of authority, arbitrary actions, or arbitrary actions. The act of abuse of authority by the bureaucracy occurs when the three bureaucracies use their authority differently from the purpose for which the authority is granted by legislation. Arbitrary action when the bureaucracy does not give adequate consideration in making decisions or taking other actions. Actions without authority are bureaucratic actions that violate the limits of authority in the form of substance, time, or place. Bureaucratic responsibility due to irregularities in the implementation of authority can be in the form of administrative responsibilities such as canceling decisions that have been issued or criminal liability if the deviation has implications for state financial losses.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Joko Cahyono]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17586
<![CDATA[Penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa yang terjadi dalam kegiatan konstruksi yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Kasus ini sering terjadi dalam kegiatan konstruksi, sengketa terjadi biasanya timbul dari keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan keterlambatan pembayaran yang biasanya dilakukan oleh pengguna jasa. Bagaimana cara menyelesaiakan sengketa konstruksi dengan biaya yang sangat murah, waktu yang sedikit, bahkan bisa menjaga nama baik perusahaan. Penelitian ini mengambil studi kasus dari putusan MA Nomor. 808B/PDT.SUS-ARBT/2016.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBERANTASAN ISLAM RADIKALISME DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kandar, Is]]>;
<![CDATA[Cipto, Tryantoro]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.17132
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan ini terjadi karena didasari oleh pemikiran radikal. Tindak pidana terorisme dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara oleh karena itu tindakan terorisme harus diberantas. Keberhasilan terorisme dalam menjalankan misiya karena dipengaruhi oleh pendanaan yang cukup dari berbagai sumber hal ini menjadi kekhawatiran yang harus segera di cegah. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis penyebab perkembangan islam radikal dan terorisme di Indonesia dan upaya pencegahanya.. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sumber pendanaan terorisme di Indonesia dan upaya pemberantasanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, analisis dan kasus, yang diperoleh dari sumber primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ditemukan, islam radikal berkembang karena kedangkalan ilmu agama oleh pengikutnya sehingga menafsirkan al-quran dan as-sunnah berdasarkan tekstual. dan rasa kecewa mereka atas tindakan pemeritah terhadap islam dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam radikal dapat dicegah dengan menerapkan konsep islam wasthiyah dalam lingkup pendidikan dan menerbitan UU tentang pencegahan terorisme. Sumber pendanaan berasal dari sumber sah dan tidak sah, sumber sah yaitu melakukan bisnis dan dari tabungan amal, sedangkan sumber tidak sah yaitu dengan melakukan Perdagangan orang, perdagangan narkotika, merampok dan menipu. ]]>
<![CDATA[ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Feliks, Danggur]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18147
<![CDATA[Teknologi berkembang begitu pesat dan salah satunya ialah perubahan fisik ke dalam bentuk digital pada sektor investasi. Instrumen investasi aset kripto yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain merupakan suatu hak atau kepentingan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto yang memiliki hak kepemilikan kebingungan untuk mengalihkan asetnya kepada ahli warisnya dikarenakan di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan mengenai aset kripto dijadikan sebagai objek harta waris. Dalam penelitian ini dikaji mengenai: (1) Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia dan (2) Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangible) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena memiliki keistimewaan hak atau kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan aturan lebih spesifik mengenai pengalihan aset kripto melalui konsep pewarisan sehingga dirasa mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Surasa, Ais]]>;
<![CDATA[Herningsih, Enung]]>;
<![CDATA[Laela, Novia]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18628
<![CDATA[Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menyelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ]]>
<![CDATA[Lazuardy, Gemmy]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.17473
<![CDATA[Politik hukum pidana diartikan sebagai bagian dari satu kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini kebijakan menanggulangi kejahatan yang dilaksanakan dengan mekanisme membuat peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan kebijakan perlindungan masyarakat secara umum serta termasuk bagian dari politik sosial. Menurut Barda Nawawi politik sosial dapat dimaknai sebagai pelaku sebuah ikhtiar yang rasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan termasuk juga dengan perlindungan masyarakat. Jenis riset yang dipergunakan pada riset ini ialah riset hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni sebuah jenis riset hukum yang didapatkan dari studi pustaka dengan menganalisa sebuah masalah hukum dengan aturan undang-undang sumber referensi dan literatur yang berkaitan erat dengan tindakan pidana pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur sedemikian rupa pada KUHP dan diluar KUHP yakni pada “UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap UU No.11 Tahun 2008 Menegnai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini dirasa masih belum jelas dan lugas, khususnya mengenai unsur ‘pencemaran nama baik’. Agar kemudian pasal yang termaktub bisa diimplementasikan di masyarakat, kejelasan mengenai unsur itu perlu dicarikan terlebih dahulu dengan mempergunakan teknik penafsiran. Penafsiran yang sangat mungkin Pasal 27 ayat 3 UU ITE normanya sangat bisa dipergunakan ialah penafsiran sistematis, dengan menghubungkan UU ITE selaku lex specialis dengan KUHP sebagai lex generali.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Septiadi, Muhammad Andi]]>;
<![CDATA[Thaifury, Abdullah Afif]]>;
<![CDATA[Sasmita, Fachri Khairan Ganda]]>;
<![CDATA[Kusyaeri, Irlani Alifah]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.22129
<![CDATA[Maraknya kasus narkoba di kalangan remaja yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga bersifat urgent untuk dipersoalkan. Tujuan penelitian ini untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih baik dan bebas narkoba. Metode kuantitatif dan teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Pentingnya sosialisasi narkoba pada remaja dapat membantu mengedukasi remaja untuk tidak terjerumus kedalamnya juga peran mahasiswa dalam upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi literasi masyarakat mengenai edukasi tentang bahaya narkoba dalam struktur masyarakat untuk mewujudkan karakter generasi muda yang berkualitas. ]]>
<![CDATA[STABILITAS KETERSEDIAAN MINYAK GORENG DINEGARA PENGHASIL CPO TERBESAR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wahyu, Fitri Febriani]]>;
<![CDATA[Nurhamidah, Nurhamidah]]>;
<![CDATA[Kurnia, Rahma Fitri]]>;
<![CDATA[Kursid, Shinggo Al Ghazali]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.19472
<![CDATA[Kenaikan harga minyak goreng menyebabkan bahan lainnya menjadi meningkat dan menimbulkan masalah social. Masyarakat yang mengalami dampak dari naiknya harga minyak goreng tidak sedikit. semoga pemerintah dapat segara memberantas mafia minyak goreng, sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng yang cukup drastis. disini kami menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian kami dari hasil penelitian, penjualan minyak goreng turun hingga 50%, tak tahu penyebabnya apa menjadi naik terus menerus. lalu kerugian yang disebabkan dari naiknya harga minyak goreng diperkirakan mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah harus memfasilitasi kebijakan yang mendorong pelaku usaha. Penyesuaian biaya CPO pada sektor bisnis dunia memberikan efek positif pada nilai produk barang-barang minyak sawit, perkembangan moneter, pasokan uang tunai dan tingkat ekspansi. sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng yang cukup drastis, maka dari itu pemerintah menjamin bahwa harga minyak goreng sawit curah di masyarakat tidak melebihi Rp. 14.000/liter]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM ]]>
<![CDATA[Iskandar Iskandar]]>;
<![CDATA[Risman Nuryadi]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 4, No 1 (2023): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v4i1.17193
<![CDATA[Pengesahan UU Cipta Kerja telah membawa kontroversial di masyarakat, pengesahan dari undang-undang tersebut telah banyak merugikan kalangan masyarakat khususnya kaum buruh. UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan lebih pro kepada kepentingan suatu oknum sehingga aturan ini dianggap tidak adil. Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status pengesahan UU Cipta Kerja dalam perspektif aliran teori hukum alam?. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menurut teori aliran hukum alam, suatu produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam yaitu prinsip keadilan, maka aturan buatan manusia tersebut harus dikesampingkan. Dalam pengesahan UU Cipta Kerja, dalam perspektif teori hukum alam, UU tersebut harus dibatalkan atau setida-tidaknya harus direvisi karena rakyat tidak mendapatkan rasa keadilan dari UU tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut. ]]>
<![CDATA[DIMENSI KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK ]]>
<![CDATA[Faqih, Moch Dinul]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18597
<![CDATA[Kajian berkenaan politik hukum pada hakikatnya tidak dapat terlepaskan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena politik hukum mrupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu peraturan undang-undang. Pernyataan yang menyebutkan bahwasanya hukum merupakan bagian produk politik akan dipersoalkan sebab pernyataan seperti demikian menempatkan posisi hukum sebagai bagian kemasayarakatan yang dipengaruhi politik. Sebenarnya negara Indonesia merupakan negara yang memberlakukan supremasi hukum. Maka sudah sepatutnya menjadikan politik sebagai aspek yang dipengaruhi oleh hukum. Manakah yang tepat dari keduanya, politik yang determinan atas hukum ataukah hukum yang determinan atas politik? Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudiaan dianalisis dan diolah menurut praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum. Hasil pada penelitian menyimpulkan bahwasanya politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi: pertama, alasan dari dibentuknya suatu perraturan undang-undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undag-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hukum merupakan produk politik yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang membentuknya.]]>
