Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN Surasa, Ais; Herningsih, Enung; Laela, Novia
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.18628

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menyelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM BUDAYA MERARIQ SUKU SASAK DI DESA MEREMBU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT Haerani, Ruslan; Safriani, Laela; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Surasa, Ais; Husain, Husain
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13622

ABSTRAKTradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, menjadi sorotan menarik dalam kajian antropologi hukum. Praktik perkawinan di bawah umur yang marak dalam tradisi ini menghadirkan tantangan dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini secara mendalam mengurai mekanisme penyelesaian perkawinan Merarik, dengan fokus pada implikasi hukum yang timbul. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian dan data sekunder dari sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, meski sarat dengan nilai budaya, namun berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidaksesuaiannya dengan ketentuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya mencari titik temu antara hukum dan budaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam konteks perkawinan adat. Temuan ini mengindikasikan adanya pertentangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi individu, khususnya perempuan dan anak, dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. The Merarik tradition in Merembu Village, West Lombok, is an interesting highlight in the study of legal anthropology. The rampant practice of underage marriage in this tradition presents challenges in the context of Indonesian positive law. This research deeply analyzes the mechanism for resolving Merarik marriages, with a focus on the legal implications that arise. The research method uses empirical legal methods and a qualitative approach with primary data from the research location and secondary data from trusted sources. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. The results of this study reveal that the Merarik Tradition in Merembu Village, West Lombok, although full of cultural values, has the potential to cause legal problems due to its incompatibility with the provisions of marriage in Indonesian positive law. The research highlights the importance of finding common ground between law and culture to protect individual rights and ensure legal certainty in the context of customary marriage. The findings indicate a conflict between local cultural values and national legal provisions. Therefore, efforts are needed to find solutions that can accommodate both aspects, so that legal protection for individuals, especially women and children, can be guaranteed without ignoring local wisdom values.

Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia ahyani, hisam; Surasa, Ais; Suryani, Santi
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4

Hukum dan moral adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi hukum yang ideal, maka hukum berfungsi sebagai moral, dan moral berfungsi sebagai hukum. Namun ketika melihat kasus-kasus hukum yang terjadi hari ini, menunjukan bahwa kasus tersebut bertentangan juga menurut moral, semisal korupsi, ketidakpatuhan hukum, pembunuhan dan lain sebagainya, dimana hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya kesadaran moral antara individu satu dan invidu lainnya. Sehingga ketika hal ini terus dilanggengkan maka penegakan hukum bergaya moral itu akan sulit ditegakan. Tulisan ini bertujuan untuk : 1) menguak serta menggali tentang pentingnya membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia; 2) menguak serta menggali tentang penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) dalam rangka membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia, maka perlu membangun dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat (penegak hukum), dimana ini akan berimplikasi pada dinamika sosial; 2) penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia dapat tumbuh dengan sendirinya, yakni dengan mengikuti tatanan sosial yang hidup dan berkembang selaras dengan zaman yang sedang dilaluinya, artinya penegakan hukum dilakukan dengan melihat perkembangan dinamika dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif dan konseptual guna menguak serta menggali tentang idealitas penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di indonesia.

Tanggungjawab Hukum Institusi Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkoba Wahyudi; Mohamad Riyad Mintarja; Nuryamin; Farid, Diana; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Surasa, Ais
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/5ez93a65

This research aims to measure the effectiveness of medical rehabilitation services provided by mandatory reporting institutions. Medical rehabilitation for drug addicts and substance abusers is a comprehensive effort aimed at freeing individuals involved in drug abuse from addiction. This rehabilitation can be carried out in healthcare facilities recognized and selected by the Ministry of Health, including Government and private healthcare facilities in collaboration with the government in providing drug rehabilitation services. Medical rehabilitation services play a crucial role in helping individuals who have committed legal violations reintegrate into society. This study adopts a qualitative research approach by implementing in-depth interviews with medical staff, rehabilitation participants, and institution supervisors. The research findings indicate that the effectiveness of medical rehabilitation services is significantly influenced by factors such as the competence of medical staff, the organized rehabilitation programs, support from various relevant parties, and hindering factors. The provision of medical rehabilitation services for drug addicts and substance abusers is regulated by the Minister of Health Regulation Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Mandatory Reporting Institution, where Standard Operating Procedures have been well-established and defined to operate efficiently and optimally of medical rehabilitation services provided by Mandatory Reporting Institutions.

Interfaith Marriage in Indonesia: Juridical Challenges and Human Rights Perspectives Surasa, Ais; Sururie, Ramdani Wahyu; Gisymar, Najib A.; Aris, Mohammad Syaiful; Farid, Diana; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 1 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i1.11071

Interfaith marriage refers to a union between two individuals who adhere to different religions and remains a complex issue within the Indonesian legal system. Legally, Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly regulate interfaith unions. However, Article 2(1) of the law states that a marriage is valid if conducted by the religious laws and beliefs of the parties involved. This commonly means that interfaith marriages lack legal recognition in Indonesia. This interpretation is further reinforced by the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. This study adopts a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained from the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), and SEMA No. 2 of 2023. Secondary data were gathered from legal literature, court decisions, and scholarly articles. The findings indicate that, under Article 2(1) of the Marriage Law, interfaith marriages are deemed invalid under Indonesian national law. However, from a human rights perspective—as stipulated in Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 28B(1) of the 1945 Constitution—every individual has the right to marry regardless of religious affiliation. This study also outlines several legal alternatives available to interfaith couples seeking to formalize their marriage, including filing a court petition, temporarily adhering to one partner’s religious law, or marrying abroad. The legal implications of interfaith marriage include issues related to its validity, administrative registration, children's legal status, and both spouses' civil rights.

Konflik dalam Keluarga Modern dan Akar Permasalahannya Fathia, Maudy; Aziz, M. Ibrahim; Surasa, Ais
NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/nf.v14i1.1339

The family is a group of people who join together as one because of blood ties and kinship. The more members of his family the more opinions will be raised. Families are vessels for shelter, protection, spilling love and sharing all sorrows as well. In the digital age, many families are contaminated by constant change and circumstances. Thatâ€™s when each opinion of the family members will clash, even tear each other down. It cannot be avoided by anyone because anyone is obliged to resolve it. This research is library research, which is a study that uses literature by studying books, books, and other sources of information that have relevance to the scope of the discussion. The results show that conflicts in modern families occur due to several things, namely childcare patterns, family economy, and unequal domestic burdens. The lack of communication space between family members is also a cause of conflict in the family.

PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN Surasa, Ais; Herningsih, Enung; Laela, Novia
Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.18628

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menyelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi.

Heirs in the Islamic, Anglo-Saxon and Continental European Legal Systems Mulyadi, Kiking; Surasa, Ais; Ah. Fathonih; Rasyid, Fauzan Ali
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Vol. 1 No. 2 (2025): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/dialoglegal.v1i2.63

This study aims to compare the concept of inheritance in three different legal systems: Islamic law, Anglo-Saxon law, and Continental European law. The main objective of this study is to analyze the differences, similarities, and social and legal implications of these different inheritance systems. The methodology of this research involves a literature review and analysis of relevant laws and regulations regarding inheritance law in the three legal systems studied. Data is collected from reliable primary and secondary sources, including Islamic legal texts, relevant laws and court decisions in Anglo-Saxon law, as well as legal regulations and precedents in Continental European law. The findings of this study reveal that Islamic law regulates inheritance based on Sharia principles, which divide inheritance proportionally according to family relations and religious provisions. Anglo-Saxon law adheres to the principle of intestate succession, whereby property is distributed to heirs based on lineage and special rules in law. On the other hand, the Continental European legal system bases the distribution of inheritance on the concept of a broader lineage, encompassing more distant relatives as heirs. The social implications of these findings highlight differences in the way societies manage inheritance and inheritance rights, which can affect justice and harmony in the family. From a legal perspective, the implication is the comprehensive variation in the protection of inheritance rights and the legal process that applies in each legal system.

Dispensasi Nikah dalam Pernikahan Anak Perspektif Hukum dan Sosiologi Surasa, Ais; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Saebani, Beni Ahmad; Husain, Husain
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i4.1417

The rise of the phenomenon of early marriage in Indonesia is the background to the birth of Republic of Indonesia Law number 16 of 2019 concerning marriage and the compilation of Islamic law, which sets the age limit for marriage to 19 years. The reality is that in society there are many cases asking to be able to get married and have it officially registered, which has led to the existence of a marriage dispensation. Marriage dispensation is permitted by law by considering positive matters. The aim of this study is to determine the long-term impact of early marriage on the welfare of individuals, families and society. The method used is qualitative, data collection is carried out by interviews, direct observation and also data related to the theme. Using this method will make it easier to observe phenomena in society regarding marriage dispensations. The data analysis used was an inductive method (Creswell, 1994). The results obtained were that the marriage dispensation from a legal perspective did not conflict with Law 16 of 2019. The granting of marriage dispensations was carried out by considering the impact. From a sociological perspective, our society views early marriage as something normal and often forgets the impact of child marriage. Marriage dispensation is a rational choice, even though the risks faced are very high. Therefore, it is necessary to increase public awareness of promiscuity and return to the essence of marriage.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search