cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, SH, MH
Contact Email
amnesti@umpwr.ac.id
Phone
+6281390228710
Journal Mail Official
amnesti@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH Amhmad Dahlan No. 3 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
AMNESTI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purworejo
ISSN : 26563029     EISSN : 27750604     DOI : 10.37729/amnesti
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AMNESTI: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published biannually (March and October). The scopes of Amnesti, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2020)" : 5 Documents clear
Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Mikro pada Bank Kredit Kecamatan Setia Cahyaning Fuati; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i2.653

Abstract

Usaha Mikro merupakan salah satu penompang ekonomi masyarakat. Perkembangan Usaha Mikro akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pencapaian suatu keberhasilan dalam usaha yaitu dengan adanya dana yang cukup, tetapi kurang permodalan menjadi persoalan yang umum terjadi di lingkup usaha. Upaya kredit merupakan salah satu bentuk memperoleh dana. Kredit Mikro diperuntukan bagi kalangan pemilik usaha mikro agar memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya. Ketidaklancaran debitur dalam pembayaran dapat memicu persoalan yang dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dikatakan juga sebagai kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan kredit mikro dan model penyelesaian wanprestasi di Bank Kredit Kecamatan (BKK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di BKK Cabang Kemiri, kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengajuan kredit mikro hanya diberikan kepada calon debitur yang berdomisili di wilayah kecamatan Kemiri serta memiliki usaha di wilayah tersebut. Pemberian kredit mikro ini lebih kedalam usaha mikro ranah perdagangan secara langsung atau offline. Pada pengajuan kredit mikro ini hanya diberikan maksimal Rp 25.000.000 dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Penyelesaian wanprestasi pada BKK Cabang Kemiri Kabupaten Purworejo dengan metode klarifikasi awal via telepon sebelum berlanjut kunjungan kreditur secara langsung ketempat usaha yang dijalani debitur dan penagihan langsung kerumah serta pemberian surat peringatan perihal tagihan sebelum diakhiri dengan penghapusan kredit tapi tidak dengan penghapusan tanggungan pihak debitur tersebut terhadap pihak BKK Cabang Kemiri.
Tinjauan Yuridis Proses Pembinaan Terhadap Anak Binaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Beta Kumalasari; Sheila Kusuma Wardani Amnesti
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i2.654

Abstract

Anak merupakan bagian yang terpenting dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran yang sangat penting tersebut, maka perlu pengaturan dan perlindungan yang tegas. Hal ini pun secara tegas dijelaskan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan proses pembinaan anak di LPKA. Metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative. Penelitian ini dilaksanakan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hambatan yang ditemukan dalam proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah faktor anak didik pemasyarakatan; faktor sarana dan prasarana LPKA Kelas 1A Kutoarjo hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan faktor sumber daya manusia. Sedangkan Faktor eksternal antara lain ada faktor masyarakat.
Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Bencana Alam di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo Iman Wahyu Aji
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i2.655

Abstract

Bencana alam berupa tanah longsor acapkali terjadi di wilayah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo menyebabkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya adalah masalah hukum. Pergeseran tata letak tanah, runtuhnya bangunan serta akibat lain yang menimpa warga terdampak bencana. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mempertahankan hak atas tanah serta rendahnya sosialisasi berkaitan dengan kepentingan hukum mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap kejadian tersebut. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Bruno pada khususnya terkait dengan hak-hak serta kewajiban untuk mempertahankan hak milik atas tanah. Metode penyelesaian sengketa jika terdapat sengketa yang timbul akibat bencana alam berupa tanah longsor. Penelitian Hukum ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dimana menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan dilakukan secara langsung kepada warga terdampak bencana tanah longsor. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat bencana alam harus dilakukan secara cepat, tepat dan hemat. Guna mencegah adanya perselisihan dalam lingkungan desa. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi lebih dominan dilakukan dengan jalur Non-Litigasi berupa mediasi. Guna mempertemukan para pihak yang bersengketa dan menghemat waktu serta anggaran.
Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr) Jihan Romadhona Nusa; Muhammad Zaki Mubarrak
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i2.656

Abstract

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakain minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak-anak dibawah umur juga pada orang lajut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemerkosaan anak kandung. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pemerkosaan anak kandung didasari oleh beberapa aspek dari aspek hukum (unsur–unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa), dari aspek terdakwa hakim juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr) Untung Prasetya
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i2.657

Abstract

Salah satu asas dalam hukum acara perdata didalam pemeriksaan perkara adalah asas mendengar kedua belah pihak atau sering dikenal dengan istilah audi et alteram partem. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam proses persidangan perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan Asas Audi Et Alteram Partem selama proses persidangan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr antara lain disebabkan adanya pihak yang tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita, mediasi yang dilakukan para pihak tidak maksimal dan pembuktian yang tidak seimbang antar para pihak yang bersengketa dikarenakan ketidaktahuan pihak dalam proses beracara di pengadilan. Selanjutnya berakibat adanya pihak yang tidak menghadirkan saksi sedangkan pihak lawannya dapat menghadirkan saksi. Hal-hal tersebut diatas merupakan kendala dalam menerapkan asas Audi Et Alteram Partem selama proses persidangan perkara perdata sehingga cara yang ditempuh oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata yaitu dengan cara bersifat kooperatif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue