cover
Contact Name
Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, SH, MH
Contact Email
amnesti@umpwr.ac.id
Phone
+6281390228710
Journal Mail Official
amnesti@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH Amhmad Dahlan No. 3 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
AMNESTI : Jurnal Hukum
ISSN : 26563029     EISSN : 27750604     DOI : 10.37729/amnesti
Core Subject : Humanities, Social,
AMNESTI: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published biannually (March and October). The scopes of Amnesti, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2021)" : 5 Documents clear
Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia Hisam Ahyani; Asep Deni Adnan Bumaeri; Ahmad Hapidin
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1118

Abstract

Pentingnya transformasi nilai-nilai hukum kedalam hukum posisitf di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam dari para akademisi di bidang hukum, para pakar hukum islam (pidana islam), ahli waris islam, dan segenap warga negara Indonesia khususnya yang beragama islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi nilai-nilai hukum islam yang ada di Indonesia dimasukan kedalam hukum positif (nasional) tanpa menghilangkan marwah atau menjadikan Indonesia sebagai negara islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tranformasi nilai-nilai hukum (hukum islam) dapat dimanifestasikan kedalam hukum positif (nasional) dalam bentuk melaksanakan hukum islam bagi warga negara yang beragama islam di Indonesia tanpa mendirikan negara islam.
Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1282

Abstract

Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,agar sejalan dengan prinsip tersebut maka Undang-Undang atau kebijakan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup harus mengoptimalkan peran serta masyarakat.Peran serta masyarakat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Ketidaksesuaian muncul dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep baru ada pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal.Penulis menganalisis bagaimana kajian dan kebijakan hukum dalam menanggulangi konflik serta upaya implementasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Realitannya peran serta masyarakat hanya sebagai prasyarat secara formalitas saja. Adanya keberpihakan pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi baik. Khususnya,belum ditemukan upaya untuk memberikan konsekuensi hukum bagi pemilik usaha yang mengabaikan peran serta masyarakat. Berdasarkan kesimpulan itu, penulis menekankan pentingnya pembenahan aturan untuk mempertegas peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dalam proses AMDAL.
Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan terhadap Industri UMKM Tifania Ayunda Prameswari
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1372

Abstract

Tujuan dari pembahasan penelitian kali ini untuk menganalisa upaya perlindungan terhadap industri UMKM melalui pendaftaran ha katas merek. Hasil pembahasan menunjukan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. alasan penting Merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Merek akan menepel dalam ingatan, Merek merupakan aset, Merek dapat menggugah sisi emosional konsumen, Merek dapat menciptakan totalitas pada pelayanan usaha, dengan adanya Merek memudahkan pelanggan menemukan bisnis kita, Merek menciptakan kepribadian, Merek memiliki kekuatan untuk menarik konsumen, Merek dapat menghemat biaya usaha, Merek juka mempengaruhi perilaku pembelian, Merek dan personal branding sangat berkaitan. Diharapkan para pelaku usaha dapat mendaftarkan merek usahanya untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mendorong perekonomian indonesia.
Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Galih Bagas Soesilo; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1390

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap hubungan fisik, psikis, dan keharmonisan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama terjadinya pamdemi Covid-19 terjadi lonjakan kasus KDRT diberbagai kota Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana KDRT dan mencari alternatif upaya penyelesaiannya serta memberikan saran kepada pemangku kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang digunakan ialah data sekunder, dengan metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaa merupakan Lex specialis derogat legi generali dari KUHP mengingat adanya berbagai bentuk kekerasan. Mengingat KDRT berada pada ranah privat keluarga, mediasi menjadi pilihan pertama dalam penyelesian konflik terlebih apabila pertimbangan kerugiannya korban ( fisik atau psikis ) tidak begitu besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kebijakan ialah lebih masif untuk mengkampanyekan anti kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan media resmi dan bekerjasama dengan influencer.
Legal Protection of Women Workers in the Tempuran Industrial Area (A Case Study) Muhammad Bagus Boy Saputra; Amalia Fadhila Rachmawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1394

Abstract

Tempuran District which is an industrial area with very rapid development. PT. Usmantex, PT Pandatex and PT Djohartex are companies engaged in textiles whose majority of workers are women. All types of work have risks, especially risks for female workers related to work comfort and safety. For this reason, the protection of the rights of women workers is very important. This study aims to analyze the legal protection for women workers at PT. Djohartex based on Law No. 13 of 2003 concerning employment. The type of method used is juridical empirical with a qualitative approach. This study's findings are the legal protection of female workers at companies in the Tempuran industrial area, especially PT. Djohartex, has not been realized properly due to two obstacles, namely internal factors (lack of employees in the Labor Inspection Unit, limited human resources, limited facilities and infrastructure). infrastructure, the difficulty of supervision time), external factors (lack of awareness of the company and lack of cooperation between the parties).

Page 1 of 1 | Total Record : 5