cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 1,679 Documents
Menekan Politik Identitas di Pemilihan Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Melalui Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Yulius Luturmas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6534

Abstract

Abstrak Politik identitas merupakan praktek dalam berpolitik yang memprioritaskan pendekatan emosional dalam menentukan pilihan politik. Pemilih mempertimbangkan kedekatan emosional, etnis, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nasionalisme dan cinta negara yang tidak diakomodir dalam pemilihan umum karena pemilih yang belum cerdas. Fakta memperlihatkan adanya politik identitas dari hasil Pemilihan Anggota Legislatif di tahun 2019 dan tahun 2024 bahwa mayoritas di daerah pemilihan satu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sekarang berubah nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar /KKT: 1. Peraih suara terbanyak di desa-desa dengan mayoritas agama Katolik didominasi oleh figur-figur yang beragama Katolik yaitu Desa Sifnana, Olilit, Lauran, Kabiarat, Ilngei, Wowonda, Lorulun, Tumbur, dan Bomaki 2. Peraih suara terbanyak di desa-desa dengan mayoritas agama Kristen Protestan didominasi oleh figur-figur yang beragama Kristen Protestan yaitu Desa Matakus, Lermatang, Latdalam. Urgensi penelitian ini terlihat ketika melakukan diskusi singkat dengan calon pemilih pemula yang masih sekolah, sudah tamat dan putus sekolah memperlihatkan tentang konsep berdemokrasi yang baik bahkan pilihan politik telah diatur oleh orang tua mereka sehingga menjadi penting dan diprioritas untuk menata tatanan politik bangsa lebih khusus pada pemilihan Bupati Kepulauan Tanimbar di Tahun 2024. Kata Kunci: Politik, Pemilih Pemula, Nasionalisme, Identitas
Perilaku Pengguna Media Sosial (Generasi Z) pada Mahasiswa Surabaya Terhadap Berita Ringkas Pemilihan Umum 2024 Ditinjau dari Perspektif Teori Atribusi Amanda Kalista; Annora Badriya; Nabila Zhoulva Salim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6537

Abstract

Generasi Z adalah generasi digital yang lahir bersama dan fasih menggunakan internet. Melalui teknologi yang makin canggih tersebut membuat generasi Z mengakses segala informasi dengan mudah, terutama berita seputar pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan generasi Z ketika menemukan atau membaca berita ringkas pemilu 2024 di sosial media yang ditinjau dari teori atribusi. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyebar kuisioner secara daring kepada 25 informan, penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 pukul 19.10 WIB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki perilaku yang berbeda – beda terhadap berita ringkas pemilu 2024. Dalam penelitian yang telah kami lakukan, kami memberikan beberapa opsi (sikap selektif, sikap abai dan perilaku yang tidak bertanggung jawab) ada dua kelompok perilaku yang mendominasi, yakni mahasiswa yang berperilaku positif dan berpikiran kritis sementara beberapa lainnya memiliki perilaku abai karena didasari oleh beberapa faktor, seperti belum adanya kebenaran dari berita tersebut dan kurangnya pengetahuan tentang politik dari beberapa informan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa terhadap berita ringkas pemilu 2024 tergantung pada faktor – faktor yang berbeda, seperti perilaku individu, perilaku kelompok, dan lingkungan pada media sosial. Kata kunci: generasi Z, berita ringkas, pemilu, atribusi.
Penggunaan Performance Assessment Sebagai Instrumen Penilaian pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadist Kelas VIII di MTs-S Thawalib Padang Juwi Chahnia; Remiswal; Khadijah; Lidia Suzianti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6538

Abstract

Abstrak Performance assessment atau penilaian kinerja adalah metode evaluasi yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang nyata atau simulasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan performance assessment sebagai instrumen penilaian pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas 8 semester satu tema Q.S. Al-Fajr ayat 15-18 di MTs S Thawalib Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitan yaitu field and research, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan performance assessment sebagai instrumen penilaian pada mata pelajaran Al-Quran Hadist. Adapun hasil dari penelian ini yaitu dengan penggunaan performance assessment atau penilaian kinerja evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada mata pelajaran Al-Quran Hadist. tema Q.S. Al-Fajr ayat 15-18 sangat sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajarannya. Karena siswa dituntunt untuk hapal dan juga dapat menuliskan ayat yang dihapal, maka performance assessment atau penilaian kinerja dapat menilai hal-hal tersebut dengan baik, dikarenakan memiliki rubrik penilaian atau kriteria penilaian yang digunkan dalam evaluasi pembelajaran tersebut. Kata Kunci: Performance assessment, instrumen penilaian, Al-Qur’an Hadis
Benarkah Pendidikan Karakter Memberikan Kontribusi Terhadap Perkembangan Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi Siswa? Ahmad Wahyu Hidayat; Anisa Oktaviana; Ekayanti Sulastri; Ilman Hermawan; M.Tapaul Jahidin; Edy Herianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6539

Abstract

Abstract Character education and the development of higher-order thinking skills (HOTS) play an important role in educational transformation. This research aims to examine the contribution of character education in improving students' high-level thinking skills in the context of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) subjects at SMPN 1 Narmada. This research uses a quantitative approach with a quasi-experimental type through a non-equivalent control group design. Data collection uses tests that meet the elements of validity, reliability, difficulty level, and distinguishability. Before testing the hypothesis statistically, the researcher ensures prerequisite tests to ensure the use of influence tests with parametric or non-parametric models. The research results show an influence of internalization of character education on students' HOTS abilities in PPKn subjects. These findings emphasize the importance of character education as a moral foundation for students in developing higher-order thinking abilities. Keywords : Character Education, Higher Level Thinking Skills, PPKn Subjects
Implementasi Metode Iqro Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja Jakarta Barat Irna Awliyah; Muhammad Abdullah Darras
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6552

Abstract

Abstract This research aims (1) To implement the Iqra method in improving the ability to read the Al-Qur'an at TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, West Jakarta. (2) To determine the supporting and inhibiting factors of the Iqra method in improving the ability to read the Al-Qur'an at TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, West Jakarta. This research uses qualitative methodology. The research participants were teaching staff at TPQ At-Tadris. The data collection method is through the process of observing, conducting interviews, and documenting information. Researchers found that the implementation of the Iqra Methodology was effective in increasing proficiency in reading the Al-Quran. This method contains four main components: initial, core, closing activities, and assessment of the learning process. 2) Supporting factors in increasing the ability to read the Al-Qur'an through iqro are cultivating the habit of studying diligently among students, providing students with their own iqro books to increase their learning motivation, and having sincere intentions from the teacher. The presence of complete educational facilities greatly facilitates the process of learning the Koran. Without adequate facilities, the learning process will inevitably be hampered. Meanwhile, the inhibiting factor is that the influence of the environment and family is an obstacle. It is important for families, especially parents, to play an active role in developing the character of students. Consequently, students will improve their understanding of the teachings presented in TPQ by reviewing similar topics at home. As a result, the function of the family is very important, especially in reading the Koran. And there are still students who continue to chat, joke and walk around during the lesson, showing a lack of discipline among the students. Keywords: Implementation, Iqro Method, Ability to Read Al-Quran, TPQ   Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengimplementasikan metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca  Al-Qur’an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, Jakarta Barat. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja Jakarta Barat. Riset ini memakai metodologi kualitatif. Peserta riset ialah tenaga pendidik di TPQ At-Tadris. Metode pengambilan data melalui proses observasi, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan informasi. Peneliti menemukan bahwa implementasi Metodologi Iqra efektif meningkatkan kemahiran membaca Al-Quran. Metode ini memuat empat komponen utama: kegiatan awal, inti, penutup, dan penilaian proses pembelajaran. 2) Faktor yang mendukung dalam peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an lewat iqro ialah dengan menumbuhkan kebiasaan rajin belajar di kalangan santri, membekali santri dengan buku iqro sendiri untuk meningkatkan motivasi belajarnya, dan adanya niat yang tulus dari guru. Kehadiran fasilitas pendidikan yang lengkap sangat memudahkan proses pembelajaran Al-Qur'an. Tanpa adanya fasilitas yang memadai mau tidak mau proses pembelajaran menjadi terhambat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya pengaruh lingkungan dan keluarga menjadi kendala. Pentingnya bagi keluarga, khususnya orang tua, untuk berperan aktif dalam pengembangan karakter santri. Konsekuensinya, murid akan meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran yang disampaikan di TPQ dengan mereview topik yang serupa di rumah. Alhasil, fungsi keluarga begitu penting, terutama dalam membaca Al-Qur’an. Dan masih ada santri yang terus mengobrol, bercanda, dan berjalan-jalan selama pembelajaran berlangsung, menunjukkan kurangnya  ke disiplinan pada santri. Kata Kunci: Implementasi, Metode Iqro, Kemampuan Membaca Al-Quran, TPQ
Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Elvira Destianti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6554

Abstract

Abstrak Menurut hasil penelitian tesis yang diperoleh bahwa terdapat kekosongan hukum pada undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan oleh anak. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal dalam hal penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum, meskipun dalam ketentuan khusus ada mengatur terkait Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun jika meninjau hal tersebut tentunya berbeda konteks perkara dengan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm yang membahas terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak, sehingga sebenarnya putusan tersebut merupakan suatu pembaharuan hukum yang kedepannya ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diimplementasikan sepenuhnya, maka juga tentunya akan menjadi langkah awal dalam aspek pembaharuan hukum pidana. Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar. Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Keadilan
Realitas Sosial: Dalam Prespektif Pembangunan Sosial Budaya di Era Globalisasi Untuk Mewujudkan Pendidikan Warga Multikultural Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.6555

Abstract

Krisis perkembangan sosial budaya di lingkungan sekolah yang multietnis atau multikultural mengancam nilai toleransi bagi warga sekolah yang multietnis atau multikultural. Sekolah multietnis atau multikultural memerlukan penanganan untuk mengatasi masalah toleransi di lingkungan sekolah multietnis di era globalisasi ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai toleransi sehingga di lingkungan sekolah siswa dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya tanpa membedakan ras, suku, agama dan sebagainya. melalui penggunaan metode pembelajaran kontekstual. Sedang belajar. PPKn wajib dipelajari mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA dengan tujuan membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan rasa persatuan. Nilai-nilai pancasila dibentuk atas dasar budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, oleh karena itu karakter yang harus melekat pada setiap bangsa Indonesia adalah karakter yang dilandasi oleh nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu PPKn dipelajari dan diterapkan pada siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan atau melaksanakan pendidikan kewarganegaraan yang multietnis atau multikultural, diperlukan pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan rasa persatuan. Kata kunci: PPKn, Multikultural, Pembanguan Sosial Budaya,
Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan Jenifer Tio Novalna Br Manalu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6556

Abstract

Abstrak Untuk mengkaji dan menganalisa terkait konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP didasarkan pada Pasal 183. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil kedua menurut teori kewenangan sendiri menurut J.G. Brouwer “seharusnya didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya”, Yang mana jika meninjau kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4. Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Kebijakan Penghentian Penyidikan, Keadilan Restoratif
Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Ghulam Reza
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6557

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Restorative Justice Suyandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6558

Abstract

Abstrak Sektor ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga memiliki dampak sosial yang besar. Dengan menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, termasuk yang kurang terampil atau berpendidikan rendah, dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, melalui pelatihan dan pendidikan kerja, sektor ketenagakerjaan berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan teknologi dan inovasi dalam berbagai industri. Dengan demikian, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, karena berdampak luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan inovasi suatu bangsa. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku usaha semata, melainkan juga memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang berada dalam posisi sosial yang lebih lemah, dibandingkan dengan pengusaha yang memiliki kestabilan finansial yang cukup. Konsep hukum pidana yang dilaksanakan dalam tindak pidana tentunya akan lebih bermanfaat apabila diterapkan dalam dimensi pidana ketenagakerjaan termasuk dalam hal ini mengenai Restorative Justice. Penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan melalui pendekatan restorative justice menawarkan solusi yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan dengan pendekatan retributif tradisional. Restorative justice menempatkan korban di pusat proses penyelesaian, memungkinkan mereka untuk menyampaikan dampak yang dirasakan dan kebutuhan mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks ketenagakerjaan, di mana pelanggaran sering kali menyangkut hak-hak pekerja yang harus dipulihkan. Selain itu, pendekatan ini mendorong dialog antara korban dan pelaku, memungkinkan pemulihan hubungan kerja yang rusak dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Hanya saja pada konteks kepastian hukum belum didapat suatu mekanisme yang didapat dengan jelas yang dapat menjelaskan mengenai pemakaian Restorative Justice dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga pihak-pihak yang ada bersengketa dalam bidang tersebut harus didapat suatu mekanisme yang jelas untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Restorative Justice ini dijelaskan dalam bidang ketenagakerjaan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tindak Pidana, Restorative Justice