cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 162   163   164   165   166 
Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian Ellen Chang; Natania Frederica; Ririn Khairunisa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6442

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi jual-beli. Salah satu perubahan terbesar adalah kemunculan dan perkembangan pesat perdagangan elektronik atau jual-beli online. Namun, dibalik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan dan pertanyaan terkait keabsahan transaksi jual-beli online dari perspektif hukum perjanjian. Dalam konteks transaksi jual-beli online, syarat- syarat harus tetap dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan mengikat secara hukum. Namun, karakteristik unik dari transaksi online, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta penggunaan tanda tangan elektronik, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan syarat-syarat terkait perjanjian dan keabsahan transaksi jual-beli online melalui sudut pandang hukum perjanjian, serta penekanan pada pemenuhan persyaratan sah perjanjian menurut KUHPerdata, serta relevansi dan pelaksanaan UU ITE dalam konteks jual-beli online. Kata Kunci: Transaksi Jual-Beli Online, Hukum Perjanjian, Keabsahan hukum. Abstract The development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of human life, including in buying and selling transactions. One of the biggest changes is the emergence and rapid development of electronic commerce or online buying and selling. However, behind the convenience and efficiency offered, various challenges and questions arise regarding the validity of online buying and selling transactions from the perspective of agreement law. In the context of online buying and selling transactions, the conditions must still be met for the transaction to be considered valid and legally binding. However, the unique characteristics of online transactions, such as the absence of physical meetings between sellers and buyers, as well as the use of electronic signatures, raise various questions related to the fulfillment of agreement-related requirements and the validity of online buying and selling transactions through the perspective of agreement law, as well as an emphasis on the fulfillment of the legal requirements of an agreement according to the Civil Code, as well as the relevance and implementation of the ITE Law in the context of online buying and selling. Keywords: Online Buying and Selling Transactions, Legal Agreement, Legal validity.
Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata Cherly Melvia Joeng Hans; Jessica Chua; Nadiaintanceria
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6450

Abstract

Penelitian ini menyelidiki hak asuh anak dalam konteks perceraian menurut hukum perdata. Tujuan utama penelitian adalah untuk menemukan dan menganalisis undang-undang yang mengatur hak asuh anak dan melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di pengadilan. Penelitian ini juga melihat sejauh mana hak-hak anak dilindungi selama proses perceraian. Untuk memahami berbagai perspektif dan praktik hukum saat ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian dokumen hukum berdasarkan Undang-undang dan Kitab Undang-Undang Perdata, dan analisis literatur. Penemuan utama penelitian ini adalah bahwa metode harus berfokus pada kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan hukum, seperti menjaga hubungan mereka dengan kedua orang tua, melindungi mereka dari kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka, dan melindungi hak asasi mereka. Dalam situasi seperti ini, peningkatan kapasitas pengadilan untuk menangani kasus perceraian dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh menjadi penting. Oleh karena itu, penelitian ini juga memfokuskan studinya dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya jika terjadi perceraian. Kata kunci: Hak Asuh Anak, Perlindungan Hukum, Hak dan kewajiban
Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata Marleen Natania; Jordanno Lesmana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6451

Abstract

Abstrak Konsep "Burgerlijk Wetboek," atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur hukum waris sebagai ketentuan mengenai peralihan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris ini merupakan bagian integral dari hukum harta benda, mengatur hak dan kewajiban yang timbul saat harta benda berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian pewaris, sedangkan Pasal 836 mengatur bahwa ahli waris harus masih hidup saat pembagian harta warisan terjadi. Konsep wasiat juga dijelaskan sebagai pesan tertulis yang harus dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat ini bersifat mengikat dan memerlukan saksi dari pihak ketiga. Dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia, sistem pewarisan dipengaruhi oleh tradisi lokal dan norma hukum nasional yang kadang bertentangan. KUH Perdata membedakan ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Tantangan dalam sistem pewarisan di Indonesia mencakup penegakan hukum yang seringkali memerlukan interpretasi kompleks, terutama ketika bertentangan dengan hukum adat atau ajaran agama. Hukum waris di Indonesia terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya, dengan revisi hukum dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Beberapa kasus penting seperti Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 menunjukkan pengakuan terhadap wasiat yang mengikat bagi ahli waris non-Muslim. Sistem hukum Indonesia, meskipun tidak berbasis pada preseden yang mengikat, memperlihatkan penerapan putusan-putusan penting untuk mencapai keadilan yang efisien dan stabil. Sistem pewarisan dalam KUH Perdata mencerminkan usaha untuk mengakomodasi perubahan sosial sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional dan agama yang ada di masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Perdata, Waris, Sistem
Analisis Budaya Damai Suku To Balo dan Masyarakat Desa Bulo Bulo Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Charizatul Janna Asdi Putri; Bambang Wahyudi; Anang Puji Utama; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6452

Abstract

Abstract This study aims to investigate the culture of peace between the Tobalo ethnic group and the community of Bulobulo village in South Sulawesi Province, Indonesia. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and literature review. The research findings indicate that despite the Tobalo people's distinctive cultural markers, such as their prominent facial tattoos, they have deeply integrated with the surrounding community. A culture of peace is fostered through mutual respect for ethnic and cultural diversity, non-violent conflict resolution, tolerance for differences, and participation in democratic processes. The integration between the Tobalo ethnic group and the Bulobulo village community not only promotes social harmony but also strengthens the foundation for peaceful and prosperous coexistence. This underscores the importance of understanding and promoting a culture of peace as a basis for harmony among diverse communities. Keywords: Peace Culture, Desa Bulo Bulo, Tobalo Ethnic, Cultural Integration, Social Harmony   Abstrak Penelitian ini bertujuan menginvestigasi budaya damai antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suku To Balo memiliki ciri fisik yang unik, yaitu pola kulit yang mencolok, mereka telah mengalami integrasi yang mendalam dengan masyarakat sekitar. Budaya damai tercipta melalui penghargaan terhadap keragaman suku dan budaya, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, dan partisipasi dalam demokrasi. Integrasi yang terjalin antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga memperkuat fondasi bagi kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Ini menegaskan pentingnya memahami dan mempromosikan budaya damai sebagai landasan untuk harmoni antar masyarakat yang beragam. Kata Kunci: Budaya Damai, Desa Bulo Bulo, Harmoni Sosial, Integrasi Budaya, Suku To Balo
Legal Protection of Geographical Indications and the Realization of Community Welfare Vincentius Patria Setyawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6454

Abstract

Abstract Indonesia has a strategic geographical location, namely located between 2 (two) continents and 2 (two) oceans. The implication of Indonesia's strategic location geographically is that Indonesia has natural riches that are characterized by unique biodiversity, which is not found in any other country in the world. The advantages of Indonesia's natural wealth must be protected, in order to provide benefits, especially for the welfare of society. This article will discuss the protection of geographical indications as part of intellectual property rights to natural resources which should be utilized as much as possible for the welfare of society. This article was written using a type of normative legal research with a conceptual approach. The results of this research are that protection of geographical indications is protection of the economic rights of local communities in order to achieve community welfare. Keywords: legal protection, geographical indications, community welfare.
Rumah Susun Sebagai Obyek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit N. Budi Arianto Wijaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6456

Abstract

Abstrak Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis rumah susun dapat dijadikan obyek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit, dengan langkah awal menganalisis hak-hak kebendaan atas tanah apa saja yang dapat digunakan untuk membangun rumah susun, meganalisis berapa lama kepemilikan atas satuan rumah susun. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan atas tanah, perjanjian kredit dan jaminan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Hak Tanggunan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kata Kunci: Jaminan Kebendaan, Kredit Pemilikan Rumah Susun
Pengaturan tentang Peringanan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan Nur Atiqah Sari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6461

Abstract

Abstrak Terjadinya suatu tindak pidana terkadang tidak terlepas dari peran korban yang memberikan pengaruh penting sehingga terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, korban melakukan tindakan provokasi kepada pelaku dengan misal melakukan penghinaan yang mana berakibat pelaku terpancing emosinya dan melakukan suatu tindak pidana. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan serta untuk mengetahui pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan sudah memenuhi unsur rasa keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan dapat menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 53 KUHP, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, mengenai pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan belum memenuhi unsur rasa keadilan apabila dilihat dari sudut pandang korban. Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana; Penghinaan; Peringanan Hukuman
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang Amad Sudiro; Mario Fernando; Ivan Tirta Yudha; Muhammad Haykel
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6465

Abstract

Abstrak Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung di tengah dinamika global. Artikel ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya melindungi serta memperjuangkan hak asasi manusia melalui instrumen hukum internasional. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas geopolitik, ketidaksepakatan dalam interpretasi hak asasi manusia, dan ketidakmampuan lembaga internasional dalam menegakkan kepatuhan. Namun, di tengah tantangan tersebut terdapat peluang untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia melalui kerja sama internasional, peningkatan kesadaran global, dan inovasi dalam hukum internasional. Artikel ini juga menganalisis beberapa inisiatif yang telah dilakukan dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kata Kunci: HAM, Internasional, Global Abstract The protection of human rights in the context of international law is an ongoing struggle amidst global dynamics. This article discusses the challenges and opportunities faced in efforts to uphold and advocate for human rights through international legal instruments. These challenges include geopolitical complexities, disagreements in the interpretation of human rights, and the inability of international institutions to enforce compliance. However, amidst these challenges, there are opportunities to enhance the protection of human rights through international cooperation, increased global awareness, and innovation in international law. The article also analyzes some initiatives that have been undertaken and potential solutions that can be implemented to address these challenges. Keywords: Human Right, International, Global
Penerapan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia Destiana Vani Candra; Devika Graciella Gunawan; Putri Meilika Nadilatasya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6466

Abstract

Abstrak Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang berbasis blockchain dan sistem jaringanya berupa peer to peer (P2P). Di Indonesia aset kripto termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan telah legal di Indonesia sebagai aset komoditas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh para pengguna cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Serta para pengguna cryptocurrency dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Kata Kunci: Cryptocurrency, Objek Jaminan Fidusia Abstract Cryptocurrency is a blockchain-based digital currency and its network system is peer to peer (P2P). In Indonesia, crypto assets are included in commodity futures trading issued by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) of the Ministry of Trade and are legal in Indonesia as commodity assets. The purpose of this research is to find out cryptocurrency as an object of fiduciary security and to find out the legal protection that cryptocurrency users will get. This research uses a normative juridical research approach and uses primary legal materials. In this research, the author obtained the results that cryptocurrency can be used as an object of fiduciary security based on CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 and CoFTRA Circular Letter Number 11 of 2022. And cryptocurrency users can be protected based on the Consumer Protection Law and the Information and Technology Law. Keywords: Cryptocurrency, Fiduciary Security Object
Akta Jual Beli (AJB) Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 172/PDT.G/2018/PN.TJK) Najma Syamila; Michellena; Salsabillah Ayu Puspita
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6467

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara Hukum yang menganut sistem Hukum Civil Law dimana sumber Hukum dan segala aturan yang diterapkan di Indonesia haruslah berdasarkan yang sudah dikodifikasi atau tertulis berbentuk Undang-Undang. Terbagi menjadi beberapa tatanan hukum yang salah satunya kita kenal yaitu Hukum Perdata. Permasalahan yang ditangani dalam Hukum Perdata yaitu orang perorangan contohnya adalah jual beli tanah dimana dua pihak terlibat dalam suatu ikatan perdata. Dalam jual beli mengharuskan adanya kesepakatan, kemudian umumnya terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang merupakan akta otentik dan berperan penting dalam proses jual beli tanah untuk sebagai tanda bahwa telah terjadi perbuatan hukum antara pihak-pihak. Namun dalam kenyataannya bahwa masih terjadi wanprestasi dalam jual beli tanah setelah terbitnya AJB tersebut dimana pihak penjual tidak dapat memenuhi hak-hak pihak pembeli sebagaimana yang tertera di dalam AJB. Apabila suatu sengketa perdata tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan mediasi maka dapat menyelesaikanya dengan mengajukan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan adanya pembuktian yang dimana harus mengajukan alat bukti untuk menguatkan argumentasi. Dalam hal ini Akta Jual Beli dapat dijadikan sebagai alat bukti yang tergolong kedalam jenis alat bukti akta otentik. Kata Kunci: Akta Jual Beli, Jual Beli Tanah, Wanprestasi Abstract Indonesia as a legal country that adheres to the Civil Law legal system where the source of law and all rules applied in Indonesia must be based on codified or written laws. Divided into several legal orders, one of which we know is Civil Law. Problems handled in Civil Law are individuals, for example the sale and purchase of land where two parties are involved in a civil bond. In buying and selling requires an agreement, then generally there is a Sale and Purchase Deed (AJB) which is an authentic deed and plays an important role in the process of buying and selling land as a sign that a legal action has occurred between the parties. But in reality, there are still defaults in the sale and purchase of land after the issuance of the AJB where the seller cannot fulfill the rights of the buyer as stated in the AJB. If a civil dispute cannot be resolved using mediation, it can be resolved by submitting it to the court. In resolving civil disputes in court, there is evidence which must submit evidence to strengthen the argument. In this case, the Sale and Purchase Deed can be used as evidence which is classified as a type of authentic deed evidence. Keywords: Sale and Purchase Deed, Land Sale and Purchase, Default

Page 164 of 168 | Total Record : 1679

 162   163   164   165   166 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue