SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 1 (2022)"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[KONSEP AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG RADHA’AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Nurfitriani, Nurfitriani]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.772
<![CDATA[Kewajiban orangtua untuk menyediakan kebutuhan mendasar bagi anaknya telah diatur dalam syariat Islam. Tulisan ini menguraikan tentang konsep menyusui (radha’ah) dan pengasuhan (hadhanah) dalam Islam. Dalam al-Qur’an anak berhak mendapatkan asupan air susu ibu (ASI), baik dari ibunya sendiri maupun dari perempuan lain yang bersedia memberikan ASInya. Perempuan yang menyusui atau radha’ah juga berhak mendapatkan upah dari suami mereka, disamping nafkah yang memang diwajibkan untuk dipenuhi oleh suami, berdasarkan perintah dalam surat at-Thalaq: 6. Hal ini berlaku bagi perempuan yang masih menjadi istri dan juga bagi yang telah bercerai -apabila masih menyusui anak hasil perkawinannya. Demikian juga kewajiban mengasuh (hadhanah) anak adalah kewajiban istri dan suami. Tugas tersebut tidak dibebankan pada perempuan seutuhnya, namun juga menjadi kewajiban laki-laki. Baik bagi orangtua yang masih menjadi suami istri ataupun telah bercerai. Laki-laki yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban membiayai hadhanah bagi anaknya. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal tersebut, budaya patriarki yang “menghapus” kewajiban laki-laki dalam keterlibatan mengurus anak tidak sesuai dengan konsep radha’ah dan hadhanah dalam Islam. Sebab Islam memandang sama antara perempuan dan laki-laki, demikian pula perannya dalam kehidupan sosial.]]>
<![CDATA[PARADIGMA KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN AKTIVIS HIJRAH KOTA MALANG ]]>
<![CDATA[Supriadi, Agus]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.773
<![CDATA[Penelitian ini berupaya mendeskripsikan pemaknaan keluarga sakinah menurut komunitas hijrah Kota Malang dan menggali faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan tersebut. Esensi keluarga sakinah lahir dari nilai-nilai intrinsik pasangan; seperti rasa sayang, cinta, saling menghargai, saling memahami dan komitmen. Sementara nilai ekstrinsik merupakan sarana penunjang non esensial bagi komunitas hijrah Kota Malang. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitik melalui pendekatan studi fenomenologi berdasarkan fakta riil yang terjadi di lapangan. Metode studi fenomenolgi dipergunakan sebagai salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diimplementasikan untuk melakukan interpretasi kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual di alami oleh segolongan individu. Nikah merupakan hal yang sah dan boleh, namun, menjadi penting dan menarik untuk dikaji tentang paradigma keluarga sakinah di kalangan komunitas hijrah yang ditinjau dari segi usia masih relatif muda. Secara akademik penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga memberikan solusi dan alternatif bila memiliki indikasi sebagai realita negatif.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROSES PENAHANAN (STUDI DI POLRES BIMA) ]]>
<![CDATA[Juhriati, Juhriati]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.782
<![CDATA[Penelitian ini mengupas tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tercatat di Polres Bima memunculkan beberapa pertanyaan kritis seperti; apakah dalam hal penyidikan dan penyelidikan anak tetap diperhatikan haknya? apakah anak mendapatkan perlakuan khusus dalam rumah tahanan? Apakah hak-hak dasar anak dapat terpenuhi ketika mereka berada dalam rumah tahanan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan jawabannya. Pertama, terdapat kendala internal dari pihak kepolisian dalam memenuhi hak-hak anak, seperti minimnya fasilitas gedung dan petugas untuk penanganan pemisahan tahanan; kedua, minimnya SDM yang dapat menangani persoalan anak secara detail; ketiga, factor eksternal yang muncul saat anak menghadapi penyidikan dan penyelidikan seperti masalah psikologi anak.]]>
<![CDATA[DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS ]]>
<![CDATA[Zuhrah, Zuhrah]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.829
<![CDATA[Tanggung jawab mencari nafkah dalam hukum Islam maupun hukum positif tertuju kepada laki-laki sebagai suami sebagai kepala keluarga. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan terbukanya informasi, maka peran mencari nafkah juga melibatkan perempuan sebagai isteri yang harusnya berada di wilayah domestik dengan berbagai alasan dan tanpa mengabaikan kewajibannya. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan jarak yang terlalu jauh, sehingga saat ini pekerja perempuan merupakan hal biasa baik dari latar belakang tingkat Pendidikan maupun strata sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Bahwa pekerja perempuan telah atur dan dilindungi oleh Undang-Undang dan kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga demokratis di Indonesia sedikit demi sedikit terpola dalam masyarakat. Artinya bahwa peran pencari nafkah merupakan hak dan kewajiban yang bisa ditanggung bersama oleh suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.]]>
<![CDATA[EPISTEMOLOGI AL-JABIRI DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM ERA DISRUPSI ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.838
<![CDATA[Banyaknya berbagai persoalan dalam lingkup sosial, ekonomi dan keagamaan di era disrupsi membutuhkan kepastian hukum. Adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, juga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum di masyarakat. E-commerce, pelaksanaan ibadah secara daring, pembatasan sosial dan sebagainya merupakan sedikit dari banyaknya perubahan-perubahan yang menuntut adanya kepastian hukum. Konstruksi hukum Islam seharusnya aplikatif dan sesuai dengan kondisi perubahan sosial. Sehingga cukup relevan apabila epistemology al-Jabiri digunakan dalam pendekatan dan konstruk berpikir umat Islam saat ini. Mohammed Abed al-Jabiri merupakan pemikir muslim dari Maroko yang cukup terkemuka. Kritikannya terhadap irasionalisme dan idenya yang menawarkan untuk mengedepankan rasionalisme dalam merumuskan pemikiran hukum Islam. Al-Jabiri meyakini bahwa ajaran Islam harus dilihat sebagai sekumpulan ide yang sesuai dengan rasionalitas dan gagasan ilmiah.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA BIMA ]]>
<![CDATA[Adnan, Adnan]]>;
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>;
<![CDATA[Sanusi, Gufran]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.870
<![CDATA[Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bima. Jenis penelitian adalah Penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BUMN/BUMD untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai bentuk yang ada. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima telah memiliki instrumen hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai sebuah acuan untuk menjawab semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima]]>
<![CDATA[KEHUJJAHAN HADITS DAN FUNGSINYA DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Fathurrahman, Fathurrahman]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.878
<![CDATA[Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting dalam menjelaskan dan menjabarkan hal-hal selain dijelaskan dalam Al Qur’an serta menjadi hujjah dalam menentukan dan menetapkan dalam Hukum Islam. Tantangan terbesar dalam kajian hadits adalah menampik isu-isu yang diberikan para orientalis yang mengkritik akan eksistensi dari hadits tersebut, hadits dianggap tidak bisa dipercayai secara keseluruhannya sebagai sumber ajaran dan perilaku Nabi sendiri. Akan tetapi eksistensi hadits tetap menjadi kuat dengan adanya pemikir-pemikir Islam yang menampik tuduhan dari pra orientalis tersebut. Hadits dalam kehujjahan dalam hukum Islam sangatlah kuat, dan menempati posisi kedua dari Al Qur’an, hal ini tidak lain kedudukan akan hadits sangatlah penting dalam istinbat hukum Islam, karena memang penjabaran Al Qur’an terkadang perlu penjelasan, oleh karena itulah hadits dalam kedudukan dan fungsi sangatlah penting .]]>
