cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2023)" : 8 Documents clear
HAKIM SEBAGAI UJUNG TOMBAK SISTEM PERADILAN Zuhrah, Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1259

Abstract

Hakim sebagai ujung tombak peradilan berdasarkan sumpah dan janji dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hakim sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai bentuk peradilan yang merdeka, mandiri dan profesional. Tetapi, dalam perjalanan menjalankan sidang khususnya perkara korupsi, terkadang dengan kewenangan diskresi yang diberikan memberi putusan yang dirasa tidak memberikan keadilan juga menghasilkan disparitas putusan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji independensi hakim dalam membuat putusan dari sudut konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni mengumpulkan bahan tertulis dan menganalisis berdasarkan data-data disparitas putusan kasus korupsi yang telah diputus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa independensi hakim sangat penting dalam menghasilkan putusan yang berkualitas. Di samping itu, hakim dalam peristiwa disparitas putusan kasus korupsi dilakukan dengan menggunakan ratio decidendi, dissenting opinion dan Res Judicate Pro Veritate Hebetur. Selain itu, juga mengukur independensi hakim dari beberapa indikator dari JRI, apakah masih relevan dengan krisis moral yang terjadi pada oknum hakim saat ini.
TRADISI KATIKA NGARA SEBELUM AKAD NIKAH (STUDI KASUS DI DESA NIPA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA) Jainuddin, Jainuddin; Hasniati, Delfi Wafiq; Ismail, Ismail
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan Katika Ngara dan akibat jika tidak melakukan katika ngara sebelum akad nikah serta bagaimana bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap tradisi katika ngara sebagai syarat sebelum akad di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. sifat penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) dalam hal ini juga penyusun menggunakan pendekatan fenomenologi. hasil penelitian disimpulkan, bahwa Tradisi Katika Ngara Sebelum Akad Nikah yang terjadi Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. terdapat beberapa faktor pengharapan dalam tradisi katika ngara agar pernikahan menjadi langgeng, dan diperlancarkan rezeki. Meskipun semua ketentuan ditangan Allah SWT. Oleh sebab itu, tradisi katika ngara sangat dipercayai oleh masyarakat Desa Nipa untuk perlu dilakukan bagi pasangan yang akan melakukan akad nikah. Jika ditinjau dari Fiqh Munakahat tradisi katika ngara sebelum akad ini tidak ada. tradisi katika ngara sebelum akad hanyalah bagian dari ikhtiar masyarakat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP WAKAF UNTUK MASJID (STUDI DI DESA SAMILI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA) Hidayatullah, Syarif; Devi, Sri
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1305

Abstract

Wakaf menjadi alternatif dalam upaya saling tolong menolong antara sesama karena memang tujuan wakaf sendiri yang mana hasil nya diperuntukkan untuk umat dan sesuai dengan syariat serta keinginan dari si wakif dalam mewakafkan hartanya dijalan Allah. Pada prakteknya, wakaf yang diterapkan di Desa Samili Kecamatan Woha menariknya dimana dalam akadnya si wakif menyerahkan benda wakaf nya untuk Masjid, wakif menunjuk pengelola Masjid sebagai Nadzir atas tanah atau benda wakaf guna dikelola dan menjadi amalan bagi si wakif nya nanti, namun pada realitasnya pihak masjid tidak mampu mengelola dengan cukup baik dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan akhirnya masjid pun melakukan upaya dengan melelang tanah bagi siapa saja yang mau mengelola tanah tersebut selama 1 tahun dan hasil lelang menjadi amalan si wakif yang diperuntukkan pada masjid, begitupun ketika ada benda wakaf yang diwakafkan namun tidak dapat dikelola maka tanah ataupun benda wakaf tersebut dibiarkan saja tanpa adanya perawatan ataupun dikelola. Dari hal itu menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya praktek penerapan wakaf yang diterapkan oleh pihak masjid dan seberapa bermanfaat penerapan itu dilakukan.
KONSEP ADIL BERPOLIGAMI DALAM KITAB BULUGHUL MARAM MIN ADILLATIL AHKAM KARYA IBNU HAJAR AL-ASQALANY Putra, Muh. Yunan; Lestania, Merry
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1314

Abstract

Poligami adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Kemudian setelah berkeluaga pria tersebut menikah lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya hukum poligami secara garis besar dapat dibagi menajdi tiga kelompok, yaitu: Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak, Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu. Dengan poligami seorang suami akan terhindar dari perzinahan, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa syarat poligami itu harus berlaku adil. Jenis penelitian ini adalah Library Research yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti pendapat sarjana, buku-buku, kitab-kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan Library/dokumen dan Content Analisys. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa adil yang dimaksud dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam adalah poligami bukan hanya sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri tetapi juga mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dalam kehidupan rumah tangga).
PEREMPUAN DAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mahmudah, Husnatul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1355

Abstract

Artikel ini menguraikan tentang konsep perempuan dan pemilu di Indonesia perspektif hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan (1) bagaimana pandangan hukum Islam tentang perempuan dan politik; (2) bagaimana gambaran keterlibatan perempuan dalam pemuli di Indonesia; (3) persoalan laten apa saja yang dihadapi perempuan dalam politik. Intisari pembahasan dalam artikel ini ditemukan pertama, Islam memberikan peluang yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk dapat terlibat dalam kegiatan publik politik. Sebagai bentuk mengamalkan perintah amar makruf nahy munkar, perempuan juga mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam upaya mewujudkan masyarakat dan negara yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Kedua, keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia masih sangat minim. Meskipun telah ada regulasi yang memberikan peluang kepada perempuan, namun partisipasi perempuan masih sangat rendah. Perlu kesadaran dan dukungan bersama untuk mewujudkan partisipasi perempuan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Ketiga, persoalan laten dalam politik di Indonesia salah satunya adalah masih kentalnya stigma yang ditujukan kepada perempuan, sehingga melemahkan posisi perempuan di ruang publik politik.
BATASAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF MUHAMMAD NUZUL DZIKRI Wulandari, Salsa Bila; Irawan, Deni
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1533

Abstract

Terjadinya sebuah akad pernikahan tidak hanya melegitimasi hubungan antara pria dan wanita, tetapi akad tersebut juga memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu konsekuensi dari sebuah akad pernikahan adalah nafkah, yakni suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Setelah mengetahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, maka hal selanjutnya yang harus diketahui adalah mengetahui batasan nafkah yang suami berikan kepada istri. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyebar luaskan pengetahuan agama Islam dikalangan suami istri terkait batasan nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, agar konflik rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan nafkah dapat dihindari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Muhammad Nuzul Dzikri kewajiban menafkahi istri berlaku ketika akad dan istri menyerahkan dirinya kepada suami, tentang batasan nafkah Muhammad Nuzul Dzikri mengikuti pendapat mayoritas para ulama dan keterangan dari Imam Syafi'i dalam qoulul qodim serta sebagian ulama-ulama mazhab Syafi’i seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Abu Fadhl dan lain-lain, mengatakan bahwa nafkah adalah wajib Alal kifayah atau secukupnya, tidak ada angka tertentu tetapi dikembalikan pada kebutuhan dan kebiasaan.
TEORI KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH SYI`AH DAN SUNNI Manaf, Abdul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1560

Abstract

Pengangkatan kepala Negara menjadi perbincangan yang menarik untuk dikemukakan dalam penelitian ini terutama ruang lingkup pemikiran Syiah dan Sunni. Dalam konteks aliran Syiah bahwa Ali merupakan khalifah (pemimpin) yang terpilih secara khusus dari Nabi Muhammad SAW. Paradigma pemikiran Syiah tentang imamah adalah merupakan suatu doktrin bahwa kepemimpinan tidak bersifat umum sebab kepemimpinan termasuk rukun agama dan kaedah Islam karena itu Nabi tidak boleh melupakan dan menyerahkannya kepada umat dan bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat Islam dan juga imam itu harus ma`shum. Dalam konteks falsafah politik aliran Sunni secara global berazaskan atas empat kaidah. Pertama, prinsip berlandaskan azas zuriah, yaitu keturunan Quraisy. Kedua, prinsip baiat. Pemilihan kepala Negara oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini ahlu halli wa al-`aqdi dan mereka umat Islam mengadakan suatu kontrak sosial dengan kepala Negara terpilih. Ketiga, asas musywarah. Dalam memilih kepala Negara dan lembaga yang menentukan kepala dalam suatu Negara mesti berasaskan musyawarah, yaitu orang yang terpilih dalam musyawarah. Keempat, prinsip keadilan yaitu pemimpin yang terpilih memilliki sifat adil baik sebagai calon pemimpin maupun sebagai pemimpin terpilih dan keadilan pada saat memimpin. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan kewajiban umat secara mutlak yang harus diutamakan dan dilaksanakan.
TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH PADA PERKEBUNAN CENGKEH DI DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA Ismail, Ismail; Wahyunti, Sri; Lestari, Dian
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini menyelidiki tentang tinjauan Ekonomi Islam dalam praktik bagi hasil Mukhabarah pada cengkeh di desa Bumi Pajo, kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Fokusnya adalah bagaimana bagi hasil Mukhabarah digunakan pada perkebunan cengkeh dan bagaimana aplikasi ekonomi Islam melihatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif. Proses pengumpulan datanya meliputi dokumentasi, wawancara, dan obeservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam sistem bagi hasil di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dilakukan tanpa sanksi berdasarkan kepercayaan, keakraban, dan kerelaan, serta di sandarkan pada prinsip saling tolong-menolong antara pemilik dan pengelola lahan perkebunan cengkeh. Menurut analisis ekonomi Islam, secara umum perjanjian bagi hasil pertanian Cengkeh sesuai dengan prinsip bagi hasil Mukhabarah. Namun, direkomendasikan perjanjian tertulis dan adanya batas waktu dalam perjanjian.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue