Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.316
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Nusantara Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam FiTUA : Jurnal Studi Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi NALAR: Journal Of Law and Sharia El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Nusantara Islam Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Muh. Yunan Putra
Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
KONTROVERSI BANK SYARIAH YANG MENJALANKAN KONSEP RIBAWI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT Muh Yunan Putra
J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 3 No 1 (2020): Juni
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.477 KB)

Abstract

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, tidak ada perbedaan antara Bank Konvensional dengan dengan Bank Syariah, kedua bank tersebut masih sama dalam proses dan pelaksanaannya, masyarakat meminjam dan membayar bunga. Bahkan tidak jarang masyarakat mengeluh karena bunga yang dibebankan oleh Bank Syariah lebih besar dari bunga yang dijanjikan oleh bank Konvensional. Hal ini jelas menjadi polemik yang sebenarnya dan seharusnya Bank Syariah deskripsikan atau jelaskan secara terperinci kepada masyarakat sehingga kesenjangan dan kesalahpahaman terhadap Bank Syariah berubah. Tidak juga dinafikkan bahwa sebenarnya banyak sekali perbedaan yang terdapat dalam tatacara ataupun konsep yang digunakan dua bank tersebut, namun perlu kiranya dipahami bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang konsumtif, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat banyak menggunakan uang ataupun material. Artinya, besarnya jumlah masyarakat yang menggunakan jasa peminjaman lebih besar dari yang menggunakan jasa-jasa yang lain, contohnya jasa mudharabah (bagi hasil), wadhi’ah (penitipan/menabung tampa bunga) ataupun yang lainnya. Dikarenakan masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan jasa peminjaman, yang ketehui tentang Bank Syariah hanya sampai di situ saja sehingga menyamakan antara bank Konvensional dan Bank Syariah
Perkawinan Di Bawah Umur Serta Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima Kurniati; Muh. Yunan Putra; Muh. Aminullah
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil Observasi awal yang menunjukkan adanya perkawinan di bawah umur serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupatem Bima yang sudah tebilang ada sejak lama. Adapun fokus penelitian ini adalah (1) penyebab perkawinan di bawah umur; (2) dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharonisan keluarga; dan (3) upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini yaitu Hukum Empiris atau di kenal dengan Penelitian Lapangan (fied research). Penelitian ini mengunakan Pendekatan Sosiologi yang bersumber pada fakta- fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan Data dengan Observasi dan Wawancara dengan Responden terhadap Pasangan Perkawinan di Bawah Umur serta Keluarga Tokoh Agama dan Staf Desa. Data yang di peroleh peneliti bersumber dari Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima khususnya perkara Pernikahan pada tahun 2020-2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima menikah di bawah umur di sebabkan karena adanya kondisi hamil di luar nikah, ekonomi lemah, keinginan sendiri, tidak melanjutkan pendidikan. Sedangkan dampak dari pernikahan dibawah umur ini ada dua yaitu dampak negatif dan positif. Sejauh ini keluarga pasangan perkawinan di bawah umur di desa Kalajena kecamatan Wera kabupaten Bima di kategorikan sebagai keluarga yang kurang harmonis.
WARIS BEDA AGAMA (KAJIAN KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) Fatmah; Putra, Muh. Yunan; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i1.54

Abstract

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang. Selama ini status perbedaan agama kerap kali menimbulkan permasalahan dimana anak yang diluar Agama Islam tidak memiliki hak terhadap harta dari orang tuanya yang muslim. Dalam hukum Islam di tegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris mewarisi. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam pasal 171 hruf C Kompilasi Hukum Islam dalam hukum KHI yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang dengan hukum untuk menjadi ahli waris. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Hukum normatif studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrina di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka merupakan data sekunder dan biasa juga di sebut dengan data kepustakan. Hukum Islam secara tegas melarang untuk saling mewarisi apabila terjadi perbedaan agama antara kedua orang yang saling mewarisi. Hukum islam hanya memperbolehkan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Sementara didalam hukum BW bahwa perbedaan agama tidak menjadi masalah untuk saling mewarisi. Sedangkan di dalam hukum adat penghalang saling mewarisi antara beda agama itu tergantung dari adat masing- masing yang di anut oleh keluarga tersebut apakah di larang atau tidaknya.
The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at Baznas Republic of Indonesia Aini, Jumratul; Putra, Muh. Yunan; Husniah, Dinah
FiTUA: Jurnal Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): June
Publisher : STIT Sunan Giri Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47625/fitua.v6i1.975

Abstract

This study aims to analyze the effect of digitalization on optimizing the receipt and distribution of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Indonesia. The background of this research is based on the polemics over the free lunch program which raises the discourse on the utilization of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds, as well as the importance of transparent, targeted, and sharia-compliant ZIS fund management. Digitalization is seen as a strategic solution in improving the efficiency and accountability of ZIS fund management. This study uses a quantitative approach with a secondary data analysis method from the financial and operational reports of the central BAZNAS and 26 provincial BAZNAS during the period 2022-2024. Data were obtained through documentation, exploration of the BAZNAS Information Management System (SiMBA) database, and study of related literature. Preliminary results show that the application of digital technologies such as e-wallet, marketplace, SIMZIS, and artificial intelligence has increased the number of muzakki, accelerated fund distribution, and strengthened transparency. However, challenges such as limited digital infrastructure and low technological literacy are still major obstacles. This research is expected to provide strategic recommendations for the development of more inclusive and effective digitalization of zakat institutions in Indonesia.
Analysis of the Application of the Principle of Proportionality Article 31 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the Division of Rights and Obligations of Husband and Wife Nurillah, Juliana; Putra, Muh. Yunan; Jainuddin, Jainuddin
International Journal of Nusantara Islam Vol 13 No 1 (2025): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i1.45381

Abstract

The principle of proportionality is a fundamental principle in law which emphasizes the balance between rights and obligations, and is relevant to apply in the context of husband and wife relationships. The provisions of Article 31 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage still base the division of roles between husband and wife on a traditional structure, which in practice is often not in harmony with contemporary social dynamics. This study uses a normative juridical approach and is analyzed qualitatively through a literature study and review of a number of Religious Court decisions. The results of the analysis show that an imbalance in the implementation of roles between husband and wife is the dominant factor in divorce cases. Although the principle of proportionality has not been explicitly accommodated in positive legal norms, its application is starting to appear in the legal considerations of several judges as a form of substantive justice. Therefore, mainstreaming the principle of proportionality in the formation of national law and family justice practices is an urgent need to realize justice, equal roles and family resilience in Islamic society in Indonesia.
The Urgency of The Selarian Statement In Proof of The Eligibility of Marriage Dispensation Cases In The Bima Class 1A Religious Court Zulkarnain, Feri; Jainuddin, Jainuddin; Putra, Muh. Yunan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.373

Abstract

This research explores the urgency and legal relevance of the Surat Pernyataan Selarian (Elopement Statement Letter) in proving the feasibility of marriage dispensation applications at the Bima Class 1A Religious Court. Marriage dispensation, which allows underage couples to legally marry under special conditions, often involves cultural elements such as elopement, especially in traditional communities like Bima. The study aims to assess how this letter functions as supporting evidence, its legal standing, and the extent to which it influences judicial decisions. Using an empirical qualitative method, the research was conducted through field observations, in-depth interviews with judges and court staff, and document analysis of dispensation case files. The findings reveal that although the elopement statement letter is not legally mandated, it is commonly submitted to demonstrate the seriousness of the couple’s relationship and to gain social legitimacy. Judges often take the letter into consideration as it reflects cultural values and community support, even though it lacks formal legal weight. The study also identifies challenges in the use of such letters, including lack of standardization, risk of fabrication, and inconsistency in judicial interpretations. The practice reveals a tension between formal legal standards and traditional customs, raising concerns about the protection of minors and the uniformity of legal application. In conclusion, while the elopement statement letter holds cultural significance and practical influence in local court procedures, its legal implications require careful regulation. The research recommends establishing clearer guidelines and integrating formal support mechanisms to ensure that cultural practices do not undermine the legal protections intended for children.   [Penelitian ini mengeksplorasi urgensi dan relevansi yuridis dari Surat Pernyataan Selarian dalam pembuktian kelayakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A. Dispensasi nikah, yang memungkinkan pasangan di bawah umur untuk menikah secara sah dalam kondisi tertentu, sering kali melibatkan unsur budaya seperti praktik selarian, khususnya di masyarakat tradisional seperti Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana surat tersebut berfungsi sebagai alat bukti pendukung, kedudukan hukumnya, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Dengan menggunakan metode kualitatif empiris, penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan hakim dan staf pengadilan, serta analisis dokumen berkas perkara dispensasi nikah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Surat Pernyataan Selarian tidak diwajibkan secara hukum, surat ini umumnya dilampirkan untuk menunjukkan keseriusan hubungan pasangan serta memperoleh legitimasi sosial. Hakim sering mempertimbangkan surat tersebut karena mencerminkan nilai-nilai budaya dan dukungan masyarakat, meskipun surat itu tidak memiliki kekuatan hukum formal. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penggunaan surat tersebut, termasuk tidak adanya standar baku, potensi pemalsuan, dan ketidakkonsistenan dalam interpretasi yudisial. Praktik ini memperlihatkan adanya ketegangan antara standar hukum formal dengan adat istiadat lokal, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan anak dan keseragaman penerapan hukum. Sebagai kesimpulan, meskipun Surat Pernyataan Selarian memiliki makna kultural dan pengaruh praktis dalam prosedur peradilan lokal, implikasi hukumnya memerlukan pengaturan yang cermat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yang lebih jelas serta integrasi mekanisme pendukung formal guna memastikan bahwa praktik budaya tidak melemahkan perlindungan hukum yang ditujukan bagi anak-anak.]
Analysis of the Application of the Principle of Proportionality Article 31 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the Division of Rights and Obligations of Husband and Wife Nurillah, Juliana; Putra, Muh. Yunan; Jainuddin, Jainuddin
International Journal of Nusantara Islam Vol 13 No 1 (2025): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v13i1.45381

Abstract

The principle of proportionality is a fundamental principle in law which emphasizes the balance between rights and obligations, and is relevant to apply in the context of husband and wife relationships. The provisions of Article 31 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage still base the division of roles between husband and wife on a traditional structure, which in practice is often not in harmony with contemporary social dynamics. This study uses a normative juridical approach and is analyzed qualitatively through a literature study and review of a number of Religious Court decisions. The results of the analysis show that an imbalance in the implementation of roles between husband and wife is the dominant factor in divorce cases. Although the principle of proportionality has not been explicitly accommodated in positive legal norms, its application is starting to appear in the legal considerations of several judges as a form of substantive justice. Therefore, mainstreaming the principle of proportionality in the formation of national law and family justice practices is an urgent need to realize justice, equal roles and family resilience in Islamic society in Indonesia.
DINAMIKA IJTIHAD ULAMA INDONESIA DALAM FORMALISASI HUKUM ISLAM Putra, Muh Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.63

Abstract

Indonesia is the one of democracy country and has principle of believe in the One Supreme God. Refer to it, there are some roles or the bills created based on Islamic Law, such as Marriage Law, Heritage Law, Waqf Law and Criminal Law. In apply, Islamic Low usually face the normative situation and the increasing of human need and thinking. So, it is required to be able to adjust or create new form to fulfill both of interest. In this case, it can be seen at product law or fatwa created by Indonesian Council Of Ulama (MUI) which integrated based on community’s need. However, disconnected between structure and function of law caused by political performance. Historically, Islamic Law in Indonesia was influenced by social-culture aspect, it marge with Islamic thinking and characteristic such as Fiqh Book, Islamic roles in Muslim’s country, judgment or verdict, or the roles (fatwa) which is created by Ulama. So, namely Islamic Law is the pure of Islamic thinking which produced by Ulama integrated with the social environment. Although, al-Quran dan al-hadits have the roles also to be law, but there are many problems that need to solve using the law’s guide. To solve that problems, Ulama do ijtihad and think hard to get out problem solving. Finally, Ulama use their mind to fulfill the emptiness law, so the result is the product of thinking law as now as.
CADAR, JENGGOT DAN TERORISME SERTA SUDUT PANDANG ULAMA KLASIK, KONTEMPORER DAN ULAMA INDONESIA Putra, Muh. Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v2i2.402

Abstract

Beberapa waktu lalu merebak di tengah masyarakat pobia terhadap para kaum muslimah yang menggunakan cadar atau niqab dan berjenggot untuk kaum muslimin, yang ternyata keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga terjadi di negara-negara lain khususnya di kawasan Amerika dan Eropa. Tidak sampai disitu, di dua kawasan tersebut juga wanita yang menggunakan jilbab-pun mereka curagai. Maka akibatnya, banyak pelecehan-pelecehan terjadi di masjid-masjid bahkan di tempat umum terhadap orang Islam. Alasan yang disampaikan sederhana, bahwa setiap kali terjadi sebuah accident seperti pemboman masal, yang menjadi pelakunya berjenggot dan bercadar. Padahal tidaklah semua orang yang bercadar dan berjenggot adalah orang Islam, bahwa cadar dan jengget adalah salah satu simbol dan ciri orang Islam, maka tidak diragukan, namun memastikan mereka beragama Islam, maka itu merupakan sebuah kesalahan karena siapapun bisa mengenakan cadar dan bisa saja berjenggot. Dengan berpedoman pada beberapa literatur, maka pada tulisan ini penulis hendak menjelaskan sedikit tentang keterkaitan terorisme dengan kaum muslimin khususnya yang berpemahaman tentang wajibnya bercadar dan berjenggot serta beberapa pandangan para ulama terkait hukum menggunakan cadar; baik pandangan tersebut di angkat dari pendapat ulama klasik maupaun kontemporer serta ulama-ulama Indonesia, dengan harapan sedikit memberikan pencerahan terkait cadar dan berjenggot dalam Islam.
HUKUM BUNUH DIRI SEORANG WANITA DI TAWAN KHUSUS UNTUK MEMUASKAN NAFSU Putra, Muh. Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v3i1.426

Abstract

Beberapa kejadian baru-baru ini seperti peperangan dan perebutan kekuasaan serta wilayah, tampa disadari telah banyak memakan korban dan penghancuran. Entah sudah berapa ribu bangunan hancur dan manusia yang mati dan meninggal dengan mudahnya. Berapa banyak pula manusia yang di tahan dan di tawan serta di siksa. Bagi ummat Islam menyandra bukanlah sesuatu yang di larang apalagi sampai diharamkan, namun ada etika sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Swt., dalam surat Al Insan ayat 8 yang artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” Namun berbeda halnya yang dilakukan oleh para musuh Allah Swt., jangankan memberikan makanan yang disukainya bahkan diberi makanpun sudah luar biasa. Bahkan pada puncaknya, tawanan-tawanan wanita diperkosa dan dijadikan pemuas hawa nafsu. Lalu karena tidak mampu menahan beban tersebut, maka tidak jarang dari para tawanan wanita mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup dengan berbagai macam cara. Kalau hanya sehari dua atau seorang dua orang mungkin masih sanggup dihadapi, namun dalam waktu yang tidak jelas dan oleh orang banyak, maka inilah yang menjadi masalah yang akan sangat sulit untuk dijalani. Lalu bagaimana hukumnya menurut Islam tentang wanita-wanita yang mengakhiri hidup tersebut, apakah tergolong dosa besar bagi yang mengakhiri hidup dalam keadaan demikian. Maka inilah yang hendak penulis rangkum dan jelaskan dengan harapan tulisan ini memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan para pembaca.
Co-Authors Abdul Rahman Sakka Ahyadin, Ahyadin Aini, Jumratul Aisyah Kara Ardillah, Wulan Rekah Daniah, Ainun Rahma Dinah Husniah Efendi, Gafar Fahira, Jihan Fatmah Fitriani, Mijratun Hikmah Jainuddin Jainuddin, Jainuddin Juhriati Kaharuddin Kurniati Lestania, Merry Muh. Aminullah Muhammad Aminullah Muhammad Rasyad Al Fajar Mujnah Mutiara Nurdiniawati, Nurdiniawati Nurillah, Juliana Ridwan, Ridwan Susi Susanti Umar Umar Sagaf Wahyu Saputra Yadin Tri Putra Zulkarnain, Feri Zulkarnain, Muh.