cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusti Fadhil F. L
Contact Email
gustifadhil@gmail.com
Phone
+6282220558881
Journal Mail Official
redaksi.jurnalpranata@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. 0274-419648, 419649
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
Published by Universitas Widya Mataram
ISSN : 26545195     EISSN : 26862417     DOI : https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus of Jurnal Widya Pranata Hukum is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues in Indonesia and around the world, among them: 1. Criminal Law 2. Private Law 3. Constitutional Law 4. Administrative Law 5. International Law 6. Procedural Law 7. Legal Theory 8. And other Law Science
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 163 Documents
 5   6   7   8   9 
Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Ahmad Arif Zulfikar
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.82

Abstract

Perjanjian pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan prestasi. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi atau adanya wanprestasi salah satu pihak pada akhirnya akan menimbulkan sengketa diantara para pihak. Berkaitan dengan itu, masalah pokok yang dikaji adalah bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang berbasis pada data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah  dilakukan melalui jalur Non litigasi (Konsultasi, Mediasi dan atau Arbitrase (dalam hal ini Badan Arbitase Syariah Nasional), sedangkan jalur Litigasi dapat diajukan di Pengadilan dalam hal ini kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama, melalui gugatan sederhana atau gugatan acara biasa.  
Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Traficking Andi Fardian; Gerralda Chintyaarizma Putriaksa
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.83

Abstract

Human traficking atau perdagangan orang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir sekaligus menangani kasus tindak pidana perdagangan orang adalah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A di Indonesia menangani kasus human traficking. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.  P2TP2A di Indonesia, dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), telah melakukan beberapa hal, antara lain:pencegahan,menerima pengaduan, penyelidikan, rehabilitasi,penanganan, reintegrasi (pemulangan), pelatihan kemandirian. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh P2TP2A, antara lain sebagai berikut:: pendanaan, masyarakat enggan untuk melapor adanya masalah,proses penyesuaian kelembagaan yang baru, tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO mehamami prosedur, belum jelasnya kebijakan restitusi, belum adanya SOP pelayanan korban sehingga pelayanannya berjalan sendiri-sendiri, adanya tumpang-tindih tupoksi antar-stakeholder, dan tidak semua orang bekerja dengan empati.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta Nurindah Mahereta; Muhammad Fatchur Rozi
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.84

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Walikota nomor 79 Tahun 2010 dalam upaya melindungi keberadaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Penelitian ini adalah berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para pedagang di pasar tradisional yang tersebar di Kota Yogyakarta dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 79 Tahun 2010 belum diketahui oleh seluruh pedagang di pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Kebijakan Peraturan ini dinilai efektif dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradsional di wilayah Kota Yogyakarta. dan didukung pelaksanannya oleh sebagian besar pedagang di pasar Tradisional di wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, harus diterapkan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta agar melindungi pedagang dengan usaha kecil. Peraturan ini tidak perlu direvisi.  
Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah St Nurjannah
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.87

Abstract

AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum
Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis) Murdoko Murdoko
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.89

Abstract

AbstractThe collapse of the New Order and the subsequent rise of the Reformation changed the political system, the legal system and the economic system. The political system and legal system almost all agree to change to become more liberal by promoting human rights, but for the economy there is division, which is to change to become liberal as in politics and law, and remain "integralistic" or family that leads to socialism. As a result, the Constitutional Court whose duty is to maintain the interpretation of the constitution by law allows for several models of decisions, namely the legal, attitude, strategic and institutional models.Keywords: Reformation, family, Liberal, legal model, attitude model, strategic model, and institutional model. AbstrakRuntuhnya Orde Baru dan diikuti munculnya Reformasi telah merubah sistem politik, sistem hukum, dan sistem ekonomi. Sistem politik dan sistem hukum hampir seluruhnya menyetujui berubah menjadi lebih liberal dengan mengedepankan HAM, tetapi untuk ekonomi terjadi pembelahan, yaitu ikut berubah menjadi liberal sebagaimana dalam politik dan hukum, serta tetap “integralistik” atau kekeluargaan yang mengarah pada sosialisme. Akibatnya terhadap Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menjaga interpretasi terhadap konstitusi oleh undang-undang memungkinkan terjadinya beberapa model putusan, yaitu model legal, sikap, strategis, dan institusional.
Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi Dwi Haryati; Yulianta Saputra
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.92

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu, riset ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bernaung di KPK, ada dua kemungkinan, yakni Pegawai Tetap dan Pengawai Negeri yang dipekerjakan. Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status penyelidik dan penyidik KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan. UU KPK masih membatasi agar penyelidik dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya. Oleh karenanya, UU KPK pun belum mengatur tentang Pemberhentian Tetap bagi Pegawai KPK yang berasal dari Institusi lain, yang mana ia ingin menjadi Pegawai Tetap di KPK. Selanjutnya, berkaitan dengan status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi maka ketentuan penyelidik dan penyidik KPK dalam UU KPK harus lebih diperluas. Dalam ihwal ini, asal muasal penyelidik serta penyidiknya mestinya pula dapat bersumber dari institusi di luar kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, independensinya jua kian mantap. Guna mewujudkan semua hal itu, UU KPK mutlak dilakukan revisi. AbstractThis research is aimed to study the status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, this research also aims to study and analyse the ideal employment status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission in accordance to support anti-corruption culture of law. This research belongs to empirical normative research, which means as a normative law research supported by empirical law research. The data of the research includes both primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. The data is then processed by using qualitative method, and analysed under descriptive-prescriptive method. The result of the research shows that there are two possibilities of employment status of KPK: 1) permanent employment, and 2) outsourced employment. Permanent employment requires the civil servant employees to resign from their previous profession. While outsourced employees with no interest in working for KPK are not required to resign from their previous profession. This employment system bears a problem. As Regulation Number 30 of 2002 (KPK Regulation) only regulates outsourced employment of investigators and investigation analysts. The KPK Regulation only regulates the investigators and investigation analysts working for KPK to have temporary leave from their institutions. This KPK Regulation has not regulated any regulation of employment contract termination for those who are interested in working for KPK. In terms of ideal employment status of KPK to support anti-corruption culture of law, the regulation of KPK employment of both investigators and investigationanalystsneeds revisingand extending. The employment should be more open to welcome investigators and investigation analysts from institutions other than Police Department and Judiciary Office. In conclusion, a revision of KPK Regulation is significant and necessary.
Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Cunduk Wasiati
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.93

Abstract

AbstractToday we can see how not running properly protection in Indonesia, it is equally damaging the future of the Indonesian state. We are actually aware of the child is as the future generation and also sebaga regeneration of society. Very sad to see parents do not provide child protection to their children. Children are beaten, raped, neglected and so forth. What parents do not realize if it violates human rights? This paper attempts to discuss it with the formulation of the problem is the protection of children as part of human rights? How's participation of parents of child protection? as well as offering the concept of sustainable child protection. This paper uses normative juridical research. The author tries to answer the question: Child Protection is part of the  of Human Rights. Participation of parents about child protection can be found in Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 1 of 1974 About Marriage. The concept of sustainable child protection very need to escorting the protection of children, the concept is made clear that child protection must be optimized.AbstrakHari ini kita bisa melihat bagaimana tidak berjalan dengan baik perlindungan di Indonesia, hal ini sama saja merusak masa depan negara Indonesia. Kita sebenarnya sadar anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebaga regenerasi dari masyarakat. Sangat sedih melihat orang tua tidak memberikan perlindungan anak kepada anak-anaknya. Anak-anak dipukuli, diperkosa, ditelantarkan dan lain sebagainya. Apakah orang tua tidak sadar jika itu melanggar hak asasi manusia? Tulisan ini mencoba membahas hal itu dengan rumusan masalah apakah perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia? Bagaimana partsipasi orang tua terhadap perlindungan anak? serta menawarkan konsep perlindungan anak berkelanjutan. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut: Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Partispasi orang tua terhadap perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Konsep perlindungan anak yang berkelanjutan sangat dibuthkan didalam mengawal pelindungan anak, konsep ini memberikan ketegasan bahwa perlindungan anak harus dioptimalkan.
Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Lidya Shery Muis
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.242

Abstract

Eksistensi keberadaan nikah siri yang terjadi hingga hari ini wajib mendapatkan perhatian serius, mengingat terjadi pembiaran yang di lakukan oleh Negara nantinya akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya yang tidak mendidik generasi muda. Polemic yang terjadi mengenai kekuatan putusan Perkara nomor 46/PUUVII/2010 hanya mengesahkan status dan kedudukan anak dari suatu pernikahan akan tetapi tidak memberikan tafsiran mengenai larangan atau batasan mengenai keberadaan nikah siri atau memiliki anak diluar perkawinan. Serta Eksistensi keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak perlu di tinjau kembali menginggat Negara mengakui dan memberikan perlindungan keberadaan anak yang di buktikan dengan “asal-usul seorang anak pengakuan secara sah secara hukum merupakan langkah yang revolusioner akan tetapi pengakui sah negara terhadap anak perlu di gali kembali menginggat bagaimana mungkin Negara dapat mengakui anak dari suatu pernikahan yang tidak di lakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, pengakui agama dari suatu pernikahan siri seyogyannya mengikat secara agama, akan tetapi yang terjadi pernikahan  secara siri (agama) tetapi konsekuensinya ketika mumpunyai anak mengikat secara hukum Seyogyannya pembaruan hukum atau regulasi dilaksankan dengan berabgai pertimbangan dan permasalahan yang terjadi dengan melihat hukum progresif dan penerapan pembentukan moralitas bangsa yang terjadi hingga hari ini, maka eksistensi dari keberadaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Teddy Prima Anggriawan
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.243

Abstract

Perkembangan teknologi pengolahan pangan khususnya pada makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut kejelasan kehalalan setiap produk, demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan mempergunakannya. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim perlunya juga pengaturan mengenai label non halal, agar masyarakat lebih mendapat kepastian informasi terkait haknya sebagai konsumen produk halal. Adapun cara yang digunakan untuk mengambil hasil penelitian normatif agar menjadi lebih faktual dalam penjelasannya, maka diperlukan pendekatan hukum yang dilakukan dalam setiap pembahasannya. Sehingga peneliti mengambil bahasan Rekonstruksi Penormaan Label Sertifikasi Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Pada Negara Mayoritas Muslim
Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak Anajeng Esri Edhi Mahanani
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.244

Abstract

Produk hukum dibentuk untuk menjawab suatu permasalahan hukum di masyarakat. Dalam pembentukan produk hukum, harus dilihat syarat materiil dan formil sebagai dasar penyusunannya. Atas tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kemungkinan adanya klausul dinyatakan bahwa produk hukum tersebut batal, menjadi sangat kuat. Salah satu dampak tidak terpenuhinya syarat materiil suatu produk hukum adalah adanya upaya pembatalan mutlak. Tulisan ini akan mengkaji sisi kemanfaatan dan kepatutan suatu produk hukum yang mengalami kebatalan mutlak. Penelitian ini mengambil simpulan bahwa terdapat sisi positif dan negatif yang dapat dilihat berdasar teori utilitarianisme dan equity dari pembatalan mutlak suatu produk hukum.

Page 7 of 17 | Total Record : 163

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue