Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2020): Juli"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT PENYIDIK CYBER CRIME DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY ]]>
<![CDATA[Prasetiyo, Prasetiyo]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9611
<![CDATA[Kejahatan cyber crime saat ini sering terjadi dan korbannya tidak hanya orang, tetapi lembaga/instansi, bahkan Negara, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan internet yang cepat dan keterikatan manusia akan teknologi informasi, dari hal tersebut menimbulkan kejahatan teknologi dengan berbagai kepentingan. Pada tindak pidana cyber crime khususnya dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala-kendala yang mana dari faktor internal dan faktor eksternal penyidik cyber crime. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dan penelitian dengan metode pengumpulan data study pustaka dan wawancara dengan Penyidik cyber crime. Hasil dari penelitian ini, yaitu dalam hal kendala penegakan hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime yaitu dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan eksternal penyidik cyber crime yang terdiri dari beberapa aspek yakni aspek penyidik, alat bukti, fasilitas pendukung dan yurisdiksi, dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam hal hukum materil pada tindak pidana cyber crime diatur secara khusus yakni undang- undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA ]]>
<![CDATA[Sulistio, Ningrum]]>;
<![CDATA[Raharjo, Trisno]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9645
<![CDATA[Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sanksi pidana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pidana pelatihan kerja untuk anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja (BPRSR). Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen dan hasil penelitian sebagai pelengkap data primer. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitan dilakukan di Balai perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja di BPRSR dilaksanakan dengan bentuk membersihkan masjid, ini disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksana mengenai pidana pelatihan kerja tersebut. Pelaksaan pelatihan kerja dengan membersihkan masjid belum bermanfaat untuk anak pencabulan dikarenakan membersihkan masjid adalah kegiatan sehari-hari dan bukan merupakan suatu keterampilan atau keahlian. Apabila Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja dalam memberikan pelatihan kerja untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, pendidikan vokasional atau bimbingan ketrampilan akan bermanfaat sesuai dengan amanat Undang-undang.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Qotrunnada, Altov Akmila]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9646
<![CDATA[Kejahatan telah dikenal dalam peradaban manusia, kejahatan dapat dikatakan mempunyai umur yang tua. Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu pembunuhan. Tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, juga dilakukan anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang dianalisis tidak terhitung, dengan menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan secara sistematis. Hasil penelitian ini adalah Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi tindakan, tetapi dikenai sanksi pidana. Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat didiversi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan hal-hal yang memberatkan pada pelaku, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Septiani, Irna Dwi]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9647
<![CDATA[Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latarbelakang tersebut terdapat permasalahan tentang Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang di sertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penangulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEJAHATAN ASUSILA DALAM PERDAGANGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Manggolokusumo, Priegel]]>;
<![CDATA[Widowaty, Yeni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9648
<![CDATA[Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam tindak pidana perdagangan anak sampai saat ini sering terjadi dan mengkhawatirkan anak sebagai penerus masa depan bangsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode analitis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analitis yang telah dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan asusila dalam perdagangan anak, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu; bantuan langsung (Concreto) dan bantuan tidak langsung (Abstracto). Bentuk Concreto yaitu dengan memberikan bantuan hukum, perlindungan, pendampingan serta mengupayakan perolehan kompensasi, sedangkan bantuan Abstracto yaitu dengan penerapan norma-norma dan peraturan hukum terhadap anak sesuai peraturan perundang-undangan secara berkala.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM M PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ]]>
<![CDATA[Alexsander, Sandy Doyoba]]>;
<![CDATA[Widowaty, Yeni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9610
<![CDATA[Keputusan bahwa anak dapat diberi penjatuhan pidana itu sepenuhnya adalah kebebasan hakim, dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini dapat disebut dengan pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni putusan pengadilan, buku dan bacaan lain. Sebagai pelengkap, hasil wawancara dalam penelitian ini adalah Taufik Rahman S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempertimbangkan latar belakang dilakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan dari laporan hasil Pembimbingan Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta, dan hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tuan serta saksi-saksi. Penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, jadi hakim bebas memilih jenis hukuman untuk terdakwa sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA ]]>
<![CDATA[Ningrum Sulistio]]>;
<![CDATA[Trisno Raharjo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9645
<![CDATA[Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sanksi pidana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pidana pelatihan kerja untuk anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja (BPRSR). Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen dan hasil penelitian sebagai pelengkap data primer. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitan dilakukan di Balai perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja di BPRSR dilaksanakan dengan bentuk membersihkan masjid, ini disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksana mengenai pidana pelatihan kerja tersebut. Pelaksaan pelatihan kerja dengan membersihkan masjid belum bermanfaat untuk anak pencabulan dikarenakan membersihkan masjid adalah kegiatan sehari-hari dan bukan merupakan suatu keterampilan atau keahlian. Apabila Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja dalam memberikan pelatihan kerja untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, pendidikan vokasional atau bimbingan ketrampilan akan bermanfaat sesuai dengan amanat Undang-undang.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Altov Akmila Qotrunnada]]>;
<![CDATA[Mukhtar Zuhdy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9646
<![CDATA[Kejahatan telah dikenal dalam peradaban manusia, kejahatan dapat dikatakan mempunyai umur yang tua. Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu pembunuhan. Tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, juga dilakukan anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang dianalisis tidak terhitung, dengan menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan secara sistematis. Hasil penelitian ini adalah Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi tindakan, tetapi dikenai sanksi pidana. Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat didiversi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan hal-hal yang memberatkan pada pelaku, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9647
<![CDATA[Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latarbelakang tersebut terdapat permasalahan tentang Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang di sertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penangulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT PENYIDIK CYBER CRIME DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY ]]>
<![CDATA[Prasetiyo Prasetiyo]]>;
<![CDATA[Mukhtar Zuhdy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9611
<![CDATA[Kejahatan cyber crime saat ini sering terjadi dan korbannya tidak hanya orang, tetapi lembaga/instansi, bahkan Negara, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan internet yang cepat dan keterikatan manusia akan teknologi informasi, dari hal tersebut menimbulkan kejahatan teknologi dengan berbagai kepentingan. Pada tindak pidana cyber crime khususnya dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala-kendala yang mana dari faktor internal dan faktor eksternal penyidik cyber crime. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dan penelitian dengan metode pengumpulan data study pustaka dan wawancara dengan Penyidik cyber crime. Hasil dari penelitian ini, yaitu dalam hal kendala penegakan hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime yaitu dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan eksternal penyidik cyber crime yang terdiri dari beberapa aspek yakni aspek penyidik, alat bukti, fasilitas pendukung dan yurisdiksi, dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam hal hukum materil pada tindak pidana cyber crime diatur secara khusus yakni undang- undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.]]>
