Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Agora Jurnal Media Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Media of Law and Sharia Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Strata Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Trisno Raharjo
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PENYEWAAN ALAT BERAT PADA PT. SEPAKAT BERSAMA JAYA DI SAMARINDA Raharjo, Trisno
Agora Vol 1, No 3 (2013): Agora, Jurnal Mahasiswa Manajemen Bisnis
Publisher : Agora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan perusahaan keluarga pada PT. Sepakat Bersama Jaya dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan dengan tujuan membuat analisis SWOT untuk menyusun alternatif strategi bagi PT. Sepakat Bersama Jaya dalam upaya menghadapi persaingan pada usaha jasa persewaan alat-alat berat di Kalimantan Timur. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Sepakat Bersama Jaya yaitu ada di bidang struktur organisasi perusahaan, dimana fungsi-fungsi bisnis yang dijalankan masih tidak beraturan dan masih tercampur, tidak ditata sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sedangkan persaingan di jaman sekarang ini semakin ketat, perkembangan perusahaan keluarga pun sudah mampu menyaingi bahkan melebihi perusahaan public yang ada, PT. Sepakat Bersama Jaya sebagai perusahaan keluarga dituntut untuk dapat meningkatkan pengelolaan dan  merumuskan strategi perusahaan yang tepat dalam menghadapi persaingan. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskripsi kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara kepada Direktur, manager accounting, manager marketing, manajer SDM, koordinator bagian produksi dan operasional. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif strategi yang digunakan oleh PT. Sepakat Bersama Jaya adalah fokus dengan nilai terbaik.
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA Sulistio, Ningrum; Raharjo, Trisno
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9645

Abstract

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sanksi pidana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pidana pelatihan kerja untuk anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja (BPRSR). Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen dan hasil penelitian sebagai pelengkap data primer. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitan dilakukan di Balai perlindungan dan Rehalibitasi Sosial Remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja di BPRSR dilaksanakan dengan bentuk membersihkan masjid, ini disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksana mengenai pidana pelatihan kerja tersebut. Pelaksaan pelatihan kerja dengan membersihkan masjid belum bermanfaat untuk anak pencabulan dikarenakan membersihkan masjid adalah kegiatan sehari-hari dan bukan merupakan suatu keterampilan atau keahlian. Apabila Balai Perlindungan dan Rehalibitasi Sosial remaja dalam memberikan pelatihan kerja untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, pendidikan vokasional atau bimbingan ketrampilan akan bermanfaat sesuai dengan amanat Undang-undang.
KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Raharjo, Trisno; Astuti, Laras
Jurnal Media Hukum Vol 24, No 2 (2017): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2017.0094.181-192

Abstract

This study aims to determine the concept of diversion in the criminal justice system of children for children with disabilities as perpetrators of criminal acts. The pattern of life in a society that is influenced by the development of information technology makes it easier for crime to reach children, as a person who is still vulnerable to committing a crime, including for certain children with disabilities. Children as perpetrators of criminal acts will go through stages in the criminal justice system of children. Diversion is one of the hallmarks of the criminal justice system. Thus, the researcher wants to know the concept of diversion in the settlement of crime committed by the child as a person with disability. This research is a doctrinal normative legal research with conceptual approach and approach of law. Normative legal research based on secondary legal material as a study material to look for principles, doctrines and sources of law in the philosophical, sociological and juridical sense. This study will analyze some cases in several District Courts in Yogyakarta Special Region. The research result’s is found some arrangement of criminal law to children with disability. The concept of diversion against children with disabilities as perpetrators of criminal offenses can not be implemented based on the results of judicial review of the verdicts on divrsion in the criminal justice system
The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua Mulyadi, Tri; Kamsi, Kamsi; Surwandono, Surwandono; Raharjo, Trisno
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 1, June 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190127

Abstract

The charismatic power of ondoafi as a leader in customary government can determine the direction of the policy including the resolution of problems of indigenous people. In the new order Era, ondoafi was not involved further in resolving land issues, so he would not be labeled as part of the Free Papua Movement (OPM). In the Special Autonomy era, the roles of ondoafi got stronger as indicated by the privileges given by the government to indigenous people in Papua. This paper explores the roles of ondoafi in resolving the conflict over the customary land in Sentani, Jayapura, Papua, using a qualitative approach with secondary data. The result of the research shows that ondoafi could not resolve the conflict over the customary land in Sentani effectively due to the discrepancy of values between the conflicting parties. Nevertheless, ondoafi should become a mediator to resolve the conflicts between indigenous people and non-indigenous people; including privates or corporates and the central government. An ondoafi should be able to become a diplomat who can bridge the values differences between the conflicting parties and urge the conflicting parties to understand others’ interests and values so that conflicts can be resolved in a peaceful manner.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS Muhammad, Fabryan Nur; Widowaty, Yeni; Raharjo, Trisno
Media of Law and Sharia Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.101 KB) | DOI: 10.18196/mls.1101

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang mana pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Akta terebut dapat mempunyai fungsi formil (formalitatis causa). Berdasarkan hal tersebut, maka akta otentik dapat diartikan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam halnyaterjadi suatu tindakkan hukum berupa pemalsuan akta otentik terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukannya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian adalah (1) Perumusan dari unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris adalah bahwa notaris T.E terbukti telah memenuhi unsur subjektif tindak pidana yaitu melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 2 Tahun 2014, dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.
Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone Putra, Menra Lianjaya; Raharjo, Trisno; Widowaty, Yeni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.11565

Abstract

Smartphone merupakan telepon genggam memiliki kemampuan maupun fungsi menyerupai komputer. Naskah pubikasi ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan smartphone oleh Bea dan Cukai Jakarta, didalam permasalahan penegakan hukum pidana penyelundupan smartphone oleh  Bea dan Cukai Jakarta dan kendala dalam upaya penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Jakarta terhadap penyelundupan smartphone. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Data primer adalah data yang berasal dari fakta di lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan studi keperpustaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan smartphone oleh Bea dan Cukai Jakarta, prosedur pelaksanaan penegakan hukum sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi : Intelejen, Penyidik, Penindak, dan Sarana Operasi. terdapat juga kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terhadap penyelundupan, kendala ini meliputi : Penegakan hukum yang masih lemah, modus penyelundupan, faktor ekonomi dan penerapan dalam penjatuhan pidana atau sanksi administrasi.
Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan Fuadi, Gumilang; Putri, Windy Virdinia; Raharjo, Trisno
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v5i1.19163

Abstract

Money laundering is a crime that harms the public interest, causes economic instability in a country, and is more dangerous than corruption because tracking money flow from money laundering will be more difficult. When considering the impact, asset forfeiture is vital since it employs a "follow the money" strategy. This study reviews asset forfeiture in money laundering from the perspective of justice. This study is a normative or doctrinal research, also called dogmatic research, with a conceptual and statutory approach. The study shows that asset forfeiture in money laundering has been regulated in Indonesia as criminal forfeiture based on the Criminal Code and Criminal Procedure Code, civil forfeiture, and administrative forfeiture based on the PPTPPU Law. However, in its regulation and implementation, there are still legal loopholes that criminals can use to hide the proceeds of their crimes, so it has not provided a sense of justice and is detrimental to the state and society as victims of money laundering. Based on the perspective of justice rooted in the principle of fundamental justice, crime should not benefit the perpetrators. This perspective underlies the need to expand the scope of asset forfeiture arrangements, especially civil/in rem forfeiture, by reformulating the provisions in the PPTPPU Law. Furthermore, broadening coverage can be achieved by enacting laws that govern asset forfeiture. This legislation should encompass not only assets held in the user accounts of financial service providers but also all assets connected to criminal activity. Protecting good faith third parties is necessary to enhance the society and state's sense of fairness.
Improving Healthcare Patient Data Security: An Integrated Framework Model For Electronic Health Records From A Legal Perspective Lestari, Ahdiana Yuni; Misran, Misran; Raharjo, Trisno; Annas, Muhammad; Riskanita, Dinda; Prabandari, Adya Paramita
LAW REFORM Vol 20, No 2 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i2.56986

Abstract

This study aims to critically examine the legal responsibilities of healthcare facilities in Indonesia regarding the protection of patient data within Electronic Medical Records (EMR). The research employs a mixed-method approach, combining normative legal analysis with empirical data collection from healthcare facilities to assess the implementation of data protection regulations. The findings reveal significant gaps in the enforcement of Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, particularly in smaller clinics and independent practices. These facilities often lack the technical infrastructure and resources required to meet regulatory standards, resulting in inconsistencies in data protection and a higher incidence of data breaches. The study introduces the Integrated Security and Usability Framework for Electronic Medical Records (ISU-EMR), which combines the principles of the Confidentiality, Integrity, and Availability (CIA) Triad with Human-Computer Interaction (HCI) Theory. This framework addresses both the technical and human factors contributing to data breaches, offering a balanced solution for enhancing data protection while maintaining usability in EMR systems. The implications of this research extend to both theory and practice, providing a new model for data protection in healthcare that can be adapted to various settings.
Advocate Legal Education in Indonesia: The Need of Spiritual Dimensions Approach Agiyanto, Ucuk; Absori, Absori; Surbakti, Natangsa; Raharjo, Trisno; Ikhwan, Afiful
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.461 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.742

Abstract

Law No. 18 of 2003 explains that someone who wants to be an advocate must take advocate professional education. This professional education is based on the enforcement of justice and pursues to strengthen the Rule of Law principles. This study offers the importance of spirituality in advocate education, in order to create an officium nobile who puts justice for the marginal community over the injustice rules. This research method uses a non-doctrinal qualitative approach based on law implementation in society, combined with a philosophical system related to spirituality that integrates science and religion. This study concludes that advocate education with a spiritual dimension is an effort to uphold the advocate profession as an official representative, prioritizing justice access in the community rather than profit, especially in bribery or corruption.
Upaya Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun Saputri, Susan Dwi; Astuti, Laras; Raharjo, Trisno
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1563

Abstract

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang memadati sistem peradilan di indonesia yang mana berfokus kepada penghukuman sehingga menyebabkan jumlah penghuni rutan maupun lapas terus terjadi, dan angka ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Bentuk penghukuman tersebut sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pemulihan bagi korban sehingga diperlukan suatu pendekatan baru yang tidak hanya berfokus kepada korban namun seluruh pihak-pihak yang terlibat seperti halnya pendekatan keadilan restoratif yang menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam, tetapi dapat dicapai melalui jalan perdamaian, di mana pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan dan mengatasi dampak psikologis maupun sosial yang timbul akibat tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan serta juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Ninik Mamak Suku yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari Sikabau. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran dari penerapan keadilan restoratif dengan menggunakan pendekatan adat bajanjang naik batanggo turun pada pidana adat yang ada di Minangkabau, hasil dari penelitian tersebut yaitu pendekatan yang dilakukan secara hirarki dengan prinsip musyawarah mufakat.
Co-Authors Absori Absori Adya Paramita Prabandari Afiful Ikhwan Agiyanto, Ucuk Ahdiana Yuni Lestari Annas, Muhammad Astuti, Laras Fuadi, Gumilang Ganda, Aria Kamsi Kamsi, Kamsi Labaka, Albri Misran Misran Muhammad, Fabryan Nur Mulyadi, Tri Natangsa Surbakti Putra, Menra Lianjaya Putri, Windy Virdinia Riskanita, Dinda Riza Chatias Pratama Saputri, Susan Dwi Sulistio, Ningrum Surwandono Surwandono Yeni Widowaty