Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Articles
112 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantul ]]>
<![CDATA[Ridwan Tio Saputra]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11263
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola yang terjadi di Kabupaten Bantul. Tindak pidana penganiayaan terhadap suporter sendiri terjadi akibat dari terlalu fanatiknya suporter dalam mendukung tim kebanggaannya. Salah satu contoh adalah penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bantul tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul dala, pertandingan antara PSIM Yogyakarta VS PSS Sleman pada tanggal 26 Juli 2018. Penelitian ini akan dijelaskan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dan kuisioner, sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan, jurnal, skripsi, buku dan internet. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan suporter di Kabupaten Bantul pada kasus ini melanggar pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara masing-masing terdakwa I (Wahyu Timur Pribadi) dan terdakwa II (Lutfan Gian Firdaus) selama 3 (tahun) dan terdakwa III (Hawinta Akhsani Taqwim) selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 100.000,000. (seratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Altov Akmila Qotrunnada]]>;
<![CDATA[Mukhtar Zuhdy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9646
<![CDATA[Kejahatan telah dikenal dalam peradaban manusia, kejahatan dapat dikatakan mempunyai umur yang tua. Salah satu kejahatan yang terjadi yaitu pembunuhan. Tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, juga dilakukan anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang dianalisis tidak terhitung, dengan menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan secara sistematis. Hasil penelitian ini adalah Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi tindakan, tetapi dikenai sanksi pidana. Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat didiversi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan hal-hal yang memberatkan pada pelaku, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK YANG MEMBAWA PREKURSOR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9128
<![CDATA[Tingginya nilai sebuah peradaban menimbulkan kemajuan bagi kehidupan manusia namun juga membawa dampak buruk jika semua itu tidak ditempatkan pada tempatnya, terutama terhadap anak-anak. Anak sebagai tunas dan penerus bangsa seharusnya dijaga dan dilindungi hak dan kewajibannya untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan usia dan lingkungannya serta memperhatikan pergaulan anak saat ini sangat berbahaya disaat bergaul secara bebas biasa berdampak pada penyalahgunaan narkotika seperti dalam kasus ini dimana desakan dari teman yang mengarah kepada anak-anak untuk melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi serta data yang terkait mengenai aturan hukum yang ada guna menjawab isu hukum yang berkembang dan dihadapi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor desakan dari teman yang membuat tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika tersebut terjadi dan hakim dalam memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak.Tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang dilakukan oleh anak-anak terselesaikan melalui persidangan dengan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn dimana terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.Kata kunci : Anak, Prekursor Narkotika, Sanksi Pidana]]>
<![CDATA[Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.11564
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kenakalan remaja juga turut serta mengalami pergeseran. Dimana kenakalan ini bukan lagi sekedar kenakalan yang dapat ditolerir lagi namun sudah mengarah pada tindakan Kriminal. Salah satu tindak kriminal yang banyak terjadi di Indonesia adalah Pencurian dengan Kekerasan, yaitu tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan disertai dengan ancaman kekerasan. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam disparitas putusan pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan?, (2) Bagaimana kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan teoi tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam kasus disparitas putusan pidana sering terjadi disebabkan karena beberapa hal diantaranya faktor latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut serta faktor pendidikan (termasuk ke dalam faktor historis dari Terdakwa Anak), jumlah kerugian, sebelumnya pernah dipidana atau merupakan pengulangan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tentunya harus berpedoman pada teori tujuan pemidanaan. Adapun teori yang tepat diterapkan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah Teori Restoratif. Hal ini dikarenakan Teori Restoratif lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11262
<![CDATA[Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis yang dimuat didalamnya. Bukti kepemilikan hak atas tanah ini sering menimbulkan sengketa yang menimbulkan perkara penyerobotan. Penyerobotan terjadi karena tindak pemalsuan surat. Pemalsuan surat sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah yang disebabkan karena penyerobotan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian di temukan bahwa penegakan hukum pidana yang penulis analisis menggunakan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) yang mencantumkan hukuman atau saksi paling lama enam tahun penjara. Adapun sanksi pidana penjara selama sepuluh bulan dijatuhkan terhadap terdakwa Muhardin Als Muhar sesuai dengan putusan nomor 374/Pid.B/2019/PN. Bgl. Sedangkan terdakwa Abdul Sanapudin di bebaskandari semua dakwaan sesuai dengan Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN.Bgl]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9647
<![CDATA[Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latarbelakang tersebut terdapat permasalahan tentang Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang di sertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penangulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan]]>
<![CDATA[PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Uni Sabadina]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157
<![CDATA[Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah ]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.11563
<![CDATA[Aborsi adalah tindakan provokasi guna penghentian kehamilan yang disengaja sehingga terjadi pengguguran. Ditinjau dari segi hukum, aborsi atau pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang dan barangsiapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Meski demikian, banyak perempuan yang melakukan aborsi, termasuk kalangan remaja yang hamil di luar nikah. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana aborsi pada remaja serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada remaja yang melakukan aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah. Penelitian ini disusun berdasarkan hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif ini dengan menganalisis putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan aborsi secara garis besar dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kesehatan dan korban perkosaan. Kurangnya edukasi mengenai seks dan kurangnya tanggungjawab pada remaja meningkatkan kecenderungan pada remaja untuk melakukan tindakan aborsi. Dalam perkara pidana yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, pelaku tindak pidana aborsi dijatuhi pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan ]]>
<![CDATA[Renna Prisdawati]]>;
<![CDATA[Mukhtar Zuhdy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.9609
<![CDATA[Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat ini banyak terjadi dan sangat memperhatinkan. Anak yang melakukan tindak pidana sudah selayaknya jika diberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya diversi tidak dapat dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat agar dapat dilakukan diversi hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan tindak pidana tersebut bukanlah pengulangan tindak pidana. Hal tersebut jelas tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana pencabulan, karena tindak pidana pencabulan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT PENYIDIK CYBER CRIME DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY ]]>
<![CDATA[Prasetiyo Prasetiyo]]>;
<![CDATA[Mukhtar Zuhdy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9611
<![CDATA[Kejahatan cyber crime saat ini sering terjadi dan korbannya tidak hanya orang, tetapi lembaga/instansi, bahkan Negara, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan internet yang cepat dan keterikatan manusia akan teknologi informasi, dari hal tersebut menimbulkan kejahatan teknologi dengan berbagai kepentingan. Pada tindak pidana cyber crime khususnya dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala-kendala yang mana dari faktor internal dan faktor eksternal penyidik cyber crime. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dan penelitian dengan metode pengumpulan data study pustaka dan wawancara dengan Penyidik cyber crime. Hasil dari penelitian ini, yaitu dalam hal kendala penegakan hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime yaitu dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan eksternal penyidik cyber crime yang terdiri dari beberapa aspek yakni aspek penyidik, alat bukti, fasilitas pendukung dan yurisdiksi, dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam hal hukum materil pada tindak pidana cyber crime diatur secara khusus yakni undang- undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.]]>
