cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6285643222927
Journal Mail Official
jurnalijclc@gmail.com
Editorial Address
Kampus UMY, Jl.Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27457192     EISSN : 27457184     DOI : https://doi.org/10.18196/ijclc
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 118 Documents
 5   6   7   8   9 
Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta Erda Aldo Amiarso
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.11562

Abstract

Pengaruh minuman keras ilegal dapat berdampak menggangu ketertiban umum dan terjadinya kriminalitas. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran untuk memelihara ketertiban masyarakat. Wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Permasalahan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini masyarakat berasumsi upaya paksa penyidik guna mendapat pengakuan dengan cara kekerasan membuat penulis ingin melakukan kajian tentang kewenangan diskresi penyidik kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan diskresi oleh Polresta Yogyakarta dalam penanganan kasus peredaran miras ilegal di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara serta analisis data secara deskriptif, kualitatif. Hasil penelitian mengenai kewenangan diskresi oleh penyidik dalam penanganan kasus peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Yogyakarta bahwa Pelaksanaan diskresi oleh penyidik diberikan secara utuh kepada penyidik menurut penilaiannya sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diskresi bersifat subyektif dan situasional tergantung pada kasusnya itu sendiri, dapat mempersingkat waktu atau tidak. Kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan diskresi khususnya dalam kasus peredaran minuman keras dikenakan proses pembinaan serta menulis surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi dan penyitaan barang bukti
TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADA PENGGUNA SEKALIGUS PENGEDAR NARKOTIKA Nabain Yakin
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9103

Abstract

Narkotika adalah masalah terbesar di negara Indonesia. Bisa dikatakan narkotika adalah musuh bersama. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin meluas, tentu ini sangatlah mempengaruhi dan merusak generasi muda. Penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk memerangi masalah narkotika ini, karena kita tau bahwa dampak negative dari pemakaian narkotika ini sangat dahsyat, bukan hanya diri sendiri melainkan bangsa dan negara. Penegakan hukum terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika haruslah seberat mungkin, agar diharapkan bisa menekan maraknya penggunaan narkotika di masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah bahan-bahan yang berupa primer, bahan sekunder, dan tersier. Penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan system wawancara atau tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengumpulkan segala informasi tentang penelitian yang ditulis penelitti.Hasil penelitian yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika, tentunya dengan pertimbangan pedoman Perundang-Undangan Narkotika dan pertimbangan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia karena benda ini adalah benda yang apabila di konsumsi oleh penggunanya akan berdampak buruk. Kata kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum
Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Bella Cinu Raya; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.12063

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Pada penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama, sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan hakim. Disparitas dalam putusan hakim merupakan hal yang wajar terjadi, dikarenakan dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari pelaku. Disparitas pidana ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, umur pelaku, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku serta fakta-fakta di persidangan serta faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesama hakim yang dulu pernah memutus perkara dalam tindak pidana yang sama.
Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker Yogi Oktafian Arisandy
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11264

Abstract

Kasus peretasan marak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus peretasan tersebut terjadi di Sleman yang melibatkan hacker berisinial BBA (21) yang melakukan peretasan terhadap server sebuah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat dengan modus ransomware. Kasus tersebut terjadi disebabkan penegakan hukum terhadap kasus cyber crime hacker ini di rasa masih sangat kurang. Salah satu penyebabnya kurangnya kompetensi aparat penegak hukum dalam memberantas cyber crime hacker. Tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap cyber crime, apa saja komponennya berikut fungsinya, dan mengetahui kendala dalam penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian normatif yang bersumber dari bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diambil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  komponen penegak hukum terdiri dari jaksa dan hakim. Kasus peretasan yang dilakukan oleh BBA merujuk pada ketentuan pasal Pasal 49 Jo Pasal 33 dan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan terdakwa dijatuhi hukuman selama tujuh bulan. Adapun pihak kepolisian dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa kendala, yang didasarkan pada aspek kemampuan penyidik, terbatasnya alat bukti, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, dan luasnya yurisdiksi yang ada.
UPAYA REPRESIF DAN PREVENTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN PENGANGKUT SUPORTER PSIM Andi Jafits Luster Romadhon
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11260

Abstract

 Sepak bola dan suporter merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Faktanya suporter sepak bola seringkali menunjukkan sikap fanatis yang berlebihan terhadap tim yang didukungnya melalui berbagai tindakan negatif seperti merusak fasilitas umum dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal demikian terjadi juga pada suporter PSIM Yogyakarta dengan berfokus pada pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan pengangkut. Lebih lanjut tulisan ini akan membahas tentang upaya preventif dan upaya represif terhadap penegakan hukum suporter PSIM yang dilakukan melalui penelitian yang bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut suporter sepak bola dilakukan oleh pihak kepolisian baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan pihak Satlantas Polresta Yogyakarta dengan cara memberikan pengawalan terhadap konvoi suporter dan menempatkan anggotanya di titik-titik yang dilalui suporter PSIM. Sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan penindakan, baik melalui teguran dan penilangan.
Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Duwita Aisya Trisna Prihananti
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15526

Abstract

Pembinaan terhadap narapidana wanita dengan narapidana laki-laki haruslah berbeda sebab narapidana wanita memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, terutama bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui memiliki hak-hak yang harus terpenuhi sekalipun mereka sedang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu pemenuhan hak tersebut di implementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak narapidana yang hamil dan menyusui dan untuk mengetahui fasilitas apa sajakah yang didapatkan oleh narapidana yang hamil dan menyusui. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris  yaitu dengan menggabungkan data primer yang berasal dari undang-undang dan data sekunder yang didapatkkan dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Nining Trisnowati selaku Kepala Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan dengan responden penelitian meliputi warga binaan perempuan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta. Dalam penelitian ini  disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, seperti pemberian vitamin dan extra fooding, pelayanan kesehatan seperti USG dan pemeriksaan harian yang dilakukan di poliklinik Lapas Perempuan oleh dokter lapas, namun demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta masih minim fasilitas seperti tidak tersedianya kamar tidur untuk warga binaan yang sedang hamil dan menyusui dan tidak adannya ruang laktasi
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Reynaldi Dwi Kusuma Akbar; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15525

Abstract

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap  resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya. Merujuk pada putusan pengadilan nomor 64 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn dan putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST terdapat perbedaan mendasar dalam penjatuhan hukuman bagi terpidana korupsi. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuapan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan meskipun kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa namun putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, selain itu hakim juga memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, yang didasarkan pada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa 
Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme Muhammad Miftahul Umam; Ridwan Arifin
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.13732

Abstract

Terrorism is a form of extraordinary crime that is an enemy to mankind. Terrorism throughout history has been a very frightening specter. This is inseparable from the impact it causes, the loss is not only property, life, physical, psychological, but also creates an atmosphere of terror that grips all levels of society. Therefore, victims and witnesses of acts of terrorism must receive protection in view of these various things. As a state of law, Indonesia has established several laws and regulations governing the protection of victims of terrorism, including Law no. 15 of 2003, as amended by Law no. 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law, Law no. 13 of 2006, as amended by Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and other regulations. With the legal footing that regulates, it is hoped that it will provide protection for witnesses and victims of acts of terrorism. In addition, various parties also play a role in the recovery of victims from acts of terrorism, including police institutions, social services, hospitals, Kesbangpol, PMI, NGOs, LPSK, and so on. However, witnesses and victims of criminal acts of terrorism in obtaining legal protection through the above regulations are not always in line with the existing reality. This is inseparable from the existence of inhibiting factors, both in the aspect of legal substance, legal structure, and legal culture components.
Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari Fany Annisa Putri
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15528

Abstract

Pengaruh negatif globalisasi di Indonesia menyebabkan semakin tinggi kejahatan yang mengarah pada kesusilaan salah satunya tindak pidana praktik mucikari. Praktik mucikari tersebut melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP yang dilakukan dimana pelaku dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut ditandai dengan penjatuhan sanksi oleh hakim. Hakim disini memiliki peran yang sangat sentral dan penting di pengadilan dalam proses pembuktian maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari. Lebih lanjut, tulisan ini akan menganalisa putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt dimana terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusannya, sehingga tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji apa yang menjadi dasar hakim dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara preskriptif dengan memberikan suatu argumentasi. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana oleh hakim dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, sehingga dalam putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan.
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Endah Cahyani
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15527

Abstract

Salah satu perwujudan konsep negara hukum Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum serta bersih dari tindak pidana korupsi. Sayangnya, di Indonesia Korupsi menjadi suatu tindak pidana terbesar dan banyak terjadi terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi baik yang bersifat preventif maupun represif dalam menanggulangi korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi maka, perlu adanya upaya dan pola pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan, baik upaya dan pola yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada cakupan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Budi Sulistiyono, staf Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada instansi terkait tentang pengertian korupsi dan lain-lainnya serta bekerja sama dengan bidang intelijen melakukan penyuluhan, pendampingan, dan memberikan pendapat hukum tentang penerapan hukum dan pencegahan korupsi, sedangkan pola pencegahan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adanya pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup

Page 7 of 12 | Total Record : 118

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 3 (2023): November Vol 4, No 2: July 2023 Vol 4, No 1 (2023): March Vol 3, No 3 (2022): November Vol 3, No 2 (2022): July Vol 3, No 1 (2022): March Vol 2, No 3 (2021): November Vol 2, No 2 (2021): Juli Vol 2, No 1 (2021): Maret Vol 1, No 3 (2020): November Vol 1, No 2 (2020): Juli Vol 1, No 1 (2020): Maret More Issue