Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Articles
118 Documents
<![CDATA[Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Indra Hafit Zahrulswendar]]>;
<![CDATA[Muh. Endriyo Susila]]>;
<![CDATA[Tanto Lailam]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17476
<![CDATA[Dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka, aparat kepolisian bisa menggunakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Karena bersifat membatasi kemerdekaan pribadi, proses penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan upaya paksa tersebut secara sewenang-wenang. Dalam proses penangkapan dan penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Di Kota Kendari, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penyidik yang belum memahami pentingnya pemberian penjelasan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka kepada tersangka. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memahami hak-hak yang mereka miliki dalam proses penangkapan ataupun penahanan, tersangka tersebut juga tidak mendapatkan penjelasan oleh penyidik terkait hak-hak mereka sehingga tersangka tidak dapat berupaya untuk mencari keadilan karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka. Beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka telah dipenuhi tetapi juga terdapat beberapa hak tersangka yang belum dipenuhi sehingga hak tersangka di Kota Kendari belum terpenuhi secara maksimal]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman ]]>
<![CDATA[Nimas Sekar Rachimna]]>;
<![CDATA[Yeni Widowaty]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17478
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu tindak pidana yang sangkat kompleks sehingga sulit untuk diberantas di dunia ini. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidananya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulannya dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tahun 2018 berjumlah 1 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 3 kasus. Perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 296 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pasal 2 dan atau Pasal 12 Undang-Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP Tentang Mucikari dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi ]]>
<![CDATA[Salsabilla Faradita Johari]]>;
<![CDATA[Heri Purwanto]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17474
<![CDATA[Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo adalah suatu rumah tahanan negara yang selain mengadakan pembinaan kepada tahanan namun pula mengadakan pembinaan kepada narapidana. Menurut website resmi direktorat jenderal pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo tercatat pada bulan Desember 2020 jumlah total 208 Narapidana terdapat 32 Narapidana residivis. Dalam pelaksanaannya, pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo sama untuk seluruh narapidana, tidak ada pembinaan khusus yang diberikan untuk narapidana residivis. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan secara tepat sasaran sebagai upaya menurunkan tingkat residivis di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor yang mendorong narapidana residivis melakukan Pengulangan Kejahatan dan Bagaimana kriminologi dapat berperan dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo, tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui yang mendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan dan peran kriminologi dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga membuat narapidana bukan tidak mungkin melakukan tindak kejahatan kembali. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru untuk dapat meminimalisir jumlah residivis yaitu dengan pendekatan kriminologi]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online ]]>
<![CDATA[Victor Alfarizi Handrio]]>;
<![CDATA[Yeni Widowaty]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17477
<![CDATA[Pesatnya perkembangan dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi memberi banyak dampak pada kehidupan manusia, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan yaitu ikut berkembangnya perjudian konvensional menjadi perjudian online. Sulit untuk membuktikan terjadinya kejahatan perjudian online tertentu karena dapat dipastikan tidak semua penyidik memiliki kemampuan informasi dan teknologi (IT). Hal ini membuat sulit untuk mengungkap pertumbuhan perjudian online yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian togel online. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan keputustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan logika deduktif dengan manganalisis, mengringkas, dan menyimpulkan data dari fakta-fakta kasus yang bersifat umum menjadi sebuah konklusi yang bersifat khusus. Pembuktian dalam perkara tindak pidana perjudian toto gelap (togel) online menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel). Dalam kasus yang diteliti oleh penulis harusnya merupakan sebuah tindak pidana yang menggunakan aturan diluar KUHP yaitu UU ITE. Dalam faktanya tindak pidana dalam kasus ini masih menggunakan Pasal 303 KUHP, ini membuktikan tidak berlakunnya asas lex specialis degorat legi generali. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perjudian togel online berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 303 KUHP. Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangakan beberapa hal-hal yang meringankan dan memberatkan antara lain Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa meyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-Kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul ]]>
<![CDATA[Sidik Ilmiawan]]>;
<![CDATA[Muh. Endriyo Susila]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17475
<![CDATA[Perkembangan kehidupan sosial menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi masyarakat telah berkembang semakin modern dan maju dalam kehidupan sosialnya, namun di sisi lain banyak tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat dan pada umumnya menimbulkan keresahan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan dan sedang menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Polres Bantul adalah pencurian di area kos-kosan. Banyak warga yang melaporkan kehilangan, padahal laporan sebelumnya belum menemui titik terang dan belum terungkap siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu mengenai bagaimana peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul dan hambatan Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan wilayah hukum Polres Bantul. Penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu yuridis dan empiris. Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mencari data dan informasi di lokasi relevan terkait topik penelitian dengan studi pustaka, studi lapangan dengan cara wawancara, dan internet. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif. Upaya yang dilakukan Polres Bantul dalam rangka penegakan hukumnya diantaranya melalui upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Polres Bantul dalam penegakan hukumnya tidak lepas dari hambatan, bahwasannya hambatan tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal]]>
<![CDATA[Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online ]]>
<![CDATA[Abi Arsyan Makarin]]>;
<![CDATA[Laras Astuti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17674
<![CDATA[Saat ini perjudian online menjadi fenomena tersendiri terutama dikalangan mahasiswa karena menjadi sarana untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi. Beberapa mahasiswa bahkan menjadikan perjudian online sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjudian online di kalangan mahasiswa merupakan kebiasaan yang buruk bagi generasi masa depan Negara Republik Indonesia karena mendidik orang untuk mendapatkan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk pribadi pemalas. Bahkan dalam beberapa kasus banyak mahasiswa yang menggunakan uang kuliah sebagai modal untuk bermain judi tanpa memikirkan efek samping dari tindakan tersebut sekalipun perbuatan tersebut dapat membuat mereka terancam tidak bisa membayar biaya kuliah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan perjudian online. Penelitian di analisis secara yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan analisis data dilakukan dengan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti upaya preventif, represif, kuratif, dan hingga persuasif sayangnya upaya tersebut belum mampu menanggulangi judi online dikalangan mahasiswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mayoritas mahasiswa melakukan perjudian online antara lain faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap ketramnpilan. Merujuk pada faktor tersebut maka hambatan yang seringkali ditemukan dalam penanggulangan judi online seperti mahasiswa yang cenderung menutup-nutupi permasalahan judi online, mahasiswa sulit menerima nasehat, selalu merasa benar, cenderung menghindari dan menutupi kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan]]>
<![CDATA[Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh ]]>
<![CDATA[Rahmito Azhari]]>;
<![CDATA[Wahyu Ramadhani]]>;
<![CDATA[Fahrul Reza]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 4, No 1 (2023): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v4i1.17854
<![CDATA[The life of customs and customary law in Acehnese society is emphasized in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA), namely in Article 98 of the LoGA which regulates the duties, authorities, rights and obligations in carrying out the development of traditional life and customs by establishing a Aceh Qanun. Tuha Peut Gampong has not played a good role in resolving community disputes. ). The tuha peut institution consists of four elements, namely elements of ulama, adat, clever people, and community leaders. The authorities of tuha peut include appointing and dismissing geuchik, compiling reusam gampongs, supervising and resolving disputes that occur in the community. In Aceh, there are still many customary disputes that have not been resolved in the customary settlements in the gampong and many have been reported by the community to the police. This is also due to the lack of knowledge of the Tuha Peut Customary Institution in resolving disputes at the gampong level. This study aims to identify the role of Tuha Peut Gampong as a gampong consultative body in the process of resolving community disputes, to find out the obstacles that cause Tuha Peut Gampong to have not played a good role in resolving disputes that occur in the community, and to find out the efforts made to strengthen the role of Tuha Peut Gampong. Gampong in the settlement of community disputes. The data in this study were obtained from literature review and field research. A literature review was conducted to obtain secondary data by studying the literature and applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia ]]>
<![CDATA[Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyantama]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 4, No 1 (2023): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v4i1.12359
<![CDATA[A corporation is a legal entity established with a certain amount of capital to carry out business activities in an area. The implementation of corporate activities must comply with all applicable regulations in the region. However, there is the possibility of rules violation, for example, committing a crime so that they must be held responsible. Corporate criminal liability implements in countries such as the UK and Indonesia. The two countries have characteristics related to this aspect, which raises questions regarding the manifestation of corporate criminal responsibility in the UK and Indonesia, including their differences and similarities. This study aims to describe corporate criminal responsibility in England as a pioneer country and Indonesia as a civil law country that had never recognized this practice. The research explanation expects to make the reader aware of the embodiments, differences, and similarities. This study applies a normative juridical method that uses literary sources to answer problems and a comparative law approach to explain the differences and similarities of corporate criminal responsibility. The study results prove that corporate criminal liability in England and Indonesia has characteristics with differences and similarities.]]>
<![CDATA[Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Putusan Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kediri ]]>
<![CDATA[Moch. Choirul Rizal]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 4, No 1 (2023): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v4i1.17214
<![CDATA[The application of restorative justice can only be applied to certain criminal acts. However, this limitation was penetrated by the judge at the Pengadilan Negeri (PN) Kediri. This situation causes legal uncertainty. Therefore, this study focuses on the suitability of the application of restorative justice with the principles of restorative justice and its implications for sentencing decisions in the PN Kediri. This normative legal research uses a statute approach, case approach, and conceptual approach with research sources in the form of secondary data which includes primary, secondary, and non-legal legal materials. As a result, the application of restorative justice in sentencing decisions in the PN Kediri has not been intended to provide recovery to victims and there is no open space for participation for parties involved and affected by the criminal acts that occurred, except for the Decision of PN Kediri Number 204/Pid.B/ 2014/PN.Kdr, October 2, 2014; and Decision of PN Kediri Number 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, dated August 15, 2016. Most of the restorative justice implementations are still at the “can be restorative” stage. The application of the concept of restorative justice in this case has implications for the number of prison sentences imposed by the judge at the PN Kediri.]]>
<![CDATA[Pandangan Sosiolog dalam Mengatasi Kriminalitas di Kalangan Mahasiswa Pada Kawasan Padat Penduduk ]]>
<![CDATA[Wahyu Kurniawan Harly Pratama]]>;
<![CDATA[Sulismadi Sulismadi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 4, No 1 (2023): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v4i1.17445
<![CDATA[Behavior or action becomes a benchmark for a peace or peace can be created in an area, Malang City, the increasing number of years makes the population continue to grow, especially in the increase in the number of students at every state university and private university in Malang City. The increase in population is either from the original residents of Malang who carry out the marriage process and produce offspring or increase due to migrants who enter the City / District. Malang for various purposes. With the increase in population, it certainly gives an idea of how the impact on the area, especially in the behavior that exists in densely populated areas, this behavior can be in accordance with the norms, values and laws that apply in the area, but there are also behaviors that are not in accordance with the norms, values and laws that cause unrest in the area, especially in terms of crime. The method in this research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. This research was conducted in Bareng Village, which is located in Klojen District, Malang City. The technique of determining informants in this study used purposive sampling technique, namely determining informants with certain criteria. In this case, of course, humans become a benchmark for how the existing order can run smoothly or can be disrupted and also hampered.]]>
