cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1: Agustus 2022" : 6 Documents clear
Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial; “Analisa Penerapan Hukum Proses Eksekusi Obyek Jaminan” (Studi kasus di Kota Cirebon) Putri Sari ageng jaya Sampurna
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5935

Abstract

Semangkin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor  di Indonesia saat ini membawa peningkatan pula kepada penggunaan jasa pembiayaan konsumen. Peningkatan penggunaan jasa pembiayaan konsumen oleh masyarakat perlu pula ditingkatkan dengan peraturan hukum terkait yang baik..  Salah satu aturan hukum terkait pembiyaan konsumen yang perlu diatur adalah mengenai eksekusi  obyek jaminan. Peraturan hukum pembiayaan konsumen yang baik salah satunya dapat dilihat ketika eksekusinya obyek jaminan telah mematuhi aturan hukum terkait. Perumusan masalah  yang menjadi dasar penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan title eksekutorial. (2) Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia dengan title eksekutorial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana peneliti akan menguraikan fakta-fakta yang ada dilapangan disandingkan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan guna megetahui Bagaimana penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan title eksekutorial dan Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia dengan title eksekutorial. Hasil penelitian eksekusi  benda  jaminan belum menerapkan aturan hukum terkait eksekusi obyek jaminan fidusia dengan Menggunakan tittle eksekutorial. Beberapa perusahaan pembiayaan dan konsumen perusahaan pembiyaan mengakui masih adanya penarikan tanpa adanya persetujuan debitor, dimana hal ini menyalahi aturan tentang eksekusi obyek jaminan fidusia dengan Menggunakan tittle eksekutorial terutama yang termuat dalam Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah merubah pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai “tittle eksekutorial” sehingga tidak dibenarkan lagi melakukan eksekusi benda jaminan tanpa adanya persetujuan debitor atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) Rizky Amalia Riyanto; Gregorius Yoga Panji Asmara; Petrus Soerjowinoto
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5982

Abstract

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan gejala hukum tertentu dengan cara dipahami dan dianalisis. Penulis melakukan Analisa kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik BNN dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan BNN. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana narkotika, penyidik diperbolehkan dan diberi izin untuk memegang senjata api, tetapi penggunaan senjata api harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa senjata api digunakan dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa aparat penegak hukum.
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Kasus Di Lembagapemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Semarang) Dewi Hapsari Prabandari
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5969

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang  Merupakan Lapas Yang Dikhususkan Untuk Membina Narapidana Perempuan. Penelitian Ini Membahas Tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Tujuan Dari Penelitian Untuk Mengetahui: (1) Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Dalam  Proses  Pembinaan  Narapidana  Perempuan  Kelas  II  A  Semarang,  (2) Proses Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Perempuan  Kelas II A Semarang, (3) Faktor Yang Menjadi Hambatan Serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan. Penelitian Ini Menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif Dengan Spesifikasi Deskriptif Analitis. Data Dari Penelitian Ini Diperoleh Melalui Studi Kepustakaan Dan Hasil Wawancara Dengan Para Narasumber. Dari Hasil Penelitian Ini, Dapat Disimpulkan Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Dalam Proses Pembinaan Narapidana Perempuan. Proses Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Dilakukan Melalui 2 (Dua) Program Pembinaan Yaitu Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian. Selain Itu, Terdapat Pembinaan Jasmani Untuk Memenuhi Kebutuhan Jasmani Para Narapidana. Pada Proses Pembinaan Ini Terdapat Faktor Penghambat Yang Berasal Dari Kuantitas Petugas, Anggaran Yang Tersedia Serta Kepribadian Narapidana.
Kesesuaian Materi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menegah Atas Negeri Dan Sekolah Menegah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah Berikut Perubahannya Yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 Dengan Nilai-Nilai Pancasila Christya Putranti; Marcella Elwina Simanjuntak; Rika Saraswati; Endang Wahyati; Budi Sarwo; Valentinus Suroto
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5981

Abstract

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan amanat yang harus diemban oleh negara. Tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan hak atas pendidikan kepada setiap warga negara. Hak atas pendidikan juga merupakan hak asasi manusia. Tujuan melakukan kajian/penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip- prinsip hak konstitusional serta hak asasi manusia. Mengingat Peraturan Gubernur ini terkait erat dengan hak atas pendidikan, kajian juga dilaksanakan dengan melihat praktik pelaksanaannya untuk mendapatkan beberapa temuan kontekstual-empiris yang dapat memperkaya hasil kajian. Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Objek penelitiannya adalah isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 berikut konsideran, dasar hukum, lampiran dan perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Masalah riil yang ditemui dalam praktik umumnya adalah masalah teknis tentang cara pendaftaran secara on-line, masalah zonasi, masalah surat keterangan domisili (SKD) konversi poin kejuaraan untuk jalur prestasi, termasuk indikasi kecurangan berupa pemalsuan identitas dan/atau data adminduk. Isi/materi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya secara asasi/prinsipil/substansiil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila. Namun beberapa pasal berpotensi untuk bertentangan dengan nilai-nilai dan sila dalam Pancasila, hak konstitusional dan hak asasi manusia serta asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) dalam bentuk diskriminasi. Rekomendasi untuk stakeholder adalah perlunya dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap praktik pelayanan PPDB untuk mencegah diskriminasi. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 jo. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 perlu direvisi karena ditemukannya kondisi ‘kelalaian’ dalam menuliskan dasar hukum, dimana dalam Peraturan Gubernur tidak disebutkan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus (difabel). 
Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang Melania Sylvia Fernanda
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5904

Abstract

Masyarakat  adat  Batak  perantauan  yang  telah  merantau  di  Kota  Semarang, memiliki corak hidup yang berbeda dengan masyarakat adat Batak yang masih tinggal didaerah asal, termasuk dalam melakukan pewarisan. Skripsi ini meninjau pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang.  Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak perantuan di Kota Semarang dengan membagikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dengan jumlah yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam pewarisan masyarakat adat Batak perantuan di Kota Semarang yaitu faktor perantauan, agama, ekonomi, pergaulan dan kasih sayang. Penerapan kepatuhan terhadap hukum adat Batak bertujuan untuk memenuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah Hanni Ananda Endria
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5775

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak atas keberlangsungan hidup dan jaminan atas hukum. Setiap anak yang ada dalam suatu keluarga merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Akan tetapi, tak jarang terdapat orang tua yang tidak mampu mewujudkan tanggung jawab tersebut, sehingga anak dititipkan kepada orangtua asuh seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Di daerah ini, ditemukan adanya fenomena orangtua asuh yang disebabkan oleh adanya masalah ekonomi yang membuat para orang tua kandung pergi untuk merantau untuk bekerja. Kondisi ini tentu memunculkan sebuah problem seperti kurangnya kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anaknya. Atas dasar tersebut, penelitian ini ingin mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan praktik pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung keoada orangtua asuh di Pati, konsekuensi pengalihan dari hak asuh bagi orangtua dan anak asuh, serta praktik pengalihan hak asuh di mata hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menghimpun data mengenai prosedur pelaksanaan pengasuhan anak dan pertimbangan hukum dalam pengasuhan anak. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa data sesuai dengan informasi dan teori-teori yang dipilih. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua cara praktik pengalihan hak asuh anak, yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis dan hanya membuat perjanjian secara lisan. Praktik pengalihan hak asuh anak yang ada di Pati ini betentangan dengan peraturan perundang-undangan karena hanya berdasar pada hukum adat setempat. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang menyebutkan bahwa pengasuhan anak memerlukan izin dari Dinas Sosial setempat. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa, hak dan kewajiban yang dilakukan oleh orangtua asuh maupun anak asuh telah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2017 dan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Dari pelaksanaan praktik pengalihan hak asuh anak di Pati ini menyebabkan beberapa dampak sosial, seperti terjadinya pelanggaran terhadap UU yang berlaku terkait pengasuhan anak, mengakibatkan empat dari lima orang tua kandung lepas dari tanggung jawab yang dimilikinya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020