cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
Stabilizing Unequal Positions in Copyright Licensing Agreements in Book Publishing: Comparison of Approach between the European Union and Indonesia Angga Priancha; Annisa Elda; Aurizza Amanda; Bambang, Fardy Laksana; Sihombing, Regina
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1657

Abstract

Book publishing involves licensing agreements between authors and publishers, often leading to inequitable compensation due to imbalanced bargaining power. This research employs doctrinal legal methodology to analyze and compare copyright licensing norms in both the EU and Indonesia. The EU Directive on Copyright in the Digital Single Market (“EU CDSM Directives”) prioritizes enhancing copyright protections and enforcing party rights among member states, particularly emphasizing authors' rights to renegotiate contracts under specific conditions. It is proposed that Indonesia should adopt guidelines that prioritize authors' interests in licensing contracts, acknowledging their disadvantaged bargaining position. Implementing such measures through regulations like Presidential Decrees could streamline processes, thus benefiting authors. Additionally, Indonesia should tailor EU CDSM Directives to local contexts, ensuring enhanced protection and fairer contracts for authors.
Praktik Beneficial Ownership dengan Nominee Structure pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Penanaman Modal Asing terhadap Iklim Bisnis dan Legalitas Operasi Perusahaan ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Darmawan, Kevin; Enggarekso Diar; Panjaitan, Marcella Amanda
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1658

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan beneficial ownership dalam Penanaman Modal Asing yang terdaftar dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia dan pengaruhnya terhadap iklim bisnis serta legalitas operasi perusahaan dengan struktur nominee. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deduktif, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan dipadukan dengan studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menyoroti bahwa investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia cenderung melanggar DNI yang berdampak besar pada sektor strategis ekonomi lokal, umumnya pelanggaran ini terjadi menggunakan nominee structure. Pelanggaran ketentuan kepemilikan asing dalam DNI terhadap kegiatan operasi perusahaan dapat berujung pada pembubaran perusahaan atau pencabutan izin usaha, hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Page 14 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019 Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015 Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 More Issue