cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 9   10   11   12   13 
Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Rizky Julranda; Pran Mario Simanjuntak; Sultan Fadillah Effendi
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i2.1052

Abstract

Abstrak Berkenaan dengan proses formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian dirubah kembali menjadi UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi publik bilamana merujuk pada UU a quo memanglah bukan merupakan suatu asas yang dipertimbangkan dalam merumuskan Undang-Undang. Partisipasi publik memang diakomodir dalam Pasal 96 UU a quo, namun dapat dikatakan bersifat pasif, sehingga masyarakat sebagai sasaran dari keberlakuan suatu undang-undang kerap kali dirugikan, dan peraturan yang dilegitimasi kerap kali tidak merepresentasikan keinginan masyarakat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan dan analisis terhadap data sekunder, yakni menganalisi bahan hukum primer pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya penggunanan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan, dimana partisipasi publik yang dimaksud adalah partisipasi publik yang bersifat aktif yang melibatkan masyarakat secara langsung dan aktif. Lebih lanjut, partisipasi publik ini perlu sekali menjadi sebuah rumusan undang-undang baru yang harus dipertimbangkan ketika merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Indonesia, partisipasi publik, pembentukan, peraturan perundang-undangan Abstract With regard to the formal and material process for the formation of laws and regulations in Indonesia, it is regulated in Law Number 12 of 2011 which was later changed to Law Number 14 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, which was later changed back to Law no. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Public participation when referring to the a quo Law is indeed not a principle to be considered in formulating a law. Public participation is indeed accommodated in Article 96 of the a quo Law, but it can be said to be passive, so that the community as the target of the enactment of a law is often disadvantaged, and legitimized regulations often do not represent the wishes of the community. This research is a type of normative legal research that emphasizes the use and analysis of secondary data, namely analyzing primary legal materials in laws and regulations relating to the formation of laws and regulations. The results of this study conclude that the importance of using the principle of public participation in the formation of laws and regulations, where public participation in question is active public participation that involves the community directly and actively. Furthermore, this public participation really needs to be a formulation of a new law that must be considered when formulating a statutory regulation. Keywords: Indonesia, public participation, establishment, legislation
Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik Sarah Firka Khalistia; Salsabiila Tiara Aulia; Addyana Belaputri
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i2.1056

Abstract

Abstrak Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), penolakan terus disuarakan oleh masyarakat. Lawrance M. Friedman berpandangan dalam hal adanya penolakan terhadap produk hukum, maka terdapat sesuatu yang salah dalam proses pembentukannya maupun muatannya. Hal ini terimplementasikan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam proses pembentukan peraturan tersebut. Maka dari itu, tulisan ini akan meninjau prosedur pembentukan UU Cipta Kerja berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang diperoleh melalui sumber data sekunder yakni melalui penelusuran sumber kepustakaan secara daring. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja terdapat ketidaksesuaian dengan beberapa ketentuan prosedural dalam UUD 1945, UU PPP, begitupun terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kata Kunci: Asas; Omnibus Law; Pembentukan Perundang-Undangan; Prosedur; UU Cipta Kerja. Abstract Since the emergence of the Act No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja), the public has continued to voice their refusal. Lawrence M. Friedman is of the view that in the event of a rejection of a legal product, there is something wrong in the process of its formation and its content. This is implemented with the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 91/PUU-XVIII/2020 which states that the Job Creation Law is conditional. Therefore, it can be seen that there were errors in the process of forming these regulations. Therefore, this paper will review the procedure for establishing the Job Creation Law based on the 1945 Constitution (UUD 1945), Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations (UU PPP), as well as the principles of establishing laws and regulations. good invitation. This study applies a normative juridical method obtained through secondary data sources, namely through online library searches. Thus, it can be concluded that the procedure for the formation of the Job Creation Law is inconsistent with several procedural provisions in the 1945 Constitution, the PPP Law, as well as the principles of establishing good laws and regulations. Keywords: Principles; Omnibus Law; Legislation; Procedural; Act No. 11 of 2020.
Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia Riyadus Solikhin
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1235

Abstract

Perkembangan teknologi pada era industri 5.0 mendorong terjadinya peningkatan kuantitas transaksi e-commerce hingga dapat dilakukan lintas batas negara. Dengan meningkatnya kuantitas transaksi e-commerce, potensi sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen juga semakin meningkat. Untuk itu, Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai sarana penyelesaian sengketa perdagangan elektronik. Di Indonesia, sebenarnya sudah ada kerangka regulasi yang memperbolehkan digunakannya ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan elektronik, tetapi pengaturan tersebut belum bersifat spesifik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai urgensi penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia, dilihat dari adanya peluang, tantangan dan manfaat dalam penerapannya. Tulisan ini mengimplementasikan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa penerapan ODR menjadi sangat penting di Indonesia, karena terdapat peluang berupa basis pengaturan yang sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan ditemukan pula beberapa tantangan yang harus diatasi agar penerapan ODR tersebut dapat diwujudkan dan terlaksana secara efektif yaitu pada aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek teknologi dan aspek keamanan. Selain itu, tulisan ini juga menemukan beberapa manfaat penerapan ODR yaitu penghematan waktu dan biaya, kenyamanan dan flexibilitas bagi para pihak yang bersengketa.
Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak Riyadus Solikhin
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1237

Abstract

World Trade Organization (WTO) pada dewasa ini telah menjadi sebuah organisasi perdagangan dunia yang sangat dominan dalam membentuk aturan dan berbagai kebijakan perdagangan internasional, termasuk kerangka penyelesaian sengketa di dalamnya yang terdiri dari aturan-aturan dan adanya suatu badan penyelesaian sengketa. Untuk itu, dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO yang diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (DSU) dan hadirnya lembaga yang melaksanakan aturan tersebut berupa Dispute Settlement Body (DSB) melalui Panel maka diharapkan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota WTO dapat diselesaikan secara damai secara menyeluruh tanpa menggunakan kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO, efektivitas pelaksanaan Putusan DSB, serta tindakan retaliasi sebagai upaya pemulihan hak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa WTO dalam hal ini keberadaannya sangat penting dalam penegakan hukum, terutama sebagai forum penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota-anggota WTO.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify; Muhammad Alfian Kusnaldi
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1249

Abstract

Pemerintah Indonesia melakukan sebuah terobosan regulasi ekonomi yang ditujukan sebagai upaya penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 terkhususnya di bidang perbankan. Sektor ini menjadi krusial mengingat faktor historis pada masa krisis moneter yang pada saat itu sektor perbankan menjadi prioritas pemerintah dalam mengatasi krisis yang terjadi. Fase pasca krisis yang telah dialami Indonesia seakan menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk melakukan formulasi mitigasi preventif agar kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa diatasi secara efektif dan efisien. Negara layaknya Amerika Serikat telah megembangkan sebuah skema yang bernama Deposite protection Scheme (DPS) sebagai upaya penyelamatan sektor perbankan yang diprakarsai oleh lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Indonesia mengejawantahkan skema ini sebagai lanjutan dari skema Blanket Guarantee Scheme. Pada saat krisis moneter, Indonesia mendirikan sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewenangan LPS yang merupakan lembaga independen yang akan menjadi stakeholder skema mitigasi DPS sebagai upaya perlindungan nasabah dan penyelamatan sektor perbankan dalam menjamin harkat dan martabat masyarakat Indonesia. LPS memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposan yang memadai dan tepat merupakan suatu bentuk justifikasi atas pentingnya peran tersebut.
Akun Game Online Genshin Impact: Hak Kebendaan dan Legalitas sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Adella Kamala Sari -; Sri Haryati
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1259

Abstract

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan terhadap aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia terhadap hiburan. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, hiburan tidak lagi terbatas pada dunia nyata saja melainkan telah berkembang ke dunia maya atau dunia virtual. Salah satu hiburan yang tercipta karena adanya dunia maya adalah permainan berbasis internet atau dikenal sebagai game online (permainan daring). Salah satu game online yang kini sedang populer adalah Genshin Impact. Di tengah kepopulerannya, terdapat beberapa individu/perorangan atau kelompok yang melakukan usaha berupa jual-beli akun Genshin Impact. Namun apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan? Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dari perspektif baru yakni meninjau dari segi hak kebendaan dan perjanjian/kontrak yang mengikat akun game online Genshin Impact. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, di mana penelitian akan dilakukan dengan berpanduan pada peraturan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum yang sedang diteliti. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keabsahan akun game online Genshin Impact sebagai objek jual-beli sangat terikat dengan perjanjian Terms of Service yang disepakati pada saat pembuatan akun, dan oleh sebab akun game online Genshin Impact merupakan hak milik dari COGNOSPHERE sebagai pemegang hak cipta, maka transaksi jual-beli akun game yang dilakukan oleh para pemain dianggap batal demi hukum.
Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak Yordan Asmara Asmara; Aqilla Fadia Haya
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1260

Abstract

Manusia dijadikan objek filsafat untuk ditelaah secara mendalam dari berbagai sisi, salah satunya menelaah terkait dengan tingkah laku manusia. Filsafat menjadi dasar seseorang untuk mengetahui dan meresapi makna hidup yang lebih sadar sebagai insan manusia. Setiap manusia akan selalu berproses dalam kehidupannya, salah satu prosesnya yaitu ketika seseorang berada dalam masa kanak-kanak karena akan berpengaruh pada saat dewasa kelak. Anak sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan senantiasa perlu dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Anak memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk hak untuk dilindungi. Masih banyak anak tidak mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang yang mempelajari filsafat hukum dapat membawa dirinya untuk menemukan terhadap apa yang benar-benar dimaksud dengan hukum itu sendiri. Diperlukan suatu peran filsafat sebagai landasar dalam mempelajari hukum demi terciptanya perlindungan terhadap anak. Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku terutama dalam rangka perlindungan terhadap anak.
OPTIMALISASI METODE DIGITAL FORENSIK SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK BITCOIN Mutierly Sulastri; Tiwa Cindy Claudia; Wulan Chorry Safira
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1263

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak positif seperti ditemukannya mata uang virtual (cryptocurrency), salah satunya yaitu Bitcoin. Sistem Bitcoin yang memiliki jaminan kerahasiaan dan perlindungan ternyata menghadirkan dampak negatif seperti penyalahgunaan fasilitas jaminan untuk melakukan pencucian aset hasil tindak pidana korupsi. Hal tersebut mengakibatkan para penegak hukum mengalami kesulitan dalam upaya pemulihan asset negara (asset recovery). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai cara pencegahan dan penanganan permasalahan tersebut melalui optimalisasi digital forensik. Dalam tulisan ini akan dibahas pula mengenai kasus korupsi PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT. ASABRI) dimana beberapa tersangka diduga telah melakukan pengelolaan dana asuransi untuk dikorupsi kemudian disalurkan ke dalam bentuk Bitcoin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi digital forensik dapat dilakukan melalui 3 aspek yaitu penguatan regulasi, peningkatan skill akuntan forensik dalam dunia digital, serta penguatan kerjasama antar lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan Arini Dwiyanti; Syafira Adlina
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1268

Abstract

Perkara kepailitan umumnya terjadi pada perusahaan, namun dapat terjadi juga pada individu. Kepailitan terhadap individu bergantung pada kedudukannya dalam perusahaan, untuk perusahaan bukan berbadan hukum, Debitur pailit bertanggung jawab sampai harta pribadi terlebih jika ia terikat dalam perkawinan, maka keberadaan harta bersamanya akan diperhitungkan dalam boedel pailit. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan undang-undang. Permasalahan utama terdapat ambiguitas peristilahan harta bersama dan keselarasan antar pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU. Frasa ‘persatuan harta’ dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat menimbulkan multitafsir sebab KUH Perdata memaknai persatuan harta yaitu meleburnya seluruh harta suami/istri sehingga terjadinya pailit pada salah satu pihak, mempailitkan pula pasangannya dan seluruh harta masuk dalam boedel pailit. Sedangkan UU Perkawinan menegaskan harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing atau tidak masuk dalam boedel pailit. Selain itu, terdapat kontradiksi di beberapa pasal yang dapat merugikan pihak tertentu yang berkepentingan sehingga asas keadilan tidak terpenuhi. Maka, perlu penegasan ketentuan yang dijadikan acuan dalam UU Kepailitan dan PKPU.
Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaij; Sekar Sari Syaharani; Feren Thalita; Santi Hapsari
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1273

Abstract

Gugatan perwakilan kelompok adalah model gugatan yang tidak asing digunakan dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bahkan, model gugatan ini sudah dipraktikkan di pengadilan Indonesia sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kehadiran gugatan perwakilan kelompok diharapkan dapat mempermudah penegakan keadilan bagi masyarakat umum yang terkena dampak negatif dari keputusan tata usaha negara oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam satu gugatan saja. Dengan ini, kehadiran gugatan perwakilan kelompok melalui konstruksi hukum serta kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya harus dipahami dengan baik agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terlepas dari kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan lainnya, peradilan tata usaha negara belum memiliki peraturan khusus yang dapat mendukung pelaksanaan model gugatan tersebut, yang unsur-unsurnya antara satu sama lain saling bersesuaian. Lalu, dari kelebihan-kelebihan gugatan perwakilan kelompok yang sudah cukup memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, masih banyak kekurangan dalam praktik, terutama berhubungan dengan putusan sela. Sejatinya, hal-hal demikian wajib mendapatkan perhatian penuh oleh pihak yang berwenang.

Page 11 of 14 | Total Record : 132

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019 Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015 Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 More Issue