cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
Urgensi Penguatan Implementasi terkait Pelindungan Data Pribadi bagi Pemodal Sektor Jasa Keuangan Equity Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparasi terhadap Negara Malaysia) Syakirah, Salwa; Sayyidah, Haipa
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1410

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi hingga memasuki ranah finansial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses investasi secara digital. Salah satunya dalam jenis investasi Equity Crowdfunding (ECF) yang marak digunakan oleh pengusaha UMKM) sebagai alternatif permodalan. Selain UMKM, kemudahan yang ditawarkan ECF turut berdampak bagi masyarakat luas yang dapat melakukan investasi secara digital dengan efisien. Namun, sangat disayangkan bahwa kemudahan yang ditawarkan belum mampu menutup risiko kejahatan terhadap data pribadi milik pemodal. Hingga kini, pengaturan pelindungan data pribadi dalam ECF masih terpaku pada Bab VI-VII POJK No. 57/POJK.04/2020 dengan kewajiban utama pada penyelenggara dan UU PDP. Selain ketentuan yang bersifat fundamental-teknis, belum terdapat lembaga independen yang secara khusus berwenang dalam menangani pelindungan data pribadi. UU PDP yang mengamanatkan pembentukan lembaga independen dalam pelindungan data pribadi tidak kunjung memberikan petunjuk akan eksistensinya. Penulisan ini bertujuan mengulas aspek pelindungan data pribadi pemodal ECF di Indonesia dalam POJK dan UU PDP yang disertai dengan perbandingan terhadap Malaysia dalam regulasi ECF dan PDP Malaysia, serta memiliki Komisi Penasihat Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek PDP di Indonesia masih kurang progresif pengaturan dan penegakannya dibandingkan dengan Malaysia, sehingga dibutuhkan penyegeraan terhadap implementasi PDP di samping ketentuan normatif.
TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BANK YANG DITERAPKAN MELALUI PENGAWASAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN Maulana Damarjati Raden; Bagas Arya Jatmika; Shofiyyah Mardiyyah Hasya
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1413

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana penyuapan dalam kegiatan perbankan khususnya terkait pemberian fasilitas kredit dan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindakan tersebut. Adapun metode penelitian dalam artikel ini merupakan hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, yaitu ditemukan adanya pengaturan yang saling tumpang tindih terkait tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit. Hal tersebut timbul karena tindak pidana penyuapan telah diatur dalam dua ketentuan berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, OJK merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan perbankan sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, OJK memiliki kewenangan untuk menerapkan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Maka dari itu, tindak pidana penyuapan yang terjadi dalam pemberian fasilitas kredit bank telah seharusnya diterapkan melalui ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang sektor jasa keuangan karena unsur-unsur ketentuan peraturan tersebut telah mengatur secara spesifik terkait suatu tindak pidana dalam lingkup perbankan.
DIFERENSIASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1431

Abstract

Nama domain telah menjadi salah satu isu krusial yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi, yang menimbulkan suatu tantangan hukum yaitu berupa fenomena Reverse Domain Name Hijacking (RDNH). Penelitian ini membahas mengenai identifikasi ketiadaan kualifikasi dan standar yang jelas dalam praktik, penyelesaian hukum, dan regulasi yang dapat diterapkan pada kasus sengketa RDNH dengan melakukan perbandingan hukum Amerika Serikat dan Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif dan pembuatan standar atau regulasi yang dapat membantu menangani kasus sengketa RDNH secara lebih jelas dan kohesif.
Aspek Yuridis Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Mendukung Perkembangan Pariwisata Bahari di Indonesia Salsabila Wahyu Aprilia; Nasya Nurul Amalina
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1432

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata bahari. Namun, perkembangan sektor ini tidak diiringi dengan kesiapan yang matang akibat kendala pendanaan dan gagasan inovatif khususnya dalam pengadaan infrastruktur wisata. Imbasnya, keberlangsungan sektor pariwisata bahari di Indonesia menjadi timpang dan tidak berada pada tingkat pelayanan yang seragam. Apabila situasi ini terus berlanjut, keuntungan pariwisata bahari yang seharusnya dirasakan secara meluas akan tereduksi. Padahal, pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap peningkatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan melalui implementasi konsep ekonomi biru. Adapun salah satu skema yang dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menghasilkan penelitian bahwa solusi atas permasalahan tersebut dapat diatasi melalui skema KPBU dengan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM) atas adanya pembagian tanggung jawab yang proporsional. Skema KPBU dipandang ideal dalam mengembangkan pariwisata bahari karena mampu memenuhi standar paremeter Holistic Approach yang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu amenities, accessibility, dan image. Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi pariwisata bahari yang dimiliki dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia Putri Siti Salma; Hajar Khalis Nirbita; Fatimah Az Zahra
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1619

Abstract

Pernikahan merupakan dambaan setiap pasangan. Bila membahas mengenai pernikahan dalam agama Islam, maka akan berbicara juga perihal wali nikah. Anak hasil perzinaan terutama anak perempuan kerap kali menghadapi permasalahan mengenai peran wali nikah. Oleh karena itu, diperlukan pemastian terpenuhinya hak seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang membutuhkan wali nikah terlepas dari status kelahiran seorang anak perempuan bilamana dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Melalui penelitian normatif yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat ditemukan pengaturan mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil perzinaan yang masih relevan dengan terpenuhinya hak asasi manusia seseorang. Kehadiran pengaturan peran wali hakim sudah menyempurnakan terpenuhinya hak asasi tersebut. Dalam hal seseorang tidak terpenuhi hak asasinya, maka dapat melakukan pengajuan wali hakim untuk dapat menikah sesuai dengan haknya.
Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1633

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang cepat telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat, terutama jika tidak disertai dengan literasi digital yang memadai. Hal ini memunculkan penyalahgunaan internet, seperti kasus revenge porn, yang merupakan kejahatan siber yang merugikan korban secara fisik dan daring. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum dan viktimologi dapat melindungi korban dan mencegah kejahatan revenge porn dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif. Sebelum diberlakukannya UU TPKS, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sangat tidak memadai. Dengan adanya UU TPKS, kini terdapat kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual, memberikan perlindungan, dan memastikan keadilan bagi korban. Dari perspektif viktimologi, korban revenge porn dapat dikategorikan sebagai korban yang tidak bersalah atau tidak berpartisipasi, meskipun mereka terlibat dalam pembuatan konten. Faktor utama terjadinya victim blaming dalam kasus revenge porn adalah ketidakadilan gender dan mitos pemerkosaan. UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban revenge porn. Namun, perubahan sikap dan persepsi masyarakat serta peningkatan kesadaran akan ketidakadilan gender tetap diperlukan.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) Sinaga, Debora; Lidya, Ivana
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1644

Abstract

Salah satu dari pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemunculan berbagai modus dan cara melakukan kejahatan seperti perbuatan revenge porn. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis yang relevan, teori hukum yang berlaku juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus. Kasus yang diangkat di dalam penelitian ini adalah kasus revenge porn oleh Alwi Husein Maolana, dimana ia menyebarkan video yang melanggar kesusilaan tanpa adanya persetujuan dari korban. Pertanggungjawaban pelaku tentu dibutuhkan demi memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Begitupun perlindungan korban harus diberikan mengingat dampak kejahatan yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateril seperti beban emosional dan rasa malu. Meskipun Alwi Husein Maolana terbukti bersalah karena sengaja dan bertahap mendistribusikan materi yang melanggar kesusilaan melalui media sosial sebagaimana dilandaskan pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE, tetapi UU ITE dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang sepantasnya bagi korban karena kurangnya sanksi yang dibebankan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik menolak permintaan korban untuk menghapus (take down) konten tersebut. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang dapat memulihkan kerugian materi maupun immaterial.
TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASI ATAS INVESTASI ASING PADA PROYEK ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI INDONESIA Hessy Oktiarifadah; Charisa Dwi Santika; Fathia Ariandini Zulhian
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1647

Abstract

Indonesia telah mencanangkan program menuju Net Zero Emission (NZE) pada visi RPJPN 2025-2045 yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam transisi energi pada proyek-proyek EBT. Kendati demikian, pengembangan sektor EBT di Indonesia masih merekam beberapa daftar kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan akan dana dan daya tarik investasi menjadi urgensi utama pemerintah dalam pengembangan teknologi EBT yang memadai. Berbagai upaya kebijakan dikeluarkan pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan ekosistem investasi dan akselerasi proyek strategis nasional, seperti melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). Untuk mengatasi kendala tersebut, penanaman modal dari pihak asing berupa Foreign Direct Investment (FDI) menjadi solusi penting pendanaan sektor EBT yang besar. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi kerjasama antara pemerintah, investor, maupun lembaga keuangan dalam akselerasi penyelenggaraan iklim investasi yang kondusif.
Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Beneficial Owner di Indonesia Monica, Enji
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1649

Abstract

Penulisan artikel ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana bagi seorang beneficial owner pada sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement (pinjam nama). Mengingat beneficial owner dapat melakukan pengendalian sebuah Korporasi tanpa namanya tercantum di dalam struktur kepengurusan dari sebuah Korporasi sehingga mengakibatkan dapat terhindarnya beneficial owner dari pertanggungjawaban pidana Korporasi dengan berlindung dibalik organ nominee. Lebih lanjut, artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai keabsahan dari sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement antara beneficial owner dan organ nominee. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis secara kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah Korporasi yang pendiriannya didasarkan oleh nominee arrangement tetap dinyatakan sah demi hukum. Beda halnya dengan perjanjian nominee karena nominee arrangement yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Beneficial owner dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana bersamaan dengan Korporasi dan pengurusnya bila dapat dibuktikannya unsur kesalahan yang melekat pada dirinya.
Peran Teknologi Blockchain Sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0 Sinaga, Blassyus Bevry; Raia Putri Noer Azzura
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1651

Abstract

Lahirnya prinsip Era Society 5.0 yang didorong oleh maraknya digitalisasi dan perkembangan teknologi menghadirkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk bidang hukum. Di satu sisi, era ini membawa kemajuan dan efisiensi, seperti sistem identitas terdesentralisasi, smart contracts, dan tokenisasi hak privasi. Akan tetapi, di sisi lain, timbul pula tantangan seperti peningkatan cybercrime dan penipuan online. Dengan metode yuridis-empiris didukung dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder untuk menganalisis pentingnya disrupsi proses penegakan hukum berbasis digitalisasi, mengingat saat ini masyarakat modern sudah memasuki Era Society 5.0. Sayangnya hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik yang membahas mengenai optimalisasi pemanfaatan teknologi blockchain sebagai sarana transparansi hukum di Indonesia. Keberadaan regulasi holistik yang mendukung adaptasi teknologi blockchain dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi urgensi untuk mencapai penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan humanis. Adanya usulan pembaharuan hukum ini diharapkan mampu mendorong Indonesia maju dalam arus digitalisasi Era Society 5.0, serta menciptakan lingkungan penegakan hukum yang adil dan berbasis humanisasi di dunia maya yang semakin terhubung.

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019 Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015 Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 More Issue