cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
Fenomena Pemblokiran Game Online: Tinjauan Mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pembelian Game Online Rifky Pradana; Adinda Putri Pertiwi; Karwiyah
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1285

Abstract

Fenomena pemblokiran game online yang sempat gempar beberapa waktu lalu secara tidak langsung sebenarnya berpengaruh terhadap penerimaan sektor perpajakan. Pengenaan pajak tidak terlepas dari apakah suatu perusahaan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) atau tidak. Selain itu, sejauh mana perlindungan yang diberikan hukum terkait konsumen yang bermain game online pun menjadi salah satu fokus perhatian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fenomena atau kasus terkait pemblokiran game online. Hingga saat ini pengenaan pajak bagi perusahaan asing yang tidak memiliki BUT baru bisa diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai. Pada perusahaan game online, PPN dipungut dari setiap pembelian game oleh konsumen. Mengenai mekanisme pemungutan PPN pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diatur dalam PMK No. 60 Tahun 2022.
Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Nafila Andriana Putri
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1286

Abstract

Along with the massive use of social media by Indonesians, cases of doxing using social media are also common. The purpose of doxing varies from wanting to humiliate someone to seeking justice in the public interest. The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) is expected to provide reliable regulations related to personal data issues, but in fact, the PDP Law has not been able to provide legal certainty, especially for doxing actors to demand justice in the public interest. UU PDP generalizes that the activity of disclosing personal data or doxing is prohibited and punishable by criminal law. By using the normative juridical research method and a case study of doxing in the Mario Dandy (MDS) persecution case against D, this paper will discuss the importance of classifying doxing based on its form and purpose in the PDP Law. The results of this study show that doxing consists of three categories based on its purpose, which is doxing for malicious purpose, doxing for political purpose, and doxing for self-regulation doxing. Based on this categorization, it is necessary to differentiate the punishment for doxing actors.
Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial Ruth Isabella Pangaribuan
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1230

Abstract

Besarnya jumlah pengguna media sosial dan peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya yang tinggi mengundang para pengusaha untuk memasarkan dan menawarkan produk mereka melalui media sosial. Iklan-iklan produk tersebut dikemas semenarik mungkin, dengan memanfaatkan fitur-fitur media sosial seperti Tiktok dan Instagram untuk menambahkan musik dan lagu pada video iklan produk. Timbul permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta dalam penggunaan lagu dalam iklan produk komersial, dan perlindungan Hak Ciptanya. Melalui penelitian normatif yuridis terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat ditemukan bahwa penggunaan lagu dan/atau musik dalam iklan tanpa izin berupa lisensi adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang juga dilarang oleh media sosial yang sering digunakan untuk mengunggah konten iklan seperti Tiktok dan Instagram. Pengguna juga wajib membayar royalti pada pemegang Hak Cipta setelah penggunaan dilakukan. Dalam hal pemegang hak merasa haknya dilanggar, maka terdapat tiga jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui mediasi, arbitrase, dan Pengadilan Niaga.
Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Non Performing Loan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 Oleh Bank Umum Konvensional Bintang Raysa Ramadhan Nurdin
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1254

Abstract

Pembatasan aktivitas bisnis di Indonesia merupakan konsekuensi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Hal ini terjadi karena terdapat protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah memaksa pelaku bisnis untuk menghentikan usahanya. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada ketidakmampuan pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kewajibannya kepada bank dan pada akhirnya menimbulkan kredit bermasalah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan wewenang sebagai institusi yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk kepada OJK sebagai industri perbankan. Sebagai bentuk respon atas permasalahan risiko kredit pada perbankan karena ketidakmampuan UMKM dalam memenuhi kewajibannya pada perbankan, OJK menerbitkan kebijakan stimulus perekonomian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa cara penyelamatan terhadap kredit bermasalah yaitu dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), penataan kembali (restructuring), dan persyaratan kembali (reconditioning). Selain itu diperoleh kesimpulan bahwa bentuk relaksasi kredit bagi UMKM yang aktivitas bisnisnya terkena distraksi Covid-19 adalah mencakup kebijakan penetapan kualitas aset, dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya antara PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dengan PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby) Inas Zulfa Sulasno; Rifva Putri Abie Sutarya; Tyara Ayu Syaharani
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1256

Abstract

Pendaftaran merek menjadi salah satu urgensi untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek yang masih kurang menyebabkan sengketa merek di Indonesia semakin tinggi sehingga berakibat pada menurunnya kepercayaan konsumen/masyarakat atas merek tersebut. Fokus penelitian ini berpusat pada bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak menggunakan merek yang sudah terlindungi dihubungkan dengan penyelesaian sengketa merek di Indonesia, utamanya ditinjau dari Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan jelas. Adapun, hasil penelitian ini memuat dua jawaban yakni para pemilik merek dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI diharapkan mencantumkan kelas barang dan/atau jasa beserta uraiannya secara rinci dan harus menggunakan merek yang telah terdaftar/terlindungi. Dalam hal ini, pemilik merek yang mempunyai merek terdaftar, tidak diperkenankan untuk menggunakan “penggalan” dari suatu merek. Maka dari itu, memberikan akibat hukum tidak lindunginya merek tersebut.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL OLEH PELAKU UMKM Inas Zulfa Sulasno; Diva Yohana Margaretha Marbun; Shafira Nadya Nathasya; Fiona Chrisanta
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1258

Abstract

Pendaftaran merek bagi UMKM memiliki peran penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Misalnya, menggunakan merek terkenal kemudian disematkan pada produk yang sejatinya bukan bersumber dari pemilik merek tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan bagaimana akibat hukumnya jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia serta sanksinya apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan akibat hukum yang akan diperoleh oleh pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, serta sanksi apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek bersangkutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu preventif atau represif. Kedua, akibat hukum jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia adalah tidak dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi suatu sengketa. Selain itu, terdapat sanksi perdata, administrasi negara, dan pidana apabila pelaku UMKM menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek.
UPAYA PERUBAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA DI BADAN PBB SEBAGAI WUJUD OPTIMASI PBB DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA Salsabiila Tiara Aulia
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1271

Abstract

PBB merupakan salah satu lembaga yang memiliki mandat dalam penyelesaian sengketa internasional, sebagai salah satu upayanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun begitu, eksistensi PBB lekat dengan keberadaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam beberapa kasus sebelumnya, keberadaan hak veto ternyata memberikan hambatan dalam penyelesaian sengketa di badan PBB. Untuk itu, tulisan ini akan berupaya memberikan solusi yang dapat ditempuh secara hukum dengan melihat preseden perubahan pengambilan keputusan di badan WTO. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif, maka penulis mengkonklusikan bahwa keberadaan hak veto sering kali tidak dapat memenuhi syarat pengambilan keputusan pada Pasal 27 Piagam PBB untuk itu, melalui Mahkamah Internasional seharusnya negara dapat melakukan judicial review atas alasan tercederainya principle of the sovereign equality karena keberadaan hak veto sehingga harapannya mekanisme pengambilan keputusan di badan PBB dapat berubah menggunakan mekanisme konsensus positif agar PBB dapat tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi Fawwaz Ihza Mahenda Daeni; Fitri Aliva Rachmarani; Ilham Rhiza
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1288

Abstract

Buzzer merupakan aktor paling penting dalam penggiringan opini di dunia maya. Dalam perkembangannya, buzzer tidak hanya berfungsi untuk memasarkan atau menjual suatu produk, namun juga berperan dalam suatu kegiatan kampanye politik. Dalam kontestasi politik, strategi pemasaran yang dilakukan oleh buzzer ada dua, yakni kampanye negatif dan positif. Namun, dalam kedua jenis kampanye tersebut terdapat dilematika yang harus dihadapi, yaitu antara pentingnya sebuah kejujuran dan praktik memoles citra diri. Dilematika tersebut yang sejatinya menciptakan persaingan politik yang tidak sehat dimana hal ini tentu bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang dimanifestasikan melalui pemilu itu sendiri. Hal ini dikarenakan, demokrasi pada dasarnya membutuhkan sesuatu yang genuine, asli, dan jujur, sedangkan hal-hal yang terkandung dalam demokrasi tersebut tidak ditemukan dalam praktik buzzer politik. Tidak sedikit kasus menunjukan bahwa buzzer dapat menggiring opini di media sosial yang seringkali dimanfaatkan demi pemenangan dalam kontestasi politik secara negatif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai pengaruh buzzer politik terhadap demokrasi dan konsep electoral justice dengan menilik praktik di negara maju yang memiliki regulasi tentang buzzer politik, yang mana nantinya bisa dijadikan inspirasi bagi negara Indonesia. Artikel ini menggunakan Jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal yang bersifat kualitatif.
RELEVANSI KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP SIFAT KEMANDIRIAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Maulidya Ilhami RY; Revaganesya Abdallah; Janine Marieta Ajesha Nugraha
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1289

Abstract

Penyelesaian suatu sengketa terkait wanprestasi dalam usaha bisnis tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi juga dapat melalui proses penyelesaian lainnya, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam sengketa bisnis, pada umumnya penyelesaian melalui badan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan badan peradilan karena menghasilkan putusan arbitrase yang bersifat mengikat, mandiri, dan final. Namun, sifat putusan arbitrase yang mandiri menimbulkan ketidakpastian akibat timbul kewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut ke pengadilan agar dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, kewajiban tersebut juga akan bertolak belakang dengan keuntungan yang ditawarkan dengan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yaitu cepat dan sederhana. Maka dari itu, perlu adanya ketentuan yang memberi jangka waktu kepada para pihak dalam melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela tanpa intervensi dari pengadilan. Hal ini juga dapat diikuti dengan ketentuan apabila para pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka para pihak dapat dibebani kewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut ke pengadilan agar dapat memperoleh kekuatan eksekutorial. Dalam melakukan penulisan mengenai kemandirian putusan arbitrase ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan.
MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG DALAM DIALEKTIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL: SUBVERSI ATAU REKONSILIASI? Meliala, Aurora Jillena
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1320

Abstract

Hegemoni Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang kian mempengaruhi struktur hukum dan pengambilan kebijakan ekonomi negara menimbulkan pertanyaan bagi negara berkembang: sejauh mana negara dapat mengambil bagian dalam peta geopolitik ekonomi yang dijanjikan terbuka oleh GATT? Peran putusan WTO yang menekankan sisi substansial prosedural nyatanya tidak lagi cukup. Berbagai isu berkembang lainnya termasuk derivasi pengaturan special and differential treatment kian dipertanyakan. Tulisan bermaksud menjadi bahan permenungan sejauh mana WTO telah mengambil bagian dalam tata kelola global dan langkah apa yang harus dilakukan kedepannya? Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai referensi perdagangan internasional yang tidak terbatas pada sumber hukum. Pada akhir kesimpulan, penulis mempreskripsikan beberapa faktor isu berkembang yang juga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan produk hukum perdagangan internasional.

Page 12 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019 Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015 Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 More Issue