cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2024): Desember" : 5 Documents clear
Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Hsb, Mara Ongku
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1701

Abstract

ABSTRAK Keadilan berarti seimbang tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu berada ditengah seperti keadilan mendapatkan perlakuan yang sama dari negara kepada masyarakat untuk menjamin dan melindungi keamanan warga negara lebih maksimal dan seutuhnya dalam hak asasi manusia keadilan menjadi tujuan dan cita-cita dari penengakan hak asasi manusia itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian Hak memperoleh keadilan dalam hak asasi manusia dijamin oleh negara sebagai perwujudan dari tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat konsep keadilan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hak memperoleh keadilan dalam pasal 17 dan 18  kerap masih terbatas pada kasus-kasus perbuatan melanggar hukum seperti orang yang ditangkap, ditahan, diberikan jaminan hukum, keadilan didalam UUD 1945 dan pancasila tersebut tidak terbatas pada keadilan hukum saja tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia.Kata Kunci: Keadilan; Hak Asasi Manusia; Undang-Undang HAM
Tinjauan Yuridis Legalitas Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (Crowfunding Based Legal Aid) Di Indonesia Rotami, Anggun
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1696

Abstract

ABSTRAK Konsep penggalangan dana secara online oleh suatu  lembaga bantuan hukum atau crowdfunding based legal aid, yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet untuk bisa menjangkau para donatur sehingga cakupanya sangat luas dan tidak terbatas dalam melakukan penggaangan dana. Akan tetapi secara instrumen hukum belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penggalangan danan secara online ini. Sehingga perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengurai bagaimana legalitas dari donation based crowdfunding dan jaminan perlindungan hukumnya bagi para pemeran dalam donasi online ini, dimana dalam penelitian ini ini berfokus pada penggalangan dana secara online yang dilakukan oleh suatu lembaga atau yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif  dengan kekhususan bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukan secara legalitas sudah ada beberapa regulasi  yang mengatur secara umum berkaitan dengan Donation Based Crowdfunding  sebagai Instrumen Penggalangan Dana. Akan tetapi keberadaan beberapa intrumen hukum tersebut belum secara optimal dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum.Kata Kunci: Legalitas,  Donasi  Publik Online, Lembaga Bantuan Hukum
Peran Digital Forensik Terhadap Pencurian Data Pribadi Di Sektor Perbankan Digital Maesyaroh, Dewi
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1698

Abstract

ABSTRAKDigital Forensik adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi bukti digital (seperti data elektronik, file, log, dan jejak digital lainnya) dalam bidang investigasi hukum atau keamanan. Permasalahan penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, mencari dasar hukum yang mengatur bidang digital forensik. Kedua, menyelidiki peran digital forensik dalam kasus pencurian data pribadi di sektor perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus dan analisis terhadap pencurian data yang menyerang beberapa bank digital terkemuka. Melalui analisis bukti digital, penelitian ini membahas teknik dan metodologi forensik digital yang diterapkan untuk mendeteksi insiden, merekonstruksi kejadian, dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Tujuannya adalah pada pengungkapan kejahatan cyber, identifikasi pelaku, dan penyelidikan forensik terhadap serangan yang terjadi di lingkungan perbankan digital. Hasil penelitian menunjukkan peran forensik digital dalam meningkatkan keamanan sistem perbankan, dengan mengidentifikasi potensi kelemahan keamanan dan menyusun langkah-langkah pencegahan untuk melindungi data pribadi nasabah. Penelitian juga dapat memberikan saran bagi lembaga perbankan dan penegak hukum untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap ancaman pencurian data pribadi di era perbankan digital.Kata Kunci: Digital Forensik, Pencurian Data Pribadi, Perbankan Digital.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (GINJAL) (Studi Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST) Ersa, Assyifa Ramadhanty
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1699

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada secara melawan hukum mencari keuntungan dari perdagangan organ tubuh khususnya ginjal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh pada ginjal serta bagaimana penerapan sanksi nya. Metode  penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan da pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perdagangan Organ Tubuh Manusia diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut berisikan ketentuan pidana atas pelarangan jual beli organ tubuh manusia pada tindakan transplantasi. Namun, pertimbangan hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.250.000.000,- jika tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan 1 bulan, sedangkan pada Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan denda 1 Miliar rupiah. Padahal Hakim harus mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan organ tubuh dengan melihat para pelaku sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perdagangan oran tubuh ginjal tersebut, jika para pelaku mendapatkan sanksi yang ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera.Kata Kunci: penerapan sanksi;perdagangan organ tubuh ginjal;tindak pidana.
Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State Hamdani, Fathul
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1700

Abstract

ABSTRAK Seiring dengan disahkannya revisi UU Minerba, instrumen perizinan merupakan prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek perizinan terhadap pengelolaan sumber daya alam pasca disahkannya revisi UU Minerba, dan bagaimana fungsi perizinan dalam pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa kewenangan dalam memberikan perizinan, khususnya sumber daya mineral mengarah ke arah yang lebih sentralistik. Misalnya seperti Pasal 35 ayat (1) yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas  kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020. Kemudian terdapat penyederhanaan izin, dimana sebelumnya IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Namun kini, cukup sekali. Oleh karena itu, dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien.Kata Kunci: Hukum Administrasi, Pengelolaan SDA, Perizinan, Revisi UU Minerba, Welfare State

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Desember Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 5, No 2 (2024): Desember Vol 4, No 2 (2023): Desember Vol 4, No 1 (2023): Februari Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021 Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020 Vol 1, No 2: Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue