cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkfili Arifin
Contact Email
jurnal97@gmail.com
Phone
+6281342000654
Journal Mail Official
iccunkarifin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar No. 8 Kel. Biringer Kec. Sinjai Utara
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasita'
Published by Universitas Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 23017058     EISSN : 27981843     DOI : https://doi.org/10.47030/administrasita
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April" : 6 Documents clear
DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA Andi Mulawangsa Mappakalu
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.72

Abstract

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi begitu cepat meningkat. Cara kerja di setiap organisasi senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan semakin canggih. Bagi para pemimpin harus dapat mencari solusi dalam menghadapi berbagai hambatan dan masalah yang pastinya akan muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi tersebut. Ada banyak faktor yang membuat suatu instansi dapat terus menjalankan operasinya, yaitu alam, modal, tenaga kerja dan keahlian. Keempat faktor tersebut daling terkait dan tidak berdiri sendiri, melainkan harus saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tetapi dari keempat faktor tersebut, faktor tenaga kerja atau manusialah yang terpenting karena manusia merupakan penggerak segala aktivitas yang ada pada organisasi. Titik berat pengelolaan sebuah organisasi adalah sumber daya manusianya yaitu karyawan/pegawai. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Suatu perusahaan/instansi akan tersendat dalam beroperasi tanpa peran serta yang aktif dari pegawai meskipun alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan/instansi tersebut sangat canggih.
HUBUNGAN PERENCANAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI Kiki Rasmala Sani
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.73

Abstract

Sebuah pembangunan yang dilaksanakan perlu dipersiapkan dengan matang.Hal ini disebabkan karena pembangunan merupakan hal yang sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan yang dilaksanakan sudah selayaknya memiliki perencanaan yang matang agar dapat memberikan batasan dan koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dan bagaimana tujuan itu dicapai. Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemanfaatan pembangunan itu sendiri bagi masyarakat. Sehingga, sudah selayaknya masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan dari perencanaannya hingga pemanfaatan dari hasil pembangunan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pertisipasi masyarakat memiliki kaitan yang erat dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain didukung oleh berbagai faktor, pembangunan yang terencana ternyata dapat dihambat oleh kendala-kendala yang turut muncul.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN SINJAI Muhlis Hajar Adiputra
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.74

Abstract

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis sesuai tahapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut, tetapi tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Jumlah pegawai yang kurang sehingga pelaksanaan pelayanan pada masyarakat tidak maksimal. Kurangnya pegawai pelaksana program tersebut berdampak pada kerjasama yang tidak baik pada pemberi layanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan Rumah Sakit. Tidak disiplinnya peserta Jamkesda membayar premi menyebabkan banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi dana klaim. Sarana dan prasarana yang belum memadai yang menyebabkan kinerja pengelola tidak maksimal untuk melaksanakan program tersebut. Disimpulkan, jalannya suatu implementasi harus didukung oleh masyarakat. Pengelola yang cukup untuk memaksimalkan kerjasama dengan pihak lain, serta anggaran tersedia dengan prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut.
ANALISIS MEKANISME HUBUNGAN KERJA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF (STUDI KASUS KABUPATEN SINJAI) Yudarti Nur
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.75

Abstract

Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif danLegislatif dalam melahirkan peraturan Daerah diKabupaten Sinjai.penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif Deskriptif dengan berdasar pada tabel persentase. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai berjumlah 30 orang dan BadanEksekutif 28 orang. Teknik penarikan Sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian karena populasinya sedikit. Hasil penelitian melaporkan bahwa Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai berjalan cukup baik sesuai dengan mekanisme yang ada meski penulis melihat dinamika dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dari tahapan rancangan , pembahasan/penyusunan, penetapan serta evalusi dari Peraturan Daerah mengalami beberapa kendala disebabkan faktor penghambat yaitu pendidikan dan penganggaran.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN SINJAI Umar Congge
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.76

Abstract

Penelitian ini berjudul tentang Mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara Pemerintah daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga di kabupaten Sinjai, dengan melakukan analisis terhadap konsep utama, tentang mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, Sekdakab, Bagian pemerintahan dan Pembangunan, tokoh masyarakat,pimpinan partai (politisi), SKPD, LSM, KOPEL, pihak ketiga (Kontrakor). Analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD kabupaten Sinjai tidak memiliki mekanisme atau model khusus dalam menjalankan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu peneliti telah mengajukan gagasan atau konsep tentang mekanisme pengawasan sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian.
EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN BIDANG PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN SINJAI Baharuddin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.77

Abstract

Aspek yuridis ini menjadi penting manakala organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang biayai dengan uang publik, maka untuk mengeluarkan sumber daya publik tersebut perlu adanya legitimasi dari organ-organ yang memiliki mandat publik seperti DPR dan Presiden atau DPRD dan Kepala Daerah. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Pada organisasi dengan beban kerja yang sedikit tentunya membutuhkan diferensiasi baik vertikal dan horizontal yang lebih minim dari pada organisasi yang memiliki beban kerja lebih berat. Organisasi yang optimal harus mampu menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna menunjang segala aktifitas kehidupan dalam masyarakat. Jadi segala aspek perencanaan yang akan melibatkan orang banyak harus dikonfirmasi dulu sebelum mengambil kebijakan. Aparat pemerintah pemerintah bertanggung jawab atas segala penataan dan pembinaan lembaga sampai ke bawahannya guna menjamin kelangsungan hidup dan perbaikan kesejhateraan masyarakat dalam suatu daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): EDISI DESEMBER 2025 Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025 Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): EDISI DESEMBER 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): EDISI JUNI 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022 Vol. 13 No. 1 (2022): EDISI JUNI 2022 Vol. 12 No. 2 (2021): Edisi Desember 2021 Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021 Vol. 11 No. 2 (2020): Edisi Desember Vol. 11 No. 1 (2020): Edisi Juni Vol. 10 No. 2 (2019): Edisi Desember Vol. 10 No. 1 (2019): Edisi Juni Vol. 9 No. 2 (2018): Edisi Desember Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember Vol. 8 No. 1 (2017): Edisi Juni Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember Vol. 7 No. 1 (2016): Edisi Juni Vol. 6 No. 2 (2015): Edisi Desember Vol. 6 No. 1 (2015): Edisi Juni Vol. 5 No. 2 (2014): Edisi Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2012): Edisi Agustus More Issue