Articles
<![CDATA[HUBUNGAN PERENCANAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Rasmalasani, Kiki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 3 No 2 (2013): April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Sebuah pembangunan yang dilaksanakan perlu dipersiapkan dengan matang.Hal ini disebabkan karena pembangunan merupakan hal yang sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan yang dilaksanakan sudah selayaknya memiliki perencanaan yang matang agar dapat memberikan batasan dan koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dan bagaimana tujuan itu dicapai. Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemanfaatan pembangunan itu sendiri bagi masyarakat. Sehingga, sudah selayaknya masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan dari perencanaannya hingga pemanfaatan dari hasil pembangunan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pertisipasi masyarakat memiliki kaitan yang erat dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain didukung oleh berbagai faktor, pembangunan yang terencana ternyata dapat dihambat oleh kendala-kendala yang turut muncul.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PARIWISATA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Rasmalasani, Kiki]]>;
<![CDATA[Mursak, Mursak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 9 No 1 (2018): Edisi Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Administrasita ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6.867 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengelolaan Pariwisata serta factor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap informan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove Tongke-tongke belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya struktur pengelola sehingga masih terkotak-kotak, baik yang dilakukan oleh KPSDA-ACI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihak-pihak tersebut memiliki program masing-masing. Selain itu, untuk pengembangannya, hutan mangrove memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan meskipun tidak dapat terlepas dari factor penghambat seperti pengelolaan yang belum terstuktur dengan jelas, manajemen yang belum efektif, perlunya perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, mesjid, toilet dll. Agar pengelolaan wisata dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan komunikasi antara pemda dan masyarakat dalam pemberlakuan perda. Selain itu, pihak dinas terkait diharapkan dapat bekerjasama dalam mengakomodir perencanaan yang akan dilaksanakan kedepan setelah pengelola kawasan wisata sudah jelas.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Muhammadiyah dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Syamsuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 13, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi Sepuluh Nopember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j24433527.v13i1.6648
<![CDATA[This study aims to analyze the role of the Muhammadiyah Institute in disaster mitigation in Sinjai region. As a large organization in Sinjai, Muhammadiyah serves as the government’s partner in promoting disaster preparedness to the public via institutions that were founded on the level of Regional Leadership and the level of business charity. This research uses descriptive analysis with qualitative methods. The respondents were Muhammadiyah Regional Leaders, Muhammadiyah Disaster Management Institutions, and Muhammadiyah cadres in the Sinjai region. The results of this study indicated that the institution, since the Regional Leadership of Muhammadiyah Sinjai founded it, had not had a work program. Thus, the agency has not yet significantly contributed to disaster mitigation. All cadres who exist in the structure of the institution are cadres in various other organizations that can be resources in achieving organizational goals]]>
<![CDATA[HUBUNGAN PERENCANAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.73
<![CDATA[Sebuah pembangunan yang dilaksanakan perlu dipersiapkan dengan matang.Hal ini disebabkan karena pembangunan merupakan hal yang sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan yang dilaksanakan sudah selayaknya memiliki perencanaan yang matang agar dapat memberikan batasan dan koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dan bagaimana tujuan itu dicapai. Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemanfaatan pembangunan itu sendiri bagi masyarakat. Sehingga, sudah selayaknya masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan dari perencanaannya hingga pemanfaatan dari hasil pembangunan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara perencanaan dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pertisipasi masyarakat memiliki kaitan yang erat dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain didukung oleh berbagai faktor, pembangunan yang terencana ternyata dapat dihambat oleh kendala-kendala yang turut muncul.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Jusniaty]]>;
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 2 (2018): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i2.106
<![CDATA[Penelitian tentang pengelolaan modal sosial masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan/strategi penelitian, yang berarti bahwa dalam penelitian mengintegrasikan pendapat dan kondisi masyarakat desa yang berkaitan dengan keberadaan modal sosial, serta memahami dan mengidentifikasi mekanisme penyusunan kebijakan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai. Dalam kurun waktu tersebut, empat komponen modal sosial yaitu saling percaya (mutual trust), jejaring sosial, norma sosial, dan institusi lokal dijadikan sebagai indikator utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi difokuskan pada teknik indepth interview, pengamatan mendalam terhadap aktivitasaktivitas terkait masalah penelitian. Dari hasil penelitian tentang pengelolaan modal sosial masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah desa di kabupaten sinjai menunjukkan bahwa dalam melakukan perumusan kebijakan di desa bukan hanya di butuhkan dukungan finansial dan sumber daya manusia saja tetapi juga modal sosial yang wujudnya tidak kasat mata,hanya dapat di pahami dan di mengerti melalui interaksi sosial. Kehidupan sosial masyarakat saling menjaga dan melindungi, sama-sama memberi dan menerimatanggung jawab agar dapat mencapai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>;
<![CDATA[Mursak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 2 (2018): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.107
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan sejauh mana pembangunan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya. Pembangunan kapasitas merupakan hal yang signifikan dalam konteks pemerintah desa saat ini, seiring dengan perubahan pengaturan tentang desa melalui regulasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya UU ini merupakan suatu momentum bagi desa untuk menata pemerintahannya dengan segala potensi lokal yang dimilikinya. Dengan prinsip rekognisi (pengakuan) dan subsisiaritas, UU desa mengisyaratkan bahwa keberadaan pemerintahan desa mestinya harus steril dari intervensi yang terlalu banyak dari pemerintahan supra desa (pemerintah pusat, propinsi, dan daerah). Kondisi ini membutuhkan kapasitas yang kuat dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode seperti ini lebih dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisa deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penguatan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan desa berjalan kurang maksimal. Implemntasi undang-undang desa ternyata tidak mampu menumbuhkan semangat kegotongroyongan dan program yang diselenggarakan di tingkat desa kurang disesuaikan dengan potensi desa. Selain itu, muncul indikasi kesenjangan antara pemerintah desa dan pemerintah diatasnya dalam pengelolaan pembangunan desa.]]>
<![CDATA[SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 10 No. 1 (2019): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v10i1.157
<![CDATA[Penelitian tentang sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai ini berisi tentang paparan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai yang di tinjau dari dua aspek yaitu komunikasi dan koordinasi pasca penggabungannya dalam satu dinas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan tehnik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Hasil daripenelitian ini dapat disimpulkan bahwa sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan komunikasi dan koordinasi antara kedua bidang ini sudah terjalin dengan baik dalam menjalankan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu alat komunikasi yang belum memadai dan perlunya peningkatan kapasitas SDM dala mununjang tupoksinya.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PARIWISATA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Mursak Mursak]]>;
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.217
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengelolaan Pariwisata serta factor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove Tongke-tongke belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya struktur pengelola sehingga masih terkotak-kotak, baik yang dilakukan oleh KPSDA-ACI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihak-pihak tersebut memiliki program masing-masing. Selain itu, untuk pengembangannya, hutan mangrove memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan meskipun tidak dapat terlepas dari factor penghambat seperti pengelolaan yang belum terstuktur dengan jelas, manajemen yang belum efektif, perlunya perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, mesjid, toilet dll. Agar pengelolaan wisata dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan komunikasi antara pemda dan masyarakat dalam pemberlakuan perda. Selain itu, pihak dinas terkait diharapkan dapat bekerjasama dalam mengakomodir perencanaan yang akan dilaksanakan kedepan setelah pengelola kawasan wisata sudah jelas.]]>
<![CDATA[SINERGITAS PEMERINTAH DESA SALOHE DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN BUMDESA DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 11 NOMOR 2, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1358.152 KB)
|
DOI: 10.47030/aq.v11i2.96
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui sinergitas Pemerintah Desa Salohe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sinjai. Keberadaan Badan usaha milik Desa diharapkan dapat mendukung munculnya demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa secara berkelanjutan sehingga partisipasi masyarakat juga bertambah. Selain itu, pemerintah desa diharapkan mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan Badan Usaha Milik Desa sehingga dapat membangun perekonomian daerah guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Pemerintah Desa Salohe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Salohe juga bersinergi dengan Pendamping Desa untuk memfasilitasi pembentukan hingga berjalannya Badan Usaha Milik Desa dengan menjalin komunikasi langsung maupun tidak langsung.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM SERAGAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Syamsuddin Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Hermansyah Hermansyah]]>;
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>
<![CDATA[ Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 12 NOMOR 1, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.969 KB)
|
DOI: 10.47030/aq.v12i1.121
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program seragam sekolah gratis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama. Temuan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Program Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Sinjai bahwa implementasi program seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai berpedoman pada Perda Nomor 07 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah kepada peserta didik baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pelaksanaan bantuan seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai berlaku pada kelas 1 Sekolah Dasar dan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama pada saat awal tahun ajaran baru. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengadaan sergam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai yaitu adanya sekolah-sekolah yang masih mengalami keterlambatan pendaftaran peserta didik sehingga data-data yang diperlukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, faktor pendukung dalam pengimplementasian seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai yaitu dari pihak sekolah telah memberikan data-data lengkap ke Dinas Pendidikan sehingga mudah dianalisis oleh pihak yang bersangkutan. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu adanya sosialisasi sehingga para pihak penyelenggara dan penerima mudah memahami yang menjadi persyaratan atau aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam hal Dinas Pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang program seragam sekolah gratis ini kepada seluruh lapisan masyarakat karena dengan adanya program seragam sekolah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sinjai melalui Dinas Pendidikan setidaknya masyarakat sangat terbantu dengan mendapatkan seragam sekolah yang diberikan oleh pemerintah.]]>
