cover
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 4 Juli 2024" : 13 Documents clear
TINJAUAN FATWA DSN NO.8/DSN-MUI/2000 TERHADAP KESESUAIAN KONTRAK PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH Muazzami, Al; Ines Prasheila Kusmastuti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50306

Abstract

Abstrak Musyarakah menjadi bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Faktanya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dengan aturan hukum yang mendasarinya khususnya Fatwa DSN. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut problematika kontrak musyarakah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Klausul yang tidak sesuai diantaranya penyertaan modal hanya dari salah satu pihak, penetapan nominal penyertaan bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal kontrak, tidak adanya klausul pihak yang menanggung kerugian dalam kontrak, dan kewajiban menjalankan usaha hanya dilakukan oleh Nasabah. Oleh sebab itu kontrak pembiayan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dan PT. Y belum sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Solusi yang diperlukan yaitu pihak perbankan syariah diharapkan untuk membuat kontrak pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/2000 sehingga pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi pihak nasabah diharapkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kontrak pembiayaan yang akan diterima guna memastikan kontrak yang dibuat sesuai dengan sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Kontrak, Musyarakah, Pembiayaan.   Abstract Musyarakah is part of the financing products in sharia banking. In fact, there are still discrepancies found between contracts and the underlying legal regulations, especially the DSN Fatwa. This research will further analyze the problems of musyarakah contracts and their suitability with the DSN Fatwa. The type of research used is normative research with descriptive analysis. The research results show that there is a discrepancy in the musyarakah contract financing contract No. 8 with DSN MUI Fatwa No.8/DSN-MUI/2000 concerning Musyarakah Financing. Clauses that are not appropriate include capital participation from only one party, determining the nominal profit sharing participation that has been determined at the beginning of the contract, there is no clause on the party bearing losses in the contract, and the obligation to run the business is only carried out by the customer. The solution required is that sharia banking parties are expected to make musyarakah financing contracts in accordance with DSN Fatwa No. 8/DSN-MUI/2000 so that financing is carried out in accordance with sharia principles. Meanwhile, consumers are expected to first check the financing contract they will receive to ensure that the contract is made in accordance with DSN MUI Fatwa No.8/DSN-MUI/2000 concerning Musyarakah Financing. Keywords: MUI DSN Fatwa, Contracts, Musyarakah, Financing.
PROBLEMATIKA BEREKONOMI UNTUK HIDUP LAYAK PERSPEKTIF ISLAM Muhammad Rahman Almunawir; Misbahuddin; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50342

Abstract

Abstrak Perekonomian merupakan sebuah hal yang fundamental dalam kehidupan umat manusia. Dengan perekonomian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), keadilan, kenabian, khilafah dan hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha serta keadilan sosial. Dalam pondasi ekonomi Islam pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi aspek kehidupan yang layak bagi masyarakat. Karena kehidupan yang layak bukan hanya tanggung jawab individu tetapi peran negara juga menjadi penentu dalam mewujudkan kehidupan yang layak. Kata Kunci: Problematika, Berekonomi, Hidup Layak, Islam   Abstrac The economy is a fundamental thing in human life. With the economy, humans can fulfill their living needs and social interests. Islamic economic principles are based on five universal values ​​which include monotheism (faith), justice, prophethood, caliphate and results. From these five universal values, three derivative principles were built, namely multi-kind ownership, freedom of action or business and social justice. In the foundation of Islamic economics, the government has an important role in creating social welfare. The caliphate principle explains the role of humans as representatives of God. Therefore, every action carried out by humans has consequences that will be obtained. The government should pay more attention to aspects of a decent life for society. Because a decent life is not only the responsibility of the individual but the role of the state is also a determinant in realizing a decent life. Keywords: Problems, Economics, Decent Life, Islam  
ANALISIS HUKUM ASURANSI SYARIAH DENGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL Darmawan, Ade
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50835

Abstract

Abstrak Penelitian ini diberikan judul yaitu “Analisis Hukum Asuransi Syariah dengan Hukum Asuransi Syaraiah”. Problem ini merupakan pokok inti yang dikaji mengenai perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional yang dinalisis dalam berkaitan erat dengan aturan hukumnya serta juga yang dikaji yaitu mengenai keunggulan dari Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional itu sendiri sehingga penelitian ini merupakan Penelitian hukum yuridis atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di Masyarakat yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai literatur data-data denga napa yang terjadi di lingkungan Masyarakat dengan dengan secara kenyataan yang terjadi dengan proses studi Pustaka dan pendapat hukum atau ahli hukkum pada umumnya atau yang seharusnya. Dengan metode pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan sehingga dapat di Tarik suatu kesimpulan mengenai perbedaan sertab keunggulan dari Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dan agar Masyarakat dapat mengetahui hal-hal seputar Asuransi dalam hukum. Kata Kunci: Asuransi, Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional Abstract This research is entitled "Analysis of Sharia Insurance Law with Sharia Insurance Law". This problem is the main point studied regarding the differences between Sharia Insurance and Conventional Insurance which are analyzed in close relation to the legal rules and also studied regarding the advantages of Sharia Insurance and Conventional Insurance itself so that this research is a juridical legal research or legal research that describes the results of research on the laws that apply in society, namely by collecting various literature data with what happens in the community environment with the reality that occurs with the process of literature study and legal opinions or legal experts in general or what should be. With the statue approach method or statutory approach so that a conclusion can be drawn regarding the differences and advantages of Sharia Insurance with Conventional Insurance and so that the public can know things about Insurance in law. Keywords: Insurance, Sharia Insurance, Conventional Insurance

Page 2 of 2 | Total Record : 13