cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
WIDYA HANDINI
Contact Email
widyahandini@stisipolp12.ac.id
Phone
+6285839665892
Journal Mail Official
journal@stisipolp12.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.16, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12
ISSN : 27468372     EISSN : 27468372     DOI : https://doi.org/10.47995/jian.v3i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Studia Administrasi is a peer-review journal published by Department of Public Administration STISIPOL Pahlawan 12, Bangka Belitung. We welcome all contributions on the following topics: Governance, Public organization, Public policy, Public service, Management, Bureaucratic ethics, Administrative / governance law, Management of Regional Owned Enterprises / State Owned Enterprises, Management of State Apparatus Resources.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI" : 5 Documents clear
PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN Holipah, Holipah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.104

Abstract

This studies audit modified into carried out to find out the general safety, manage, and conservation efforts that had been carried out to provide criminal guarantees, preserve sustainability, and increase the outcomes of the participatory trends that have been set up via PNPM and facilitated thru the guarantees). The trouble confronted thru BKAD is that it is a sustainable arrears from the SPP group in Banyuasin. This studies takes up the issue via the use of investigating the location of BKAD in defensive, coping with, and keeping the consequences of the implementation of PNPM in Banyuasin. The qualitative qualitative technique have become selected to study the trouble this is being investigated. The research statistics had been amassed through in-intensity interviews, observations, and documentation. The self-discipline of informants was done with the aid of way of purposive sampling and snowball sampling. Records is verified via regular participation, declaration, member checking, and triangulation. The information had been analyzed qualitatively, which consisted of facts collection, facts reduction, data presentation, and statistics verification. The research findings cowl three problems. First, BKAD takes safeguards aimed at inventorying SPP assets and properties through discussions. 2nd, BKAD carries out a manage software by using manner of restructuring consumer loans, taking element with all the corporations worried in PNPM. 0.33, the conservation efforts completed with the aid of using BKAD have resulted in sustainable SPP.
Pengawasan dan Hubungan dengan Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku Gustia, Gustia; Sahetapy, Petronela; Rahanra, Ivonni
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.105

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Pengambilan data primer dilakukan melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang terlibat secara langsung berkaitan dengan penelitian tentang Pengawasan Dan Hubungannya Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koofisien korelasi antara kedua variabel pokok dalam penelitian ini sebesar 0,48 dan berada pada posisi sedang. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau tidaknya, maka perlu dilakukan pengujian dengan membandingkannya dengan nilai r- Product Moment pada taraf signifikan 0.5 % (tingkat kepercayaan 95 %). Hasilnya adalah sebesar 0.266.s. Dengan demikian hasilnya menunjukkan bahwa t-tabel lebih besar dari nilai r-tabel (0,48 > 0.226), maka dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, maka semakin meningkat pula efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Sebaliknya apabila pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tidak dilaksanakan dengan baik, maka efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku semakin menurun. Demikian hipotesis yang mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku diterima daya keberlakuannya.
AF POSITIVISME LOGIS: POSITIVISME LOGIS Fikri, Ady; Waspodo, Waspodo; Alfitri, Alfitri; Sriati, Sriati
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.203

Abstract

Positivisme merupakan aliran filsafat yang dipelopori oleh Filosof Perancis yang bernama Auguste Comte Positivisme hanya mempercayai fakta yang dapat diregistrasi secara inderawi yang dijadikan objek ilmu pengetahuan. Fakta tersebut dapat ditinjau dan diuji dan setelah itu barulah kemudian dijadikan landasan pengetahuan Positiviseme Logis dikaitkan dengan pandangan mengenai ilmu pengetahuan yang memiliki 2 tradisi filsafat yaitu Emirisme-Positivisme Empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengalaman indrawimerupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Pandangan ini sama dengan positivisme yang menekankan aspek kebebasan manusia untuk memperlakukan apa yang diindrainya sebagai kenyataan dan sumber satu-satunya dari pengetahuan ilmiah. Logika adalah bahasa formal yang dapat digunakan untuk menjelaskan kenyataan menurut model-model matematis sehingga menjadi pengetahuan yang jelas, pasti, dan benar. Kendati positivisme logis mengintegrasikan empirisme positivisme dan logika, aliran positivisme logis tidak bisa dipahami sebagai salah satu dari tiga pandangan
MM DEKOLONISASI: Dekolonisasi Imam, Maidi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.204

Abstract

Gerakan Dekolonisasi merupakan gerakan bangsa- bangsa yang terjajah terkhususnya anak bangsa yang berada di kawasan benua Asia dan Afrika.Secara politis Dekolonisasi dibidang politik dimulai setelah perang dunia II berakhir dimana Negara Jepang dan Jerman kalah dalam peperangan terasebut muncullah semangat untuk merdeka, atau melepaskan diri dari negara yang menguasainya. India melepaskan diri dari Inggeris, Indonesia melepaskan diri penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang, dan hampir semua negara di Asia Tenggara terjadi Dekolonisasi. Dekolonisasi merupakan proses panjang dari suatu bangsa yang ingin merdeka, jauh sebelum lahirnya para proklamator Seperti Soekarno dan M. Hatta gelombang Dekolonisasi sudah berjalan. Seperti perang Diponegoro, di Jawa Tengah, perlawanan Tuanku Imam Bonjol Sumatera Barat dan Para Pejuang Di Aceh, Maluku. Lonceng kemerdekaan jauh sudah berbunyai sebelum masa politik etis. Politik etis muncul setelah pemerintah Belanda mengadakan kegiatan tanam paksa terhadap Bangsa Indonesia, karena kas Negara Belanda bangkrut disebabkan peperangan di Eropa yang dipicu oleh Belgia yang ingin Merdeka dari Belanda. Dampak dari politk Etis inilah bangsa Belanda memberi kesempatan kepada anak-anak Pribumi untuk dapat mengikuti pendidikan formal Belanda, dengan tujuan agar dapat membantu Pemerintahan kolonial didalam menjalankan tugas-tugas administrasi atau pelayanan publik dan Menjadi BIROKRAT dipemerintahan kolonial Belanda. Namun output dari politik etis itu berkembang tidak sesuai dengan cita-cita Pemerintah kolonial, bahkan kontra produktif, yang melahirkan para pemikir Dekolonisasi yang menyuarakan kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa Indonesia atau Hindia Belanda, dengan membuat partai dan perserikatan, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, Keinginan kuat dari negara-negara yang terjajah Untuk merdeka mendapat momen yang tepat ketika perang Asia Pasifik dimana Bangsa Jepang melawan sekutu dan membutuhkan bantuan relawan tentara cadangan, tenaga dari bangsa Indonesia, bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk memenangkan perang ASIA PASIFIK dengan iming-iming dan berjanji akan memberikan kemerdekaan setelah Perang Asia Timur Raya berakhir. Dekolonisasi tidak terbatas pada politik saja namun dekolonisasi meliputi, Dekolononisasi Agama, Bahasa, Budaya, Ilmu Pengetahuan, Filsafat, hampir semua aspek kehidupan dunia ini terjajag oleh bangsa Eropa, Utamanya Inggris yang menganggap bahwa merkalah yang paling tinggi dan Evolusi Agama dan peradaban, yang menyebabkan muncul gerakan dekolonisasi dalam semua aspek kehidupan.
IS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MERESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KOTA PALEMBANG: Restrukturisasi Organisasi Syarif, Imran
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.208

Abstract

Penataan organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan berupa adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi restrukturisasi di dalam dunia struktur dan tatanan birokrasi di kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, pemerintah kota Palembang tidak mengalami perubahan struktur organisasi secara signifikan, akan tetapi hanya merubah di bidang secretariat yang sebelumnya belum memiliki tugas dan fungsi secara jelas dan teraarah. Selain itu, restrukturasi di kota Palembang, terjadi pada perubahan nama dinas, dan lebih mengitegrasikan kepada satu dinas. Oleh karena itu, implementasi PP. No. 18 tahun 2016, implementasi terhadap perampingan struktur pada bidang OPD, pada kenyataan tidak memiliki perubahan yang signifikan. Justru, pemerintah kota Palembang hanya merubah nama dinas daerah kota saja. Disamping itu, upaya pemerintah melalui restrukturisasi OPD, bertujuan dalam mewujudkan sebuah birokrasi “miskin struktur, kaya fungsi”. Hal ini sesuai dengan paradigma rasionalisme kritis dalam mewujudkan sebuah tatanan birokrasi yang ramping, mini namun dihuni oleh tingkat efektifitas dan profesionalisme yang tinggi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Vol 6 No 2 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Studia Administrasi Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Studia Administrasi Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Studia Administrasi Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Studia Adminstrasi Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Studia Administrasi Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Studia Administrasi Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Studia Administrasi Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Studia Administrasi More Issue