cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sonny
Contact Email
sonny.majid@gmail.com
Phone
+6281380838797
Journal Mail Official
jurnalrenaissance@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tebet Barat VIII No. 10 Tebet Jakarta Selatan, 12810, Indonesia.
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Renaissance
Published by Prima Center Indonesia
ISSN : 26210746     EISSN : 2527564X     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Renaissance adalah jurnal ilmiah nasional yang mempublikasikan hasil-hasil riset dari para akademisi, peneliti, lembaga riset dan masyarakat umum pada empat bidang yaitu ekonomi, politik, sosial dan hukum. Jurnal Renaissance lahir dari kesadaran kritis untuk mendorong peningkatan dan pengembangan riset ilmu pengetahuan di Indonesia. Jurnal Renaissance diterbitkan oleh Prima Center Indonesia, sebuah lembaga kajian, pengembangan dan penelitian dan himpunan profesi dari para peneliti dan akademisi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 93 Documents
 1   2   3   4   5 
Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan Syamsu Rizal
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 6 Nomor 02, Agustus 2021
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v6i2.148

Abstract

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan di suatu wilayah, lazimnya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan program PNPM Mandiri, mengetahui kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program, serta mengetahui dan mengevaluasi kriteria kebijakan, upaya pelaksanaan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kriteria kebijakan program, kendala dan hambatan serta upaya pelaksanaan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak. Berdasarkan hasil pembahasan dan observasi lapangan, maka temuan penelitian dengan menggunakan teori 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dapat disimpulkan bahwa ketepatan program PNPM Mandiri ini sangat membantu masyarakat miskin di wilayah, dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat miskin yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tetap. Dari hasil tiap hari memberikan hasil/ insentif kepada mereka digunakan untuk pengembangan dan kebutuhaan mereka sendiri.Kata Kunci : PNPM Mandiri; Kesejahteraan Masyarakat
EVALUASI KEBIJAKAN E-KTP DALAM MEWUJUDKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PELA MAMPANG KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Ida Fitriani
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 2 Nomor 01, Mei 2017
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v2i01.39

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian sebanyak 26 orang ditentukan dengan purposive sampling. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sementara pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan metode analisis triangulasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pelaksanaan implementasi kebijakan e-KTP yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan adalah sebuah jaminan akan efektifitas dalam tertibnya data pribadi masyarakat dalam memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk dan membutuhkan strategi dan antisipasi yang maksimal dalam menghadapi pemohon yang meningkat. Evaluasi kebijakan e-KTP telah terlaksana dengan baik dari segi hasil, biaya dan waktu. Hasil yang dikemukakan oleh para informan telah menunjukkan perbaikan dan peningkatan. Meskpiun masih terdapat kekeliruan data seperti alamat, tahun lahir, namun hal tersebut dapat ditanggulagi dengan melakukan penerbitan e-KTP yang telah direvisi oleh instansi terkait dalam hal ini adalah Kelurahan Pela Mampang. Dalam segi pembiayaan, informan mengaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan adalah wewenang pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, dari ketepatan waktu, pembuatan dan pelayanan e-KTP perlu mendapatkan perhatian khusus.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Mutu Pelayanan
BACK MATTER JURNAL RENAISSANCE 5 (02) 2020 Back Matter
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 5 Nomor 02, Agustus 2020
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v5i2.123

Abstract

BACK MATTER JURNAL RENAISSANCE 5 (02) 2020
FRONT MATTER JURNAL RENAISSANCE 3 (2) 2018 Front Matter
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 3 Nomor 02, Agustus 2018
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v3i2.87

Abstract

FRONT MATTER JURNAL RENAISSANCE 3 (2) 2018
BACK MATTER JURNAL RENAISSANCE 5 (01) 2020 Back Matter
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 5 Nomor 01, Mei 2020
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v5i1.113

Abstract

BACK MATTER JURNAL RENAISSANCE 5 (01) 2020
GARUT ERA KEPEMIMPINAN BUPATI R.A.A. SOERIA KERTALEGAWA (1915-1929) Maman Darmansyah
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 3 Nomor 02, Agustus 2018
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v3i2.76

Abstract

Garut merupkan nama pengganti dari Kabupaten Limbangan, dan berdiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda atas usul bupati Aria Wira Tanu Datar VIII. R.A.A. Soeria Kertalegawa merupakan bupati kedua Kabupaten Garut setelah Aria Wira Tanu Datar VIII. Pada masa kepemimpinannya, Garut mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama dalam bidang pariwisata, akan tetapi disisi lain Garut juga mengalami keterpurukan, khususnya dalam bidang politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang berdirinya Kabupaten Garut pada tahun 1913 dan merekonstruksi kondisi Garut pada masa pemerintahan R.A.A. Soeria Kertalegawa pada tahun 1915 sampai tahun 1929. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah (MPS) melalui tahapan Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi, dengan pendekatan multidimensional; politik, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Berdasarkan hasil penelitian, Garut sebelumnya adalah kabupaten Limbangan yang berdiri pada 1 Juli 1913, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 60 tertanggal 7 Mei 1913. Kota Garut pada saat itu meliputi tiga desa, yaitu Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Magarwati. Sedangkan Kabupaten Garut meliputi distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk. R.A.A. Soeria Kertalegawa adalah bupati kedua Garut yang memerintah dari tahun 1915 sampai dengan tahun 1929. Pada masa pemerintahannya, Garut mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata, akan tetapi juga mengalami kekacauan politik yang diakibatkan oleh munculnya radikalisme bangsa pribumi seperti peristiwa Cimareme (yang dirasa sangat pahit bagi rakyat dan pemerintah). Begitupun dalam bidang ekonomi yang diakibatkan oleh kemarau panjang dan krisis global akibat Perang Dunia I. Masyarakat Garut terdiri dari penduduk pribumi, eropa dan timur jauh. Penduduk pribumi digolongkan menjadi dua golongan besar dalam stratifikasi sosial, yaitu bangsawan dan rakyat jelata. Sebagian besar mereka beragama Islam yang dalam pengkajiannya sangat dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda, hanya ajaran yang bersifat ukhrowi saja. Apabila ada Ajengan (Kyai/ Ulama) yang melanggar ketentuan maka mereka mendapatkan hukuman dari pemerintah pribumi itu sendiri atas persetujuan pemerintah pusat.Kata Kunci : Garut;  Kepemimpinan Bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915-1929)
DEGRADASI KEWENANGAN LEGISLASI BADAN LEGISLASI DPR RI PASCA REVISI UU NO 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD Heriyono Tardjono
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 1 Nomor 01, Mei 2016
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v1i01.9

Abstract

Badan Legislasi DPR RI memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPR RI. Hampir bisa dikatakan bahwa law centre atau pusat hukum dari DPR RI adalah Badan Legislasi DPR RI. Salah satu tugas Badan Legislasi DPR RI adalah “menyiapkan RUU usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan”. Dengan tugas tersebut maka keberadaan Badan Legislasi sangatlah berperan membantu tugas DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi. Perubahan ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2009 menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 membawa perubahan terhadap pengaturan mengani kewenangan dalam mengusulkan Rancangan Undang-undang. Pada norma pengatuan dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2009 pengajuan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR RI bisa diajukan oleh : Anggota DPR RI; Gabungan Anggota DPR RI; Komisi; Badan Legislasi. Sementara itu dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2009, pengajuan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR hanya bisa diajukan oleh; Anggota DPR RI; Gabungan Anggota DPR RI; dan Komisi. Hal tersebut menunjukan adanya penurunan atau degradasi kewenangan yang dimiliki oleh Badan Legislasi, yang semula memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU), dalam norma di Undang-undang No. 17 Tahun 2014 kewenangan tersebut dihapuskan atau dihilangkan.Kata kunci : kewenangan Badan Legislasi DPR; fungsi Badan Legislasi; Badan Legislasi
PERAN ORMAS ISLAM DALAM MENJAGA STABILITAS POLITIK SOSIAL BUDAYA INDONESIA PASCA PEMILU 2019 (KAJIAN PUSTAKA PADA ORGANISASI ISLAM TERBESAR NU DAN MUHAMMADIYAH) Septian Arif Budiman; Mulyer Mananda Setyahadi
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 4 Nomor 02, Agustus 2019
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.3370840

Abstract

This study aims to find out empirically the role of two large organizations namely Nahdhalatul Ulama and Muhammadiyah in maintaining the socio-cultural repertoire in Indonesia after the 2019 ELECTION, this study uses qualitative methods with a literature review approach and various sources related to research, but the result is several meetings the leaders of political parties and national figures and Muslims led by the two organizations, this proves the role and khittah in maintaining unity as a form of characteristic of Indonesian society is still well implemented by the two largest Islamic organizations in Indonesia.
PERAN CAMAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG Suhanda .
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 2 Nomor 02, Agustus 2017
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v2i2.54

Abstract

The purpose of this study is to identify and explai about role and effort of theHead of  District by the implementing of Remodelling the House Unihabitable in the Tajur and Paninggilan Disrict area of Tangerang City. The theory used are government organization, the concept of society development, leadership  concept and the role of concept. The research method used descriptve qualitative method by using observation and interview techniques. Results of this reseacrh knowed by successfull of the Head of Ciledug District with the capacity of its ability to provide guidance, assigement and coordination to the implementing of Remodelling of Housing Uninhabitable in the Tajur and Paninggilan Village as the scope of activities of the human development, and establish institution that could including the active partisipation of the Village together with RW and RT, and Society of Self-Reliance Agency (BKM) in each Village and with the whole society has shown the Head-District role as a policy, as a tools of communication, and as a strategy. These three roles are performed with the principle of solidarity, openess, deliberation and participation, so it can get problem solving through socialization to provide an explanation for the problem of complaints from the local society on priority beneficiaries, as well as budget constraints Tangerang Government delegated as an authority in its implementation to the Ciledug Head of District.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat Adibah Amintasria Lasahido
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 6 Nomor 02, Agustus 2021
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v6i2.153

Abstract

Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegahdini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara terstruktur terhadap informan di lapangan. Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposive dengan teknik snowball. Kemudian dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian berdasarkan hasil analisa peran Satpol PP Kota Depok dengan indicator dari dimensi kajian teoritis masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan darimasyarakat. Namun berdasarkan hasil analisis ASOCA, Satpol PP Kota Depok telah melaksanakan berbagai upaya internal maupun eksternal dengan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia terutama dalam rangka kegiatan sosialisai peraturan daerah, pembinaan, penyuluhan, dan penertiban di lapangan.Kata Kunci: Peran Satpol PP, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Page 3 of 10 | Total Record : 93

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Renaissance Volume 6 Nomor 02, Agustus 2021 Jurnal Renaissance Volume 6 Nomor 01, Mei 2021 Jurnal Renaissance Volume 5 Nomor 02, Agustus 2020 Jurnal Renaissance Volume 5 Nomor 01, Mei 2020 Jurnal Renaissance Volume 4 Nomor 02, Agustus 2019 Jurnal Renaissance Volume 4 Nomor 01, Mei 2019 Jurnal Renaissance Volume 3 Nomor 02, Agustus 2018 Jurnal Renaissance Volume 3 Nomor 01, Mei 2018 Jurnal Renaissance Volume 2 Nomor 02, Agustus 2017 Jurnal Renaissance Volume 2 Nomor 01, Mei 2017 Jurnal Renaissance Volume 1 Nomor 02, Agustus 2016 Jurnal Renaissance Volume 1 Nomor 01, Mei 2016 More Issue