cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 26543982     EISSN : 27228797     DOI : https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/index
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 9 NOMOR 1 2025" : 5 Documents clear
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE SEBAGAI SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI Aini, Nur; Farafishah, Nailah; Rizkiah, Nurfatiha
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 1 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The abuse of authority by public officials in addressing online gambling reveals weaknesses in the integrity and accountability system of state apparatus. The Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi), which is normatively authorized to block gambling websites, was instead involved in practices protecting illegal sites in exchange for certain benefits. This study aims to analyze the forms of such abuse of authority and to demonstrate that the conduct of public officials in this case fulfills the elements of bribery in office as regulated under the Anti-Corruption Law, which are not reflected in the application of the Electronic Information and Transactions Law. This research employs normative legal research using a statutory approach to comprehensively examine the provisions of Article 12 letter (a), as well as a conceptual approach to assess the qualification of receiving gifts or promises due to official position as an offense of office under corruption law. The findings indicate that the actions of public officials who allowed certain online gambling sites to continue operating while receiving financial benefits satisfy the elements of Article 12 letter (a) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The conclusion emphasizes that the conduct of Komdigi officials should not be regarded as a technical violation of the EIT Law, but rather as a corruption offense characterized by abuse of authority based on official position, thereby placing it within the corruption law regime as the basis for public officials’ criminal liability.
KEKOSONGAN SUBJEK HUKUM DALAM SENGKETA HASIL PILKADA CALON TUNGGAL: URGENSI KONSTITUSIONAL LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN Adnan, Muhammad; Syafe'i, Rizki Maulana; Azis, Ikhsan Fatkhul
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 1 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena meningkatnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia menghadirkan tantangan baru terhadap konsolidasi demokrasi dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Persoalan mendasar timbul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada, terutama terkait legalitas suara kotak kosong dan pihak yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum lembaga pemantau pemilu dalam sengketa hasil Pilkada calon tunggal serta mengevaluasi efektivitas perannya dalam menjaga integritas pemilu dan menjamin representasi suara rakyat yang memilih “tidak setuju”. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang, peraturan pelaksana, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kedudukan hukum lembaga pemantau pemilu sebagai pihak pemohon dalam sengketa hasil Pilkada, meskipun perannya vital dalam menjamin keadilan elektoral dan transparansi proses demokrasi. Namun, melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, lembaga pemantau mulai diberikan legitimasi hukum untuk mengajukan permohonan sengketa dalam Pilkada dengan calon tunggal. Ketentuan ini merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Sehingga, diperlukan reformulasi regulasi dalam Undang-Undang Pilkada agar keberadaan lembaga pemantau bersifat imperatif, terstruktur, dan berkelanjutan, guna mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas, adil, partisipatif, serta mencerminkan nilai-nilai demokrasi berkeadaban.
ANALISIS PENERAPAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI ANGGOTA MILITER DI INDONESIA Satria Fajar Kuswanto; Anwar, Choirul; Rhamadhani, Novia Dwi; Putri, Rizha Claudilla
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 1 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi yang memperluas interaksi sosial dan mobilitas antarnegara. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang komprehensif guna menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dan prinsip hukum internasional dalam pengaturan hukum bidang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan dinamika perkawinan campuran bagi anggota militer dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, serta mengkaji pergeseran paradigma pengaturannya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan bagi anggota TNI, khususnya terhadap pasangan WNA, tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga disiplin, loyalitas, serta kerahasiaan militer yang berkaitan langsung dengan keamanan negara. Namun, pembatasan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional prajurit untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan pertentangan norma antara hak individu dan kepentingan institusional militer. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi dualisme norma hukum antara hukum perdata dan hukum militer yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara hukum nasional, hukum militer, dan prinsip HPI guna mewujudkan kepastian hukum yang adil sekaligus menjaga stabilitas dan integritas pertahanan negara.
REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI Rahman, Abd; Muhammad Fikri; Haura Mudya Maysha
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 1 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28C dan 28H UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, tata kelola kelembagaan, serta efektivitas pelaksanaan MBG dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional atas pangan bergizi dan pendidikan yang setara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, serta kebijakan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi permasalahan struktural berupa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, belum adanya standar dapur nasional, serta lemahnya sistem pengawasan dan integrasi data lintas sektor. Kondisi tersebut menimbulkan risiko terhadap efektivitas kebijakan dan kesetaraan mutu gizi antardaerah. Temuan utama penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Pemerintah tentang MBG sebagai dasar hukum nasional, standarisasi dapur bergizi berbasis prinsip nutrition equity, serta penerapan Sistem Satu Data MBG Nasional guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi lintas lembaga. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model tata kelola kolaboratif berbasis rights-based approach yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai hak konstitusional, bukan sekadar kebijakan sosial. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi instrumen intervensi gizi, tetapi juga pilar hukum dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
TINJAUAN HUKUM PEMILU TERHADAP MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA DPR DI INDONESIA Sihombing, Desi Natalia
Legislatif VOLUME 9 NOMOR 1 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes legal issues in legislative elections in Indonesia by highlighting three main interrelated issues, namely the crisis of meritocracy in political recruitment, high political costs, and the application of electoral thresholds. From a constitutional law perspective, elections are a constitutional instrument for realizing people's sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, this study shows that the implementation of election regulations does not fully reflect the fundamental principles of honest, fair, open elections that provide equal opportunities as emphasized in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Using a normative legal approach with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach, this study evaluates the relationship between electoral regulation design and the political behavior of actors. The analysis shows that the mechanism for recruiting legislative candidates still relies on personal loyalty and financial capacity, which contradicts the principles of meritocracy and justice in electoral law. High-cost politics also narrows political access for non-elite groups, weakens election integrity, and creates dependence on external funding. Meanwhile, the 4% electoral threshold, which aims to simplify the party system, has implications for reduced political representation and the emergence of tensions between political system efficiency and the protection of citizens' political rights. This study concludes that the combination of these three factors has shaped a procedural democracy that lacks the substance of representative democracy. These findings contribute theoretically through the integration of legal and electoral policy analysis to assess the quality of democracy in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 9 NOMOR 1 2025 VOLUME 8 NOMOR 2 2025 VOLUME 8 NOMOR 1 2024 VOLUME 7 NOMOR 2 2024 VOLUME 7 NOMOR 1 2023 VOLUME 6 NOMOR 2 2023 VOLUME 6 NOMOR 1 2022 VOLUME 5 NOMOR 2 2022 VOLUME 5 NOMOR 1 2021 VOLUME 4 NOMOR 2 2021 VOLUME 4 NOMOR 1 2020 VOLUME 3 NOMOR 2 2020 VOLUME 3 NOMOR 1 2019 VOLUME 2 NOMOR 2 2019 More Issue