cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 26543982     EISSN : 27228797     DOI : https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/index
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 88 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI PENGATURAN ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTISLAPP):STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMAN KINIPAN Novia Faradila
Jurnal Legislatif VOLUME 6 NOMOR 1 2022
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i1.23777

Abstract

Setiap orang memiliki hak untuk menuntut atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun hal tersebut sulit terjadi apabila terdapat stigma sulitnya diwujudkan apabila terjadinya posisi relasi kuasa yang timpang antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat sipil. Perlunya peran Pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, salah satunya yaitu dengan Anti-SLAPP. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencaritau bagaimana implementasi Anti-SLAPP terhadap kasus lingkungan hidup yang terjadi pada masyarakat hukum adat, dalam hal ini masyarakat hukum adat Kinipan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian kualitatif non-interaktif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan menggunakan prinsip Anti-SLAPP belum dapat terimplementasikan dengan baik dalam kasus masyarakat hukum adat Kinipan.  Dengan demikian, perlunya inisiatif dari Pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat hukum adat, salah satunya yaitu masyarakat hukum adat. .Kata Kunci: Anti-slap; Implementasi;Hukum Adat.  
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH hasdinar
Jurnal Legislatif VOLUME 6 NOMOR 1 2022
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i1.23884

Abstract

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja telah berimplikasi luas termasuk memengaruhi produk daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Peraturan Daerah, dan bertujuan untuk mengetahui kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan pertama, kedudukan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pembentukan Perda yaitu putusan tersebut telah memerintahkan pemerintah untuk menyesuaikan dan mengakodir Teknik pembentukan UU Cipta Kerja ke dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, aturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja dalam bentuk Perda harus ditangguhkan oleh pemerintah daerah sebagai implikasi putusan inkonstitusional bersyarat. Kedua, kedudukan Perda pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah disahkan sebelum putusan MK tersebut, masih dianggap ada namun pelaksanaan terhadap Perda tersebut harus ditangguhkan sebagai konsekuensi putusan MK yang memerintahkan kebijakan bersifat strategis terhadap pelaksanaan UU Cipta harus ditangguhkan sementara.
REFORMASI HUKUM KEPAILITAN TERHADAP KOPERASI: PEMBATASAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP KOPERASI OLEH ANGGOTA Aditya Fadhil Avisena; Dhea Ranissya Diza Liestiara
Jurnal Legislatif VOLUME 6 NOMOR 1 2022
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i1.23885

Abstract

Bankruptcy petitions by cooperative members have increased since the Covid-19 pandemic. Thisphenomenon raises critics over the disregard for the principle of kinship and the urgency for thegovernment to establish a medium that has the authority to file bankruptcy petitions against cooperatives.This research is structured with juridical-normative research methods along with conceptual approach.This research aims to provide solutions for the government in answering the current issue regardingcooperatives' bankruptcy petitions by its members. Cooperatives have become a place for society to savemoney, even in practice cooperatives are often used as a place to invest. In this regard, cooperatives areimportant entities to be maintained because their existence involves public interests. Thus, it is necessaryto attribute authority to the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises to become themedium in terms of filing bankruptcy petitions against cooperatives. The attribution should be containedin the law on bankruptcy and postponement of debt repayment obligations as well as the law oncooperatives which should be drafted in the future by the government together with the House ofRepresentatives so that there is a guarantee of fresh air in the cooperative sector in Indonesia.
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF DITINJAU BERDASARKAN TEORI PHILIP BOBBIT Nabila Alif Radika Shandy; Abhinaya Wahyu Satrio
Legislatif VOLUME 6 NOMOR 2 2023
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i2.26573

Abstract

The Publication of Constituion Number 19 year 2019 about the second change of Constitution number 30 year 2002 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi in Indonesia to deal with corruption cases become a polemic in public. This happened because of the institutional status of KPK from independent to executive. This research propose one problem formulation, how to analyze the judicial review of changes on KPK Constitution as an executive institution using Phillip Bobbit’s interpretation method? The research method used in this research is normative, using primary and secondary legal material and using descriptive qualitative analysis. This research gives a result that review of KPK as an executive institution with Philip Bobbit’s interpretation method emphasized on judicial review of changes on KPK Constitution in historical, textual, doctrinal, structural, ethical, and prudential.
PEMBENTUKAN KOMITE PELAKSANA PUTUSAN NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK PESEPAK BOLA PROFESIONAL Inaz Indra Nugroho; Rizky Wardana
Legislatif VOLUME 6 NOMOR 2 2023
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i2.26594

Abstract

Lex Sportiva memberikan independensi hukum pada hukum olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur bahwa penyelesaian perselisihan olahraga diselesaikan melalui musyawarah oleh cabang olahraga, dan apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. National Dispute Resolution Chamber (NDRC) adalah arbitrase yang berkaitan dengan perselisihan di bidang sepak bola profesional dan diharapkan dapat memenuhi hak-hak pesepakbola profesional. Namun, karena arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sulit untuk mengimplementasikan resolusi NDRC. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya klub sepak bola yang tidak melunasi gaji pemainnya, serta ketidakmampuan NDRC untuk menjatuhkan sanksi. Metode penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis solusi terkait pelaksanaan keputusan NDRC sebagai arbitrase perselisihan olahraga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis menunjukkan perlunya sebuah lembaga yang mendukung kekuasaan eksekutorial NDRC. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Urgensi ini membutuhkan pembentukan lembaga pendukung untuk melaksanakan keputusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Resolusi NDRC di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN Aah Sumirah Sumirah
Legislatif VOLUME 6 NOMOR 2 2023
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i2.26711

Abstract

Pelayanan yang baik harus dilihat dengan data akurasi yang jelas dan transparan, namun hingga penelitian ini berakhir pelaksanaan website resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat data yang diperlukan; Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi bahan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan dan pertanggungjawaban publik terkait pendaftaran tanah yang terjadi di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022, pemerintah resmi mengimplementasikan Inpres 22/1 tentang optimalisasi penggunaan BPJS Kesehatan, yang menugaskan hampir semua kementerian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administratif dalam pelayanan publik. Namun peraturan ini tidak bertahan lama karena sistem yang ada belum optimal, sehingga pihak Dinas Sleman mengajukan penundaan pelaksanaannya. Pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai teori Grindle dan Hassel yang menjelaskan bahwa kebijakan harus dapat diterima oleh akal sehat, dapat dilaksanakan, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa Inpres tersebut belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Sleman karena masih memiliki kendala dan tantangan berupa sinkronisasi data antara BPJS dengan BPN di wilayah Sleman, dan kebijakan tersebut tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dengan pejabat jual beli tanah.
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN UMUM MELALUI SATU DATA INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK PILIH WARGA NEGARA Mochamad Adli Wafi; Wibisena Caesario; Deka Oktaviana
Legislatif VOLUME 6 NOMOR 2 2023
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i2.26771

Abstract

Dalam pemilu, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu langkah yang menentukan warga negara mana yang berhak memilih. Namun demikian, berdasarkan tatanan hukum status quo dan pemilu sebelumnya, masih terdapat persoalan prosedur pemutakhiran data yang membahayakan hak konstitusional untuk memilih. Penulis kemudian merumuskan dua permasalahan pokok: seberapa urgen optimalisasi data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dan bagaimana implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam mengatasi permasalahan yang ada guna optimalisasi pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan penulisan deskriptif kualitatif. Beberapa masalah pemilu telah diidentifikasi dalam status quo, termasuk bahan penyiapan data yang tidak valid dan rumit, kelambanan sistem yang menyertai dinamika status kependudukan, dan metode pendaftaran de facto dan de jure dalam basis data pemilih yang tidak jelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menerapkan konsep SDI untuk mengoptimalkan pemutakhiran data pemilu dengan mengimplementasikan beberapa elemen, antara lain standar data tunggal, interoperabilitas, dukungan geospasial untuk sistem terintegrasi, dan komunikasi real-time antar instansi. Dengan demikian, prosedur pemutakhiran data pemilih dapat secara optimal menjaga hak pilih warga negara.
HYBRID WORK: EFFICIENCY OF DWI ELECTION SYSTEMS BASED ON E-VOTING AND CONVENTIONAL TO BOOST TRANSPARENCY IN 2024 ELECTIONS Ibriza Sabrina; Sultan Sultan; Nurfadilla Nurfadilla; Kezia Patasik
Legislatif VOLUME 6 NOMOR 2 2023
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i2.27123

Abstract

The dynamics of digitalization lead us to information disclosure and better work efficiency. The democratic party feels very close, 2024 will be the pinnacle of the democratic party along with developments in technology and information, in line with that digital participation will bring the 2024 Election into a more transparent realm. However, in reality, Indonesia is still stuck with network infrastructure problems and areas that are not evenly distributed. With a population and area that is so wide, leveling network infrastructure takes more time. The application of the electoral system in a conventional way is considered less effective in accommodating estimated vote recapitulation, so another system is needed to support the deficiencies in conventional elections. Writing this scientific paper aims to find out how the efforts in implementing hybrid working and achieving solutions with the enactment of the concept of hybrid working with the application of two systems based on e-voting and conventional. The type of research used is normative legal research with the Statute approach, Conceptual approach, and Comparative approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained from literature studies, the collected legal materials are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of elections with one system, namely the conventional system, still has many problems in several aspects, especially the aspect of transparency, so the application of e-voting is present to complement the shortcomings of the conventional electoral system. Seeing that the regional structure and network infrastructure are not evenly distributed, based on the analysis results, applying the hybrid working concept in elections can balance the two systems with the hope that the 2024 election will become a more efficient, effective, and transparent democracy.
Pengaruh Sistem Zipper Dalam Pemilu 2024 Mardiah, Adinda Rabiki; Wijayanti, Septi
Legislatif VOLUME 7 NOMOR 1 2023
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v7i1.30905

Abstract

Women's representation in parliament has a very important role to convey the aspirations of society in general and women in particular. After the Constitutional Court Decision No. 22-24 / PUU-VI / 2008 there was a new regulation regarding the mandatory representation of women as much as 30% in parliament. However, until the 2019 elections were held, women's representation in parliament had not reached 30%. One of which reason women representation still under 30% is zipper system used in electoral system. Zipper system is an election system by placing male and female candidates intermittently. Indonesia applied a semi-pure zipper system with a proportion of 3: 1 and not a 1: 2 system. Therefore, the purpose of this study is to determine the opportunity of implementing zipper system in the upcoming 2024 election. This research is a normative juridical research using secondary data materials which are divided into three groups, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of articles and books that explain primary legal materials which are then presented qualitatively. In conclusion, looking at the pattern of Indonesian voters towards female candidates, the implementation of the zipper system with the 3:1 scheme applied in Indonesia can only increase the number of women's candidacy, not the number of electability. The dominance of young voters in the 2024 election can encourage women's electability with changes to the pure zipper system and political education about the importance of women's representation.
TINJAUAN YURIDIS PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023 damayanti, fitria; Wida, Setyaning; Lestari, Endriyani
Legislatif VOLUME 7 NOMOR 1 2023
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v7i1.31003

Abstract

The existence of regulations in the form of law is a real means of social control. This applies in the economic field, especially regarding electronic systems used by many parties. In the hierarchy, there are ministerial regulations that are widely used, one of the most recent isMinister of Trade Regulation No. 31/2023 concerning Business Licensing, Advertising,Guidance and Supervision of Business Actors in Trading via Electronic Systems. This regulation was formed as a reaction to the freedom in electronic trade, which caused an imbalance in conventional trade, especially domestic products. This research aims to review judicially the Minister of Trade Regulation No. 31/2023, which has been ratified. This research applied a normative method that placed law as the norm system. The norm system here is the principles, norms, rules of legislation. This regulation was chosen because of the great urgency for society and whether its existence harms the constitutions of other parties. Therefore, the author concludes, firstly, that in making Minister of Trade Regulation, it is necessary to involve the community actively as participants in carrying out the analysis. Secondly, this regulation has a big impact on the economy that requires re-adaptation for several elements of society. As expected, the Regulation of the Minister of Trade No. 31/2023 will be an appropriate solution to handle the current economic problem in Indonesia

Page 7 of 9 | Total Record : 88

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 2 2025 VOLUME 8 NOMOR 1 2024 VOLUME 7 NOMOR 2 2024 VOLUME 7 NOMOR 1 2023 VOLUME 6 NOMOR 2 2023 VOLUME 6 NOMOR 1 2022 VOLUME 5 NOMOR 2 2022 VOLUME 5 NOMOR 1 2021 VOLUME 4 NOMOR 2 2021 VOLUME 4 NOMOR 1 2020 VOLUME 3 NOMOR 2 2020 VOLUME 3 NOMOR 1 2019 VOLUME 2 NOMOR 2 2019 More Issue