Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Mohamad Nur Kholiq; Evan Samuel Grigorius
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14598

Abstract Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own. Corruption crimes are directly or indirectly detrimental to the State's finances or the country's economy, which at the same time harms the people. Victims of corruption crimes are the State and the people, because with the existence of corruption crimes, the country's finances are reduced and disturbed. Some criminals who were sentenced to fines or substitute money prefer to be replaced by imprisonment. This means that state losses are not recovered. Recently, the idea of impoverishment for corruptors has emerged, namely by being punished with the obligation to return a number of state losses. However, the formal procedural approach through the current criminal procedural law has not been able to recover state losses. In fact, state losses caused by corruption are state assets that must be saved. Keywords: Corruption; State Losses; State Assets Abstrak Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Aset Negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi pendekatan formal procedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Kata Kunci : Aset Negara; Korupsi; Kerugian Negara.

Penguatan Rekomendasi Komisi Kejaksaan dalam Pengawasan Pelanggaran Etik Jaksa Sultan Fadillah Effendi
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14599

Abstract The government then established an institution, Komisi Kejaksaan, which was tasked with overseeing the performance of the prosecutors. Unfortunately, the recommendations produced by the Komisi Kejaksaan do not have a binding nature resulting in the lack of effectiveness of such recommendations. Through normative juridical methods, this paper aims to see how effective the recommendation of the Komisi Kejaksaan in terms of law enforcement against prosecutors or prosecutors who commit ethical violations as well as the strengthening strategies that must be carried out against the Komisi Kejaksaan in order to improve the quality of law enforcement in Indonesia. From the results of this study it is concluded that there needs to be a strengthening of the Komisi Kejaksaan by strengthening its legal basis into law as well as strengthening the recommendation of the prosecutor's commission to have a binding nature and have administrative sanctions if not implemented. Keywords: Komisi Kejaksaan; Prosecutor's Ethics; Recommendation. Abstrak Maraknya kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh jaksa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Pemerintah kemudian membentuk sebuah lembaga yakni Komisi Kejaksaan yang bertugas mengawasi kinerja para pegawai kejaksaan tersebut. Sayangnya, rekomendasi yang dihasilkan oleh komisi kejaksaan tidak mempunyai sifat mengikat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dari rekomendasi tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekomendasi komisi kejaksaan dalam hal penegakan hukum terhadap jaksa atau pegawai kejaksaan yang melakukan pelanggaran etik serta strategi penguatan yang harus dilakukan terhadap komisi kejaksaan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan terhadap Komisi Kejaksaan dengan memperkuat dasar hukumnya ke dalam undang-undang serta penguatan rekomendasi Komisi Kejaksaan agar mempunyai sifat yang mengikat dan memiliki sanksi administratif apabila tidak dilaksanakan. Kata Kunci: Komisi Kejaksaan; Kode Etik; Rekomendasi.

Praktik Unpaid Internship dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia Erlangga Yudha Prasetya; Kadek Anda Gangga Putri; Farhan Adin Nugroho
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14600

Abstract This article aims to analyze the laws and regulations related to internship provisions, especially unpaid internships. Unpaid internship refers to the concept of a certain internship system which openly does not provide salaries or wages to the intern. The existence of the unpaid internship then caused polemics and criticism from various levels of society because it was seen as a form of work exploitation for intern participants. This article uses three kinds of approaches, namely a statutory approach to analyze the regulation of apprenticeship in Indonesia, a conceptual approach to analyze the concept and purpose of apprenticeship, and comparative approach to compare between unpaid internship regulation on US and Indonesia. Based on this research, it has been found that the implementation of apprenticeship procedures as stated in the laws and regulations in Indonesia is still not running as expected. Therefore, more supervision is needed in the implementation of internship in Indonesia. Keywords : Internship; Supervision; Unpaid Internship; Wage; Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan pemagangan, khususnya unpaid internship. Unpaid internship mengacu pada konsep sistem pemagangan yang secara terang-terangan tidak memberikan gaji maupun upah kepada peserta pemagangan. Eksistensi unpaid internship kemudian menimbulkan polemik dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat karena dipandang sebagai salah satu bentuk eksploitasi kerja kepada para peserta pemagangan. Artikel ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis mengenai regulasi pemagangan di Indonesia, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep dan tujuan dari pemagangan, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi unpaid internship di US dan di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, telah ditemukan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pemagangan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan pengawasan yang lebih dalam pelaksanaan pemagangan di Indonesia. Kata Kunci: Pemagangan; Pengawasan; Unpaid Internship; Upah.

Problematika Kejahatan Insider Trading dan Solusi dalam Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor Raden Muhammad Arvy Ilyasa; Muhammad Fauzan Millenio; Ahsana Nadiyya
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14601

Abstract Insider trading is a form of trading that is prohibited in securities transactions in the capital market. The practice of insider trading is a violation of the principle of openness which is the soul of the capital market industry. The problem to be answered through this research is related to the problem of insider trading crimes and solutions in realizing protection and legal certainty for investors in Indonesia. This study uses a normative juridical approach. The results of this research are that in order for the capital market in Indonesia to run optimally and be able to bring benefits to the economy in Indonesia, crimes in the capital market such as insider trading must be resolved through a legal process. Therefore, rules, settlement systems, and law enforcement are needed in solving the problems of insider trading in the capital market in Indonesia. Keywords: Capital market; Insider trading; Legal protection; Legal certainty Abstrak Insider trading atau perdagangan orang dalam merupakan bentuk perdagangan yang dilarang di dalam transaksi efek di pasar modal. Praktik insider trading merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari industri pasar modal. Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah terkait problematika kejahatan insider trading dan solusi dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agar pasar modal di Indonesia dapat berjalan secara maksimal dan dapat mendatangkan keuntungan perekonomian di Indonesia maka kejahatan di pasar modal seperti insider trading harus dapat diselesaikan melalui proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan, sistem penyelesaian, dan penegakan hukum dalam penyelesaian problematika tindak insider trading dalam pasar modal di Indonesia. Kata Kunci: Insider Trading; Kepastian Hukum; Pasar Modal; Perlindungan Hukum.

Restrukturisasi Perjanjian Saat Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan Wanprestasi Winna Wahyu Permatasari; Fathiya Nabila
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14602

Abstract The existence of Covid-19 has greatly influenced order of life in Indonesia,even almost all over world. For example, agreement between Indonesia and Saudi Arabia which will export rice this year. Method used research is normative legal research obtained from 3 types of legal materials which grouped, selected and analyzed the literature obtained. Results obtained from study show force majeure does not necessarily make an excuse as default because debtors blocked but also debtors who are not prevented from carrying out their contractual obligations. Therefore,necessary to prevent contract cancellation through restructuring of agreement. Agreement restructuring is effort debtor due to difficulties in fulfilling his obligations, resulting in new agreement agreed by both parties in terms of changes terms agreement to postpone implementation and conduct review in implementation of agreement. Conclusion is that Covid-19 is a relative force majeure and efforts to prevent defaults from occurring through renegotiation with agreement restructuring. Keywords : Covid-19; Force Majeure; Restructuring; Wanprestasi. Abstrak Adanya Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Misalnya, batalnya perjanjian antara Indonesia dengan Arab Saudi yang akan melakukan ekspor beras pada tahun ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum secara normatif yang diperoleh dari 3 jenis bahan hukum kemudian dilakukan pengelompokan, penyeleksian dan analisis terhadap literatur yang diperoleh. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut, bahwa tidak serta merta force majeure dapat dijadikan alasan sebagai wanprestasi karena terdapat debitur yang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan pembatalan kontrak yang dilaksanakan melalui restrukturisasi perjanjian. Restrukturisasi perjanjian merupakan upaya perbaikan yang dilakukan debitur karena mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga timbul kesepakatan baru yang disepakati kedua belah pihak baik dalam hal perubahan syarat perjanjian penundaan pelaksanaan dan melakukan kajian ulang dalam pelaksanaan perjanjiannya. Kesimpulannya bahwa Covid-19 sebagai force majeure yang bersifat relatif dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi wanprestasi melalui negosiasi dengan restrukturisasi perjanjian. Kata kunci: Covid-19; Force Majeure; Restrukturisasi; Wanprestasi.

Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon PKPU yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase dengan Pemohon PKPU Aline Florencia; Hans Christoper Krisnawangsa; Hudson Charitos
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14603

Abstract Basically an agreement is made freely and balanced by the parties. As a dispute resolution, arbitration can be drafted as a clause in an agreement. For instance, PT. ICEA and PT. SEP case which bound by an arbitration agreement. However, on the implementation, PT. ICEA decided to resolve the dispute by filling a suspension of obligation for payments of debt claim againts PT. SEP to the Surabaya Commercial Court. Based on the stated facts, the problems that will be analyzed are the character of the binding power of an arbitration clause and the legal consequences of PT. ICEA’s action which field a suspension of obligation for payment of debt againts PT. SEP which is still bound by the arbitration agreement. The method used in this research is the normative research method with literature studies. The result show that: First, the character of the binding power of an arbitration agreement are based on Article 1320 and Article 1338 Indonesian Civil Code. Second, PT. ICEA’s act which doesn’t resolve the dispute through arbitration could be classified as a default. Furthermore, each parties that have agreed to drafter an arbitration clause should be more careful and accurate to decide a dispute resolution. Keywords : Agreement; Arbitration; Default. Abstrak Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas dan seimbang di antara para pihak. Dalam perjanjian dapat dimasukkan pula klausula arbitrase, yaitu klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Salah satu contoh kasus terjadi pada PT. ICEA dan PT. SEP yang terikat perjanjian arbitrase. Namun di dalam praktiknya, PT. ICEA memutuskan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas ialah berkenaan dengan karakter daya ikat klausula arbitrase sebagai suatu perjanjian dan akibat hukum tindakan PT. ICEA yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP yang masih terikat perjanjian arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, karakter daya ikat klausul arbitrase sebagai suatu perjanjian adalah berfokus pada eksistensinya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, tindakan PT. ICEA yang tidak melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Para pihak yang telah sepakat untuk mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian juga hendaknya dapat secara cermat dan tepat dalam mengambil keputusan penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Arbitrase; Perjanjian; Wanprestasi.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Sosial: Aplikasi Kawal.Id Sebagai Platform Kelompok Marginal Terdampak Covid-19 di Indonesia Annisa Nur Rahma Ramadhani; Nur Fadliansyah Abubakar; Rahmah Maulidah
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14604

Abstract Since Indonesia was hit by the Covid-19 Pandemic, the government has tried to optimize the economic life of the community, especially marginal groups by simultaneously providing social assistance. The reality of the increasing misuse of social assistance to marginal groups occurs due to the lack of application of the principles of accountability and transparency from the government reflecting legal injustice. This is in line with recipients of social assistance who are not well-targeted, corruption, until the social assistance is not given to the community regarding the right to equal life insurance. This paper describes the solution to the problem as an effort to protect the law through the Kawal.Id application with a case approach. The analysis shows that the Kawal.Id application is oriented towards optimizing data validation of marginalized groups in an efficient manner. In the implementation process, harmonization and collaboration between students and the Indonesian National Police is a key mechanism. So that the goal that is concentrated by the use of application ideas can be an answer to the gloomy existence of social assistance abuse that robs marginalized groups of rights during the Covid-19 pandemic. Keywords: Abuse of Social Assistance; Kawal.Id; Marginal Group. Abstrak Sejak Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 pemerintah berupaya mengoptimalkan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya kelompok marginal dengan melakukan pemberian Bantuan Sosial (bansos) secara simultan. Realita meningkatnya penyalahgunaan bansos terhadap kelompok marginal terjadi akibat minimnya penerapan asas akuntabilitas dan transparansial dari pemerintah mencerminkan ketidakadilan hukum. Hal ini selaras dengan penerima bansos yang tidak tepat sasaran, korupsi, hingga tidak diberikannya bansos tersebut kepada masyarakat telah merampas hak penjaminan hidup yang setara. Tulisan ini mendeskripsikan solusi permasalahan sebagai upaya perlindungan hukum melalui aplikasi Kawal.Id dengan pendekatan kasus. Analisis menunjukkan, aplikasi Kawal.Id berorientasi pada pengoptimalisasian validasi data masyarakat kelompok marginal secara efisien. Dalam proses pelaksanaannya, harmonisasi dan kolaborasi antara mahasiswa dan Kepolisian RI adalah suatu mekanisme utama. Sehingga tujuan yang terkonsentrasi oleh pemanfaatan gagasan aplikasi dapat menjadi jawaban atas suramnya eksistensi penyalahgunaan bansos yang merampas hak kelompok marginal di masa pandemi Covid-19. Kata Kunci: Kawal.Id; Kelompok Marginal; Penyalahgunaan Bansos.

Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Supriardoyo Simanjutak; Ridho Alfaiz; Melisa Ambarita
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14605

Abstract The birth of the Constitutional Court as a demand to uphold the norms contained in the Constitution which aims to provide protection of the constitutional rights of citizens who are more democratic, transparent, and just. However, the Constitutional Question and Constitutional Complaint authority that is not owned by the Constitutional Court has caused anxiety to justice seekers. The legal issues studied are how to understand and apply the Constitutional Question and Constitutional Complaint in Other Countries and how the Urgency of Application and Expansion of the Authority of the Constitutional Court in Examining the Constitutional Question and Constitutional Complaints. This study uses a normative juridical method accompanied by a comparative study. Based on the results of the study, it can be concluded that the Expansion and Application of Constitutional Questions and Constitutional Complaints in Indonesia is an urgent basic need to be realized as a progressive and responsive legal development. So it is necessary to expand and implement the Constitutional Complaint and Constitutional Question so that it must be formulated in the Duties of Authority of the Constitutional Court Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitutional Court Law. Keywords: Constitutional Question; Constitutional Complaint; Urgency. Abstrak Lahirnya Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK sebagai tuntutan untuk menegakkan norma-norma yang ada dalam konstitusi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan. Namun kewenangan Constitutional Question dan Constitutional Complaint yang tidak dimiliki oleh MK telah menimbulkan keresahan terhadap pencari keadilan. Isu hukum yang dikaji mengenai bagaimana pengertian dan penerapan Constitutional Question dan Constitutional Complaint di negara lain dan bagaimana urgensi penerapan dan perluasan kewenangan MK dalam menguji Constitutional Question dan Constitutional Complaint. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif disertai dengan kajian perbandingan. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa perluasan dan penerapan Constitutional Question dan Constitutional Complaint di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mendasar yang mendesak untuk direalisasikan sebagai pengembangan hukum yang progresif dan responsif. Sehingga perlu dilakukan perluasan dan penerapan Constitutional Complaint dan Constitutional Question sehingga harus dirumuskan dalam tugas kewenangan MK Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Kata Kunci : Constitutional Question; Constitutional Complaint; Urgensi.

Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial Evan Samuel Grigorius; Mohamad Nur Kholiq
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Corruption has become an action that often occurs in Indonesia, especially in the field of state administration. Corruption itself can actually be implemented as a negative action that can harm others, including corruption in practice in state administration. This certainly worried the public about the corruption of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, who carried out these actions during the COVID-19 pandemic. The research method of this article uses the normative legal research method by looking at the legal certainty of the criminal imposition of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara against Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption in terms of the concept of criminal law, rule of law, and human rights. In this study, it is known that the imposition of criminal sanctions for the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, is still difficult to implement because there are several problems that are fundamental to the imposition of the death penalty itself. Keywords: Corruption; Death Penalty; Ministry of Social Affairs;Social Grants. Abstrak Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dapat merugikan orang lain, termasuk korupsi dalam praktiknya pada penyelenggaraan negara. Hal demikian tentunya sempat merisaukan masyarakat terhadap korupsi Menteri Sosial, Juliari Batubara yang melaksanakan tindakan tersebut dalam masa pandemi COVID-19. Metode penelitian dari penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melihat kepastian hukum terhadap pengenaan pidana mati terhadap Menteri Sosial, Juliari Batubara terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari konsep hukum pidana, negara hukum, dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya pengenaan sanksi pidana mati bagi Menteri Sosial, Juliari Batubara masih sulit untuk dilaksanakan disebabkan terdapat beberapa permasalahan yang bersifat fundamental untuk penjatuhan sanksi pidana mati. Kata Kunci: Dana Bantuan Sosial; Korupsi; Menteri Sosial; Pidana Mati.

Standar Ganda Penyidik dalam Menerapkan Diskresi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Internet Eka Padmahantara; Asvini Puspa
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Referring to Article 24 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Law (KUHAP), detention is imposed on criminal suspects with criminal threats over 5 (five) years. However, on the basis of discretion authority of the police, the police in granting detention for pornography crimes with criminal threats over 5 (five) years, often acting outside of the provisions of applicable laws and regulations. Discretion is actually a long process, which boils down to the final result of taking the act. Decisions on the use of discretionary authority need to be reviewed starting from the beginning of the decision-making process of the use of the board of directors, namely the basis of the investigation. To find out, paradigmatic studies try to elaborate in more detail, refine, and clearly. The difference gradations will be shown to the level of ontology, epistemology, and methodology. The findings will explain that the investigator's understanding of discretion and its application is influenced by the paradigm that overshadows it. Keywords: Detentio;.Discretion; Paradigm; Pornographic. Abstrak Merujuk Pasal 24 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan dikenakan terhadap tersangka tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun. Namun, atas dasar kewenangannya, kepolisian seringkali bertindak di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan penggunaan kewenangannya tersebut perlu ditelaah mulai dari awal proses penentuan keputusan penggunaan kewenangannya tersebut, yaitu dasar pemikirian para penyidik. Untuk mengetahuinya, telaah paradigmatik mencoba menguraikan secara lebih rinci, halus, dan jelas. Gradasi perbedaan akan diperlihatkan hingga tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif dan pendekatan hukum komparatif. Hasil temuan akan menjelaskan bahwa pemahaman penyidik mengenai diskresi dan penerapannya dipengaruhi oleh paradigma yang menaunginya. Kata Kunci: Diskresi; Paradigma; Penahanan;.Pornografi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Fitrah Marinda

Contact Email jurnal.legislatif@gmail.com

Phone +6281256860522

Journal Mail Official jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA