PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK"
:
19 Documents
clear
ANALISIS PENERAPAN SOP TERHADAP PENANGANAN WARGA ODGJ BINAAN UPTD LIPONSOS KEPUTIH
Raul Sumarsono, Muhammad
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
UPTD Liponsos Keputih yang berdiri pada tahun 1997 merupakan pondok sosial yang dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. UPTD Liponsos Keputih tempat penampungan para PMKS (penyandangan masalah kesejahteraan sosial) yang dimana berisikan pengamen,pengemis, lansia terlantar, anak jalanan, dan juga ODGJ. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penanganan terhadap ODGJ di Liponsos Keputih, (2) Untuk mengetahui tingkat kefektifan dalam penggunaan SOP guna memulihkan kondisi ODGJ Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa SOP yanga ada di UPTD Liponsos terhadap penanganan warga ODGJ yang sedang dirawat oleh UPTD Liponsos Keputih dengan melihat beberapa aspek yang ada dalam teori yang digunakan antara lain (1) Aspek Tugas atau Fungsi, (2) Aspek Rencana dan Program, (3) Ketentuan atau Peraturan, (4) Tujuan atau Kondisi Ideal data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk melihat tingkat efektifitas yang ada. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah para pekerja sosial yang ada di UPTD Liponsos Keputih bisa menjalankan SOP dengan baik waluapun masih banyak kekurangan yang dilihat beberapa aspek tersebut, hal itu dikarenakan para pekerja sosial yang saat ini menangani ODGJ itu mau belajar otodidak lewat kanal-kanal online juga hasilnya banyak klien ODGJ yang bisa dipulanglan atau dikembalikan kekeluarga.
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI: (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya)
Devi Christina, Dhea;
Ibnu Rochim, Achluddin;
Kusbandrijo, Bambang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Provinsi Jawa Timur mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dibentuklah UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan kegiatan teknis dan melakukan sebagian tugas dari DP3AK. Terdapat Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan UPT PPA Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi di UPT PPA Jawa Timur. Melalui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada UPT PPA Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh.
VIRTUAL TOUR SEBAGAI STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TUGU PAHLAWAN DALAM PENGELOLAAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER KOTA SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Setyawan Najid, Rafli
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi virtual tour yang digunakan oleh UPTD Tugu Pahlawan dalam pengelolaan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu penjelasan secara sistematis melalui data yang telah diperoleh penulis berdasarkan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini merupakan Staff Kurator Museum, Staff Edukator Museum, dan pengunjung museum yang telah mengikuti kegiatan virtual tour. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan virtual tour, pengunjung meningkat meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi. Virtual tour menjadi strategi yang cukup berhasil dikarenakan museum yang ditutup sementara. Virtual tour juga telah memenfaatkan sarana-prasarana yang ada. Meliputi SDM, perlengkapan seperti kamera, laptop, dan koneksi internet. Hal ini tentu selaras dengan Kuadran SO yang telah dijelaskan pada diagram silang analisis SWOT oleh Freddy Rangkuti yang mendukung strategi agresif yakni Museum Sepuluh Nopember dapat melakukan inovasi terhadap produk virtual yang akan digunakan oleh Museum Sepuluh Nopember, serta meningkatkan SDM yang dapat memanfaatkan teknologi dan sosial media guna mempromosikan museum itu sendiri maupun kegiatan yang akan dilakukan.
MODEL PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI MELALUI POLA MAGANG DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SOFTS SKILLS MAHASISWA TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN USAHA MIKRO: Indonesia
Andika Ramadan Yp, Andika;
Syafina, Laylan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, memerlukan strategi dan kebijakan yang implementasi, sehingga dapat berperan dalam menggiatkan ekonomi kerakyatan yang lebih nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap efektifitas pelaksanaan magang pada dunia usaha dagang yang ditujukan untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama proses magang, mahasiswa belajar dan dituntut untuk bias berkomunikasi dengan pemilik, menyampaikan pendapat sesuai dengan ilmu akuntansi yang dimiliki, menumbuhkan kepercayaan diri, mengendalikan emosi/ perasaan saat ide yang diberikan kurang berkenan pada pemilik, improvisasi, dan kemampuan bekerja secara tim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran berbasis kerja nyata melalui program magang bias digunakan sebagai upaya peningkatan soft skills mahasiswa terutama untuk matakuliah akuntansi.
JEMPUT BOLA E-KTP DI KELURAHAN BARATA JAYA GUBENG SURABAYA
Sahrul Dwi Setiawan, Moch
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dengan pemeritahan, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara imperis pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti inilah yang terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak “melayani” bukan yang dilayani. Jemput bola adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Layanan ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi seperti kecamatan atau desa. Selanjutnya, pemerintah kota dalam menyelesaikan kewajibannya sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pengenalan informasi dan data yang diperlukan, semakin diharapkan memiliki kerja keras dan kapasitas yang ideal untuk bekerja dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah. Bagi masyarakat yang menginginkan layanan untuk rekam E-KTP dan berkebutuhan khusus silahkan mendaftarkan ke Disadmindukcapil dengan bawa copy KK. Perlu diperhatikan bahwa akta kelahiran dan juga KIA sangatlah penting bagi anak yang akan memasuki bangku sekolah karena berkas tersebut sangat dibutuhkan saat mendaftar dibangku sekolah.
PROSES PELAYANAN PENGAMBILAN E-KTP DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR
Octaviani, Mita
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Program e-KTP di Indonesia telah dimulai semenjak tahun 2009 hingga saat ini masih terus diluncurkan secara bertahap. Surabaya merupakan salah satu kota dengan berbagai strategi dalam memaksimalkan kepengurusan administrasi warganya terlebih ditengah pandemi beberapa waktu lalu. Layanan kependudukan dan pencatatan sipil di kota surabaya yang terus berbenah di era pandemi hingga saat ini di upayakan semakin membaik. Adanya metode observasi dengan melihat secara langsung pada saat membantu pelayanan pengambilan KTP di kelurahan Medokan Semampir, Surabaya. Mahasiswa MBKM-A dalam hal ini mempelajari kegiatan pengambilan KTP serta masuknya data KTP yang sudah terambil guna mempermudah pencarian data, serta lebih efisien karena menggunakan perangkat elektronik yang cepat dan praktis. adanya perubahan terkait e-KTP yang berlaku seumur hidup dengan prosedur pelayanan bisa dilakukan secara mandiri maupun dilakukan di Kelurahan Medokan Semampir berjalan dengan maksimal. Ditandai dengan kepuasan warga ketika mahasiswa melakukan wawancara terkait tanggapan warga terhadap pengurusan e-KTP hingga pengambilannya.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR
Adhi Suprayitno, Ahmad
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pelaksanaan penelitian pada Dispendukcapil yang dilaksanakan di Kelurahan Medokan Semampir bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelayanan publik melalui pelaksanaan program KALIMASADA di kelurahan Medokan Semampir. Pelaksanaan program KALIMASADA ini dilaksanakan dengan fokus peran RT/RW dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga terkhusus untuk Adminduk (Administrasi Kependudukan). Dalam penelitian pelaksanaan program KALIMASADA ini dilakukan di Kelurahan Medokan Semampir menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan pada cara masyarakat dan aparatur pemerintahan di Kelurahan Medokan Semampir menunjukan kepada masyarakat agar dapat memahami alur dari kepengurusan data secara mandiri melalui aplikasi Klampid atau melalui RT/RW.
PROSES PEALAYANAN AKTA KEALHIRAN DI KELURAHAN BARATAJAYA
Hafidz Al Hikam, Mohammad
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kota Surabaya menjadi pilot project administrasi akta kelahiran online sebelum dilaksanakan di berbagai daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah mulai melakukan penataan untuk melakukan penanganan akta kelahiran yang bisa dicetak sendiri oleh calon. Strategi ini sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan perluasan pencantuman kepemilikan akta kelahiran. Terutama di tengah pandemi beberapa waktu lalu. Administrasi kependudukan dan pendaftaran umum di kota Surabaya yang terus membaik selama masa pandemi berusaha untuk bergerak maju. Ada strategi persepsi dengan menatap lurus ke arah jam membantu administrasi pembuatan Akte Kelahiran di kota Medokan Semampir, Surabaya. Untuk situasi ini berkonsentrasi pada latihan pengambilan Akte Kelahiran dan memasukkan informasi Akta Kelahiran yang telah diambil untuk mempermudah pencarian informasi, dan lebih efektif karena mereka menggunakan gadget elektronik yang cepat dan aktif. ada perubahan terkait Akta Kelahiran yang sah keberadaannya dengan teknik administrasi yang dapat dilakukan secara bebas atau tuntas di Kelurahan BarataJaya agar berjalan ideal. Hal itu terlihat dari pemenuhan warga saat mahasiswa mewawancara terkait reaksi warga terhadap pengurusan Akta Kelahiran hingga diambil.
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DESA WONOKERTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR
Setyawan, Arief;
Ibnu Rochim, Achluddin;
Kusbandrijo, Bambang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan Bupati No. 48 tahun 2019 tantang Sistem Informasi Desa sebagai perangkat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat Desa Wonokerto dan pengelolaan sumber daya. Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menjadi objek kajian penelitian karena berdasarkan permasalahan yang ditemukan tidak mengoptimalkan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam pencarian data (kependudukan, potensi desa, laporan, perencanaan dan penganggaran) yang membuat pengguna sistem informasi desa dalam pelayanan menjadi kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori e-government yang dikemukakan Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) apa yang disebut sebagai balanced e-government scorecard sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan yang terdapat dua faktor. Pertama faktor pendukung : kebijakan yang telah terlaksana, anggaran yang ada di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung ini telah mencukupi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif. Kedua faktor penghambat : keterbatasan Sumber Daya Manusia, minimnya pendampingan dari Diskominfo Lumajang pada saat pelatihan Sistem Informasi Desa, dan koordinasi dengan pihak Diskominfo Lumajang yang kurang
ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Aisy Zuhdan, Hamdan;
Indartuti, Endang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa SugihWaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Analisis tersebut ditinjau dari dimensi gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, kebebasan, dan transformasional. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi studi pustaka terdahulu. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif yang dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Setelah daata diperoleh maka kemudian dicari implikasinya berdasarkan dimensi jenis gaya kepemimpinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa SugihWaras sangat dominan menggunakan jenis gaya kepemimpinan demokratis semi transformasional tetapi dalam implementasinya justru menurunkan tingkat disiplin waktu kerja pegawai. Pengaruh yang ditimbulkan yaitu karena pegawai tidak merasa terkekang sebab kepemimpinan demokratis cenderung menyelesaikan suatu persoalan dengan cara musyawarah. Hal tersebut yang menjadi penyebab sebagian pegawai kelurahan sering terlambat masuk kerja. Saran yang bisa diberikan oleh penulis yaitu Kepala Desa SugihWaras dalam menerapkan gaya kepemimpinan demokratis seharusnya hanya sebatas pada pelaksanaan tugas. Dalam hal keterlambatan masuk kerja pegawai, Kepala Desa sebaiknya menerapkan gaya tranformasional.