cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK" : 39 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Alwan Yassin; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan tentunya menjadi yang terpenting dalam mewujudkan keinginan guna mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Salah satunya kebijakan yakni over dimension and over loading. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi kendaraan yang melanggar dengan mematuhi aturan layak jalan. Pada implementasi tentunya perlu instansi terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dimana instansi terakit yang menangani kebijakan over dimension and over loading di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian membahas terkait imlementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri di kabupaten sidoarjo hal ini bertujuan sejauh mana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimana dalam menemukan hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implemenatsi kebijakan. Mulai dari sosialisasi, peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, sertas struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan. Diharapkan kerja sama antar pihak terkait bisa dilaksanakan mulai dari perusahan, pengguna angkutan, serta pihak yang memungkinkan terlibat dalam aturan tersebut.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN Yunira Nur Hidayati; Dida Rahmadanik; Rachmawati Novaria
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini berfokus pada peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 pada pasal 2 dimana dikatakan bahwasannya “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward George III tentang Implementasi Kebijakan yang meliputi empat indikator penilaian, yakni komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya masih terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pemakaian Rusunawa dengan kondisi dilapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya yakni kurangnya klasifikasi persyaratan secara spesifik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas ataupun UPTD terkait. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO Revi Dwi Septikasari; Joko Widodo; Radjikan Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang meliputi 9 indikator yaitu, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu pelayanan, biaya tau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, sarana dan prasarana. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah baik. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi pada beberapa indikator yaitu waktu pelayanan dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Diharapkan kedepannya dapat diperbaiki, karena kepuasan masyarakat dapat menentukan kualitas pelayanan publik yang prima.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KLAMPID NEW GENERATION (KNG) DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT SURABAYA, STUDI KASUS KELURAHAN WONOREJO, KECAMATAN RUNGKUT Feby Aulianda Pratiwi; V. Rudy Handoko; Eddy Wahyudi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Klampid New Generation terhadap masyarakat kelurahan wonorejo, serta untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Klampid New Generation. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan penelitian kuantitatif berbasis PERMENPAN no 14 tahun 2017 menggunakan medium kuesioner yang akan disebarkan melalui google form, form tertulis dan wawancara. Sehingga dengan adanya pengambilan data di kantor kelurahan wonorejo, maka dapat dihasilkan gambaran mengenai pelaksanaan dan tingkat kepuasan masyarakat mengenai implementasi Klampid New Generation.
KUALITAS PELAYANAN KLAMPID NEW GENERATION DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENGURUSAN SURAT PINDAH DATANG DI KELURAHAN KEDUNG BARUK, RUNGKUT SURABAYA Virda Devy Dwi Alviyanti; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendefinisikan pelayanan publik, mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang terkait dengan produk pelayanan, manusia, dan proses lingkungan dimana penilaian kualitas dilakukan pada saat penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada generasi baru Klampid di wilayah penerimaan surat pindah di kantor Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian difokuskan pada teori A. Pasuraman yang meliputi lima indikator yaitu: Tangible (Bukti Fisik), Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil dari kualitas pelayanan Klapid New Generation dalam pengurusan surat pindah datang di kantor Kelurahan Kedung baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Bisa dikatakan belum maksimal karena belum tersedianya fasilitas dan peralatan yang memadai, seperti komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi, untuk penunjang indikator bukti fisik. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan kantor Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya bagian administrasi kependudukan pada surat pindah masuk terkesan kurang baik karena fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan untuk pelayanan di kantor Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya indikator ketergantungan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) sudah maksimal.
EFEKTIVITAS PELAYANAN SAYANG WARGA DI BALAI RW KELURAHAN PEGIRIAN UNTUK MENINGKATKAN WARGA TAAT ADMISTRASI KEPENDUDUKAN Arya Wibisono; Muhammad Roisul Basyar
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya terus berinovasi dalam pengelolaan kependudukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar mengelola kependudukan, bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung program-program yang ada. Salah satunya dengan memberikan pelayanan Sayang Warga yang dilakukan secara intensif di balai RW, terutama masyarakat di Kelurahan Pegirian diberikan kemudahan untuk mengurus administrasi kependudukan terdekat demi memperlancar administrasi. Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di balai RW kelurahan pegirian di bantu oleh mahasiswa dan perangkat desa yang sudah dikerahkan di tempat untuk membantu mendukung inovasi ini, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami pengelolaan kependudukan (Adminduk). Pelayanan kependudukan Sayang Warga meliputi berbagai administrasi kependudukan serta konsultasi kependudukan. Tidak berhenti sampai di situ, layanan Sayang Warga di kelurahan RW juga bertujuan untuk membantu masyarakat dari berbagai kalangan dengan mudah dalam melakukan pengelolaan huniannya tanpa harus mengeluarkan tenaga dan waktu ekstra karena layanan ini dekat dengan rumah. Mekanisme pelayanan Balai RW saat ini dilakukan dengan basis “same day”, artinya usulan pelayanan akan langsung selesai pada hari yang sama.
PENGARUH ETIKA BIROKRASI DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA SAMSAT MANYAR KOTA SURABAYA Rosita Wulandari Sayogo; Dida Rahmadanik; Rachmawati Novaria
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik masih sangat dibutuhkan dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hampir diseluruh duniapelayanan publik didalam pemerintahan Indonesia sering terjadi permasalahan pada sistem SOP, Waktu, Biaya, dan Etika pada proses pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik sangat memerlukan peran etika didalam instansi. Dalam upaya kinerja seorang pegawai, instansi memberikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka birokrasi pemerintahan melakukan berbagai kegiatan dalam sarana dan prasarana tersebut harus mendukung penyelesaian tugas agar tepak waktu dan memberikan mutu hasil yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pengaruh Etika Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan, (2) Menganalisis pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan. Metode dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah pegawai di Samsat Manyar Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 pegawai. Adapun teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Samsat manyar merupakan pelayanan publik dalam meningkatkan jumlah wajib pajak/masyarakat dengan melayani Proses Kendaraan bermotor. Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunaan program SPSS 29 diketahu bahwa etika birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pada samsat manyar kota surabaya. Dan kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pada samsat manyar kota surabaya.  Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Etika Birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, hasil ini membuktikan bahwa perilaku etika birokrasi sangat efektif dan efisien, serta optimal dan mengarah pada dampak yang baik bagi kualitas pelayanan. Dan Kinerja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, hasil ini membuktikan bahwa dengan adanya peran kinerja pegawai pada instansi sangatlah penting, jika instansi tidak memiliki kinerja pegawai maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ pelanggan juga tidak sesuai/buruk.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION PADA PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TAMBAK OSOWILANGUN Wahyudi Wahyudi; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang Optimalisasi inovasi dalam penyediaan pelayanan publik, tentunya hal ini dapat dimulai dari pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. contohnya Penerapan teknologi yang saat ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan publik di sektor pemerintahan. Banyaknya permasalahan mengemuka administrasi kependudukan membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, sehingga perlu mengoptimalkan inovasi-inovasi pelayanan, supaya berjalan secara maksimal dan agar masyarakat kelurahan Tambak Ososowilangun memiliki rasa kesadaran akan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dinas  Komunikasi dan Informatika telah menciptakan sebuah aplikasi bernama Klampid new generation. Optimalisasi ini menggunakan analisis kebijakan publik dengan fokus penelitian pada  indikator, dimana dengan analisis ini dapat dilihat seberapa efektif aplikasi Klampid New Generation dan dapat dilihat apa yang harus dilakukan agar aplikasi ini berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi ini dapat dilakukan dengan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan permintaan secara mandiri sehingga masyarakat juga dapat segera merasakan kemudahan dalam pengurusan dokumen dan timbul nahinan untuk selalu mengurus dokumen kependudukannya secara mandiri. Dengan demikian keberadaan aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan juga memberikan manfaat yang baik bagi terciptanya Desa Tambak Osowilangun yang semakin sadar akan administrasi kependudukan.
OPTIMALISASI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION DALAM PROGRAM KALIMASADA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINDUK DI KANTOR KELURAHAN AMPEL SURABAYA Rhega Huda Firmansyah; Yusuf Hariyoko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu peran utama pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Layanan ini adalah layanan administrasi atau layanan yang pada prinsipnya merupakan tanggung jawab negara dan negara. Pelayanan publik yang terorganisir sangat penting bagi kelangsungan sistem pemerintahan Indonesia. Kelurahan merupakan ujung tombak di daerah khususnya di perkotaan terutama dalam hal pelayanan. Aplikasi Klampid New Generation yang dimiliki oleh Kantor dispendukcapil surabaya bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya warga Surabaya dalam mengelola administrasi yang dikelola melalui program Kalimasada yang mengumpulkan informasi kependudukan seperti akte kelahiran, KIA, akta kematian, E-KTP dan lainnya. Administrasi bisa melalui bagian SDM atau Kalimasada RT setempat, atau bisa dilakukan sendiri secara online dengan mendownload Klampid New Generation. 
POTENSI USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA MODONG SIDOARJO Lydia Sevainti Ananda Utomo; Agus Sukristiyanto; Yusuf Hariyoko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan partisipatif, dalam penyusunan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok masyarakat yang terarah atau terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap mengetahui peluang, kondisi, permasalahan, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, sehingga berdasarkan skala prioritas, dapat diterima (acceptable) dan terpercaya (acceptable) serta dipercaya secara luas masyarakat) secara efektif dan efisien melaksanakan (melaksanakan) program pembangunan, yang berarti alokasi dan alokasi faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal dan tujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, mengembangkan kegiatan lokal baru juga terwujud secara optimal, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan rasa kebersamaan. Dalam Penelitian yang dilakukan antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami Bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terlibat langsung kelapangan dalam waktu yang cukup lama Masyarakat terlibat sejak siklus pertama pengelolaan keuangan, berpartisipasi aktif dalam perencanaan masyarakat, Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai potensi usaha pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan secara pengelolaan keuangan di Desa Modong sendiri berhasil mengelola administrasi dengan baik, namun belum optimal. Hasil dari Penelitian berdasarkan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran yang dilakukan pada pemerintah Desa Modong, menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Modong dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, yang dapat dilihat misalnya. Proses pengelolaan keuangan meliputi tahapan-tahapan. mulai dari Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, semua dilakukan secara transparan kepada masyarakat.

Page 1 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue