UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
892 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ]]>
<![CDATA[Bobby Borisman]]>;
<![CDATA[Fadillah Sabri]]>;
<![CDATA[Syofirman Syofyan]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.389
<![CDATA[Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi Hak-haknya, anak harus mendapat kesempatan seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun sipiritual, termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan Hukum juga memilik hak yang harus dilindungi oleh Negara, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi anak Balai Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam melindung hak-hak anak berhadapan dengan hukum, salah satu perlindungan hak anak adalah adanya pendampingan pada saat anak dihadapkan dalam persidangan anak di pengadilan sehingga anak terjamin hak-haknya selama persidangan berlangsung. Prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kota Padang ditemukan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum pada proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakantan padahal, setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dalam hal ini penulis fokus untuk melihat proses pelaksanan pendampingan tersebut.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang ]]>
<![CDATA[Solihandracem Solihandracem]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasbi]]>;
<![CDATA[Yasniwati Yasniwati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.390
<![CDATA[Tulisan ini menelaah mengenai Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Kota Padang. Bagaimana pelaksaanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan percerian di Pengadilan Agama Padang? Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang? Dalam penelitian ini menunjukkan bahw Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Terdapat beberapa alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami dan adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh: (a) Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu. (b) Tidak adanya kesadaran. (c) Anak diasuh oleh ibunya. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikkut: (a) Faktor yuridis yang belum lengkap. (b) Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi. (c) membutuhkan waktu lama. (d) sulit menunjukkan harta suami.]]>
<![CDATA[Peran BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Listyaningrum Damaryanti]]>;
<![CDATA[Wenny Megawati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.391
<![CDATA[Dimasa sekarang ini, penyalahgunaan narkotika semakin meluas bahkan merambah ke kalangan pelajar SMA, tidak terkecuali di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Badan Nakotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Semarang beserta hambatan pelaksanaanya. Metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, yakni di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang, dilihat dari data rawan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat apatisme dari beberapa pihak, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang ]]>
<![CDATA[Merliana Sulinningsih Koesumoatmadja]]>;
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.399
<![CDATA[Penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ( curat ) yang dilakukan oleh begal di wilayah polrestabes semarang dan hambatan – hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Metode penelitian secara yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini bertujauan menemukan jawaban atas pertanyaan hukum. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun artikel jurnal terkait Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang dilakukan oleh begal.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan pencurian, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah semarang telah ditanggulangi oleh pihak Kepolisian Sektor polrestabes semarang dengan baik dan diproses secara hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepolosian sektor hamparan perak dalam hal penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Nining Nining]]>;
<![CDATA[Fadillah Sabri]]>;
<![CDATA[Siska Elvandari]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.401
<![CDATA[Obat merupakan sediaan farmasi yang harus dikelola oleh tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi yang dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih ditemukan tindak pidana melaksanakan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga perbuatan tersebut telah diminta pertanggungjawaban pidananya dan telah mendapat putusan pengadilan dengan putusan pidana yang ringan yaitu Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Penerapan sanksi pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana denda yang ringa yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana serta masyarakat lain tidak berbuat perbuatan serupa. Dasar pertimbangan hakim berasal dari yuridis dan non yuridis.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.402
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum terhadap Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanggulangan untuk terpidana mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Rekomendasi penelitian adalah jika hukuman mati masih menjadi salah satu pemidanaan di Indonesia dari instansi penegakan hukum maka harus dilakukan evaluasi setiap rangkaian proses peradilan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman mati Namun hukuman seumur hidup jauh lebih bisa memberi efek jera sebab manusia pada umumnya memiliki ketakutan yang jauh lebih besar saat kebebasannya dibatasi di dalam sel tahanan]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Hasbuddin Khalid]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.403
<![CDATA[Perkawinan endogami merupakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di masyarakat yang memiliki motif, implikasi dan juga pola yang beraneka ragam dan memiliki nilai-nilai ketertarikan tersendiri, Jika ada yang melanggar sistem perkawinan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan maka akan adanya sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama, tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh.]]>
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan ]]>
<![CDATA[Nirdes Ali]]>;
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.405
<![CDATA[Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining pada tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu sebelumnya penyidik melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka sedetil mungkin. Adapun unsur unsur yang diterapkan adalah pelaku yang melakukan Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal) dan Merupakan hasil tindak pidana. Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining di tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dalam hal penelusuran Asset karena para tersangka ini memakai rekening atas nama orang lain. Kendala lain masalah waktu yang lama dan jarak yang jauh karena banyak yang harus diperiksa saksi, saksi ahli, PPATK juga seperti kasus yang sedang ditangani ini koordinasi bersama PPATK karena jarak jadi sulit. Sementara dalam pemberkasannya harus ada pemeriksaan dari PPATK. Surat sudah lama tapi sampai sekarang belum juga registrasinya, dikarenakan saksinya juga jauh.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[Werri Werri]]>;
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Fahmiron Fahmiron]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.406
<![CDATA[Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, karena kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan (demand) akan Narkotika akan berkurang dan pasokan (supply) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan Narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan. Dalam hal ini masih banyak penyidik dan penuntut umum belum melaksanakan rekomendasi tim asesmen terpadu, begitu pun hakim dalam menjatuhkan sanksi belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari Penyalahgunaan Narkotika. Pertimbangan terkait hal dimaksud didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat subtantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 ]]>
<![CDATA[Indy Zhafira]]>;
<![CDATA[Ismansyah Ismansyah]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.408
<![CDATA[Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik (goeden naam) seseorang. Namun dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang diterapkan oleh hakim selaku aparat penegak hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE harus merujuk pada Pasal 310 KUHP. (2) Dari putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 yang penulis teliti, maka dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah menyimpangi beberapa poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE, tepatnya poin (j) dan (k). Padahal Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE dikeluarkan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian hukum.]]>
