cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 912 Documents
 88   89   90   91   92 
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak Candra, Dodi; Roza, Darmini; Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nhmerw28

Abstract

Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang saat ini melalui Program unggulan dengan tag line “Padang Rancak”, telah memfokuskan solusi terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang. Akan tetapi, upaya tersebut belum berdampak secara optimal karena masih ada sekitar 10.950 ton jumlah timbunan sampah per tahun yang belum tertangani di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan dari segi kesadaran masyarakat dan sarana prasarana. Bentuk layanan yang diberikan mencakup pada empat tahap yaitu pengumpulan, dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pengumpulan mandiri oleh masyarakat ke TPS yang disediakan dan pengumpulan terorganisir oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, pengangkutan ke TPA yang dilakukan oleh DLH secara rutin setiap hari menggunakan dump truck, pengolahan melalui pemilahan, pengomposan, dan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot Black Soldier Fly (BSF) di TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah di Aie Dingin dengan luas sekitar 30,03 hektare. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak meliputi kepada beberapa bentuk yaitu armada dan sarana prasarana yang ada masih terbatas, jumlah tenaga kebersihan seperti supir dan pramu kebersihan masih belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah dan belum merata di setiap kelurahan. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Fungsi Pelayanan Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Kota Padang Rancak diantaranya adalah; 1) kampanye Program “Zero Sampah”, 2) kerja sama lintas daerah dan pihak swasta, 3) pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan, 4) peningkatan infrastruktur pelayanan, 5) penegakan aturan hukum dengan membuat forum pengaduan secara online.
Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional Bagi Kepolisian Nasional Indonesia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia Faniyah, Iyah; Wachid, Syaiful
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tx51v934

Abstract

Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 dibentuk sebagai pengawas fungsional Polri untuk membantu Presiden menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian. Saat ini Kompolnas hanya memberikan rekomendasi atas saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja anggota Kepolisian. Sehingga perlu evaluasi eksistensinya sebagai organ pendukung profesionalitas dan kemandirian Polri.Berdasarkan pemikiran tersebut dirumuskan permasalahan pertama, bagaimanakah eksistensi Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Kedua, apa hambatan Kompolnas Sebagai Pengawas Fungsional Kinerja Polri?. Ketiga, bagaimanakah posisi ideal Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam Sistem Ketatanegaraan? Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif menggambarkan eksistensi Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas fungsional polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber data terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analistis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan pertama, eksistensi Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non struktural yang membantu Presiden menentukan arah kebijakan strategis lembaga kepolisian guna mewujudkan profesinalisme dan kemandirian melalui saran dan keluhan masyarakat atas kinerja anggota Polri. Kedua, hambatan Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja Polri terdiri dari hambatan yuridis yaitu tidak ada kewenangan ekskutorial atas keluhan masyarakat, hanya bertindak sebagai rekomendator tanpa kekuatan hukum mengikat. Selain itu hambatan non yuridis timbul akibat komposisi anggota Kompolnas didominasi unsur eksekutif sehingga rentan intervensi. Ketiga, idealitas Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam sistem ketatanegaraan adalah diberikan kewenangan pemeriksaan atas keluhan masyarakat sehingga terwujud checks and balances dalam ketatanegaraan serta restrukturisasi anggota untuk menjaga independensi sehingga objektif dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menentukan arah kebijakan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Page 92 of 92 | Total Record : 912

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue