cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 932 Documents
 90   91   92   93   94 
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak Dodi Candra; Darmini Roza; Fitra Mulyawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nhmerw28

Abstract

Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang saat ini melalui Program unggulan dengan tag line “Padang Rancak”, telah memfokuskan solusi terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang. Akan tetapi, upaya tersebut belum berdampak secara optimal karena masih ada sekitar 10.950 ton jumlah timbunan sampah per tahun yang belum tertangani di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan dari segi kesadaran masyarakat dan sarana prasarana. Bentuk layanan yang diberikan mencakup pada empat tahap yaitu pengumpulan, dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pengumpulan mandiri oleh masyarakat ke TPS yang disediakan dan pengumpulan terorganisir oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, pengangkutan ke TPA yang dilakukan oleh DLH secara rutin setiap hari menggunakan dump truck, pengolahan melalui pemilahan, pengomposan, dan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot Black Soldier Fly (BSF) di TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah di Aie Dingin dengan luas sekitar 30,03 hektare. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak meliputi kepada beberapa bentuk yaitu armada dan sarana prasarana yang ada masih terbatas, jumlah tenaga kebersihan seperti supir dan pramu kebersihan masih belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah dan belum merata di setiap kelurahan. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Fungsi Pelayanan Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Kota Padang Rancak diantaranya adalah; 1) kampanye Program “Zero Sampah”, 2) kerja sama lintas daerah dan pihak swasta, 3) pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan, 4) peningkatan infrastruktur pelayanan, 5) penegakan aturan hukum dengan membuat forum pengaduan secara online.
Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional Bagi Kepolisian Nasional Indonesia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia Iyah Faniyah; Syaiful Wachid
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tx51v934

Abstract

Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 dibentuk sebagai pengawas fungsional Polri untuk membantu Presiden menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian. Saat ini Kompolnas hanya memberikan rekomendasi atas saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja anggota Kepolisian. Sehingga perlu evaluasi eksistensinya sebagai organ pendukung profesionalitas dan kemandirian Polri.Berdasarkan pemikiran tersebut dirumuskan permasalahan pertama, bagaimanakah eksistensi Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Kedua, apa hambatan Kompolnas Sebagai Pengawas Fungsional Kinerja Polri?. Ketiga, bagaimanakah posisi ideal Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam Sistem Ketatanegaraan? Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif menggambarkan eksistensi Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas fungsional polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber data terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analistis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan pertama, eksistensi Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non struktural yang membantu Presiden menentukan arah kebijakan strategis lembaga kepolisian guna mewujudkan profesinalisme dan kemandirian melalui saran dan keluhan masyarakat atas kinerja anggota Polri. Kedua, hambatan Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja Polri terdiri dari hambatan yuridis yaitu tidak ada kewenangan ekskutorial atas keluhan masyarakat, hanya bertindak sebagai rekomendator tanpa kekuatan hukum mengikat. Selain itu hambatan non yuridis timbul akibat komposisi anggota Kompolnas didominasi unsur eksekutif sehingga rentan intervensi. Ketiga, idealitas Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam sistem ketatanegaraan adalah diberikan kewenangan pemeriksaan atas keluhan masyarakat sehingga terwujud checks and balances dalam ketatanegaraan serta restrukturisasi anggota untuk menjaga independensi sehingga objektif dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menentukan arah kebijakan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penyidikan Perkara Eksploitasi Seksual oleh Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Satria Mulyanda; Ismansyah; Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qcr0av81

Abstract

Penyelidikan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang SPPA. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan dalam menerapkan ketentuan hukum yang menghambat fungsi hukum sebagai pengontrol sosial dan korektif. Selain itu, kendala seperti pengumpulan bukti digital dan koordinasi antarlembaga yang lemah menghambat pencapaian fungsi integratif, protektif, dan rekayasa sosial. Studi ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Sub-Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Sumatera Barat telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku anak dalam kasus eksploitasi seksual dan perdagangan manusia sesuai dengan prosedur hukum dan instrumen perlindungan anak. Meskipun menghadapi tantangan, proses penyelidikan berhasil mengungkap bukti kesalahannya. Kasus ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Namun, kendala yuridis seperti kompleksitas dakwaan ganda dan penerapan diversifikasi menghambat fungsi hukum. Dari segi praktis, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, dan koordinasi antar lembaga yang lemah menjadi hambatan dalam pencapaian fungsi hukum secara optimal. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kebutuhan akan perbaikan sistemik dalam penanganan kasus serupa agar fungsi hukum dapat tercapai secara maksimal.
Politik Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Jovansyah Ali; Wicipto Setiadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4hk6ns10

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Indonesia dalam menangani praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case approach). Mengambil studi kasus yang megakorupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada tahun 2011-2013 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia dengan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun, serta menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara. Kajian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum, seperti UU Tipikor, telah tersedia, praktik korupsi masih terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, persekongkolan tender, dan rendahnya integritas aparatur. Studi ini menegaskan bahwa penguatan politik hukum pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa perlu diarahkan pada transparansi berbasis digital, optimalisasi lembaga pengawas independen, serta konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi
Urgensi Pengaturan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat: Studi Pada Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC) Di Kabupaten Malang Jawa Timur Sinda Eria Ayuni; Tikka Dessy Harsanti; Hibertus Sujiantoro
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8nkk2337

Abstract

Konservasi penyu penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Negara memiliki peran untuk menjaga dan melindungi setiap makhluk yang ada di wilayahnya. Di tengah keterbatasan peran negara, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan salah satunya melalui Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC) yang berada di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2024 dan Permen LHK P.106/2018 telah membuka ruang keterlibatan publik dalam kegiatan konservasi, namun pelaksanaannya masih terkendala tumpang tindih kewenangan, serta belum adanya payung hukum daerah yang mengatur mekanisme kerja sama dan dukungan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BSTC, mengidentifikasi hambatan konservasi berbasis masyarakat, dan merumuskan rekomendasi penguatan konservasi penyu. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi peraturan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan BSTC memiliki legitimasi kelembagaan sebagai yayasan dan mitra pemerintah melalui perjanjian kerja sama tripartit, tetapi keberlanjutan konservasi masih rentan akibat ketidakpastian kewenangan, ketiadaan regulasi daerah, dan koordinasi lintas instansi yang belum efektif. Peneliti merekomendasikan penetapan Pantai Bajulmati sebagai kawasan konservasi daerah dan penyusunan regulasi daerah tentang konservasi penyu sebagai dasar perlindungan, pengawasan, dan kolaborasi berkelanjutan.
Analisis Proses Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Batam Shindy; Agustianto; Shenti Agustini
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/pddgeg12

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Batam telah mendorong peningkatan pemberian kredit oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga menimbulkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang efektif untuk menangani kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum yang mengatur pelaksanaan lelang hak tanggungan, proses eksekusi hak tanggungan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya di BPR Kota Batam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggabungkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di BPR dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta data perbankan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai lelang hak tanggungan telah jelas dan memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi debitur maupun kreditur, dan kemanfaatan praktis. Pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui metode parate eksekusi, dimulai dari tahapan negosiasi, upaya penyelesaian kredit macet melalui rescheduling dan restrukturisasi, hingga lelang publik di KPKNL. Hambatan yang muncul, seperti sengketa hukum dari debitur, keraguan pihak bank, serta kendala administratif, dapat diatasi melalui sosialisasi berkelanjutan, pendampingan hukum, dan mekanisme pembeli sementara. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menjadi lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Muhammad Luthfi Ghifari; Sukarmi; Shinta Hadiyantina; Djumikasih
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y0wxxf83

Abstract

Penelitian ini menganalisis kelemahan pengaturan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang berimplikasi terhadap belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsibility. Permasalahan yang dikaji terletak pada belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur model pertanggungjawaban penggunaan PMN dalam perspektif hukum publik dan keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep ideal pengaturan penggunaan PMN oleh Perseroan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 karena hanya mengatur mekanisme pelaporan dan penatausahaan PMN tanpa mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang berbasis akuntabilitas keuangan negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara rezim hukum perseroan dan rezim keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan PMN melalui revisi Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 dengan menambahkan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang terintegrasi, indikator evaluasi kinerja PMN, serta penguatan fungsi koordinatif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pertanggungjawaban PMN.
Embodiment Electoral Justice Through Reconstruction & Strengthening Women's Representation in Legislative Elections in Indonesia Following Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIV/2026 Boiziardi AS
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8sn9zq13

Abstract

Women's representation in general elections in a democratic country is an important instrument in the principle ofelectoral justice and inclusive democracy. The Republic of Indonesia has implementedaffirmative action for women through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Article 245 concerning the representation of women in the list of legislative candidates of at least 30%. This norm is weakened in its implementation when this Article does not explain the further mechanism regarding strict sanctions in the event of a violation of the law, thus raising issues regarding the effectiveness of the norm. This study aims to analyze how the regulation of women's representation quotas before and after the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIV/2026 and its implications for the realization of women's representation.electoral justice in the Indonesian election system. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a case approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study indicate that Article 245 of the Election Law before the Constitutional Court's decision wasimperfect lawbecause it only contains the obligation to fulfill the women's quota without clear legal consequences if violated. This condition results in low levels of compliance by political parties with affirmative action policies for women and has the potential to hinder the fulfillment of women's political rights. Following Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIV/2026, the General Elections Commission (KPU) authorized the disqualification or exclusion of political parties from electoral districts that did not meet the quota of at least 30% women's representation. Therefore, this decision constitutes a form ofconstitutional enforcement which strengthens the protection of women's political rights while realizing the principleelectoral justice in the Indonesian election system.
Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Kerangka Teori Penemuan Hukum Jovansyah Ali; Irwan Triadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ewhtjj34

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran hakim sebagai pembentuk hukum dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan teori penemuan hukum, serta mengevaluasi bagaimana peran tersebut diaktualisasikan dalam mewujudkan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan kekosongan, ketidakjelasan, dan ketidaksesuaian norma dengan kebutuhan masyarakat menjadikan penemuan hukum sebagai instrumen penting dalam praktik peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan fungsi menerapkan hukum, tetapi juga berperan sebagai pembentuk hukum (judge-made law) melalui metode interpretasi, analogi, dan konstruksi hukum. Peran tersebut memperkuat kemampuan peradilan dalam menghasilkan putusan yang responsif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Selain itu, praktik penemuan hukum memungkinkan hakim menyeimbangkan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan tidak berhenti pada aspek formal semata, tetapi juga memenuhi kebutuhan keadilan substantif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan hukum oleh hakim merupakan bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia, dan penguatan kapasitas penemuan hukum diperlukan untuk memastikan keberlanjutan keadilan dalam dinamika sosial yang terus berkembang.
Analisis Yuridis terhadap Bangunan yang Didirikan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Kota Surabaya Michael Rayhan Ndraha; Retno Dewi Pulung Sari
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/86ntd465

Abstract

Perubahan regulasi perizinan bangunan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggantikan IMB dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bertujuan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Namun, praktik penjualan bangunan tanpa PBG oleh pengembang masih marak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum konsumen dalam transaksi jual beli bangunan tanpa PBG serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia pasca UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian doktrin. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perizinan bangunan dan perlindungan konsumen secara normatif tersedia, implementasinya belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi informasi, dan praktik pengembang yang tidak patuh. Penelitian menekankan perlunya integrasi hukum perizinan bangunan dengan perlindungan konsumen, peningkatan transparansi administrasi, dan penegakan hukum yang efektif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, khususnya di Kota Surabaya.

Page 92 of 94 | Total Record : 932

 90   91   92   93   94 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue