cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 5   6   7   8   9 
EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN PERWAKILAN SUMATERA BARATDALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAANPEMBIAYAAN Ridwan Ridwan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.202

Abstract

Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginannya (wants) seperti moda transportasi yakni motor dan mobil. Atas dasar itu akhir-akhir ini perusahaan pembiayaan menjamur untuk memberikan jasa dibidang pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya, OJK berperan dalam memberikan perlindungan hukum agar konsumen-konsumen perusahaan pembiayaan agar senantiasa tidak merugikan konsumen dalam menjalankan usahanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitan pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa: Peran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan di Kota Padang adalah sebagai fasilitator untuk menerima pengaduan dan meneruskan penyelesaian sengketanya melalui LAPS, peran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusaan pembiayaan di Kota Padang adalah sebagai gerbang terakhir dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dibidang pembiayaan konsumen dan kendala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusaan pembiayaan di Kota Padang yakni adanya tumpang tindih norma sehingga OJK Perwakilan Sumbar kebingungan dalam mengambil kebijakan, kurangnya sosialisasi dan informasi terkait aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan, keberadaan dan kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) yang berada dibawah naungan OJK hanya di Jakarta, sehingga penyelesaian sengketa melalui OJK Perwakilan Sumbar menjadi tidak efektif dari segi biaya dan waktu.
AKIBAT HUKUM PERUBAHAN REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM RENOVASI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Mohd. Dedy Aprilan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Government's renewal of Government Procurement of Goods and Servicesregulations continues to be carried out to achieve the ideal goal of GovernmentProcurement of Goods and Services, namely to ensure efficiency, transparency andfairness in the implementation of development activities by the Government. Of the manyGovernment Goods and Services Procurement work, the procurement of constructionworks is complicated by a large budget. In this work it is usually very vulnerable toirregularities and conflicts. One of the construction works is the renovation work ofGovernment office buildings.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI PADA BAPAS KELAS I PADANG Lily Reni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the General provisions on article 1 point (4) of the Act No. 12 Year 1995Incerning Corrections Correctional Hall explains that the institution is hereinafterreferred to as BAPAS to carry out Correctional Clients guidance. Law number 11 Year2012 about the criminal justice system of the child in article 1 point (7) explains that theDiversion was the transfer of case settlement children from criminal justice processes toprocesses outside of criminal justice. In terms of legal protection and that the rights of thechild not to be broken then legal aid in children by Bapas through Civic Mentors (PK)always accompany the child to provide reinforcement psychological againstperpetrators.Based on the above, the background can be formulated as the following issues: first, howis the legal protection given to the perpetrators of criminal acts in the process of diversionby Bapas Kelas I Desert?.Second, whether the constraints faced by the communitySupervisor Bapas Kelas I Pasture in the granting of legal protection against theperpetrators of the crime? and how the effort of overcoming these constraints?.Based onthe results of research and discussion, can be summed up as follows; First, besidesperlindungan law provided by Correctional Hall class of I Pastureagainst the perpetratorof the criminal offenceby the criminal justice system diversion Children withmentoring,doing research Viablein order for rights-the rights ofason not to be broken as well asattempting to do a versioned to provide strengthening psychologically against childabuserto face the process of law faced by child abusers. Second, constraints encountered inperforming the duties of Correctional Hall class I the field include rule of law related tothe regulation of the Minister Kemenkumham, inadequate coordination with lawenforcement related implementation legislation, SPPA the low quality of human resources,lack of facilities and infrastructure, family factors clients, and budget constraints. Effortsto address these constraints need to be issued Ministerial Regulation for the strengtheningof the position of the officer Supervising the community, maximize coordination with lawenforcement related legislation SPPA, requiring PK in socialization training or educationto improve the quality of HUMAN RESOURCES, complete infrastructure, dissemination toparents of clients, as well as the need to increase the budget.
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN FREKUENSI RADIO: Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps David Indra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.154

Abstract

Penggunaan frekuensi radio yang di perdagangkan, dirakit dan digunakan di wilayah Republik Indonesia perlu melalui persyaratan teknis atau perizinan yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun sekarang ini di Indonesia sering terjadi pencurian Spektrum Frekuensi Radio digunakan untuk kepentingan pribadi dalam meraup keuntungan dengan merugikan negara, sehingga tindak pidana pencurian Frekuensi Radio tersebut harus ditindak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI Fianusman Laia; Darmini Roza
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.35

Abstract

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur perwakilan di pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan pengendalian internal dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada gubernur yang secaraadministratif berada di bawah pembangunan sekretaris daerah
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SUMATERA BARAT Aridal Nova Daltim
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.193

Abstract

Civil servants have an important role to play in carrying out development tasks and services to the community, this is stated in Law No. 5 of 2014 concerning ASN. In carrying out its duties, a Civil Servant (PNS) cannot be separated from the shortcomings and strengths that he does, one example of violations committed by the State Civil Apparatus of the Agam National Land Agency with alleged cases of corruption and misuse of certificates of shop houses (shophouses), kiosks in Lubuk Basung Old Market. The formulation of the problem in this research is, First, what is the legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN office of West Sumatra Province? Second, How is the effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at the West Sumatra Province ATR / BPN office? The specification of this research is descriptive analysis. The method used in this thesis research is to use a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach, namely research in addition to looking at normative law also looks at the Legal Protection of State Civil Servants for public services in ATR / BPN West Sumatra Province. Based on the results of the research, it shows that (1) Legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN office of West Sumatra Province is in fact still not optimal because reforming the bureaucracy aimed at increasing the efficiency and effectiveness of the bureaucracy has not been carried out properly and obligations the government provides protection has not been realized and protection has not been issued. So that in case of negligence or mistakes made by ASN, the government only orders the Government Inspectorate to make efforts to resolve the problem. (2) The effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at the ATR / BPN office of West Sumatra Province is still not effective at this time. This is because there are several problems that have occurred and have not been resolved properly. For example, this happened when an ASN was sentenced because of an error in the HGB Management Rights service and the ASN did not get legal assistance, the government only made efforts to resolve the Building Use Rights case.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR DI TINGKAT PENGADILAN (Studi Pada Bidang Hukum Polda Sumbar) Siti Nurmala; Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.213

Abstract

Pemberian bantuan hukum oleh fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang dapat diberikan nasehat-nasehat hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai dalam rumah tangga berupa mediasi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak yang belum mendapatkan bantuan hukum dari awal pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya didampingi untuk mendapatkan haknya dalam proses perkara yang dihadapinya, dan secara mediasi juga dikarenakan masih belum adanya kekuatan hukum terhadap putusan dari mediasi tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu Bidang Hukum Polisi Daerah Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
HASIL TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN Roy Capri Tiskartono; Iyah Faniyah; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 75 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the authority of police investigators and the National Narcotics Agency to conduct urine tests on narcotics crimes. The urine test test is intended to ensure the perpetrators consume narcotics so that they can be determined as suspects in criminal acts of narcotics abuse. The role of urine test results in an effort to apply the elements of the article and to prove a narcotics case is very important to be carried out in order to assist investigators in the inspection process and determine someone who is suspected of using narcotics as investigators of the West Sumatra Regional Police Directorate of Investigation cases of narcotics abuse committed by individual members of the National Police.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SAWAHLUNTO Danu Aryadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.143

Abstract

The crime of misuse of three kilogram LPG gas that occurred in the Sawahlunto district police jurisdiction, as in the police report LP/2/SPKT-A/2018/Res Swl, this crime includes the misuse of three kilogram LPG in the case of abuse in the field of supply and distribution . Although this matter has been regulated in the legislation namely Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 26 of 2009 concerning the Provision and Distribution of Liquefied Petroleum Gas, 3 Kilogram Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 104 of 2007 concerning Provision, Distribution and Pricing of Liquefied Petroleum Gas 3 Kilograms. As for the unlawful act taking place in the Sawahlunto area, the law enforcement of the perpetrators of the abuse of the three kilogram LPG is handled by the Sawahlunto Regional Police Criminal Unit.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Rio Guswandi; Wirna Rosmelly
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia atas perlindungan hukum dan menjamin persamaan hak mereka tidak dilanggar saat diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pariaman dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam praktik hak atas bantuan hukum seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum dan lebih ironisnya lagi terdakwa banyak yang menolak diberi bantuan hukum karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya bantuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Penyediaan bantuan hukum yang secara bebas diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum untuk membela hak mereka dalam proses peradilan.

Page 7 of 90 | Total Record : 892

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue