cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN (Studi Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ulak Karang Kota Padang) Harisa Diya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.160

Abstract

Based on Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN),PT. Pegadaian (Persero) is a body or organization that is engaged in lending money services by mortgaging an item as collateral. As a non-bank financial institution in providing loans to the public, PT. Pegadaian (Persero) Padang City Ulak Karang Branch uses an agreement to borrow money as outlined in the form of a Pawn Certificate (SBG). Meanwhile, in handling collateral goods belonging to the customer is not always protected from damage or loss. PT. Pegadaian (Persero) The Ulak Karang Branch of Padang City has the obligation to supervise and maintain the collateral, so that the collateral does not suffer damage or loss that can harm the customer.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN APBD OLEH DPRD KABUPATEN KERINCI PERIODE 2015-2016 Asrizal S
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.42

Abstract

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.Mengingat APBD mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, maka pelaksanaan dari APBD tersebut perlu diawasi agar sesuai untuk peruntukkannya. Salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRUCK TRADO OVERLOADYANG MENGAKIBATKANBANYAKNYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman) Randhi Permana; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.198

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk terwujudnya keamanan dan keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas seharusnya dapat membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Namun pada kenyataannya berdasarkan fakta Empiris menunjukan bahwa ketaatan hukum dalam masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya semakin berkurang. Para penguna jalan banyak yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyangkut muatan kelebihan beban (over load) oleh kendaraan truk-truk barang yang beraviliasi terhadap kebutuhan-kebutuhan kegiatan berlalu lintas khususnya pada jalur lintas padang pariaman yang menghubungkan jalan antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Dampak buruk yang timbul adalah berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal bagi pengendara lainnya mengingat dimensi dan beban kendaraan yang cukup lebar apalagi secara teknis kendaraan truck tidak sesuai dengan prosedur pengangkutan. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa:PertamaPenegakan hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Pariaman seperti mana yang ditentukan sesuai dengan prosedur dimulai dengan adanya laporan kepada piket. kemudian menolong korban mengamankan TKP mengamankan tersangka kemudian masuk terhadap penyidikan pemeriksaan saksi, tersangka penyitaan barang bukti kemudian pemberkasan dikirimkan ke JPU.KeduaKendala-kendala dalam penegakan hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Polres Padang Pariaman yaitu kendala internal berupa keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana. keterbatasan jumlah personil polisi lalu lintas dibandingkan wilayah hukum yang cukup besar dan kendala eksternal berupa belum membudayanya masyarakatuntuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap apa yang di saksikanuntuk kepentingan penyidikan dikarenakan masyarkat malas meluangkan waktu dan meninggalkan perkerjaan rutinitas nya.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PASAMAN TERHADAP ANAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA Erwin Sanra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal narcotics committed by children violating the law and contrary to the values andnorms in society, protection of children is very important, considering that children are thenext generation of the nation. This requires legislation that protects children from variouscriminal acts, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Act Number 23of 2002 concerning Child Protection and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.The purpose of this law itself is to protect children's rights from all kinds of actions.Children are someone who is in a period of growing and developing, Handling of childrenwho face legal problems in this case facing the problem of distributing narcotics must bedone by prioritizing the best interests for the child. The number of cases of narcotics abusetoday is increasingly troubling our lives, narcotics which are now no longer looking atage, ranging from children, adolescents to parents can be included in this drug abuse trap.And like the case that happened in Pasaman where there were children who committednarcotics crime and sought to be given protection for the child. Based on the results of thediscussion and analysis, it can be concluded that: First, the legal protection of childrensuspected of narcotics crime in Pasaman District Police Station is carried out by the childinvestigator of Pasaman District Police, accompanied by social counselor (PK) and whenthe investigation is made, the case is adjusted accordingly, not exposing the case to themedia, in his examination accompanied by a lawyer, presenting Bapas and attempting thechild not to be arrested but obliged to report, Second Constraints encountered in the effortto provide legal protection to the child of the suspect in the Narcotics crime at thePasaman Police Station are the limitations of child investigators who have Inauguration isstill reduced and the lack of facilities and infrastructure such as child detention is notavailable, the Bapas office is far away, namely in Bukittinggi so it is difficult to presentCommunity Guidance (PK).
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MENTAWAI Hendri Hendri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.149

Abstract

Upaya Polres Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah berupa sosialisasi Atau penyuluhan yang dipusatkan kepada masyarakat di desa desa nelayan yang terindikasi melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Melakukan Patroli Rutin yang dilaksanakan kurang lebih 2 kali dalam sebulan dan pada hari hari penting. Kendala Polres Kepulauan Mentawai dalam upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah faktor tidak tegasnya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sering kasus hanya diselesaikan dengan pembuatan surat perjanjian dikarenakan faktor penyebab masyarakat menangkap ikan dengan bahan peledak hanya karena tuntutan ekonomi. Kendala lain adalah Kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya terutama lingkungan laut, kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan akan dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan.
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Arles Arles
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.29

Abstract

Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif. Salah satu institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan suatu produk hukum daerah, baik yang bersumber dari delegasi maupun atribusi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kerinci dalam Pembentukan Peraturan Daerah diawali dengan penyampaian surat Bupati kepada Pimpinan SKPD untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Peran SKPD dalam perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yakni melakukan pengkajian dan penelusuran berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah, agar setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya PNS yang ada diSKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk dialihtugaskan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA MENETAP TANPA IZIN OLEH DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR Irwandi Idham
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.189

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Tetap Ruang Laut Tanpa Izin oleh Direktorat Polairud Polda Sumbar adalah dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu pemanfaatan ruang laut secara tetap tanpa izin. Peraturan di Sumatera Barat ini didukung oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir. Objek di sini adalah Pulau Sirandah yang terletak di kota Padang. Pengelolaan Pulau Sirandah tanpa izin resmi dari pemerintah setempat merupakan kejahatan maritim. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Ruang Laut Tanpa Izin oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah permasalahan objek penegakan hukum yang sulit ditembus hukum. Koordinasi yang lemah antar penegak hukum dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penuntutan tindak pidana pemanfaatan ruang laut secara permanen tanpa izin.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PADA PROSES PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi Kasus di Satreskrim Polresta Padang) Yuliadi Yuliadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Police is one of the law enforcement agencies that has the power, power andauthority to perform the Police Discretion in the use of firearms in arrest of the suspect asset forth in Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 2 Year 2002regarding Police Republic of Indonesia. Discretion of the police in the use of firearms inarresting suspects is the most recent action taken to paralyze a suspect. The issuesdiscussed in this thesis are: 1) Is the basis of consideration of Polri members to conductpolice discretion in the use of firearms in arrest of suspect crime? 2) How is theimplementation of police discretion in the use of firearms in the arrest of suspectedcriminal offenses in Padang Police? 3) What is the form of supervision and accountabilityfor the use of firearms by members of the National Police in Padang Police?. Thisresearch is descriptive analysis that describes or describes and explains the object ofresearch in a complete, clear and objective manner that has to do with the problem. Theapproach method used in this research is the normative juridical approach as the mainand empirical juridical approach as supporting the main approach, while the type of dataused includes primary data and secondary data. From the results of research anddiscussion can be concluded that: first, the rationale juridical discretion of the policeagainst the Law No.2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and Perkap No.1Year 2009 on the Use of Police Violence Collapse. Secondly, the implementation of thePolice Discretion is conducted in a situation that is very necessary and helps to investigateand make efforts against the police.. Third, supervision and accountability of the policediscretion in Padang Polresta directly to the leader or supervisor of the privacy. It isexpected that the government and internal police to reinforce existing regulations andequip facilities and infrastructure of the police
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR JENIS PREMIUM TANPA IZIN Riko Tarianto
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.209

Abstract

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perniagaan bahan bakar jenis premium tanpa izin pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn adalah berdasarkan pertimbangan yuridis, yaitu pada alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan. Telah terpenuhi yaitu adanya keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli Migas yang mempunyai keahlian dibidang pengaturan hilir minyak dan gas bumi serta alat bukti lainnya. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dari perbuatan terdakwa pada putusannya. Kedua, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Jenis Premium Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn adalah Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan melanggar Pasal 53 (d) UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan hukuman 6 bulan penjara penggenaan hukuman tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana dirasakan masih jauh dibawah dari ancaman pidana maksimal.
PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR AGAM Muzhendra Muzhendra; Iyah Faniyah; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The offense of incitement is regulated in Article 160 and Article 161 paragraph (1) of the Criminal Code as an act whose offensive is directed to public order in which the regulation of this criminal act is intended to protect the legal interest of public order. The occurrence of an anarchist rally originated from the incitement of the suspect by inciting the masses, so that the words and sentences made by the suspect at the time of the mass rally became brutal and anarchic. Against the instigating action that resulted in anarchism, the mass of the investigator requested responsibility through the investigation process by applying the elements of the provision so that it could be qualified as a criminal act to incite others.

Page 9 of 90 | Total Record : 892

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue