Articles
161 Documents
<![CDATA[The ASEAN Way to Asia-Pacific Security Community ]]>
<![CDATA[Aloysius Efraim Leonard]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2019): Regionalism ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4162.22-31
<![CDATA[ASEAN oleh banyak pihak telah dianggap sebagai salah satu dari organisasi regional di dunia yang dapat mempertahankan stabilitas dan keamanan wilayahnya dengan menggunakan nilai – nilai Asia mereka, yang dikenal oleh banyak orang sebagai ‘The ASEAN Way’. Dengan menggunakan konsep pembentukan komunitas keamanan oleh Adler dan Barnett, tulisan ini menjelaskan bagaimanakah peran the ASEAN Way dapat membentuk komunitas kemanan Asia – Pasifik, ASEAN Regional Forum (ARF). Proses pembentukan komunitas keamanan dibagi menjadi tiga: adanya faktor internal dan eksternal; kekuatan dan kesamaan persepsi serta hubungan yang terus berlanjut; dan rasa percaya serta identitas bersama. Dalam pembentukannya, ARF didasari oleh keinginan ASEAN untuk menjaga stabilitas di Asia – Pasifik setelah Perang Dingin dan juga mempromosikan nilai – nilai ASEAN ke cakupan yang lebih luas. Kemudian, the ASEAN Way juga sangat berperan sebagai soft power dan persepsi yang menjadi dasar hubungan antarpartisipan ARF. Sehingga, sebuah rasa saling percaya dapat dimiliki oleh partisipan ARF dan juga ARF memiliki identitas bersama yaitu sebagai komunitas keamanan Asia-Pasifik beranggotakan negara besar dan kecil yang membawa prinsip – prinsip the ASEAN Way]]>
<![CDATA[The Role of Africa Union to Dissolve Boko Haram Threat through Coordination ]]>
<![CDATA[Arinaldo Habib Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2019): Regionalism ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4163.32-38
<![CDATA[Benua Afrika saat ini memiliki ancaman bersenjata yang bernama Boko Haram. Dibentuk pada tahun 2002, gerakan ini menjadi perhatian dunia pada tahun 2014 karena aksi mereka menculik 278 orang anak perempuan di kota Chibok, Nigeria dan menginspirasi munculnya tagar #BringBackOurGirls. Gerakan ini menganut ideologi Khawarij yang secara tegas ingin menegakkan hukum syariah secara menyeluruh di Nigeria, negara gerakan tersebut beroperasi. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana regionalisme, melalui Uni Afrika, berupaya menghentikan ancaman dari Boko Haram dan menghentikan upaya mereka dari mempersenjatai diri sendiri. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka. Hasil penelitian yang bisa ditemukan adalah koordinasi negara-negara Afrika melalui Uni Afrika menghasilkan dua jenis upaya, yakni hard power berupa kontingen militer negara-negara Uni Afrika dan soft power melalui berbagai pertemuan]]>
<![CDATA[Singapore, A Growing Economic Titan from South East Asia ]]>
<![CDATA[Ignatius Hubert Tantra]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 2 No. 2 (2018): The Rise of Middle Power ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v2i2.4164.42-54
<![CDATA[Singapore has one of the fastest economic development pace throughout South East Asia. Despite the fact that by land mass, it is not the biggest or the most fertile country. By demographic factor, it is not the most populated nor the most culturally diverse country. It also didn’t have the natural resources that its neighboring countries boasted as their main commodity. Yet, Singapore is a country with one of the most efficient implementation of living space, land usage, and education programme in the world. Because of its greatness, Singapore can be put in the same class with the others developed countries in the world. This is despite all the handicap that this country has, through the thick and thin of its history. The author believes that these successes can be atributted mostly to the efficient leadership of Singapore as a nation state in the international system, and that these successes can be adapted throughout Asia, and the world as a whole. This essay was made exactly to achieve this successful impact on ASEAN’s countries economics. In this writing, the author will examine what makes Singapore such a great economic titan, and how it can turn its unlikely position into a flourishing market economy and becoming a model for other developing countries to replicate, with institutional leadership. All of these, for the purpose of learning, and in the bid of rejuvenating economic vigor that most Asian countries and developing countries needed to keep up and even compete with more prominent countries in the international political system of the world.]]>
<![CDATA[Diplomasi Publik Korea Selatan sebagai Kekuatan Menengah di Bawah Kepresidenan Moon Jae In ]]>
<![CDATA[Tasha Regina Adriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 2 No. 2 (2018): The Rise of Middle Power ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v2i2.4165.72-78
<![CDATA[In 2016, the people of South Korea jointly voiced their anger after the corruption committed by Park Geun-Hye and her aide was revealed. National Assembly then voted to impeach Park Geun-Hye, resulting her departure from her post on March 10, 2017. Subsequently, Moon Jae-In succeeded her position as president in May 2017. A year in the office, his administration saw how the scandal that involved the previous president could bring an adverse impact on South Korea's image and as well as jeopardize its position as a middle power. Under the presidency of Moon Jae-In, South Korea moves to use soft power and public diplomacy as a strategy to restore its image. This paper will discuss the strategy of Moon Jae-In’s administration in using both soft power and public diplomacy to maintain its position as a middle power. Public diplomacy approach will be used to analyze how Moon Jae-In strategizes. At the end of the writing, there will be conclusions that discuss how the strategy has gradually brought an impact on South Korea in the eyes of the world.]]>
<![CDATA[Egypt in The Age of Modern Diplomacy: Exercices of Renewable Energy ]]>
<![CDATA[Togu Alexander Nadrian]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 2 No. 2 (2018): The Rise of Middle Power ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v2i2.4166.79-90
<![CDATA[Dalam dunia kontemporer kini, isu-isu non-tradisional menjadi suatu agenda global yang tidak kalah pentingnya untuk diselesaikan. Penggunaan power dalam era modern tidak terbatas dalam penggunaan komoditas era tradisional seperti militer. Namun komoditas baru seperti layaknya energi, lingkungan, dan agrikultur telah menjadi komoditas nasional. Diplomasi menjadi upaya yang kerap kali dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pemanfaatan komoditas baru menjadi cara yang relevan bagi negara untuk dapat mencapai kepentingannya dalam era diplomasi modern kini. Negaranegara berusaha untuk mengembangkan komoditas baru secara spesifik agar meningkatkan power sebagai kekuatan baru dalam sistem internasional. Dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya, Mesir telah melakukan pemberdayaan komoditas baru melalui penetapan Egypt’s Vision 2030 sebagai strategi nasional. Secara garis besar, Egypt’s Vision 2030 bertujuan untuk membawa Mesir kompetitif, seimbang, dan modern. Penggeseran depedensi menuju energi terbarukan menjadi cara Mesir dalam melaksanakan strategi nasionalnya. Egypt’s Vision 2030 merupakan suatu langkah Mesir untuk merelevansikan negara dalam era diplomasi modern. Suatu isu yang perlu diperdebatkan melalui kemunculan langkah baru Mesir yakni peningkatan soft power Mesir untuk berdiplomasi secara regional maupun global. Maka dari itu, penulis memprakarsasi karya akademik ini dengan tuntunan pertanyaan penelitian yang berbunyi, “Mengapa usaha Pemerintah Mesir untuk beralih kepada penggunaan energi terbarukan menjadi cara baru dalam meningkatkan eksistensi Mesir dalam era diplomasi modern?”. Karya akademik ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hingga menciptakan suatu interpretasi yang dapat diperdebatkan mengenai upaya peningkatan dan pemberdayaan energi yang terbarukan Mesir sebagai upaya Mesir untuk meningkatkan signifikansi perannya dalam era diplomasi modern.]]>
<![CDATA[Lion’s Roar in SEA: Singaporean Way in Increasing the Awareness of Cybersecurity ]]>
<![CDATA[Aufar Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2019): Regionalism ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4167.39-69
<![CDATA[Nowadays, where almost all aspect are digitilized have caused a massive increase of cyber threats which is a tangible threats for human beings. However, cybersecurity still has a second priority to accomplish for mostly countries, just few country who put big concern to this issue. As the Chair of ASEAN 2018, Singapore has made a project in strengthening the collective resillience of cybersecurity. The goal of this project is to increase the awareness of ASEAN countries in tackling cyberthreats in which it endangers the cybersecurity]]>
<![CDATA[Reviewing South America Institutionalism and the Failure of Regional Integration Process ]]>
<![CDATA[Joe William]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2019): Regionalism ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4168.70-89
<![CDATA[Revolusi Amerika Selatan secara massif pada awal abad 19, berdampak terhadap terbentuknya negara independen dan proses dekolonisasi oleh Kekaisaran Spanyol dan Portugal. Gaungan unifikasi atas dasar persamaan kultural dan linguistik berusaha diimplementasikan di wilayah ini secara terus-menerus, tetapi nyatanya proses integrasi regional ini selalu menemui kegagalan. Lemahnya proses industrialisasi, terbatasnya konsolidasi kedaulatan, serta banyaknya konflik internal turut serta berkontribusi dalam gagalnya usaha ini. Permasalahan ini terus berlanjut secara periodik hingga pada masa pembentukan regionalisme global pasca PD2. Disaat integrasi regional telah berhasil terbentuk di Afrika dan Eropa semisalnya, Amerika Selatan belum juga berhasil menegakkan suatu institusi regionalisme yang terpadu dan berdaya kompetisi tinggi di pasar dunia. Dari implikasi tersebut, karya ilmiah ini akan mencari interkoneksi antara pengaruh geopolitik kawasan dengan pembentukan institusi domestik untuk menemukan akar permasalahan gagalnya pembentukan regionalisme di Amerika Selatan, faktor historis semenjak dekolonisasi hingga gelombang revolusi sosialis abad 21 didalam dinamika Amerika Selatan akan digunakan sebagai fondasi analisis karya ilmiah ini. Kemudian, paradigma konstruktivis akan digunakan sebagai pengampu, disertai teori dan konsep regionalisme praktis oleh pakar Hubungan Internasional Jeffrey Checkel]]>
<![CDATA[India, Indonesia, Australia ke Tiongkok: Sebuah Studi Mengenai Konsep Sphere of Influence di Era Kontemporer ]]>
<![CDATA[Lazarus Andja Karunia]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2019): Regionalism ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4169.90-105
<![CDATA[Abad ke-21 mendekati akhir dekade keduanya. Polaritas dunia masih terlihat condong ke Washington walaupun banyak yang merasa kekuatan Beijing akan menandinginya. Di lain pihak, kita tidak bisa melupakan reaksi dan strategi para regional power di jalur ekspansi Belt and Road Initiative Tiongkok. New Delhi, Jakarta dan Canberra sudah mulai menunjukkan keinginan mereka untuk bersatu menangkal ekspansi Beijing setidaknya setahun terakhir ini. Pembahasan yang dibawa akan sesekali berfokus pada bagaimana konsep regional hegemony, structural realism, dan sphere of influence pada saat ini sedang digunakan oleh ketiga regionalpower terutama dalam menangkal ekspansi Tiongkok di Laut Natuna Utara. Regional hegemony akan menjelaskan pada kadar tertentu ‘kedaulatan regional’ ketiga negara, structural realism akan menjelaskan alasan realis ketiga negara untuk bersatu, dan sphere of influence akan menjelaskan mengapa proyeksi regionalisme ketiga negara dieksekusi secara terbatas. Riset ini akan mengupas tiga pertanyaan. Mengapa ketiga negara mau bekerja sama? Apakah tiap negara memiliki kontribusi efektif terhadap tujuan mereka bersam]]>
<![CDATA[Kesesuaian Timor Leste dengan Komunitas ASEAN ]]>
<![CDATA[Miftahul Choir]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2019): Regionalism ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4170.106-115
<![CDATA[Sebagai satu-satunya organisasi regional yang hadir di kawasan Asia-Pasifik, ASEAN terbentuk secara konstruksi sosial dimana identitas, nilai dan norma menjadi penentu utama dalam dinamika regional. Dalam sejarahnya, kekuatan imaterial menjadi faktor utama dalam menentukan keanggotaan ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Vietnam, Kamboja dan Myanmar sebagai anggota ASEAN di tahun 1990. Akan tetapi, hal ini justru berbeda ketika Timor Timur mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN di tahun 2011. Beberapa negara menolak kehadiran Timor Timur dikarenakan dikhawatirkan negara anggota tersebut menjadi beban ekonomi bagi organisasi regional ini, meskipun secara identitas dan nilai Timor Timur dan negara anggota ASEAN saat ini memiliki banyak kesamanaan. Keadaan ini menunjukan bahwa dalam kasus Timor Timur ini, ASEAN telah mereduksi faktor imaterial dan menempatkan faktor material didepan dalam penerimaan anggota. Untuk membuktikan argumen tersebut, tulisan ini akan menggunakan teori multilateralisme yang diperkenalkan oleh John Ruggie dengan argumen dibutuhkan ekspektasi keuntungan timbal-balik dari organisasi regional. Tulisan ini melihat bahwa secara material Timor Timur belum memberikan keuntungan terhadap ASEAN sehingga faktor imaterial dengan mudah dapat tereduksi.]]>
<![CDATA[Drug trafficking in the Golden Triangle: The Myanmar problem and ASEAN effectiveness ]]>
<![CDATA[Nathan Harper]]>;
<![CDATA[Nathan Tempra]]>
<![CDATA[ Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2019): Regionalism ]]>
Publisher : <![CDATA[Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4171.116-124
<![CDATA[This essay explores the issue of drug trafficking and production in Myanmar to understand the extent of damage this problematic situation has on the South East Asian region and to discuss what steps are being taken by institutions to stem the proliferation of narcotics such as heroin and amphetamines. Myanmar’s turbulent political history and unique geographical position have been explained to garner knowledge on why drug trafficking and production are so closely associated with the nation. The policymaking efforts of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) to combat drug trafficking and production in the region have so far been plagued by obstructions such as internal corruption, a lack of multilateral cooperation and insufficient resources. These barriers combine to create policy that it is aligned closer to empty rhetoric than actual physical implementation. The ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD) agreement has shown signs of a changing tide toward effective policymaking, due mainly to China stepping up to the plate of regional leadership. This essay recommends that in order to successfully fight drug trafficking and production, ASEAN need to establish more realistic and achievable goals with an emphasis on rehabilitation rather than punishment. Furthermore, compliance mechanisms should be put in place by ASEAN so that countries such as Myanmar, who often deviate from the status quo of drug policy, will be reprimanded for doing so in the future. Thus, creating an environment of multilateral cooperation, togetherness and consistency in relation to combatting the illegal drug trafficking and production trade]]>
