Jurnal Potensi
Jurnal Potensi adalah Jurnal peer-review yang dikelola oleh Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Universitas Batam. Jurnal Potensi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi ilmiah yang berasal dari riset para mahasiswa, dosen, peneliti dan pemerhati masalah-masalah yang terkait dengan bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) yang diantaranya adalah Perencanaan, Pengembangan Kota dan Wilayah dalam segala aspek kehidupan dan sistem yang berjalan dalam kota/wilayah, seperti dari segi aspek kependudukan, fisik kota/wilayah, pertanian, spasial, transportasi, ekonomi, sosial budaya, hukum, infrastruktur, kebencanaan, dan teknologi. Topik dan ruang lingkup jurnal potensi meliputi Cyber Notary; Perencanaan Kota; Pengembangan Wilayah Pedesaan; Pembangunan Wilayah (lingkungan fisik, spasial, teknologi, ekonomi dan pertanian); Preservasi dan konservasi kawasan; Kebijakan Publik dan Pengelolaan; Integrasi Kebijakan dan Perencanaan; Ekonomi Spasial dan regional; Kelembagaan dan pembiayaan Pembangunan; Perencanaan dan Evaluasi Proyek; Warisan Budaya dan Pariwisata; Kualitas Lingkungan dan Pembinaan; Infrastruktur dan Transportasi Wilayah; Sumber Daya dan Analisis Dampak
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 1 (2022): MARET"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI STRATEGI INFRASTRUKTUR BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENJADI POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DI KAMPUNG TUA ]]>
<![CDATA[Danuwidjojo Yusuf J.I.]]>;
<![CDATA[Sidabutar FD Yuanita]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.829
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur di kota Batam yang demikian pesat merupakan strategi Pemerintah Kota Batam dalam rangka pengembangan Kota Batam menjadi Bandar Dunia yang modern dan sejahtera. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat kota Batam dapat hidup sejahtera, termasuk penduduk asli kota Batam yang  berada di kampung tua. Beberapa isu terkait kondisi infrastruktur kampung tua saat ini antara lain : 1). belum ditetapkannya status lahan kampung tua di kota Batam sehingga pemerintah kota Batam belum mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada kawasan kampung tua secara maksimal. 2). Tersedianya infrastruktur kawasan maka masyarakat dapat mengembangkan potensi lingkungan, budaya yang telah ada di kampung tua. 3). Dengan demikian secara berkelanjutan kearifan lokal Melayu di Kampung tua akan terjaga keberlanjutannya, Hasil penelitian diharapkan akan menjadi pedoman pada kebijakan pengembangan kampung tua secara berkelanjutan seiring dengan pengembangan kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP (PPP) DALAM PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Dameria Christin]]>;
<![CDATA[Indradjati Natalivan Petrus]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.831
<![CDATA[Once the central of economic, urban heritage has been experiencing physical degradation thus abandoned. However, urban heritage conservation is almost impossible if relying on government resources solely. Public-Partner-Partnership (PPP) has been seen as the right approach to solve the problem. This paper argues that the partnership should be carefully reviewed when implemented in the urban heritage conservation context. Other than the size of the program is smaller and specific, the partnership must also consider the area context, the vulnerability of the area, and the presence of people who live and carry out activities in the area. Therefore, there are requirements when adopting PPP in the urban heritage conservation context, namely: (1) entrepreneurial government, as a public sector, who can create an efficient and adaptive bureaucracy, must also have strong leadership in managing conflict of interest among the stakeholder, especially due to the involvement of profit oriented private sectors; (2) market orientation of the private sector must appreciate the cultural significant values of urban heritage and place the community as more than just consumers; (3) the community, as the third sector, must have a clear position in the partnership and be accompanied by a mediator who can also protect the interest of the community. ]]>
<![CDATA[DESAIN PENGEMBANGAN KAMPUNG MELAYU NONGSA SEBAGAI IDENTITAS WISATA PESISIR KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Tri Sutrisno]]>;
<![CDATA[Yuanita FD Sidabutar]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.817
<![CDATA[Salah satu wilayah pesisir dan laut yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu obyek wisata khususnya pariwisata adalah kampong melayu nongsa yang berasa di batu besar kecamatan nongsa kota batam. Kawasan wisata pesisir kampung melayu nongsa adalah salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh kota batam yang terletak di kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa. Berdasarkan. Potensi ini masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal dan masih belum memiliki keterkaitan antar potensi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi wisata tersebut. Tahapan pada penelitian ini, yaitu mengidentifikasi potensi wisata, menganalisa keterkaitan antar potensi, faktor pendukung pengembangan wisata, kriteria pengembangan wisata dan konsep pengembangan wisata. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis .Penelitian ini menghasilkan tiga zona pengembangan, yaitu zona inti, pendukung dan konservasi. Dengan penanganan konsep pariwsata yang harus dilakukan antara lain meningkatkan daya tarik utama dengan penambahan jenis sajian atraksi wisata khususnya di zona inti wisata, mempertahankan kelestarian lingkungan dengan rehabilitasi kerusakan lingkungan, ketersediaan fasilitas pendukung dan penunjang khususnya di zona pendukung wisata serta menjalin linkage kawasan dengan obyek wisata lain yang dilakukan kerja sama antara masyarakat dengan wisatawan agar obyek wisata yang belum berkembang mendapatkan dampak dari wisata utamanya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP (PPP) DALAM PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Christin Dameria]]>;
<![CDATA[Petrus Natalivan Indradjati]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.819
<![CDATA[Once the central of economic, urban heritage has been experiencing physical degradation thus abandoned. However, urban heritage conservation is almost impossible if relying on government resources solely. Public-Partner-Partnership (PPP) has been seen as the right approach to solve the problem. This paper argues that the partnership should be carefully reviewed when implemented in the urban heritage conservation context. Other than the size of the program is smaller and specific, the partnership must also consider the area context, the vulnerability of the area, and the presence of people who live and carry out activities in the area. Therefore, there are requirements when adopting PPP in the urban heritage conservation context, namely: (1) entrepreneurial government, as a public sector, who can create an efficient and adaptive bureaucracy, must also have strong leadership in managing conflict of interest among the stakeholder, especially due to the involvement of profit oriented private sectors; (2) market orientation of the private sector must appreciate the cultural significant values of urban heritage and place the community as more than just consumers; (3) the community, as the third sector, must have a clear position in the partnership and be accompanied by a mediator who can also protect the interest of the community. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI STRATEGI INFRASTRUKTUR BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENJADI POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DI KAMPUNG TUA ]]>
<![CDATA[Yusuf Danuwidjojo]]>;
<![CDATA[Yuanita FD Sidabutar]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.818
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur di kota Batam yang demikian pesat merupakan strategi Pemerintah Kota Batam dalam rangka pengembangan Kota Batam menjadi Bandar Dunia yang modern dan sejahtera. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat kota Batam dapat hidup sejahtera, termasuk penduduk asli kota Batam yang  berada di kampung tua. Beberapa isu terkait kondisi infrastruktur kampung tua saat ini antara lain : 1). belum ditetapkannya status lahan kampung tua di kota Batam sehingga pemerintah kota Batam belum mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada kawasan kampung tua secara maksimal. 2). Tersedianya infrastruktur kawasan maka masyarakat dapat mengembangkan potensi lingkungan, budaya yang telah ada di kampung tua. 3). Dengan demikian secara berkelanjutan kearifan lokal Melayu di Kampung tua akan terjaga keberlanjutannya, Hasil penelitian diharapkan akan menjadi pedoman pada kebijakan pengembangan kampung tua secara berkelanjutan seiring dengan pengembangan kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN KAMPUNG TUA MELAYU NONGSA SEBAGAI PENUNJANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS ]]>
<![CDATA[Fandy Lood]]>;
<![CDATA[Ismael P Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.821
<![CDATA[Pengembangan ekonomi kerakyatan adalah salah satu poin yang strategis dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Salah satu sektor pendukung ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyataan tak terkecuali keberadaan provinsi kepri kota batam khususnya kampung tua melayu nongsa.Kota Batam yang dikhususkan menjadi salah satu daerah perekonomian dengan Kawasan ekonomi khusus menjadikan seluruh daerah kota batam termasuk kampung tua nongsa menjadi penunjang Kawasan ekonomi khusus. Saat ini Kawasan Kabil yang berbatasan dengan kampung tua nongsa telah ditetapkan menjadi Kawasan ekonomi khusus sehingga kampung tua nongsa diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai penunjang kebutuhan- kebutuhan yang bermanfaat baik dalam sektor ekonomi, social, budaya dan integrasi antar Kawasan ini dapat memberi peluang berkembangan nya sektor ekonomi rakyat kampung tua nongsa dengan tetap mengutamakan kearifan lokal yang ada.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (SPPR) BERBASIS RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN BINTAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ]]>
<![CDATA[Weldy Anugra Riawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.820
<![CDATA[Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) dengan mengacu sinkronisasi program yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Output kegiatan tersebut dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi masukan dalam penyusunan visi misi Kepala Daerah dan RPJMD. Pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bintan masih mengalami berbagai permasalahan antara lain belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya, belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, maka perlu dilakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang tahunan/jangka pendek yang merupakan dokumen integrasi antara rencana pembangunan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 mendatang dengan rencana spasial sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan infrastruktur bagi OPD agar sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan agar fokus sasaran kewilayahan dan sinergitas program pembangunan infrastruktur dapat tercapai.  ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI STRATEGI INFRASTRUKTUR BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENJADI POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DI KAMPUNG TUA ]]>
<![CDATA[J.I., Danuwidjojo Yusuf]]>;
<![CDATA[Yuanita, Sidabutar FD]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.829
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur di kota Batam yang demikian pesat merupakan strategi Pemerintah Kota Batam dalam rangka pengembangan Kota Batam menjadi Bandar Dunia yang modern dan sejahtera. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat kota Batam dapat hidup sejahtera, termasuk penduduk asli kota Batam yang  berada di kampung tua. Beberapa isu terkait kondisi infrastruktur kampung tua saat ini antara lain : 1). belum ditetapkannya status lahan kampung tua di kota Batam sehingga pemerintah kota Batam belum mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada kawasan kampung tua secara maksimal. 2). Tersedianya infrastruktur kawasan maka masyarakat dapat mengembangkan potensi lingkungan, budaya yang telah ada di kampung tua. 3). Dengan demikian secara berkelanjutan kearifan lokal Melayu di Kampung tua akan terjaga keberlanjutannya, Hasil penelitian diharapkan akan menjadi pedoman pada kebijakan pengembangan kampung tua secara berkelanjutan seiring dengan pengembangan kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP (PPP) DALAM PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Christin, Dameria]]>;
<![CDATA[Petrus, Indradjati Natalivan]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.831
<![CDATA[Once the central of economic, urban heritage has been experiencing physical degradation thus abandoned. However, urban heritage conservation is almost impossible if relying on government resources solely. Public-Partner-Partnership (PPP) has been seen as the right approach to solve the problem. This paper argues that the partnership should be carefully reviewed when implemented in the urban heritage conservation context. Other than the size of the program is smaller and specific, the partnership must also consider the area context, the vulnerability of the area, and the presence of people who live and carry out activities in the area. Therefore, there are requirements when adopting PPP in the urban heritage conservation context, namely: (1) entrepreneurial government, as a public sector, who can create an efficient and adaptive bureaucracy, must also have strong leadership in managing conflict of interest among the stakeholder, especially due to the involvement of profit oriented private sectors; (2) market orientation of the private sector must appreciate the cultural significant values of urban heritage and place the community as more than just consumers; (3) the community, as the third sector, must have a clear position in the partnership and be accompanied by a mediator who can also protect the interest of the community. ]]>
<![CDATA[DESAIN PENGEMBANGAN KAMPUNG MELAYU NONGSA SEBAGAI IDENTITAS WISATA PESISIR KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Tri]]>;
<![CDATA[Sidabutar, Yuanita FD]]>
<![CDATA[ Jurnal Potensi Vol. 2 No. 1 (2022): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37776/jpot.v2i1.817
<![CDATA[Salah satu wilayah pesisir dan laut yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu obyek wisata khususnya pariwisata adalah kampong melayu nongsa yang berasa di batu besar kecamatan nongsa kota batam. Kawasan wisata pesisir kampung melayu nongsa adalah salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh kota batam yang terletak di kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa. Berdasarkan. Potensi ini masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal dan masih belum memiliki keterkaitan antar potensi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi wisata tersebut. Tahapan pada penelitian ini, yaitu mengidentifikasi potensi wisata, menganalisa keterkaitan antar potensi, faktor pendukung pengembangan wisata, kriteria pengembangan wisata dan konsep pengembangan wisata. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis .Penelitian ini menghasilkan tiga zona pengembangan, yaitu zona inti, pendukung dan konservasi. Dengan penanganan konsep pariwsata yang harus dilakukan antara lain meningkatkan daya tarik utama dengan penambahan jenis sajian atraksi wisata khususnya di zona inti wisata, mempertahankan kelestarian lingkungan dengan rehabilitasi kerusakan lingkungan, ketersediaan fasilitas pendukung dan penunjang khususnya di zona pendukung wisata serta menjalin linkage kawasan dengan obyek wisata lain yang dilakukan kerja sama antara masyarakat dengan wisatawan agar obyek wisata yang belum berkembang mendapatkan dampak dari wisata utamanya.]]>
