cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 1: Agustus 2017" : 20 Documents clear
PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL DI KOTA BANDA ACEH Nurul Asmah; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional yang ada di Kota Banda Aceh, metode penelitian dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan, antara lain; berasal dari faktor internal pengawas yaitu karena terbatasnya dana dan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pengawasan, kurangnya pengetahuan pengawas mengenai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan kurangnya kesadaran dari pengawas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktor penghambat lainnya berasal dari faktor eksternal, yaitu terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, kurangnya pengetahuan dari pengobat tradisional dan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, mengusulkan penambahan dana kepada DPRK Kota Banda Aceh, mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam bidang pengawasan pengobatan tradisional, mengadakan pelatihan pengawasan pada pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, mengadakan sosialisasi untuk pengobat tradisional dan masyarakat umum, serta melaksanakan evaluasi kinerja bagi setiap tenaga kerja dalam ruang lingkup Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh khususnya bagian yang melakukan pengawasan pengobatan tradisional. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dapat segera memberikan tambahan dana, Pemerintah segera menambah jumlah tenaga kerja, dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengubah sistem pengawasan yang dilakukan, serta memberikan sanksi yang tegas dan sesuai ketentuan, bagi yang melakukan pelanggaran.Kata Kunci : Pengawasan, Izin, pengobatan tradisional. Abstract - The purpose of this legal writing to identify and explain the implementation of the monitoring of the implementation of traditional medicine in the city of Banda Aceh, the method of research conducted by Bibliography Research and Field Research. The results showed that, Monitoring conducted by the Health Office of Banda Aceh city has not been run in accordance with applicable regulations. It is caused by several factors that are a barrier, among others; comes from internal factors supervisor is due to limited funding and lack of human resources in carrying out supervision, lack of knowledge regarding the regulatory provisions stipulated in the legislation, and the lack of awareness of the inspectors to do their job properly. Other inhibiting factors from external factors, namely the lack of time to conduct supervision, lack of knowledge of traditional healers and the community about the rights and obligations of each. Efforts are being made to overcome these problems, among others, proposed adding funds to the House of Representatives of Banda Aceh city, the proposed increase in the number of employees who have skills in the field of supervision of traditional medicine, training surveillance on employees within the scope of the Health Office of Banda Aceh city, held socialization for traditional healers and the general public, as well as carry out the performance evaluation of all workers within the scope of the Health Office of Banda Aceh city, especially the part that does the supervision of traditional medicine. Suggested to the House of Representatives of Banda Aceh can immediately provide additional funds, the government will soon increase the number of workers, and the Health Department of Banda Aceh to change the system of supervision conducted, as well as providing strict sanctions and in accordance for those who commit violations.Keywords: monitoring, permission, Traditional Medicine.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA Chairul Umam
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Berdasarkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2013/PTUN-JKT tentang sengketa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah mengabulkan permohonan Teuku Abdul Rasyid, S.E. Dkk (3 orang) atas dianulirnya nama-nama mereka oleh Ketua DPRK Nagan Raya atas hasil seleksi pencalonan anggota Komisi Independen Pemilihan oleh Komisi A DPRK Nagan Raya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, KPU Pusat selaku tergugat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan berakhir dengan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan dengan menguatkan kembali Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2013/PTUN-JK. Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Implementasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 61.K/TUN/2015 Tentang Penetapan Komisioner Komisi Independen Pemilihan di Kabuapten Nagan Raya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keputusan pengadilan tata usaha negara masih sangat jauh dari asas kepastian hukum, ini dapat dilihat dengan seringnya pejabat-pejabat publik mengabaikan isi putusan hakim dalam sengketa tata usaha negara. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan cenderung lebih kepada kesadaran pejabat itu sendiri karena tidak adanya daya mengikat yang kuat. Disarankan dalam Peradilan TUN supaya adanya lembaga esekutor seperti layaknya peradilan pidana yang memiliki lembaga esekutor seperti jaksa, sehingga hak konstitusional warga negara tidak di permainkan oleh kekuasaan seorang penguasa dan cita-cita Negara hukum dapat ditegakkan di republik ini.Kata Kunci : Implementasi, MahkamahAgung, Komisi Independen Pemilihan. Abstract - Based on the verdict of Jakarta State Administrative Court Number: 205 / G / 2013 / PTUN-JKT on the legal action of Independent Election Commission of Nagan Raya Regency, the request of Teuku Abdul Rasyid’s, S.E. Et al (3 people) on the annulment of their names by the chairman of DPRK Nagan Raya on the nomination of members of the selection result of Independent Election Commission DPRK Nagan Raya had been approved. Based on the decision of Jakarta State Administrative Court, Central Election Commission as the defendant did an appeal to Jakarta High Administrative Court and ended with a cassation to Supreme Court of Republic of Indonesia. However, Jakarta State High Administrative Court and Supreme Court released a decision to strengthen the verdict from Jakarta State Administrative Court No. 205 / G / 2013 / PTUN-JK. This study was aimed at determining whether the implementation of the decision from Supreme Court No. 61.K / TUN / 2015 On Establishment of Independent Election Commission Commissioner in Nagan Raya Regency had been running well and in accordance with legislation or not. Based on the result of the research, it revealed that the decision of Administrative Court was still quite far from the principle of legal certainty.  This could be seen by the frequent public officials ignored the verdict of the judge on the legal action of State Administration. So, the execution of court decision tended to be official consciousness itself in the absence of a strong binding power. The writer suggested having executor institutions like criminal justice having institutions, such as the prosecutor, so that the constitutional rights of citizens are not played around by the power of a ruler and the ideals of the state law can be enforced in this republic.Keywords: Implementation, Supreme Court, Independent Election Commission
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH Mahyul Ikmal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penertiban pemanfaatan ruang. Dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kota Banda Aceh masih terdapat ruang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh, hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang masih tidak teratur yang ada di Kota Banda Aceh. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya perintah pembongkaran. Upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan terus  meningkatkan pengawasan, sosialisasi dan mempermudah prosedur pengurusan perizinan. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh dan para penegak hukum agar lebih tegas menangani pelanggaran pemanfaatan ruang, adanya turunan qanun atau peraturan walikota tentang perintah pembongkaran, adanya pertambahan personil yang khusus menangani masalah penertiban, serta peningkatan sosialisasi yang terus dilakukan agar tertib tata ruang berjalan seperti yang diharapkan.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengendalian, Tata Ruang, Banda Aceh. Abstract - The purpose of this thesis is to explain the implementation of the control of space utilization. Constraints faced by the City of Banda Aceh in carrying out demolition utilization of space. And the efforts that have been made by the government of Banda Aceh in overcoming obstacles to the implementation of control of space utilization. To obtain the data in the writing of this, done with literature and field research. To obtain secondary data is done by reading the legislation, scientific works, the opinion of scholars, books and articles.  Many of the constraints faced by the government such as the lack of awareness and lack of demolition orders. Efforts have been made among others by continuing to improve supervision, socialization and simplify licensing procedures. Expected government of Banda Aceh and the law enforcement agencies to be more assertive handling violations space utilization, their derivatives qanun or mayoral regulation on demolition orders, the increase of personnel specifically address the issue of policing, as well as increased socialization continue to do so in an orderly layout runs as expected.Keywords: Implementation, Control, Spatial, Banda Aceh.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XIII/2015 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT PENGANGKATAN KAPOLRI DAN PANGLIMA TNI Fadhil Mardiansyah; Sufyan Sufyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum dari Hakim MK dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo  dan melakukan analisa konsekuensi yuridis terhadap putusan a quo.Studi kasus ini merupakan penelitian Normatif, yang artinya data diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research). Hasil penulisan menunjukkan bahwa MK telah memutuskan menolak semua permohonan untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan hukum dari MK bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, serta dalam pokok permohonan yang mejelaskan bahwa undang-undang aquo tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang dikarenakan setelah perubahan UUD NRI 1945Indonesia menganut system checks and balance antar lembaga negara. Adapun analisa dari putusan ini adalah keterlibatan DPR dengan memberikan persetujuan dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sangat berpotensi disimpangi dan dijadikan alat bargaining politik serta dapat menimbulkan praktik politik uang (money politic), sehingga DPR lebih baik memberikan pertimbangan. Diharapkan kepada MK dalam memberikan penafsiran hukum harus dilakukan secara jelas dan benar-benar memperhatikan poin-poin penting sehingga tidak terjadi multitafsir untuk kedepannya.Serta kepada setiap warga negara dalam pengajuan permohonan kepada MK sebaiknya perhatikan dengan benar syarat-syarat untuk mendapat kedudukan hukum (legal standing) dan memperhatikan pokok-pokok permohonan.Kata Kunci : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang Abstract - The purpose ofthis case study is to clarify the legal consideration of the Constitutional Court in a verdict on the a quo plea and analyzing the juridical consequences of the a quo verdict.This case study is a normative study, which means that the data obtained from library research. Literature study used to obtaining secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.The research results indicate that the Constitutional Court has decided to reject all appeals in its entirety. The legal considerations of the Constitutional Court that related to applicants legal standing, as well as in the main plea explains that the a quo regulation is not contrary to the Indonesia Contitution of 1945 because after the amendment to the Indonesia Contitution of 1945, Indonesia adopt the system of checks and balances between state institutions. The analysis of this verdict is the involvement of the Parliament to approve the appointment of the Chief of Police and the TNI Commander is a potential remained unfulfilled and used as a political bargaining tool and can lead to money politics, so that the Parliament better just give a consideration.It is expected to the Constitutional Court in giving the interpretation of the law must be clearly and really pay attention to the important points so there is not causemultiple interpretations in the future. And to every citizen in the submission of application to the Constitutional Court should consider properly the requirements to obtain legal standing and pay attention to the main points of plea.Keywords: Verdict, Constitutional Court, Judicial Review
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN Teuku Soekiarandi TR; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Dengan adanya Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu menjadi tidak esensial, tetapi sebaliknya pada tahap pengujian undang-undang secara materil kerugian yang telah dialami oleh pemohon bersifat faktor esensial. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum serta menganalisis putusan hakim terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden satu putaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mahkamah konstitusi mempertimbangkan permohonan terhadap pasal 159 undang undang nomor 42 tahun 2008 dengan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 adalah sama karena menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun ketentuan adalah sama, tidaklah berarti ketentuan pasal 159 tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, karena Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada normaatau kentuannya bersifat umum. Jelaslah bahwa putusan mahkamah konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan, dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membantah atau mementahkan kembali putusan akhir tersebut, dalam persebaran wilayahnya harus merata, apabila 34 provinsi dalam hal ini, maka setengah wilayah Indonesia telah pasti akan hasil suara pemilu dan sah melalui persebarannya, apabila hanya unggul dipulau Jawa dan sedikit di luar Jawa, dan di setiap provinsi tidak mencapai dua puluh persen maka harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Disarankan, hendaknya Mahkamah Konstitusi harus teliti dalam melihat dampak hukum dengan dikeluarkannya putusan tersebut karena putusan bersifat final dan mengikat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 159 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, untuk kepentingan bangsa dan Negara.Kata Kunci :  Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum President dan wakil presiden, satu putaran Abstract - Of Law Number 42 Year 2008 on the General Election of President and Vice President, in the presence of Article 159, the petitioners feel that their constitutional rights have been violated, since in formal examination the constitutional losses experienced by the individual applicant are not essential, the law materially losses that have been experienced by the applicant is an essential factor. The writing of this case study aims to explain, understand, and analyze the basic legal considerations as well as analyze the judge's decision on the Presidential and Vice Presidential Election one round. This research is included in normative juridical research, library research. because to obtain secondary data derived from secondary, primary and tertiary legal materials. The results of the study show that in the Constitutional Court consider the petition of Article 159 of Law Number 42 of 2008 with Article 6A Paragraph 3 of the 1945 Constitution is the same because according to the Constitutional Court, although the provisions are the same, it does not mean that the provisions of Article 159 can not be tested by The Constitutional Court, because the 1945 Constitution on norms or terms is general. And explain that the decision of the Constitutional Court has a permanent legal force since it was read out in court, and has a binding legal force to implement. then no legal remedy can be made to refute or revoke the final verdict, in the spreading of its territory must be evenly distributed, if 34 provinces in this case, then half the territory of Indonesia would have been the result of electoral and legitimate votes through its distribution if only superior in Java and slightly in non-Java, and in every province does not reach twenty percent then must follow the rules that have been made by the constitutional court. it is advisable, the Constitutional Court should be careful in looking at the impact of the law with the issuance of the verdict because the verdict is final and binding. And the People's Legislative Assembly is obliged to follow up the Constitutional Court's decision related to Article 159 in Law Number 42 Year 2008, for the benefit of the nation and the StateKeywords: Constitutional Court's decision , General Election of President and Vice President, one round
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARKIR DI KOTA BANDA ACEH Dina Nurrahmah Siregar; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas pengawasan parkir, dan upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan parkir di Kota Banda Aceh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan parker yaitu dari sisi faktor internal, belum adanya pedoman teknis yang tersusun secara rinci dan dana serta personal yang terbatas. Dari sisi eksternal banyaknya juru parkir yang memarkirkan kendaraan motor di luar batas garis jalan, sehingga membahayakan pengguna jalan lain. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dalam mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan adalah memberikan arahan kepada para petugas terkait belum adanya pedoman teknis yang tersusun secara terperinci, mengevaluasi sistem perparkiran yang adap ada saat ini serta memberikan pembinaan kepada juru parkir agar mematuhi peraturan perparkiran yang ada saat ini. Diharapkan kepada Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, dapat mengefektifkan peraturan mengenai perparkiran khususnya dalam bidang pengawasan parkir di tepi jalan umum, sebagai tolak ukur untuk meningkatkan efisiensi kinerja perangkat daerah, membuat pedoman teknis secara rinci serta mengevaluasi ulang mengenai system perparkiran, sebab melaksanakan tugas pengawasan tidak cukup hanya berpatroli atau turun kelapangan saja.Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Pelaksanaanpengawasan, Parkir Abstract - The purpose of this thesis is to aims and to explain the implementation of parking supervision conducted by the Department of  Transportation, Communications and Informatics Banda Aceh, the matter of problem faced by the Department of Transportation, Communications and Informatics Banda Aceh in carrying out the task of parking supervison, and efforts to overcome the constraints of implementationof parking in Banda Aceh. The data in this study were obtained through the research libraries to acquire secondary data by way of studying the legislation, books, the internet and other scholarly works related to the problems of the research and fieldwork conducted for obtaining primary data by interviewing respondents and informants. The results showed that, the implementation of parking supervision in Banda Aceh have not run effectively. This is caused by weak oversight that resulted in the parking system have not gone well and not in accordance with the legislation. The factor of constraints in the implementation of supervision from the parking lot it came from the internal side of the departement it self, not from the existence of technical guidelines which composed in detail and personal as well as funds are limited. From the external side of the large number of interpreters who parked their vehicles outside the line of the road, thus endangering other road users. As for the efforts made by the Department of Transportation, Communications and Informatics Banda Aceh in overcoming obstacles faced on the field is provide referrals to the authorities of the existence of the technical guidelines have not been arranged in detail, evaluating the parking system that exists at this moment as well as provide coaching to parker in order to obey the parking regulation. The expectation to Head field of monitoring and control of Department of Transport, Communications and Informatics Banda Aceh, could streamline the regulation on parking especially in the field of supervision parking at the edge of public roads, as a benchmark to improve the efficiency of the device area perfomance, create a detailed technical guidelines and re-evaluate on parking system, for carrying out the task of supervision is not enough to just patrolling or just going to the field.Keywords: Role, Monitoring, The Implementation of Monitoring,Valed Parking
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Akbarul Fajri; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi dan menjelaskan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Dalam putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015  Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan pasal 7 huruf r dan menafsirkan pasal 7 huruf sehingga dengan keluarnya putusan ini, tak adalagi individu-individu yang terhalang haknya untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan alasan konflik petahana dan mengharuskan pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan demikian tak adalagi diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan ketidak adilan terhadap persoalan pencalonan kepala daerah di dalam Pemilukada yang diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pemilukada yang kesemua Putusannya telah terakomodir didalam Undang-Undang terbaru Nomor 10 Tahun 2016. Dalam menegakkan keadilan didalam masyarakat perlu bagi Presiden bersama-sama dengan DPR untuk saling bersinergi dan berprilaku berdasarkan hukum, bukan malah memanfaatkan hukum untuk kepentingan tertentu karna pada dasarnya hukum tidaklah berbeda kecuali orang memandangnya dengan cara berbeda dan terciptalah equality before the law, dan prinsip non diskriminatif.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Persamaan hak, Keadilan. Abstract - Purpose of case study writing is to explain legal considerations of constitutional justices and analysis of the decicions No.33/PUU-XIII/2015 on general election of regional head. Methode used in this research is perspective (data analysis) and include juridical normative research (library research) by collecting primary legal, secondary, and tertiary. In the decicion33/PUU-XIII/2015constitutional court granted the aplicant’s petition by canceling Article 7  r and interpreted Article 7 rso after this decicioni, no more people are hindered his rights to running for regional head election with that reason and requires resignation for the members of house of representatives whnen they running for regional head election. with no doubt discrimination, uncertainty and injustice for this problem as set forth in Act No 8 of 2015 as  for election of regional head which has been accommodated in Act No. 10 of  2016. In upholding justice in society, the President and house of representatives as institusion synergizes and based of law ,not to use the law for the benefit of their group. Cause basicly the rule of law is not diffrent unless people look at it in a diffrent way. So thee quality before the law, and the principle of non discrimination is achieved.Keywords: contstitutional court, equality, justice.
PERLINDUNGAN HARIMAU SUMATERA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA Yuliannova Lestari; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Akan tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Aceh Tenggara masih terjadi perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi berupa Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae). Untuk itu penting kiranya untuk diteliti tentang perlindungan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Aceh Tenggara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam melakukan perlindungan terhadap Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan habitatnya seperti yang telah di atur dalam UU No. 5 Tahun 1990. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah PPNS di BKSDA Aceh, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, tidak adanya tempat karantina dan rehabilitasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat.Kata Kunci : Perlindungan, Harimau sumatera Abstract - The purpose of this study is to describe the factors that resulted in a conviction of forgery of Motor Vehicle registration number, obstacles in the process of resolving the crime of falsification of Motor Vehicle registration number and resolution efforts against counterfeiting of Motor Vehicle registration number. The results showed that the actors did it all caused by economic factors, environmental factors and factors of interest in motor vehicle demand in the market that does not comply with the people's purchasing power. Barriers faced by members of the Traffic Unit in the process of completion falsification of Motor Vehicle registration number includes the lack of understanding of most people's Motor Vehicle registration number is false, the lack of thoroughness of the police and criminal networks. The resolution attempts against criminal counterfeiting Letter Number of motor vehicles includes the completion of the pre-entif, preventive and repressive. Suggested to Langsa Police Traffic Unit in order to educate more people about the understanding of Motor Vehicle registration number of the original and also provide training to police officers on procedures Langsa Police Vehicle registration number to distinguish genuine and fake motor.Keywords : The Crime Of Falsification, Motor Vehicle Registration Number.
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH Eka Wardani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980, bahwa: “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Namun dalam kenyataannya masih ada perusahaan yang belum melaporkannya.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, faktor yang menyebabkan perusahaan tidak melaporkan adanya lowongan kerja, dan akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan lowongan pekerjaan. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tidak berjalan sebagimana yang diamanatkan oleh perundang-undang hal ini dikarenakan pihak perusahaan tidak mengetahui perihal adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan wajib lapor lowongan kerja serta tidak pernah dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Penerapan sanksi karena tidak dilaporkannya lowongan kerja oleh perusahaan nyatanya tidak pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Disarankan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas mengenai wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan serta sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor dan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Peduduk Aceh untuk melakukan sosialisasi mengenai wajib lapor lowongan kerja kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Aceh.Kata Kunci : Pelaksanaan Wajib Lapor, Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja. Abstract - The purpose of this thesis to explain the implementation of compulsory reporting of vacancies by the company at the Department of Labor and Population Mobility Aceh, the factors that led the company did not report their job, and as a result of the law against companies that do not register job vacancies. To obtain the data in the writing of this, in doing literature and field research. To obtain secondary data is done by reading the legislation, scientific works, the opinion of scholars, books and articles. Field work was conducted to obtain primary data related to this study through interviews with respondents and informants. Based on the survey results revealed that the implementation of compulsory reporting of vacancies by the company at the Department of Labor and Population Mobility Aceh is not running mandated by law reserved this is because the company was unaware of the existence of the company's obligation to carry out the compulsory reporting of vacancies and never did dissemination by the Department of Labor and Population Mobility Aceh. Imposition of sanctions for not reporting job by the company in fact, was never implemented. This is due to the lack of rules governing the compulsory reporting of vacancies by the company in the Act No. 13 of 2003. It is suggested the existence of legislation which regulates more clearly the compulsory reporting of vacancies by the company as well as penalties for violation and required to report to the Department of labor and Population Mobility Aceh to disseminate information regarding the compulsory reporting of vacancies to companies in the province.Keywords: Implementation, Obligation Report Jobs, Companies, Department of Labor
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH Nilda Mutia; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum maksimal. Belum maksimalnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh karena adanya beberapa hambatan, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia yang profesional, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, dan terbatasnya dana yang dimiliki. Upaya yang telah ditempuh oleh pihak rumah sakit adalah meyediakan loket pendaftaran khusus, ramp(tangga landai) dan lift khusus, sedangkan upaya yang telah ditempuh pada sarana transportasi adalah menyediakan halte dan bus yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas. Upaya yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah menyediakan karyawan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan menambah fasilitas yang dapat dijangkau bagi penyandang disabilitas.Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk mengadakan pelatihan khususkepada karyawan serta memperbaharui sumber daya manusia yang ada, sedangkan pada sarana transportasi penyediaan fasilitas harus dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas tidak hanya pada satu penyandang disabilitas saja. Pihak rumah sakit dan sarana transportasi mengajukan anggaran dana untuk pembangunan fasilitas serta pelayanan yang optimal.Kata Kunci : Pelayanan Publik, Disabilitas, Aksesibilitas Abstract - The purpose of this study was to describe the implementation of public services for persons with disabilities in the city of Banda Aceh, the obstacles encountered in the implementation of public services for persons with disabilities in the city of Banda Aceh and the efforts made by the Government of Banda Aceh to overcome obstacles in the implementation of public services for persons with disabilities.The results showed that the implementation of social services for persons with disabilities is not optimally. It happened due to several obstacles, including: lack of professional human resources, limited facilities, and the limited funds. Efforts have been taken by the hospital is providing special registration booth, stair ramps and lifts, while efforts has been pursued on transportation is  providing bus stops and buses that can be used for persons with disabilities. Efforts will be made by the hospital is to provide employees in accordance with the persons with disabilities and to expand its facilities that are accessible to persons with disabilities.It is suggested that the hospital's to trainthe employees and update the existing human resources, while the transportation facilities should be able to reach all persons with disabilities. The hospital and the transportation propose the budget for construction of the facility as well as the optimal serviceKeywords: Public service, disability, accessibility

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue