cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1: Februari 2018" : 20 Documents clear
IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH Ikhlas Saradiwa; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Kota Banda Aceh, Untuk menjelaskan penyebab penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Banda Aceh belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari literatur peruturan perundang-undangan, buku-buku teks yang relevan dengan masalah yang diteliti serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan dalam merealisasikan pembangunan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Kota Banda Aceh penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  masih belum terlaksana sesuai dengan proporsi luas peruntukanya, hanya 13% dari luas yang diamanatkan, penyebab belum terlaksananya penyediaan ruang dan belum sesuai dengan peruntukanya dikarenakan pembangunnan, penyediaan dan pengelolaan RTH Publik di kelola oleh swasta, peruntukan pembanguna RTH bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berdampak tidak terwujudnya tujuan dan fungsi RTH, kurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan keterbatasan lahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah mengupayakan penambahan anggaran yang diperoleh dari dana Otsus disetiap tahunnya sehingga juga dapat dilakukan pembebasan lahan dengan anggaran tersebut terhadap kawasan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan dan swasta, serta untuk terlihatnya upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi penyediaan RTH yang sesuai dengan peruntukannya. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengupayakan agar keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada agar tidak dialih fungsikan, serta menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik agar mencapai 20% dan lebih fokus pada pembagunan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukannya.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH TERHADAP KELAYAKAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN UMUM DARAT DI KOTA BANDA ACEH Ruhul Fata; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pengujian terhadap persyaratan laik jalan angkutan umum darat sekurang-kurangnya meliputi emisi gas buang kendaraan bermotor, tingkat kebisingan, kemampuan  rem utama, kemampuan rem parkir, kincup roda depan, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, dan kedalaman alur ban. Namun pada kenyataannya di Kota Banda Aceh masih banyak terdapat angkutan umum yang tidak layak jalan dan tidak melakukan pengujian berkala namun tetap beroperasi sebagai angkutan umum. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Banda Aceh terhadap angkutan umum darat di  kota Banda Aceh, penyebab angkutan umum yang tidak laik jalan namun tetap beroperasi, dan sanksi yang dikenakan kepada angkutan umum yang tidak melakukan pemeriksaan secara berkala. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Dishubkominfo Kota Banda Aceh belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kelayakan jalan dan keamanan angkutan umum darat di Kota Banda Aceh. Hal tersebut dikarenakan belum lengkapnya semua alat uji kendaraan bermotor dan masih rendahnya pelaksanaan razia yang dilakukan di jalan. Penyebab angkutan umum yang tidak layak namun tetap beroperasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran pelaku usaha angkutan umum untuk memenuhi kelayakan jalan angkutan umum, faktor kurangnya kesadaran hukum pengusaha angkutan umum dan faktor kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Dishubkominfo Kota Banda Aceh kepada pengusaha angkutan umum  mengenai kelayakan angkutan umum di Kota Banda Aceh. Sanksi yang diberikan terhadap angkutan umum yang terjaring razia dalam keadaan telah habis masa hasil uji maka akan diberikan surat tilang, sedangkan keterlambatan pengujian berkala diberikan denda 2% pertiap bulannya. Disarankan kepada Dishubkominfo Kota Banda Aceh agar melakukan pembinaan serta sosialisasi tentang pentingnya memenuhi standar kelayakan angkutan umum terhadap pelaku usaha angkutan umum di Kota Banda Aceh.
OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL DARI DANA TAMBAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH Abdul Jabar; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alokasi dana Otsus untuk Aceh menurut Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 menetapkan besaran dana Otsus 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama 15 tahun dan 1% (satu persen) selama 5 tahun yang berakhir pada tahun 2027. Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 182 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan Pemerintah Aceh berwenang mengelola Tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebagai pendapatan dalam APBA. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen), dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen). Penulisan artikel  ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya anggaran  yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh dari dana pendidikan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana yang diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif-Empiris (legal applied research), yaitu data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, secara bersamaan juga dilakukan penelitian lapangan yaitu dengan mewawancarai responden dan informan.  Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi TDBH telah sesuai dengan Pasal 182 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Alokasi terbesar pendidikan menengah (SD, SMA/MA). Alokasi  menyerap 70 Persen dari alokasi bidang pendidikan, selain itu terdapat pula alokasi untuk program pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi serta kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan (11,3%), pendidikan anak usia dini (6,7%), pendidikan dayah (5,1%), sementara program lainnya mendapat alokasi relatif kecil, yaitu pembinaan olahraga dan kepemudaan (2,2%), pengembangan mutu pendidik (1,9%), pendidikan non formal (1,6%) dan perpustakaan (1,1%).  Mutu pendidikan yang rendah disebabkan karena distorsi perencanaan pendidikan dan masih minimnya potensi dan jumlah guru dari serta banyak dana di dinas pendidikan Aceh disalahgunakan tidak digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Disarankan kepada pemerintah Aceh pemerintah kabupaten atau kota diseluruh wilayah membelanjakan tambahan dana bagi hasil di sektor pendidikan sebanyak 30% di belanjakan untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya kepada pengajar dan siswa serta dapat melakukan perubahan mendasar melalui aspek paradigma dan aspek management pendidikan yang diatur didalam perundang-undangan berupa Qanun Aceh, Peraturan Gubernur.
SENGKETA LAHAN ANTARA TRANSMIGRAN DAN PENDUDUK SETEMPAT Spynoza Maizar; Bakti Bakti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transmigrasi merupakan program perpindahan penduduk dalam wilayah negara Indonesia yang bertujuan pemerataan persebaran penduduk, mengurangi angka kepadatan penduduk di Pulau Jawa, sekaligus sebagai bagian dari program pembangunan daerah. Dalam kenyataannya program yang juga mengharapkan kemandirian perekonomian rakyat dan integrasi kebudayaan dengan penduduk setempat di unit permukiman transmigrasi (UPT), terdapat ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh transmigran yang berada di Nagan Raya. Program yang dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Transmigrasi dan Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Transmigrasi, memberikan transmigran Lahan Usaha II seluas 7.500 M2 yang kemudian berada dibawah penguasaan, serta pemanfaatan oleh pihak lain yang bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang PRP Nomor 51 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Seizin Yang Berhak Atau Kuasanya dan juga merupakan bagian dari pelanggaran atas Pasal 29 Ayat (1), (2) dan Pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui substansi peraturan perundang-undangan transmigrasi dalam melindungi transmigran atas kepemilikan dan pemamfaatan lahan, untuk mengetahui sekaligus menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa, kendala yang dihadapi oleh para pihak, serta dampak hukum dan sosial-budaya dari konflik lahan transmigran di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data-data primer diperoleh dengan mewawancarai responden dan informan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelaahan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan buku-buku teks serta artikel ilmiah terkait permasalahan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi perundang-undangan telah mengatur hak-hak transmigran secara detil, namun ternyata masih memunculkan kerumitan terhadap akses keadilan termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan terkait yang sifatnya melindungi tidak secara otomatis membuktikan bahwa masyarakat bebas dari segala bentuk praktek ketidakadilan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Meskipun Secara hukum persebaran penduduk dan pembangunan daerah telah terimplementasikan dan dari segi kebudayaan masyarakat juga telah terintegrasikan. Dalam hal ini negara perlu melengkapi dan memperbaiki aturan perundang-undangan sekaligus berkewajiban membimbing mereka (transmigran) yang tertatih pada tahap pendefinisian keadilan (naming) guna pencapaiannya.
PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Ichsan Maulana; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kemudian Pasal 148 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Mendagri melalui Dirjen Otda sebelum membatalkan perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan Bupati/Walikota memberikan surat peringatan pertama kepada Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. Namun dalam kenyataan Mendagri melakukan pembatalan langsung Qanun Kota Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedur pembentukan Qanun Kota Banda Aceh yang dibatalkan oleh Kemendagri, serta untuk mengetahui dan menjelaskan pembatalan Qanun Kota Banda Aceh oleh Kemendagri berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam artikel ini metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan (library research) yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur pembentukan Qanun No. 2 Tahun 2014 dan Qanun No. 10 Tahun 2011 Kota Banda Aceh yang dibatalkan oleh Kemendagri masih ada kekurangan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Namun Pembatalan Qanun Kota Banda Aceh oleh Kemendagri bertentangan dengan Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikuatkan dalam Pasal 148 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015, seharusnya Mendagri sebelum membatalkan Qanun Kota Banda Aceh memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk membatalkan Qanun tersebut.Disarankan kepada Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam pembentukan Qanun agar tetap mengikuti aturan yang ada dan selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Gubernur dan Kemendagri. Mendagri dalam melakukan pembatalan Qanun Kota Banda Aceh agar terlebih dahulu memberikan peringatan kepada Gubernur sesuai dengan aturan yang ada.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENEMPELKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM PILKADA 2017 Deni Tambunan; M. Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota “Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK, dengan cara menempelkanya pada sarana pengumuman di Desa atau sebutan lain Kelurahan”. Namun kewajiban tersebut tidak dilakukanoleh Panitia Pemungutan Suara yang ada di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab panitia pemungutan suara tidak melaksanakan kewajiban nya, menjelaskan akibat hukum  yang timbul dari tidak ditempel nya hasil perhitungan suara, serta untuk menjelaskan sanksi apa yang diberikan kepada Panitia Pemungutan Suara yang tidak menjalankan kewajiban nya tersebut. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyebab Panitia Pemungutan Suara tidak melaksanakan kewajiban nya itu karena tidak ada sosialisasi dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, dimana akibat hukum nya adalah dapat dijadikan sebagai bukti oleh peserta pemilu untuk mengajukan permohonan pengujian sengketa hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi, adapun sanksi yang diberikan adalahdipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Disarankan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk membaca lebih lanjut peraturan yang ada, yang menyengkut dengan tugas, wewenang dan kewajiban nya. disarankan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada Panitia Pemungutan Suara mengenai tugas, wewenang dan kewajiban nya secara lengkap, disarankan juga kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada pelanggaran seperti ini.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM KEMITRAAN ANTARA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG BANDA ACEH DAN CV. VISUAL GRAFIKA Ulya Wildan Pratama; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. PT. Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh menyelenggarakan Program Kemitraan tersebut melalui peminjaman modal kepada usaha kecil yang melemah. Pada kenyataannya PT. Jasa Raharja mensyaratkan jaminan/agunan di dalam perjanjian program kemitraan dimana hal tersebut tidak di atur dalam Peraturan Menteri PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraandan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. artikel ini memfokuskan kepada wanprestasi terhadap peminjaman modal usaha. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Banda Aceh dengan mitra binaan CV. Visual Grafika sebagai bentuk tanggung jawab social perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sert amenjelaskan faktor yang menyebabkan PT. Jasa Raharja mensyaratkan jaminan dalam peminjaman modal kepada CV. Visual Grafika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan menelitibahan kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menjalankan Program Kemitraan ini terdapat beberapa pihak pokok, yakni mitra binaan sebagai usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dana dari penyaluran Program Kemitraan dan berkewajiban melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan rencana yang telah disetuju ioleh BUMN Pembina, kemudian membayar kembali pinjaman secara tepat waktu dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina. Ketentuan mengenai adanya jaminan dalam penyaluran dana program kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja Banda Aceh adalah kebijakan dari perusahaan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan diperlukan untuk mendapat kepastian bahwa pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan yang dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. Diharapkan kepada PT. Jasa Raharja untuk melakukan pemantauan terhadap mitra binaan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra binaan dalam pengembalian modal usaha.
THE PROTECTION OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW Aditya Rivaldi; Lena Farsia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The protection of refugee is the duty to all civilized nation in the world. It is a human rights and humanitarian value that every state must take responsible with. Among several kinds of protections, there is one of the most important one which is stated in article 33 of the 1951 Convention on the Status of Refugee, the non-refoulment principle. This principle has became customary international and also has been received the jus cogens status. The purpose of this thesis is to understand the role of  Jus cogens principle of non-refoulment will effect Indonesia in giving assistance to the Rohingya refugees and to understand the protection given by Indonesia government to the Rohingya refugees. This research uses normative empirical research.The data in this study were obtained through the research libraries to acquire secondary data by way of studying the legislation, books, the internet and other scholarly works related to the problems of the research. Furthermore, fieldwork conducted for obtaining primary data by interviewing respondents and informants. The results of the research showed that the non-refoulment principle gives no effect to Indonesia in giving assistance to the Rohingya refugees. Indonesia actions were done base on humanitarian value, Indonesia Constitution, and Pancasila value, instead of 1951 Convention on the Status of the Refugee. Accordingly with the result above, it is suggested to the government of Indonesia, to produce a new clear legislation on the management of the international refugee. And then, to assimilate and promote the 1951 Convention on the Status of Refugee as an international standard in assisting refugee to the Indonesian bodies that concern about it. Furthermore, to Indonesia government particularly Aceh suggested that to produce a new regulation in regard with the emergency respond and also to maintain all the refugee facilities that had been built by volunteers or others country.
ASPEK HUKUM TERHADAP GANTI RUGI PENCEMARAN MIGAS LINTAS BATAS YANG DISEBABKAN OLEH OFFSHORE ACTIVIES Arfi Fazrian; Nurdin Nurdin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polluter Pay’s Principle, which ones of principle of compensation in international environmental law, exploitation oil and gas activities on offshore areas would be damage not only the jurisdiction of the sea areas belong to coastal states but also spread to jurisdiction of other coastal states. So that, the states which exposed damage are involving compensation to remedy the environment of the sea that tainted. The wrote Thesis has aimed to know and to explain concerning regulations and mechanism toward compensation of transboundary oil and gas pollution caused by offshore activity based on International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation 1990. Convention on Civil Compensation for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1977. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 2001 and regulations in Indonesia. In order to obtain data in this wrote Thesis has been doing library research. That is to learn and to analyze the Conventions, the Regulations, text books, news paper, journal and any literate have related to this Thesis. The resulted of this Thesis explaining the regulations toward compensation of transboundary oil and gas pollution caused by offshore activities have not been be regulated definitely, because the regulations have not yet entry into force. But, The parties that wanted compensation are operator from offshore installation, whereas the claim could be propose when the activity to repair of marine environment tried to be done and together with party of origin to do study about Environmental Impact Assessment. Mechanism for giving compensation could be done with two ways, through insurance of environment and special body in this case is OPOL Association Limited. Based on the explanation, recommended to any states are studying exhaustive and doing the convention related transboundary oil and gas pollution caused by offshore Activities. Furthermore, recommended to Indonesian government is doing regional cooperation with ASEAN Countries, Asia Pacific and Australia and also ratify Espoo Convention.
THE ROLE OF ARTICLE XX OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 IN COMBATING ILLEGAL FISHING ACTIVITY : A CASE STUDY OF THE UNITED STATES OF AMERICA Intan Purnama; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article XX (b) and (g) of the GATT 1994 regulates about general exceptions measures, that allow the WTO members to take legal action in rejecting the products from certain states. The rejection could be applied by using some categories, particularly to protect human, animal and plant life or health, and also relating to the conservation of exhaustible natural resources. The United States of America (USA) has implemented the article, to protect its domestic market from illegal fishing imported products.This research aims to describe the arrangement of Article XX of the GATT 1994 in combating the illegal fishing activity and to identify how the implementation of Article XX regulates illegal fishing activity in the USA. This research used normative legal research. Data was obtained from library research would be processed systematically to attain appropriate depiction with the research problems. The data subsequently would be analyzed by using qualitative method that means using secondary data that consist of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, so it can be acquired objective analysis to answer problems raised. The result of this researchindicates that the arrangement of the Article XX (b) and (g) of GATT 1994 can be used to combat illegal fishing activity. The article also related to national regulations. As long as related with the article, the national rules still could be implemented. Therefore, the USAcan use the article to reject of imported products whichcome from illegal fishing. Presently, the effort that has been made by international government and local government of the USA is insufficient to protect the living creatures in the sea. In addition, the WTO should do the amendment in the Article XX of the GATT 1994 about spesific explanation rare spesies animals or plants which states has protect it. Then, the USA should has a national rules which related to prevent illegal fishing trading to support the article that is implemented. By applying this article, the USA could prevent their market from illegal fishing imported products.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue