cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 24   25   26   27   28 
TINJAUAN HUKUM KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA (SIM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL Namira Meilina; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak-  Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan untuk menjelaskan peran penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda masih adanya obstacle jika dikaitkan dengan hukum nasional maupun internasional, lalu adanya risiko kecelakaan penerbangan ketika bermain layangan maupun aktivitas lain lantaran masyarakat sekitar tidak menyadari pentingnya menertibkan keselamatan penerbangan. Lalu peran penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) melalui faktor-faktor seperti perkiraan cuaca, keamanan penerbangan seperti pagar batasan bandara, larangan memasuki wilayah landas pacu bagi yang tidak memiliki izin, dan Safety Management System. Disarankan adanya perbaikan mengenai aktivitas masyarakat sekitar yang menggangu penerbangan seperti layang-layang dengan pendekatan sosial secara terus-menerus dan kerjasama dari berbagai pihak, dan diharapkan mengenai faktor penunjang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ditinjau dengan bijak agar pengelolaan keselamatan menjadi efektif. Kata kunci: Kawasan, Penerbangan, Bandara, Internasional.  Abstract - This research aims to analyse the conducted implementation of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport and to explicate the supporting role of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport. The results of this research showed that the application of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) at Sultan Iskandar Muda International Airport is still had a difficulty if it is associated with the national and international law, then there is a risk of flight accidents with the existence of kites playing or other activities due to the surrounding community does not yet realize the importance of make the rounds of flight safety. Then the supporting role of Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) through several factors such as weather forecasts, flight security such as airport boundary fences, prohibitions on entering the runway area for those who do not have permits, and the Safety Management System. It is recommended that there should be an improvements regarding the activities of the surrounding community that interfere with flights such as kites with a continuous social approach and cooperation from various parties, and it is hoped that the supporting factors for Obstacle's Limitation Surfaces (OLS) are reviewed wisely in order to make the safety management becomes effective. Keywords: Area, Aviation, Airport, International.
IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAH M. Faza Adhyaksa; Mirja Fauzul Hamdi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat 2 menjelaskan Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hak interpelasi pernah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2014-2019 terkait dengan beberapa kebijakan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, DPRA menggunakan hak interpelasi terkait penerbitan Pergub terhadap gubernur Aceh, urgenitasnya adalah didalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, pasal 262 dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Gubernur memberikan penjelasan penerbitan Pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana Qanun saja. Secara hierarki, kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan DPRA, karena menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka DPRA dapat menggunakanHak Interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUPA.Kata Kunci : Implementasi Hak Interpelasi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hukum Jinayah. Abstract -  Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government Article 106 paragraph 2 explains the right of Interpellation is the right of the Provincial Regional House of Representatives to request information from the governor regarding important and strategic provincial government policies and has a wide impact on the life of society and the state. used by the Aceh House of Representatives for the 2014-2019 period in connection with several new policies and regulations issued by the Aceh governor. Based on the results of the study, the DPRA exercised interpelaser rights related to the issuance of the Governor of Aceh to the governor of Aceh, the urgency was in Pergub Number 5 of 2018, article 30 regulating whip punishment carried out in a closed place (detention / prison), this is contrary to the explanation of Qanun Number 7 of 2013, article 262 where the punishment the whip was carried out in an open place and could be seen by the people present. The governor gave an explanation of the issuance of the Governor's Regulation only as a Qanun implementing regulation. Hierarchically, the position of the Provincial Regulation (Qanun) is higher than the Pergub, if the Pergub is in conflict with the Qanun, the Pergub is null and void. DPRA also filed a lawsuit to the Supreme Court. In its decision, the Supreme Court rejected the lawsuit request or material test submitted by the DPRA, because according to the Supreme Court if there are irregularities in the implementation of the Aceh Qanun, then the DPRA can use Interpellation Rights in accordance with the oversight mechanism regulated in the UUPA. Keywords  : Implementation of Interpellation Rights, Aceh House of Representatives, Jinayah Law.

Page 28 of 28 | Total Record : 272

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue