cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 22   23   24   25   26 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN DI WILAYAH NAGORNO KARABAKH DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KONFLIK PADA TAHUN 2020) Cut Nyak Syafira Nazalia; Sophia Listriani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan bagi warga sipil di dalam suatu konflik bersenjata serta mekanisme penegakan hukum humaniter internasional bagi pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional khususnya dalam konflik Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno Karabakh. Hasil penelitian di dapati bahwa Armenia dan Azerbaijan di dalam konflik bersenjata yang terjadi pada akhir tahun 2020 lalu telah melakukan pelanggaran terhadap warga sipil, yang mana menembakkan senjata dengan tidak akurat serta tindakan lainnya yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional terhadap warga sipil. Peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 bulan tersebut telah menewaskan sekitar 142 orang warga sipil tidak bersalah. Dalam hal mekanisme penegakan hukum humaniter internasional, baik pihak Armenia maupun Azerbaijan hingga saat ini belum di tempuh. Disarankan kepada Armenia dan Azerbaijan selaku negara yang berkonflik untuk mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan cara memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata di wilayah Nagorno Karabakh.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAKAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) Shinta Yuana Rizki; Faisal A. Rani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta implementasi mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang hanya menjalankan tugas sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ternyata memiliki keterbatasan mengenai wewenang yang dimiliki. Hal tersebut mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan. Hal itu dikarenakan karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tidak cukup, serta over kapasitas. Didalam upaya memenuhi hak kesehatan Warga Binaan Pemasayarakatan, disarankan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat  mengupayakan penambahan tenaga kesehatan, dan menyediakan anggaran yang memadai agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemenuhan hak kesehatan merupakan hak yang paling dasar yang harus diterima oleh semua orang dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan.
KEWENANGAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN QANUN KAMPUNG (Suatu Penelitian di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang) Akbar Hidayatullah; Sufyan Sufyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mencoba menjelaskan kewenangan MDSK dalam pembentukan qanun kampung di Kabupaten Aceh Tamiang, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembentukan qanun kampung, dan solusi terhadap kendala MDSK dalam pembentukan qanun kampung di Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan didukung dengan data-data kepustakaan atau penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti. Menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, MDSK memiliki kewenangan salah satunya membentuk qanun kampung bersama datok penghulu. Kendala MDSK dalam pembentukan qanun kampung yaitu kurangnya sumber daya untuk merumus dan merancang qanun, MDSK kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislatif di tingkat kampung. Solusi terhadap kendala MDSK dalam pembentukan Qanun Kampung yaitu MDSK harus lebih memahami tugas pokok dan fungsinya, dan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi sumber daya manusia khususnya dalam (legal drafting) lewat forum atau sosialisasi agar MDSK dapat menjalankan kewenangannya dengan baik.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA GAME PLAYSTATION YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Lina Dayana; Efendi Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan sanksi administrasi, hambatan dalam penerapan sanksi administrasi, dan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha Game Playstation yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha Game Playstation yang melanggar protokol kesehata Covid-19 yaitu berupa sanksi teguran dan denda administratif. Sanksi denda administratif yang dibebankan kepada pelanggar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hambatan dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha Game Playstation yang melanggar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Mengenai Covid-19 yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha dan minimnya koordinasi antar petugas. Upaya dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha game play station yang melanggar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Mengenai Covid-19 yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum, peningkatan partisipasi pelaku usaha, penindakan secara tegas dan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Kepada Walikota Banda Aceh disarankan agar sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan lebih ditekankan pada sanksi sosial mengingat pelaku usaha di masa pandemi tidak dapat menjalankan serta membangun hubungan kerjasama antar lembaga terkait dalam memaksimalkan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh. Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pelaku Usaha, Game Playstation, Protokol Kesehatan, Covid-19.
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 GUBERNUR ACEH ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH. Farah Salsabila; M. Zuhri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, menjelaskan mengenai konsekuensi terhadap LKPJ yang tidak sesuai dengan RPJMA dan mengetahui tantangan yang dihadapi DPRA dalam melaksankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan, fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh adalah untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah, dan menjalankan mekanisme Cheks and Balance. Hasil penilitian selanjutnya, konsekuensi terhadap LKPJ yang tidak sesuai dengan RPJMA adalah tidak memiliki konsekuensi yuridis maupun administratif. Selanjutnya, tantangan DPRA dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah dalam memberikan rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah Aceh. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kinerja yang dilakukan sesuai dengan RPJMA dalam hal melaksanaakan visi dan misinya yang sudah di tetapkan. Kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk lebih tepat waktu dalam menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh dan juga menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Daerah Aceh sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yaitu 30 hari setelah penyampaian LKPJ oleh Gubernur. 
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI PERIKANAN DI WILAYAH ZEEI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Razes Alkhwadifa; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan konservasi perikanan dalam hukum internasional dan hukum nasional dalam regulasi konservasi laut yang diatur dalam UNCLOS dan Undang-Undang serta untuk mengetahui tantangan pelaksanaan konservasi wilayah laut di Indonesia. Beberapa pedoman umum dan mendunia yang bisa dimanfaatkan alasannya untuk masing-masing pihak yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kelestarian ikan di lautan liar, misalnya pasal 117 dan 118 UNCLOS 1982 yang memerintahkan kerjasama negara-negara dalam perlindungan pengelola aset organik di laut lepas dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 20044tentang Perikanan. Dalam tantangan pelaksanaannya, terjadi pengurangan porsi subsidi perlindungan laut dari otoritas publik, dan peningkatan bentrokan antar wilayah yang terjadi di kawasan pelestarian laut, dimana tidak ada pedoman atau peraturan yang tidak membahas masalah dan perbaikan daerah setempat. Disarankan agar penelitian ini dapat dipahami dengan keinginan otoritas publik untuk terus bekerja dalam penyelenggaraan kawasan pelestarian laut, dengan memperluas porsi subsidi perlindungan laut dan menyelesaikan bentrokan kemajuan sektoral yang terjadi di kawasan pelestarian laut. Kata Kunci : Konservasi, Pengelolaan, Perikanan, ZEEI
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDA ACEH Kartika Kartika; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pertama dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan tantangan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebudayaan terkait dengan Sub Urusan Cagar Budaya yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kedua, menguraikan strategi efektif dalam mengelola isu-isu pemerintahan di bidang kebudayaan yang terkait dengan sub bidang cagar budaya. Penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan Data Sekunder berupa buku, artikel, majalah, dan sumber dari internet. Data dianalisis menggunakan Metode Kualitatif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (primary legal material) yaitu berupa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menujukkan bahwasanya, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan ketiga urusan pemerintahan untuk Sub Urusan Cagar Budaya pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan baik dalam hal Penetapan cagar budaya peringkat Kota Banda Aceh, Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota Banda Aceh maupun dalam hal Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kota Banda Aceh dalam wilayah Provinsi Aceh menghadapi sejumlah tantangan yaitu meliputi keterbatasan anggaran, belum adanya Tenaga Ahli Cagar Budaya (CB) yang bersertifikasi, dan keterbatasan jumlah aparatur daerah serta tenaga pendukung. Disarankan agar Pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Kota Banda Aceh selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis untuk menyusun program kerja yang prioritas serta memiliki daya ungkit; Kedua, Walikota Banda Aceh semestinya mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketiga urusan pemerintahan bidang Cagar Budaya yang menjadi porsi kewenangan Kota Banda Aceh; dan Ketiga, menambah jumlah aparatur daerah serta tenaga pendukung sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
PENANGANAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET, SWALAYAN, DAN MALL) Muhammad Amrin Syahputra; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanganan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, faktor penghambat, serta mengetahui apakah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 efektif menangani penggunaan kantong plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan berupa sosialisasi dan konsultasi pernah dilakukan kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Namun, Pengawasan dan penerapan sanksi kepada sektor usaha ritel modern belum efektif dilakukan. Faktor penghambat berupa kurangnya kesadaran masyarakat, penegakan hukum masih lemah, keterbatasan fasilitator, dan beberapa ritel modern kedapatan belum menerapkan program pembatasan. Perwal tersebut cukup efektif terhadap penurunan penggunaan kantong plastik daripada sebelum keluarnya Perwal. Disarankan kepada Pemerintah Kota agar lebih maksimal menangani penggunaan kantong plastik di kota Banda Aceh. Konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha maupun masyarakat pengguna kantong plastik. Kata Kunci : Penanganan, Pembatasan Kantong Plastik, Ritel Modern, Sanksi Administratif
SISTEM PENGAJUAN HAKIM MAHKAMAH KONSTIT Miftahul Zannah; Faisal Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian bertujuan mengetahui latar belakang dari pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi oleh ketiga lembaga negara, mengetahui sistem pengajuan hakim konstitusi menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pengaruh rekrutmen dari ketiga lembaga negara terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian kewenangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar selain untuk menjamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara, serts menjamin netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara. Mengenai proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi masih belum memenuhi prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai proses yang objektif, akuntabel, dan transparan dan keterbukaan dari masingmasing lembaga. Mengenai independen tidaknya Mahkamah Konstitusi sangat tergantung dari integritas masing-masing hakim konstitusi, karena antara Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Disarankan untuk jangka pendek memperbaiki mekanisme seleksi hakim konstitusi bisa dilakukan dengan cara merubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar mekanisme seleksi hakim konstitusi lebih jelas dan seragam di tiga lembaga pengusul, serta untuk jangka panjang dilakukannya amandemen konstitusi untuk mempertegas tentang seleksi hakim sehingga tidak multitafsir. Kata Kunci: Sistem Pengajuan, Hakim, Mahkamah Konsititusi.
PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI PROVINSI ACEH Putri Indah Maya Sari; Fikri Fikri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Aceh, menjelaskan hambatan yang pemerintah daerah alami dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam permasalahan yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Aceh tidak berjalan dengan baik hal tersebut tidak sesuai dengan program yang dibuat pemerintah. Pemerintah dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya fasilitas penangkapan ikan, tidak adanya batas jumlah tangkap lestari, kurangnya personil pengawas perikanan. Upaya yang dilakukan pemerintah dari beberapa hambatan yang ada yaitu, memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill nelayan melalui sosialisasi, meningkatkan nilai tukar nelayan, dan mempertahankan kualitas ikan agar menjadi kualitas ikan ekspor. Disarankan kepada pemerintah, agar memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan bukan hanya kepada pengusaha ikan saja dan di harapkan kepada pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, PSDKP Aceh, Panglima Laot dan nelayan untuk dapat bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan yaitu mensejahterakan nelayan dan mempertahankan sumberdaya alam yang ada untuk generasi yang akan datang.

Page 24 of 28 | Total Record : 272

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue