cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 24   25   26   27   28 
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA Tira Fathimah; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kenyataannya dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dan Pemerintah Desa belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban, termasuk dengan hiburan hajatan masyarakat, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Perda Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa kurang efektif dalam menjalankan kewenangannya, hal ini dapat dilihat di lapangan, dimana masih ada beberapa pelanggaran dilakukan oleh masyarakat setempat seperti menghidupkan musik hingga larut malam dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada yaitu di atas pukul 22.00 WIB. Kata Kunci : Ketentraman, Ketertiban, Masyarakat Desa, Pembinaan, Pemerintah Desa. Abstract  – In carrying out his duties, the Village Head is authorized to foster peace and oerder in the village community. In fact, in carrying out their roles as village Heads and Village Government, they have not been maximal in carrying out the function of fostering peace and order, including entertainment for community celebrations, which is as Regulated in Article 19 of the Langkat Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning the implementation of public order and public peace. In this case, the Village Government is less effective in carrying out is authority, this can be seen in the field, where there are still several violations committed by the local community such as turning on music until late at night and not in accordance with existing regulations, namely at 22.00 WIB. Keywords  : Peace, Order, Village Community, Coaching, Village Government.
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYA AN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID – 19 Fahmil Alfian Rizki; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, demikian pula tugas pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Banda Aceh pada masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih dirasakan peranannya kurang dalam pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu bagaimana upaya pemberdayaan UMKM yang kondusif. Fokus pada penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah Kota Banda Aceh dalam membantu UMKM melewati saat sulit pada masa Pandemi Covid-19, dan  (2) Untuk mengetahui bagaimana realisasi program bantuan modal kerja UMKM Covid-19 Kota Banda Aceh.  Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini sendiri adalah metode yuridis empiris, yang berupa penelitian lapangan. dengan cara mewawancarai responden dan informan sebagai data primer, serta kajian kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan skripsi ini.  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada masa pandemi Covid-19 banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kerugian, pemerintah Kota Banda Aceh selaku pemangku pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan dan aturan yang dirasa dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM di dalam melewati masa-masa sulit disaat pandemi, didapati bahwa tidak semua masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan dan aturan tersebut, juga ketentuan dan syarat kelengkapan penerima bantuan modal kerja dapat dirasakan memberatkan masyarakat  di dalam pengurusannya. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan peranan yaitu dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara langsung baik itu berupa tunai maupun bantuan berupa kebutuhan pokok, juga untuk program bantuan modal kerja UMKM Covid-19 Kota Banda Aceh, disarankan agar ketentuan dan persyaratan tersebut seharusnya dapat diminimalisir agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku UMKM secara keseluruhannya. Kata Kunci : Peran, Kota Banda Aceh , Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah . Abstract - In accordance with the government's duty to prosper its people, so is the task of local governments. To realize this goal, especially through the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Banda Aceh City during the Covid-19 pandemic, which is currently still felt to have a less role in empowering MSMEs. Therefore, how are efforts to empower SMEs that are conducive. The focus of this research is (1) To find out how the role of the Banda Aceh City government is in helping MSMEs get through difficult times during the Covid-19 Pandemic, and (2) To find out how the realization of the Banda Aceh City Covid-19 MSME working capital assistance program. The method used in writing this thesis itself is an empirical juridical method, in the form of field research. by interviewing respondents and informants as primary data, as well as literature review in the form of books, laws and regulations and writings related to this thesis. From the results of the study, it was found that during the Covid-19 pandemic, many MSMEs experienced a decrease in income and even losses, the Banda Aceh City government as the government stakeholder has issued policies and regulations that are felt to be able to help the economy of the MSME community in going through difficult times during the pandemic. it was found that not all people could feel the positive impact of these policies and regulations, also the terms and conditions for the completeness of working capital assistance recipients could be felt to be burdensome for the community in their management. It is recommended to the Banda Aceh City government in carrying out its role, namely by distributing assistance to the community directly, either in the form of cash or assistance in the form of basic needs, also for the Banda Aceh City Covid-19 MSME working capital assistance program, it is recommended that these provisions and requirements should be minimized. in order to provide benefits to the community of MSME actors as a whole. Keywords : Role, Banda Aceh City, Empowerment  Small and Medium Enterprises.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BANDA ACEH Munawar Khalil; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan hal ini ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. awal tahun 2020 terjadinya pandemi yang menggangu pelaksanaan pemungutan pajak hotel. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel serta upaya kebijakan pemerintah pada masa pandemi terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama pandemi dilakukan sesuai dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, dalam pelaksanaannya terdapat halangan seperti wajib pajak melakukan kecurangan, pajak terutang tak dibayar dan kurangnya kesadaran hukum. Kebijakan diberikan kelonggaran terhadap denda pajak dan dapat telat bayar. Upaya yang dilakukan pemangan tapping box, sosialisasi dan pendataan. Diharapkan kepada BPKK untuk memperluas pemasangan tapping box, sosialisasi, dan mengevaluasi pendataan wajib pajak. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan, Pajak Hotel, Pandemi, Banda Aceh. Abstract  - Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies states that taxes are determined by regional regulations, with this the stipulation of the Banda Aceh City Qanun Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes. In early 2020 there was a pandemic that disrupted the implementation of hotel tax collection. This study aims to understand how the implementation of hotel tax collection and government policy efforts during the pandemic occurs. This research uses empirical law method. The results of this study the implementation of hotel tax collection during the pandemic was carried out according to the Qanun of Banda Aceh City Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes, in its implementation there were obstacles such as taxpayers committing fraud, unpaid taxes owed and lack of legal awareness. The policy is given concessions on tax penalties and can be late in paying. Efforts are being made to implement the tapping box, socialization and data collection. It is hoped that BPKK will expand the installation of tapping boxes, socialize, and evaluate taxpayer data collection.Keywords : Implementation, Collecting, Hotel Tax, Pandemic, Banda Aceh.
PENGATURAN AMBANG BATAS PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Imam Buchari; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan implikasi penerapan presidential threshold terhadap hak politik warga negara dan partai politik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum berupa pengkajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam pandangan hak asasi manusia terlihat belum sejalan dengan amanat konstitusi, karena setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih. Mengenai implikasi dari kebijakan ambang batas Presiden ini berpeluang mereduksi hak warga negara khususnya hak politik, juga menghambat hak-hak partai politik kecil yang relatif rendah suara di parlemen, bahkan seperti partai baru saja yang telah sah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu juga mengalami hambatan dalam mengusung calon Presiden pada pemilu sebelumnya.Kata Kunci : Presidential threshold, Pemilihan umum  Abstract - The purpose of this writing is to find out the presidential threshold arrangement in Law Number 7 Year 2017 is in accordance with human rights and the implications of the application of the presidential threshold on the political rights of citizens and political parties. The use of normative juridical research methods is legal research in the form of an assessment of laws and regulations. The results of the study show the setting of the presidential nomination threshold in the view of human rights does not seem to be in line with the constitutional mandate, because everyone has the right to have the same opportunity to occupy positions in government, including the right to vote and be elected. Regarding the implications of the presidential threshold policy, it is likely tto reduce the rights of citizens, especially political rights, as well as hinder  the rights of small political parties that have relatively low votes in parliament, even as new parties that has been legally announced by the Election Commission as election participants have also experienced obstacles in carrying presidential candidates in previous elections.Keywords : Presidential threshold,  Pemilihan umum
KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Aulia Kamal Pasha; Sufyan Sufyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan sekretaris gampong yang diangkat harus Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan juga implementasi pengangkatan sekretaris gampong yang berasal dari PNS serta faktor penghambat dalam pengangkatan Sekretaris Gampong dari PNS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengangkatan sekretaris gampong dari PNS oleh Walikota melalui Surat Keputusan Walikota tidak dapat diterapkan dan di Kota Banda Aceh Sekretaris Gampong tidak berasal dari PNS dikarenakan beberapa faktor yang menghambat, diantaranya dianggap sebagai penghambat karir dan kurang dihargai oleh masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh disarankan  mengangkat sekretaris gampong dari pegawai pemerintahan  dengan  perjanjian  kerja, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keuchik tidak melantik serta mengeluarkan surat keputusan pengangkatan sekretaris gampong.Kata Kunci :  Pengangkatan, Sekretaris Gampong Abstract - Article 116 paragraph (2) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh states that the gampong secretary is appointed from the Civil Servant. But in reality, there is a discrepancy between the policies that have been set and implementation in the field. The purpose of writing is to find out the implementation of the provisions of Article 116 paragraph (2) and the implementation of the appointment of village secretaries from Civil Servants as well as factors that hinder the appointment of Gampong Secretaries from Civil Servants. The research method used in this research is normative-empirical. The results showed that the appointment of a village secretary who was appointed from a Civil Servant by the Mayor with a Mayor's Decree could not be applied, and in the City of Banda Aceh, the Gampong Secretary did not come from a civil servant due to several factors that hindered them, including being considered a career obstacle and not being appreciated by the community. . The Banda Aceh City Government is advised to appoint a Gampong Secretary from a government employee in accordance with the provisions of Law number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and issue a Position Analysis on Gampong Secretary, and Keuchik should not inaugurate and issue a decree on the appointment of a village secretary.Keywords : Appointment, Village Secretary
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian Terhadap Pengumpulan Data Yuridis Pendaftaran Tanah) Fitrah Ramadhan; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, menjelaskan hambatan pengumpulan data yuridis dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong dilakukan penyelidikan riwayat status tanah dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis. Keterangan saksi atau pernyataan yang kadar kebenaranya oleh panitia A dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak. Adapun hambatan-hambatan dalam pengumpulan data yuridis ialah tidak ada landasan yang kuat berupa bukti tertulis, tidak ada lagi saksi yang mengetahui benar riwayat tanah dan tidak ada hak-hak lama diatas tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengumpulan data yuridis bagi gampong yang tidak memiliki bukti kepemilikan/penguasaan maka gampong yang bersangkutan harus membuat surat keterangan gampong sebagai pengganti bukti tertulis kepemilikan. Disarankan dalam pengumpulan data yuridis pendaftaran tanah terhadap tanah yang tidak memiliki bukti tertulis. Pejabat Kantor Pertanahan untuk lebih teliti cermat dan seksama pada saat pemeriksaan berkas guna untuk menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Aset Pemerintah Gampong. Abstract - This study aims to explain the implementation of juridical data collection in the registration of village government land assets in Banda Aceh, explain the obstacle in collecting juridical data, and understand efforts taken to overcome the obstacle. Results of this study show that the collection of juridical data in the registration of village government land assets is conducted through an assessment of the history of land status supported by evidence regarding the existence of the rights in the form of written evidence. Witness statement or statement in which truth content is deemed sufficient by Committee A to register for a right, of a right holder. The obstacles in collecting juridical data are there is no firm foundation in form of written evidence, there is no witness who knows well about the history of land status and there are no former rights over the land. Efforts have been taken to resolve the obstacle in juridical data collection for the village that does not hevidencedent of ownership/control over the land, then the concerned village should issue a statement letter as a substitute for written evidence of ownership. It is suggested in the process of collecting juridical data on land registration, particularly on lands that do not have written evidence. Officials at Land Agency to be more careful and thorough during the examination of documents to ensure legal certainty.Keywords: Implementation, Land Registration, Village Government Asset.
IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH Riska Nazillah Syaputri; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini mejelaskan bagaimana pemenuhan hak atas identitas anak dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan ketentuan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Penelitian dalam studi ini menerpakan  yuridis empiris, dimana peneliti mengeksplorasi aturan hukum dengan keaadan yang sebenarnya dalam lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak atas identitas anak dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh sudah terlaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Pemendargi No. 2 Tahun 2016, hal tersebut dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melakukan upaya internal dan eksternal dalam mendukung terlaksananya KIA. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan KIA di Kota Banda Aceh berasal dari faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya dukungan dari Dinas Pendidikan, DPRA dan Dinas lainnya. Faktor masyarakat faktor orang tua/keluarga serta faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi tegas. Kata Kunci: Implementasi, Kartu Identitas Anak, dan Konvensi Hak Anak,    Abstract - This research explains the fulfillment of the right to identity of children and the factors that hinder the implementation of provisions regarding the Child Identity Card (KIA) in the jurisdiction of Banda Aceh. This study applies a juridical-empirical approach, where researchers explore legal regulations in the actual field conditions. The results of this research show that the fulfillment of the right to identity of children in the jurisdiction of Banda Aceh has been implemented properly and in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. The Government of Banda Aceh, in collaboration with the Department of Population and Civil Registration of Banda Aceh, has undertaken internal and external efforts to support the implementation of KIA. The factors hindering the implementation of KIA in Banda Aceh include limited human resources, lack of support from the Department of Education, DPRA, and other agencies. The factors also include the attitudes of parents/families and the lack of strict sanctions in the regulations. Keywords : Implementation, Child Identity Card, and Convention on the Rights of the Child.
IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG WISATA HALAL DI ACEH SELATAN Rusdianda Rusdianda; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Dalam Bab 1, Pasal 1, Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Aceh Selatan  memiliki banyak potensi yang dapat di kembangkan untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penyelenggaraan kepariwisataan di bidang wisata halal di Kabupaten Aceh Selatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal, dalam pemberdayaan masyarakat, kurang memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang  kurang tersedia pada objek-objek wisata di Aceh Selatan. Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah adalah ketersediaan anggaran yang masih minim, sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang  ketersediaannya, kemudian pemahaman masyarakat dan pihak penyelenggara masih kurang terhadap wisata halal, sehingga implementasi kepariwisataan di bidang wisata halal masih kurang efektif dan tidak sesuai harapan. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Aceh Selatan untuk segera menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan wisata halal di Aceh Selatan, dan meningkat fasilitas penunjang pariwisata, meningkatkan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Kata Kunci : implementasi, regulasi, Pemerintah daerah, wisata halal, hambatan Abstract - In Chapter 1, Article 1, Paragraph 3 of Law Number 10 of 2009 Concerning Tourism, tourism is a variety of tourism activities that are supported by various facilities and services provided by the community, business actors, government, and local governments. South Aceh has a lot of potential that can be developed for regional economic progress and growth. The results showed that the implementation of tourism implementation in the field of halal tourism in South Aceh Regency could not be carried out optimally because there were no regulations governing the implementation of halal tourism, in community empowerment, did not provide an increase in the community's economy, then public facilities were not available at the object. - tourist attraction in South Aceh. The obstacles faced by the local government are the availability of a budget that is still minimal, the human resources that are owned are still lacking in availability, then the understanding of the community and the organizers is still lacking in halal tourism, so that the implementation of tourism in the field of halal tourism is still less effective and not as expected. It is recommended to the South Aceh Regional Government to immediately issue regulations regarding the implementation of halal tourism in South Aceh, and increase tourism supporting facilities, increase the budget, improve the quality of human resources.Keywords: implementation, regulation, local government, halal tourism, barriers 
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN RUANG WILAYAH ACEH TIMUR (Suatu Penelitian di Kota Idi Rayeuk ) Rina Ridara; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penataan PKL yang menggunakan ruang milik jalan di Kota Idi Rayeuk, menjelaskan solusi yang diberikan pemerintah kepada PKL dan penegakan hukum terhadap PKL yang memanfaatkan ruang milik jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan ruang milik jalan yang dilakukan oleh PKL dibeberapa ruas jalan yang terdapat di Kota Idi Rayeuk dalam menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana  dituangkan dalam Surat Himbauan Bupati tentang lokasi bagi PKL. Regulasi tersebut menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa penetapan lokasi dan waktu yang diperbolehkan berjualan. Penegakan hukum yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, selain teguran sanksi lain yang diberikan yaitu berupa penertiban PKL seperti penyitaan barang dagangan. Disarankan Pemerintah dalam proses perancangan dan penyusunan tata ruang harus ikut mempertimbangkan lokasi yang strategis bagi PKL, baik yang dituangkan dalam RTRW maupun RDTR Kota Idi Rayeuk. Dan perlunya dukungan Pemerintah untuk aparat penegak hukum dengan memberikan fasilitas yang memadai agar kinerja aparat penegak hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif.Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Pedagang. Abstract  - This research aims to analyse the arrangement of street vendors which use road-owned space in Idi Rayeuk City, explicate the solutions provided by the government to the street vendors and the mechanism of law enforcement towards the street vendors which use road-owned space. The results showed that the use of road-owned space by street vendors on several roads in Idi Rayeuk City in conducting their activities was in accordance with the rules set by the government, as stated in the Regent's Appeal Letter regarding the location for street vendors.  The regulation is one of the solutions provided by the government, namely in the form of determining the location and time allowed to sell.  Law enforcement that has been carried out is by giving administrative sanctions in the form of verbal and written warnings, in addition to other sanctions given in the form of controlling street vendors such as confiscation of merchandise. It is recommended that the government in the process of designing and compiling spatial planning must take into account the strategic location for street vendors, both as outlined in the RTRW and RDTR of Idi Rayeuk City.  And the need for government support for law enforcement officers by providing adequate facilities so that the performance of law enforcement officers can be well conducted and become more effective.Keywords: Utilization, Vendors.
KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKUKAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID DI KABUPATEN BIREUEN Iskandar Zulkarnaini; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Sekelompok orang menolak pembangunan masjid di Kabupaten Bireuen, dan atas dasar itu DPMPTSP melakukan penghentian sementara pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan/PBG, tanpa berkoordinasi dan konfirmasi kepada pihak panitia pembangunan masjid. Kewenangan DPMTSP melakukan penundaan sementara pelaksanaan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Mesjid yaitu sesuai dengan tugas yang dimilikinya terkait Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi, promosi, dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pemberian sanksi penundaan sementara pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan masjid hanya diberikan bagi pemilik bangunan yang tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam peraturaan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa penundaan sementara pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mesjid seharusnya dilakukan yaitu menggugat Keputusan DPMTSP Kabupaten Bireuen ke PTUN, melawan alasan hukum penundaan sementara DPMTSP Kabupaten Bireuen, menunjukkan adanya kerugian material dan immaterial akibat penundaan sementara tersebut, dan membuktikan bahwa pendirian Mesjid Taqwa memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Kewenangan, DPMTSP, Izin Bangunan.  Abstract - A group of people rejected the construction of a mosque in Bireuen Regency, and on that basis the DPMPTSP temporarily suspended the implementation of the Building Permit/PBG, without coordinating and confirming with the mosque construction committee. The authority of DPMTSP is to temporarily postpone the implementation of granting Mosque Building Approvals, namely in accordance with its duties related to Governance and Development in the field of investment development, promotion, and licensing and nonlicensing services in an integrated manner with the principles of certainty, security, coordination, integration, synchronization, transparency and simplification based on the applicable laws and regulations. However, in imposing a temporary suspension of sanctions for the implementation of granting a mosque building permit, it is only given to building owners who do not meet the administrative requirements stipulated in statutory regulations. Settlement of the dispute over the temporary delay in granting the mosque building permit should be carried out, namely by suing the Bireuen District DPMTSP Decision to the PTUN, against the legal reasons for the temporary delay of the Bireuen District DPMTSP, showing material and immaterial losses as a result of the temporary delay, and proving that the establishment of the Taqwa Mosque fulfills administrative requirements determined by the Regional Government. Keywords: Authority, DPMTSP, Building Permit

Page 27 of 28 | Total Record : 272

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue