cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 02 (2022): July" : 5 Documents clear
CYBERPORN DALAM PASAR DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKENS: PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PORNOGRAFI Andi Widiatno; Ganiviantara Pratama
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2110

Abstract

ABSTRAK Kemunculan dari Non-Fungible Token atau yang dikenal sebagai NFT cukup berdampak pada sebagian industri ditanah air terkhusus di industri seni. Salah satu dampak buruk dari kehadiran NFT adalah berkenaan dengan pelanggaran pornografi di dunia siber. Terlihat secara fakta bahwa di dalam pasar digital NFT terdapat akun akun yang menjual gambar dan konten yang bermuatan porno dan melanggar kesusilaan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini, tentunya untuk memberikn sanksi kepada pelanggar kesusilaan kepada para pemilik akun tersebut. Selain itu tidak hanya pelaku yang bisa terkena jeratan hukum melainkan penyelenggara sistem elektroniknya pun bisa mendapatkan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, penyelenggara sistem elektronik dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan izin. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem elektronik yang berada di wilayah hukum Indonesia. ABSTRACTThe emergence of Non-Fungible Tokens or known as NFTs has had quite an impact on some industries in the country, especially in the arts industry. One of the bad effects of the presence of NFT is related to pornography violations in cyberspace. It can be seen in the fact that in the NFT digital market there are accounts selling pornographic images and content that violate decency. This writing uses a normative juridical approach, with the aim of this research, of course, to give sanctions to violators of decency to the account owners. In addition, it is not only perpetrators who can be subject to legal entanglement, but also the organizers of the electronic system can get sanctions under Indonesian law, the organizers of the electronic system can be given sanctions in the form of administrative sanctions, namely revocation of permits. This sanction is given as a form of legal responsibility for electronic system operators in the Indonesian jurisdiction.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH DI INDONESIA Rahmadi Indra Tektona
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2066

Abstract

ABSTRAK Dalam pelaksanaan securities crowdfunding syariah, diperlukan adanya analisis mengenai pelaksanaannya sehingga tidak merugikan para pihak dan dibutuhkan regulasi berdasarkan aktivitas dan aturan yang ada, kemudian pemerintah mengevaluasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dimana ketentuannya mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN No 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif; tahap penelitian, studi kepustakaan; dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan (library research). Dalam tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah terhadap Securities Crowfunding Syariah di Indonesia, OJK hendaknya menciptakan kegiatan industri keuangan syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang teratur, adil, transparan, akuntabel, dan menstabilkan sistem keuangan di Indonesia. ABSTRACTIn the implementation of sharia securities crowdfunding, it is necessary to have an analysis of its implementation so that it does not harm the parties and regulations are needed based on existing activities and rules, then the government evaluates the current laws and regulations, where the provisions follow the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 57 /POJK.04/2020 Regarding Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services and DSN Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Sharia Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services (Islamic Securities Crowd Funding). The research method used in this article is normative research; research stage, literature study; and deductive analysis, the type of research approach used is a conceptual approach and a statutory approach. Researchers also use library research. In the Sharia Supervisory Board's legal responsibility for Sharia Securities Crowfunding in Indonesia, OJK should create sharia financial industry activities in Indonesia based on sharia principles that are orderly, fair, transparent, accountable, and stabilize the financial system in Indonesia
PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN POLITIK HUKUM INDONESIA Sahat Maruli Tua Situmeang; Diah Pudjiastuti
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2047

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui arah politik hukum Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan melalui upaya restorative justice dan untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya melindungi korban kejahatan melalui upaya restorative justice. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa arah politik hukum Indonesia yakni menuju pada arah terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, hal ini dapat terlihat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice dipandang sebagai terobosan. Adapun implementasi kebijakan hukum pidana yang mengatur penyelesaian perkara melalui restorative justice ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tersirat maupun tersurat termasuk juga terkait pengaturan diversi yang mendukung terwujudnya keadilan restoratif. Oleh karena itu, dalam menerapkan restorative justice perlu adanya pedoman pemidanaan yang jelas dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing perkaranya guna dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penting dilakukan pembaharuan hukum guna terwujudnya keadilan.ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the direction of Indonesian legal politics in an effort to provide protection for crime victims through restorative justice efforts and to determine the implementation of criminal law policies in an effort to protect crime victims through restorative justice efforts. The method used in this research is library research. Based on the results of the study, it shows that the direction of Indonesian legal politics is towards the realization of fair law enforcement, it can be seen that the settlement of criminal cases through restorative justice is seen as a breakthrough. The implementation of criminal law policies that regulate the settlement of cases through restorative justice is spread in various laws and regulations, both implicitly and explicitly, including those related to diversion arrangements that support the realization of restorative justice. Therefore, in implementing restorative justice, it is necessary to have clear sentencing guidelines by taking into account the characteristics of each case in order to achieve justice for the parties. Therefore, it is important to reform the law in order to realize justice.
CYBERCRIME DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN MASYARAKAT 5.0 DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Angkasa Angkasa; Rili Windiasih
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2113

Abstract

ABSTRAK Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 mempunyai karakteristik yang berbeda dan berdampak pula bagi jenis viktimisiasi khususnya akibat cybercrime. Hal ini berkorelasi dengan karakter pada era tersebut antara lain digitalisasi, rekayasa intelegensia dan internet of thing,  Melalui penelitian kepustakaan dapat dijelasakan bahwa dalam perspektif viktimologi korban atas cybercrime. Korban cybercrime mengalami berupa kerugian materi, akibat psikologis akibat fisik dan  akibat sosial. Viktimisasi  cybercrime dapat dijelaskan dengan The Lifestyle-Routine Activities Theory  (L-RAT). Perlindungan hukum korban cybercrime mendasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan  tidak terdapat perlindungan hukum secara signifikan dapat dirasakan oleh para korbannya Seharusnya terdapat sanksi berupa restitusi dan/atau pemberian kompensasi. Hal ini selaras dengan karakter masyarakat 5.0 yang lebih menghormati keberadaan manusia. ABSTRACTThe Industrial Era 4.0 and Society 5.0 have different characteristics and this has an impact on the types of victimization, especially those caused by cybercrime. This correlates with the characteristics of that era, including digitalization, intelligent engineering and the internet of things. Through library research, it can be explained from a victimological perspective that victims of cybercrime suffer losses in the form of material losses, psychological suffering, physical suffering and social suffering. Cybercrime victimization can be explained by the lifestyle-routine activities theory (L-RAT). The legal protection of cybercrime victims is based on Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and it can be said that there is no significant legal protection that can be felt by the victims. There should be sanctions in the form of restitution and/or compensation. This corresponds to the nature of society 5.0 which is more respectful of human existence.
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE Henny Saida Flora
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2115

Abstract

ABSTRAK Prostitusi online adalah pembaharuan dari tindak pidana prostitusi konvensional. Jika prostitusi konvensional hanya menggunakan sarana satu tempat, satu bangunan untuk menjalankan bisnis haramnya. Sebaliknya, prostitusi online hanya menggunakan sarana teknologi, internet yang mempermudah calon pengguna dengan pria/wanita penjaja seks komersial (PSK) ataupun antara calon pengguna dengan muncikari, perantara jasa PSK. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online yaitu faktor internal berupa faktor dari keluarga dan pergaulan pertemanan dan  Faktor eksternal berupa menghindari pelacakan petugas dan faktor ekonomi untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat. Modus yang digunakan ialah menggunakan sarana pertukaran informasi elektronik, pertukaran foto, video hingga akhirnya bertemu di satu tempat untuk melakukan hubungan intim dan melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  dan  menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fenomena hukum, prostitusi online sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.ABSTRACTOnline prostitution is a renewal of conventional prostitution. If conventional prostitution only uses one place, one building to run its illegitimate business. On the other hand, online prostitution only uses technological means, the internet which makes it easier for potential users and male/female commercial sex workers or between potential users and pimps, intermediaries for prostitution services. Factors causing online prostitution are internal factors in the form of factors from family and friendships and external factors in the form of avoiding tracking officers and economic factors to get large amounts of money quickly. The mode used is to use electronic information exchange facilities, exchange photos, and videos and finally meet in one place to have sex and make payments for these services. The method used in this research is normative juridical and analyzes the applicable laws and regulations regarding the legal phenomenon, of online prostitution as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January