cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Suhardi
Contact Email
jurnalp4i@gmail.com
Phone
+6285239967417
Journal Mail Official
jurnalp4i@gmail.com
Editorial Address
EDITORIAL BOARD Journal MANAJERIAL (Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan) Editor in Chief Dr. Muhamad Suhardi, M.Pd (universitas Pendidikan Mandalika) Journal Editor Dr. Haromain, M.Pd (Universitas Pendidikan Mandalika) Dr. Ismail , M.Pd (Universitas Syiah Kuala) Section Editor Dr. Adisel, M.Pd (UIN Bengkulu) Reviewer/Mitra Bestari Dr. Zainal Abidin, M.Pd (Universitas Hamzanwadi) Dr. Hegar Harini, M.Pd (STKIP Kusuma Negara) Dr. Ahmad Gaudi, M.Pd (STKIP Lubuk Linggau) Lalu Hamdian Afandi, M.Pd ( Universitas Mataram) Nada Nazopah, M.Pd (STIT Al Aziziyah) Copy Editor Lalu Hamdian Afandi, M.Pd Online Journal System: https://www.jurnalp4i.com/index.php/manajerial/index Journal Coresponding e-mail: jurnal.P4I@gmail.com Phone: 085239967417/ 085236615827 Address: Lingkungan Handayani, Kel. Leneng, kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Published by Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
ISSN : 27975592     EISSN : 27975606     DOI : https://doi.org/10.51878/manajerial.v1i2.572
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Other
MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan contains writings/articles on the results of thoughts and research results written by teachers, lecturers, experts, scientists, practitioners, and reviewers in all disciplines related to Education Management and Supervision
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2025)" : 32 Documents clear
LOKALISASI DAN PROSTITUSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM SERTA IMPLIKASINYA Pratama, Widhy Andrian
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/manajerial.v5i4.8671

Abstract

ABSTRACT Localization areas are often perceived as unsafe social spaces for women, both for those who work within them and for residents living in surrounding communities. This condition is not only caused by vulnerability to acts of violence but also by the negative social stigma attached to localization. The existence of localization is frequently regarded as a social problem as it generates public unrest, disrupts social order, and raises moral, health, and public security concerns. This study aims to analyze the legal regulation of prostitution and localization and to examine the effectiveness of government policies in addressing these issues, particularly from the perspective of women’s protection and public order. The research employs a doctrinal (normative) legal method by examining statutory regulations, legal principles, and legal doctrines through secondary data. The data are obtained from legal textbooks, statutory provisions, scholarly literature, records, and relevant reports. The findings indicate that the issue of prostitution and localization has not yet been comprehensively and sustainably resolved. Therefore, legal regulatory reform and a broader collaborative approach involving the government, religious leaders, local communities, and non-governmental organizations are necessary to develop fair, humane, and effective solutions. ABSTRAK Daerah lokalisasi kerap dipersepsikan sebagai ruang sosial yang tidak aman bagi perempuan, baik bagi mereka yang bekerja di dalamnya maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kerentanan terhadap tindak kekerasan, tetapi juga akibat stigma sosial negatif yang melekat pada lokalisasi. Keberadaan lokalisasi sering dipandang sebagai permasalahan sosial karena menimbulkan keresahan, mengganggu ketenteraman warga, serta memunculkan persoalan moral, kesehatan, dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait prostitusi dan lokalisasi serta mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya dari perspektif perlindungan perempuan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal (normatif), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum melalui data sekunder yang diperoleh dari buku hukum, pasal-pasal peraturan, literatur ilmiah, catatan, serta laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini permasalahan prostitusi dan lokalisasi belum tertangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi hukum serta pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat guna menciptakan solusi yang berkeadilan, humanis, dan efektif.
KRISIS JARINGAN INDUSTRI DAN HIBAH LUAR NEGERI: STUDI LITERATUR PENDANAAN PTS Narjono, Arijo Isnoer
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/manajerial.v5i4.8674

Abstract

ABSTRACT The funding crisis has become a structural challenge that increasingly threatens the sustainability of Private Higher Education Institutions (PHEIs) in Indonesia. In addition to their heavy dependence on tuition-based revenue, many PHEIs face limited access to alternative funding sources, particularly through industry collaboration and international grants. This article aims to systematically examine the factors contributing to the weak industrial networks and limited access to international grants as major constraints in PHEI funding. This study employs a literature review approach by analyzing scholarly journals, policy reports, and donor institution documents published between 2014 and 2024. The analysis is conducted using thematic analysis to identify patterns of structural barriers, institutional capacity issues, and their implications for the sustainability of PHEIs. The findings indicate that weak institutional capacity, poor quality of external networks, limited human resources, and suboptimal government policies in promoting PHEI–industry collaboration are the dominant factors restricting PHEIs’ access to alternative funding sources. These conditions increase the risk of closure for small and medium-sized PHEIs and exacerbate disparities in quality among higher education institutions. This article recommends strengthening institutional capacity within PHEIs, providing affirmative policy support from the government, and developing programs to enhance PHEIs’ readiness in accessing international grants as strategic measures to ensure the sustainability of private higher education in Indonesia. ABSTRAK Krisis pendanaan merupakan persoalan struktural yang semakin mengancam keberlanjutan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Selain ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan berbasis Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), banyak PTS menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, khususnya melalui kerja sama industri dan hibah luar negeri. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis faktor-faktor yang menyebabkan minimnya jaringan industri dan akses hibah internasional sebagai hambatan utama dalam pendanaan PTS. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan menelaah jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen lembaga donor yang terbit dalam rentang 2014–2024. Analisis dilakukan melalui teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hambatan struktural, kapasitas kelembagaan, dan implikasinya terhadap keberlangsungan PTS. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas jejaring eksternal, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mendorong kolaborasi PTS–industri menjadi faktor dominan yang membatasi akses PTS terhadap pendanaan alternatif. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya risiko penutupan PTS kecil dan menengah serta memperlebar ketimpangan mutu antar perguruan tinggi. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan PTS, dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah, serta pengembangan program peningkatan kesiapan PTS dalam mengakses hibah luar negeri sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan tinggi swasta di Indonesia.

Page 4 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026) Vol. 5 No. 4 (2025) Vol. 5 No. 3 (2025) Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 4 (2024) Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 4 (2023) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 4 (2022) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue