cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hervina Puspitosari
Contact Email
hervina.ih@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Veteran Justice Journal
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 8   9   10   11   12 
Peran Harmonisasi Hukum dalam Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah Gavin Trianda; Rizza Muliya Rumansyah; Lazuardi Surya Putra; Emir Fazl Azzam; Muhammad Javas Nararya
VJJ Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem hukum indonesia, harmonisasi dipandang sebagai elemen penting dalam menentukkan keselarasan kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah. Ketidaksamaan regulasi menjadikan tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kolaborasi antarlembaga seringkali didapati sebagai halangan dalam implementasi kebijakan. Konsep harmonisasi hukum diartikan dalam tulisan ini, dengan penerapannya dalam studi hukum daerah dan regional, serta hambatan yang muncul akibat ketidakharmonisan regulasi. Dengan memakai metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, disimpulkan bahwa harmonisasi hukum dibutuhkan untuk menjamin integrasi hukum, meningkatkan efektivitas pemerintah, dan menguatkan tata kelola. Namun, berbagai masalah teknis dan struktural, misalnya kolaborasi yang jelek, dan proses legislatif yang tidak terpadu, umumnya dipandang sebagai masalah utama. Maka dari itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi untuk membuktikkan bahwa operasi pemerintah bisa dijalankan secara imparsial, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional.
Penerapan Teori Stufenbau Hans Kelsen Dalam Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pegelolaan Sampah Rizkie Putra Imansyah; Praditya Aryahakim; Rasyidin Muhammad; Rayhan Aksel Danurwenda; Gilang Fawwaz Agnan Hermawan
VJJ Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan teori Stufenbau Hans Kelsen dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan bagaimana hierarki norma hukum digunakan untuk mengatur pengelolaan sampah secara sistematis dan bertanggung jawab. Perda ini disusun dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berada pada tataran normatif yang lebih tinggi sebagai dasar, sehingga pengaturan di tingkat daerah menjadi bagian dari keseluruhan struktur hukum nasional yang tetap berpegang pada tatanan hukum yang berjenjang menurut teori Kelsen. Dalam konteks ini, Perda Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 mengatur prosedur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, serta ketentuan perizinan dan sanksi pelanggaran yang semuanya dirancang untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Teori Stufenbau Kelsen menekankan bahwa setiap norma harus sesuai dengan norma di tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak terjadi benturan hukum, dan prinsip ini diterapkan dalam penyusunan Perda ini yang menjadi pelaksanaan fungsi pengelolaan sampah yang memiliki kedudukan sebagai norma hukum daerah di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini membuat Perda tidak hanya menjadi aturan teknis namun juga bagian dari kepastian hukum yang mengikat serta menyesuaikan dengan kebijakan dan prinsip hukum nasional. Pengelolaan sampah dikedepankan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat, mengacu pada asas berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagaimana diatur dalam Perda, sebagai gambaran pelaksanaan norma hukum yang berada dalam tata urutan peraturan menurut Hans Kelsen. Dengan pendekatan teori Stufenbau, Perda ini berfungsi sebagai norma pelaksana yang memperinci norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sampah. Struktur hierarki akan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan limbah yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan tujuan hukum nasional dan juga memberikan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan dan penegakan hukum di yurisdiksi Kabupaten Sidoarjo mengenai pengelolaan limbah. Dengan demikian, peraturan tersebut merupakan aplikasi konkret dari teori Stufenbau yang berhasil menerapkan kesesuaian hukum hierarkis dari pusat ke daerah pada kasus pengelolaan limbah yang sistematis dan struktural. Kata Kunci: Teori Stufenbau; Peraturan Daerah; Sampah; Penyusunan Peraturan
Analisis Hukum terhadap Konflik Norma antara Undang-undang Minerba dan Undang-undang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Negara Hukum Damayanti Hutabarat; Anel Gisella Ginting; Renu Kesya Zukhrufa; Nikola Heda Dzikri R; Nasyahira Farizka
VJJ Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benturan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terjadi akibat perbedaan pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih luas, sementara UU Minerba Tahun 2020 justru menarik kembali sebagian besar kewenangan tersebut ke tingkat pusat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya sistem pengawasan di bidang pertambangan, serta memicu friksi antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, ketidakjelasan pengaturan perizinan berdampak pada menurunnya kepastian bagi pelaku investasi di sektor pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi serta pembentukan aturan yang tegas dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah agar pengelolaan sumber daya pertambangan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Konflik Norma; UU Minerba; UU Pemda; Kewenangan; Tata Kelola.
Constitutional Complaint Sebagai Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Diskresi Oleh Aparat Pemerintahan Melalui Mahkamah Konstitusi Christabel Pratama; Firly Tabita Nasuha; Orlyn Permata Dinova; Andhika Tedja; Aliya Salsabila Bisri
VJJ Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) establishes the constitutional legitimacy of the Constitutional Court (MK) in exercising its authority to review laws against constitutional principles. The widespread misuse of administrative discretion by government officials has become a deeply rooted issue in Indonesia. A constitutional complaint serves as a remedy implemented in several developed countries, such as Germany, to address situations in which individuals feel harmed by government actions or policies. Unfortunately, there is no implementation of constitutional complaint in Indonesia. This mechanism is also consistent with the values contained in the 1945 Constitution and remains within the scope of the Constitutional Court’s functions. Introducing a constitutional complaint mechanism in Indonesia through the Constitutional Court is essential to ensure stronger protection of citizens’ constitutional rights. This study employs a normative juridical method, relying on statutory regulations supported by previous scholarly works. Keywords: Constitutional Complaint; Constitutional Court; Discretion
Analisis Hukum Pembentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah: Mengurai Isu Kualitas dan Konsistensi Regulasi Nasional Farash Ayu Mayladani; Adinda Dwi Novalia; Tasya Yulieta Angelin; Akmal Alaric Jauhary Putra; Adrian Dimas Satriaji
VJJ Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper examines the development of national laws (UU) and regional regulations (Perda) in Indonesia, with particular attention paid to the formal framework, recurring quality issues, and emerging difficulties in the context of regional autonomy. The study examines relevant legislation, the drafting process, and actual experiences of national and regional lawmaking using a normative legal approach. The findings show that although the current legal framework for legislation is well-organized, problems including overlapping authority, uneven standards, and poor policy planning still exist. However, a lack of technical experience, capacity gaps across regional administrations, and local political influence all have an impact on the quality of Perda at the regional level. These issues highlight the need for a stronger national policy that improves planning standards. These problems provide tangible proof of the need for a more defined national strategy that raises planning standards, guarantees more uniformity in regulations, and continuously supports regional governments in passing sensible and useful legislation. Keywords: The Legislative Procedure; Standard Of Regulations; Coherence Of Policies.
Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Cerminan Politik dan Hukum Aisyah Oktavia Dewi; Tasya Amanda Mahdalena; Yuanita Ayu Virli; Nayla Zhei Aurel Meilan Permana; Ratna Christanti Sari Dewi
VJJ Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Academic Paper is a paper derived from the results of research or legal studies on a particular problem that can be scientifically accounted for regarding the regulation of the problem in a Draft Law, Draft Provincial Regulation, or Draft Regency/City Regulation which can be a solution to the problems and needs of the community regarding law in Legislation. In order to realize good regulations, a good academic paper is needed from community participation. With this in mind, this study will discuss the background of the need for an academic paper in the formation of legislation, in order to achieve legal ideals and for the realization of the principles of the formation of good legislation. The function of an academic paper is as a scientific paper that can be accounted for containing the background, the purpose of the preparation, the targets to be achieved so as to provide an overview of the agency, the scope of legislation, and provide a reflection for politics and law. Keywords: Academic Paper; Formation; Legislation.
Penerapan Norma Hukum dalam Berkehidupan di Masyarakat Mahardyecka Trias Purnama; Qonita Aulia Salsabilla; Daiyan Hilmi Andi Tumpa; Diana Tsabitah Salsabilla; Aisya Cahya Salsabil
VJJ Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam membantu menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berkeadilan, hukum memainkan peran penting dalam menerapkannya. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang dibuat dan keadaan sosial yang sebenarnya, ketidakkonsistenan aparat dalam menjalankan tugas, dan ketidakdisiplinan warga dalam mematuhi aturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen ini memengaruhi keberhasilannya. Untuk menyelidiki interpretasi hukum modern dam hubungan dengan dinamika sosial masyarakat, penelitian ini menggabungkan perspektif yuridis normatif dan sosiologis. Menurut penelitian, tiga faktor menentukan keberhasilan undang-undang: (1) kualitas undang-undang yang dibuat pemerintah; (2) Profesionalitas dan integritas penegak hukum; dan (3) bagaimana masyarakat melihat hukum. Faktor yang menghambat termasuk aturan yang tidak jelas, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Akibatnya, peningkatan keinginan masyarakat untuk menggunakan jalan hukum merupakan bukti kemajuan besar. Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi berfungsi dengan baik dalam masyarakat, penelitian ini menegaskan bahwa regulasi harus diperbaiki, lembaga penegak hukum harus diperkuat, dan pendidikan hukum harus terus diberikan. Kata Kunci: Norma Hukum; Masyarakat; Penegakan Hukum; Kesadaran Hukum.
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dan Keterlibatan Publik dalam Pembentukan Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana Regiska Sukma Budi Wardani; Ervina Firszian; Michael Tobias Reynaldo Wibowo; Akhmal Fahrizi Indrayana; Iqbal Hakim Hasna Mulya
VJJ Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The revision of Indonesia's Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981, KUHAP) reflects a critical stage in the nation's legal development, where the sovereignty of the people and the principles of a constitutional state must be upheld. This paper investigates the role of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) in exercising its legislative authority and examines the extent of public participation in the drafting process. The study aims to evaluate whether the revision embodies democratic legitimacy by balancing procedural compliance with substantive engagement. Using a normative juridical approach enriched by empirical observations of parliamentary debates, civil society critiques, and consultation mechanisms, the analysis reveals that DPR carried out its formal duties of drafting, deliberating, and enacting the bill. However, public involvement remained limited, often symbolic, and insufficiently integrated into the final provisions. These findings highlight a persistent gap between the constitutional ideal of sovereignty residing in the people and the practical realities of legislative processes. The paper concludes that the legitimacy of KUHAP's revision depends not only on DPR's procedural authority but also on strengthening participatory mechanisms to ensure transparency, accountability, and the protection of fundamental rights, thereby aligning with Indonesia's constitutional mandate to advance justice, sovereignty, and public welfare. Keywords: Criminal Procedure Code; DPR; Legislative Process; Public Participation; Democratic Legitimacy.
Perbandingan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura Rizkenda Raffendi Ramadhani; Ryan Athallah Afif; Settings Akhdaan Faai'z Suyetno; Joan Sabrina Aulia Hamsa; Clarissa Angeline Tandayu
VJJ Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura, dengan menyoroti perbedaan fundamental antara sistem hukum Civil Law di Indonesia dan Common Law di Singapura. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk mengkaji tahapan legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kepastian hukum di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia cenderung prosedural, panjang, dan rentan terhadap inefisiensi serta korupsi legislasi, sedangkan Singapura menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pasar, terutama melalui dominasi eksekutif dan penggunaan preseden. Kesimpulannya, Indonesia perlu mereformasi birokrasi legislasinya agar lebih efisien dan adaptif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, serta mempertimbangkan fleksibilitas ala Singapura dalam merespons dinamika globa. Kata Kunci:  Perbandingan Hukum; Pembentukan Undang-Undang; Civil Law; Common Law
Peran Lembaga Pembentuk Peraturan, Pelembagaan Partisipasi Publik dan Kewenangan Legislasi Limpahan dalam Sistem Hukum Indonesia Fransisca Felicia Bakker; Novelia Difa Puspita; Aurell Chavia Mecca Hartanto; Nadhifa Salsabila Nursyafa Hadi; Fadhilah Rizky Putri Nento
VJJ Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses legislatif adalah aspek penting dalam menciptakan sistem hukum yang demokratis, tetapi Indonesia masih menghadapi masalah dengan keseimbangan kelembagaan, keterlibatan publik, dan tanggung jawab atas undang-undang dan peraturan yang disahkan. Penelitian mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi; mengevaluasi kelembagaan partisipasi publik; dan mengkaji ruang lingkup serta batasan kewenangan pengaturan dalam sistem hukum Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-legal, meninjau undang-undang, prinsip-prinsip hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan prosedur peraturan terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas deliberatif DPR dibatasi oleh kendali eksekutif dalam pembuatan undang-undang dan masukan ekstensif dari DPD, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan legalitas legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa, meskipun partisipasi publik diamanatkan oleh undang-undang, pada dasarnya bersifat prosedural dan tidak menghasilkan keterlibatan yang bermakna. Selain itu, peraturan delegasi di Indonesia telah menjadi lebih terbuka dan tidak tepat, meningkatkan kemungkinan tindakan peraturan yang melampaui kewenangan (ultra vires), yang melanggar kepastian hukum dan norma legalitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas analisis DPR perlu ditingkatkan, kewenangan DPD perlu diperluas, norma-norma yang diperlukan untuk keterlibatan publik perlu diterapkan, dan struktur pengawasan yang kuat untuk pekerjaan legislatif setelah disetujui perlu dibangun. Kata Kunci: Pembentukan Peraturan; Partisipasi Publik; Legislasi Limpahan; Delegasi Kewenangan; Negara Hukum

Page 11 of 12 | Total Record : 112

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Veteran Justice Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Justice Journal Vol 4 No 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol 3 No 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol 3 No 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol 2 No 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol 1 No 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 1 (2019): Veteran Justice Journal Vol 1 No 1 (2019): Veteran Justice Journal More Issue