cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hervina Puspitosari
Contact Email
hervina.ih@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Veteran Justice Journal
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 8   9   10   11   12 
Dampak Sistem Hukum Civil Law dan Common Law terhadap Proses Penyusunan Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia Estu Herprima Kuniawan; Natasya Jira Yosephine Simatupang; Hosana Lazuardi; Sonya Simalango; Muhammad Afriza Atarizki
VJJ Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum civil law dan common law sangat berpengaruh pada cara sebuah negara membuat undang-undang. Di Indonesia (negara civil law), undang-undang ditulis dan dikodifikasi secara jelas sebagai aturan utama. Sementara Malaysia (negara common law), putusan pengadilan atau preseden menjadi sumber hukum utama yang digunakan sebagai acuan pembentukan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk melihat bagaimana kedua sistem tersebut mempengaruhi proses legislasi di Indonesia dan Malaysia. Hasil menunjukkan bahwa sistem civil law Indonesia membuat proses pembuatan undang-undang menjadi lebih terstruktur dan memberi kepastian hukum. Sementara sistem common law Malaysia lebih fleksibel dengan mengedepankan preseden sebagai dasar hukum yang lebih adaptif. Kata Kunci: Civil Law; Common Law; Proses Legislasi; Pendekatan Komparatif
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Penguatan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Daerah Maulana Nanda Diputra; R. Akbar Abinaya Bastomy; Nathanael Theodorus Andrianto; Emmanuel Jessica Priskila; Erico Dhandy Setiawan
VJJ Vol. 6 No. 1 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana Teknologi Informasi digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang dan peraturan daerah secara transparan, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi melalui platform digital. Dengan memperhatikan kondisi pra-regulasi dari undang-undang, peraturan, doktrin hukum, interpretasi yudisial, dan keputusan sebelumnya, makalah ini menggunakan pendekatan penelitian normatif untuk investasi hukum dan peraturan yang berfungsi sebagai persyaratan untuk proses pengesahan undang-undang yang ditetapkan dalam hukum terkait pembentukan undang-undang. Hasil penelitian juga menunjukkan peran Teknologi Informasi dalam meningkatkan partisipasi warga. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan integrasi Teknologi Informasi dan partisipasi publik. Dengan sistem dan dukungan kebijakan yang tepat, Teknologi Informasi dapat menjadi alat krusial dalam mendorong partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah. Kata Kunci:  Partisipasi Publik; Teknologi Informasi
Kajian Kritis Norma Hukum dan Peristilahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Kegiatan Pengelasan dan Fabrikasi di Lingkungan Pertambangan Mutiara Tazkiyah Rohmatul Azizah; Viona Shafa Anjani; Zaula Zahwa Salsabillah; Ahmad Dwi Handika; Sholakhudin Hadi
VJJ Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan las dan fabrikasi di sektor pertambangan merupakan area berisiko tinggi, di mana kepatuhan ketat terhadap standar hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting. Berbagai bahaya mekanis, fisik, kimia, dan ergonomis dihasilkan selama proses-proses tertentu (las, pemotongan, penggerindaan) yang jika tidak diatasi dengan menerapkan langkah-langkah keselamatan yang sesuai dapat menyebabkan kecelakaan kerja. K3 sangat penting dalam pertambangan karena bahaya dan risiko yang terkait dengan lingkungan kerja yang menggunakan mesin berat, yang dapat menyebabkan cedera dan kematian pekerja. Aturan domestik Indonesia seperti UU 1/1970, UU 13/2003 tentang tenaga kerja (“Peraturan Menteri”), Nomor VII/MEN/1981, persyaratan teknis untuk produk pertambangan" dan izin usaha batubara Palembang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertambangan, Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang baik dan praktik pertambangan agar para penambang dapat menghindari kecelakaan dan paparan bahaya kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau norma hukum dan istilah K3 yang terkait dengan aktivitas manufaktur, serta celah tanggung jawab antara regulasi, inovasi, dan upaya implementasi standar keselamatan, serta ketentuan hukum yang baik di atas kertas untuk efektivitas penerapan standar keselamatan tersebut dalam praktik lapangan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum-normatif dalam menyajikan temuan-temuan menggunakan peraturan dan literatur K3 di industri manufaktur dan pertambangan. Meskipun terdapat berbagai peraturan K3 yang berlaku, masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi EPP dan SOPs berdasarkan temuan-temuan. Selain itu, risiko tinggi yang ditimbulkan oleh industri pertambangan menuntut penyesuaian istilah teknis K3 dengan peraturan, serta peningkatan budaya keselamatan dalam proses fabrikasi. Disarankan agar pemeriksaan keselamatan tetap dijaga di bengkel pertambangan dan pedoman harus didasarkan pada jenis risiko untuk mengurangi insiden kecelakaan kerja. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Pertambangan, Sistem Manajemen Risiko
Analisis Konflik Poligami Sah Secara Agama Ustadz Arifin Ilham dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) Nabila Dhafa Salsabila; Ravedya At-tiina Cherlove Hana; Fari Prasetya Ananda Putra; Nikita Adelia Putri Ramadhani; Annisa Zahrotul Ika Ningtyas
VJJ Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poligami merupakan isu hukum yang menimbulkan perdebatan karena melibatkan dua rezim hukum yang sering kali tidak sinkron, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kasus poligami Ustadz Arifin Ilham menjadi contoh aktual bagaimana praktik poligami yang sah secara agama dapat berbenturan dengan pembatasan hukum negara yang menganut asas monogami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan legalitas poligami menurut syariat Islam, menilai apakah praktik tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1), serta menganalisis bentuk konflik normatif yang timbul di antara kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual terhadap fikih poligami, serta studi kasus terhadap praktik poligami Arifin Ilham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif Islam tetap memiliki legitimasi apabila syarat keadilan dan kemampuan suami terpenuhi, tetapi secara hukum negara poligami tersebut menjadi tidak sah secara administratif apabila tidak melalui mekanisme izin Pengadilan Agama. Ketidaksinkronan antara legalitas agama dan legalitas negara ini berdampak pada kepastian hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta status pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi hukum agar konflik normatif tidak terus menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam; Konflik Hukum; Arifin Ilham.
Perbandingan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Jepang serta Dampaknya terhadap Manajemen Kebijakan Publik Lisa Wulandari; Muhamad Dafa Khoirul Naja; Muhammad Panji Lesmana Putra; Innani Nafiatil Abidah; Siska Agustina
VJJ Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai perbandingan terkait dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan negara Jepang serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan publik. Dalam hal ini negara Indonesia masih menghadapi suatu ketidakharmonisan terkait dengan regulasi akibat lemahnya suatu koordinasi, terjadinyan tumpang tindih kewenangan, serta mekanisme dalam penyelarasan yang belum optimal. Sebaliknya, negara Jepang memiliki proses legislasi yang lebih stabil dan terpusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perbandingan hukum. Hasilnya terkait dengan ini menunjukkan bahwa kompleksitas dalam kelembagaan dan kapasitas birokrasi yang beragam menjadi suatu hambatan utama bagi efektivitas regulasi di Indonesia, sementara peran dari Cabinet Legislation Bureau di Jepang mampu untuk menjaga suatu kualitas dan keseragaman aturan. Temuan dalam penelitian ini menegaskan terkait dengan pentingnya suatu penguatan harmonisasi serta profeksionalitas suatu birokrasi dalam bentuk perbaikan sistem regulasi di negara Indonesia. Kata Kunci: Peraturan; Perundang-Undangan; Indonesia; Jepang; Manajemen; Kebijakan Publik
Evaluasi Perbandingan Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia–Madagaskar Tolotsoa Fitahiana Ralaimbita; Safira Van Roselie B; Naurah Zakline Rasyah Amiseno
VJJ Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper analyzes the legislative regulation formation systems of Indonesia and Madagascar by examining how each country structures, develops, and enacts its formal legal norms. The problem underlying this study is the limited academic discussion comparing both systems, despite their shared civil law foundations and differing institutional arrangements. The main objective of this paper is to identify the similarities and differences in their legislative frameworks and to assess how these distinctions affect effectiveness, transparency, and public participation in the law-making process. This research uses a qualitative normative method supported by statutory analysis, constitutional documents, and recent scholarly sources. The study reviews Indonesia’s structured mechanism based on Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU 13/2022, which emphasizes planning instruments, hierarchical clarity, and shared legislative authority. It then contrasts this with Madagascar’s French-influenced system, where executive instruments such as ordonnances and décrets play a prominent role, and legislative planning is less formalized. The results show that Indonesia has a more detailed procedural framework and stronger participatory mechanisms, while Madagascar faces challenges related to institutional capacity and regulatory consistency. These findings suggest that both countries can benefit from mutual learning to strengthen transparency, improve coordination, and enhance the overall quality of legislative regulation. Keywords: Legislative Regulation Formation; Civil Law Systems; Indonesia; Madagascar; Comparaison; Regulatory Frameworks
Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berbasis Teori Sanksi Ryan Rahmad Ramadhan; Nevan Alfath Nazichal; Fairus Candra Ramadhan; Muhammad Javi Moreno; Pradipta Fawwaz Gayatra
VJJ Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan teori sanksi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan metode yuridis normatif, konsep konseptual dan doktrinal dengan studi pustaka literatur, pokok pembahasan mengkaji bagaimana naskah akademik berperan menjadi dasar ilmiah guna merumuskan sanksi yang logis, memadai, dan efektif, memuat teori absolut dan relatif, serta gabungan, guna memastikan ketaatan norma, ketertiban sosial, dan mutu dari regulasi yang berkelanjutan. Kata Kunci: Naskah Akademik; Peraturan Perundang-undangan; Teori Sanksi; Pembentukan Undang-Undang; Yuridis Normatif
Analisis Konflik Norma dalam Hierarki Aturan Perpajakan di Indonesia yang Mengakibatkan Celah Korupsi Rahel Pratama; Putra Batara Sakti Wiguna; Bayu Candra Dwi Wijaya Nuredi Putra; Talitha Dewi Yumna Nabila; Indah Wahyu Pratiwi
VJJ Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify conflicts of norms within tax statutory regulations in Indonesia, which are frequently perceived as containing grey areas that can be exploited for abuse of power, such as corruption commonly committed by corporations. These loopholes arise from the existence of two or more positive laws governing the same subject matter that contradict one another. This study employs a normative legal research method based on statutory regulations, court decisions, and legal literature. The author utilizes this approach to identify legal rules or principles that assist in resolving the legal issues under review. The findings indicate that the hierarchy of tax regulations creates significant legal uncertainty. This condition is often exploited by corporations through aggressive tax avoidance schemes. Keywords: Corruption; Taxation; Norm Conflict; Hierarchy
Analisis Hukum Normatif terhadap Pengujian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanganan Kekerasan di Sekolah oleh Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Kasus Bullying Surya Pratama Erlangga; Mochammad Hoshi Lazuardy; Maulana Dzaky Akmal P; Sabrina Zahro Wardah Azkiyah; Venia Sonarista
VJJ Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying in educational settings remains a persistent problem that threatens students’ psychological safety and disrupts the learning environment. Although Indonesia has established legal frameworks for child protection, schools often face challenges in translating these broad norms into clear operational procedures. This paper examines the normative position of the Indonesian Ministry of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015 concerning the Prevention and Handling of Violence in Schools and evaluates its potential to be reviewed by judicial authorities when applied in administrative decision-making. Using a normative legal research method, the study analyzes statutory regulations, scholarly literature, and relevant administrative principles to assess the legal status, effectiveness, and limitations of the regulation within the national legal system. The findings indicate that the regulation serves as an important administrative instrument that guides schools in preventing, responding to, and documenting bullying cases. However, its implementation remains uneven due to varying institutional capacities, limited understanding of procedural standards, and the absence of consistent monitoring mechanisms. The study further reveals that although ministerial regulations do not occupy a formal position in the statutory hierarchy, their application can still be subject to judicial review through administrative courts when they serve as the basis for decisions affecting students’ rights. This research concludes that Regulation 82/2015 plays a significant role in strengthening school-based protection mechanisms but requires continuous refinement, stronger institutional support, and harmonization with higher legal norms to ensure effective and accountable handling of bullying cases. Keywords: Bullying; Education; Law; Child Protection; School
Peran Krusial Administrasi Dalam Kelancaran Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Danda Kurnia Saputra; Luthfan Muhammad Nafi; Abiyu Manggala Putera; Rifat Suaidy; Ramadhani Kurniawan
VJJ Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari pentingnya peran administrasi, dengan adanya kepastian hukum administrasi maka akan minim terjadinya kesalahan didalam perancangan suatu perundang-undangan. Hukum administrasi menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menggunakan kewenangan dan mengambil keputusan terkait pembentukan undang-undang.   Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang seharusnya dilaksanakan dengan cara cermat dan berhati-hati karena berkaitan dengan kepentingan bernegara dan masyarakat banyak, selanjutnya tahapan didalam pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kata Kunci: Hukum; Peraturan; Administrasi

Page 10 of 12 | Total Record : 112

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Veteran Justice Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Justice Journal Vol 4 No 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol 3 No 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol 3 No 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol 2 No 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol 1 No 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 1 (2019): Veteran Justice Journal Vol 1 No 1 (2019): Veteran Justice Journal More Issue